Rabu, 1 April 2026
Beranda blog Halaman 13406

Polisi Amankan 6 Pelaku Pengeroyok Siswa SMP hingga Tewas

0
Keluarga dan warga menggotong jenazah Tua Purnama dari kamar mayat RSCM untuk dimasukkan ke dalam abulance, Selasa (18/4). Tua Purnama tewas dikeroyok massa akibat diduga mencuri burung. F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Polisi mengamankan enam orang diduga ikut mengeroyok Tua Purnama, pelaku pencurian burung yang meninggal pada Selasa (18/4) dini hari.

Enam orang warga yang diduga ikut membunuh Tuah tersebut, memiliki peranan yang berbeda-beda.

“Benar sudah diamankan di Polresta Barelang, dan sedang dalam penyelidikan,” kata Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Erlangga membenarkan penangkapan tersebut, Rabu (19/4).

Enam orang yang diamankan tersebut yakni Edy S, 33 dari pengakuan ke penyidik hanya memukul rahang korban. Abdul W, 27 juga diduga ikut memukul, menginjak dan mengikat tangan korban. Lalu R, 23 memukul bahu korban. Sedangkan Sarwin, 27 memukul punggung, sementara Yusuf H,32 menendang kaki dari Tua Purnama.

Mai Putra Hendri,28 mengaku hanya menampar pipi Tua yang diduga mencuri burung itu.

Enam orang itu saat sedang diperiksa intensif di Polresta Barelang. Namun belum satupun ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan Tuah.

“Belum, lagi didalami. Mereka yang ikut memukul. Tersangka tunggu hasil dari pemeriksaan penyidik,” ucap Erlangga. (ska)

Berhadiah Rumah Lari Bersama AHY

0
Ketua DPC Partai Demokrat Tanjungpinang, Pepy Candra bersama Agus Harimurti Yudhoyono, di Jakarta beberapa waktu lalu. F/Dokumen Pepy untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Kegiatan Demokrat Keliling Nusantara di Kepulauan Riau yang terpusat di Kabupaten Bintan pada akhir pekan ini dipastikan bakal berlangsung meriah. Pasalnya, di sana akan turut hadir Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Bukan sekadar hadir dan menyaksikan prosesi pelantikan jajaran pengurus Partai Demokrat Kepri, tapi AHY secara sengaja datang untuk mengajak segenap masyarakat pulau Bintan berlari pada Minggu (23/4) pagi.

Ini bukan sekadar lari pagi. Bermula dari Bintan, AHY berencana akan membentuk sebuah komunitas berlari berskala nasional. Dengan jumlah anggota di masing-masing provinsi sebanyak 2.045 orang. Kepri jadi provinsi pertama.

“Namanya Indonesia Berlari 2045. Jadi nanti juga akan diikuti 2.045 orang. Mengapa 2045, karena pada tahun itu Indonesia akan berada pada usia emas,” ujar Ketua DPC Partai Demokrat Tanjungpinang, Pepy Candra, Selasa (18/4).

Dalam kegiatan lari bersama AHY itu, sambung Pepy, akan disediakan banyak hadiah bagi masyarakat. Hadiahnya boleh terbilang lebih dari sekadar sagu hati. Mulai dari satu unit rumah, tiket ibadah umroh, sepeda motor, dan beragam hadiah sensasional lain yang dibagikan kepada para peserta. Semua itu agar suasana berlari bersama AHY kian meriah dan meninggalkan kesan di benak masyarakat.

“Rutenya di seputaran kawasan Relief Antam, Kijang. Semua orang boleh ikut. Sampai hari ini pendaftarannya masih dibuka kok. Antusiasme masyarakat sangat tinggi,” ujar Pepy yang juga dipercaya sebagai Ketua Komunitas Indonesia Berlari 2045 Kepri ini.

Dijelaskan Pepy, menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat Kepri ketika komunitas berskala nasional itu dicetuskan dari bumi segantang lada ini. Karena secara tidak langsung semakin membuktikan bahwasanya Kepulauan Riau sudah semakin terpandang dan diperhitungkan di kancah nasional.

Agar semakin meriah, seusai menuntaskan lari sejauh 2.045 kilometer itu, akan ada Zaskia Gotik, Ikke Nurjanah, dan Nassar yang siap menghibur 2.045 peserta dalam kegiatan Indonesia Berlari 2045 di Kijang. “Habis keringatan berlari, bisa ikut goyang bersama penyanyi dangdut papan atas itu. Makanya jangan melewatkan kesempatan berbahagia ini,” pungkas Pepy. (aya)

Pemprov Konsultasi ke KASN, Tugaskan BKD SDM

0

batampos.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri yang juga Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Kepri, Arif Fadilah mengaku siap melaksanakan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Sebelum melakukan mutasi, pihaknya akan berkonsultasi dengan KASN dalam waktu dekat ini. “Saya sudah perintahkan Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia (BKDSDM) Kepri untuk berkonsultasi dengan KASN terkait persoalan ini (rekomendasi KASN,red),” ujar Arif

Fadilah di Kantor Gubernur, Tanjungpinang, Selasa (18/4). Menurut Arif, konsultasi yang dimaksudkan adalah untuk memastikan, apakah kebijakan yang kita buat sudah benar atau memang ada kekeliruan yang harus diluruskan. Disinggung apakah adanya perubahan nilai, adalah merupakan kebijakan pansel atau interpensi gubernur, Arif enggan mengomentari hal itu.

“Yang jelas, BKD adalah Sekretariat Kepegawaian. Saya tidak tahu apakah ada permainan atau tidak, makanya kita minta penjelasan dari KASN,” tegas Arif.

Mantan Sekda Karimun tersebut berdalih, perbedaan penilaian bisa saja terjadi dalam proses perekapan nilai yang dilakukan oleh BKD. Atas dasar itulah, dirinya memerintahkan BKDSDM Kepri untuk segera berkonsultasi ke KASN. Masih kata Arif, apabila dalam perjalanannya nanti benar ada kekeliruan yang terjadi, Pemprov Kepri siap untuk melaksanakan rekomendasi tersebut.

“Kalau memang ada kekurangan kita, ya harus kita akui. Artinya kita juga harus siap untuk melaksanakan rekomendasi KASN,” tutup Arif.

Sebelumnya, mantan Kepala Satuan Manunggal Satu Atap (Samsat) Tanjungpinang yang kini menduduki Kepala Bidang di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Novianto berpeluang untuk duduk jabatan sebagai Kepala Biro Humas, Protokol dan Penghubung menggantikan Nilwan. Lantaran keluarnya rekomendasi Komisi Aparatus Sipil Negara (KASN).

Berdasarkan hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemprov Kepri beberapa waktu lalu yang disampaikan Panitia Seleksi (Pansel) ada sistem penilaian yang salah. Menurut Rekomendasi KASN, untuk posisi Jabatan Kepala Biro

Humas, Protokol dan Penghubung berdasarkan nilai ril untuk posisi teratas adalah Novianto dengan nilai 86,3. Posisi kedua ditempati Inov Hendra Kurniawan dengan nilai 84,2. Sedangkan Herry Adrianto pada kedudukan ketiga dengan nilai 77.5. Sementara Nilwan tidak masuk dalam posisi tiga besar.

Akan tetapi lewat keputusan Pansel JPTP Kepri, Nilwan nangkring di posisi teratas dengan nilai 87,1. Ditempat kedua adalah Novianto 86,3. Sedangkan Inov Hendra Kurniawan dengan nilai 84,2.

Hasil yang sama juga dipersoalkan oleh KASN adalah untuk bidang Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan. Karena Ahmad Izhar tidak masuk dalam kategori tiga besar berdasarkan nilai ril yang didapat KASN. Terkait persoalan ini, Anggota Komisi I DPRD Kepri, Ruslan Kasbulatov mendesak Gubernur Kepri, Nurdin Basirun untuk segera bertindak.(jpg)

Pemkab Tak Lagi Keluarkan Rekomendasi Pindah Tugas

0
Pegawai di lingkungan kabupaten Kepulauan Anambas sedang melaksanakan apel sore. Foto : Batampos

batampos.co.id – Pemkab Anambas tak akan lagi mengeluarkan atau memberikan rekomendasi kepada pegawai baik yang berstatus ASN maupun pegawai tidak tetap (PTT) yang mengajukan pindah tugas ke luar daerah.

Tahun ini di Anambas sudah ada belasan pegawai yang meminta pindah tugas keluar Anambas. Tapi rekomendasi pengajuan pindah tugas tersebut tak dikeluarkan oleh Pemkab Anambas. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Anambas Nurgayah, Selasa (18/4).

Mengenai mutasi atau pindah tugas sudah pernah diatur dalam Surat Edaran Bupati Kepulauan Anambas Nomor 12/KDH.KKA/06.16 yang mengatur tentang ketentuan mutasi pegawai (PNS/PTT) di lingkungan pemerintah daerah kabupaten kepulauan Anambas yang dikeluarkan pada bulan Juni tahun 2016 silam.

“Untuk tahun 2017 masih dikuatkan lagi dengan SE Nomor 02/KDH.KKA.800?02.17 yang isinya juga tentang penguatan kembali masalah mutasi PNS dan PTT,” ungkapnya lagi.

Kepala daerah kata Nurgayah tidak seutuhnya melarang atau menghalangi pegawai untuk pindah tugas kedaerah lain. Hal ini dibuktikan pihak pemda masih memberikan toleransi kepada pegawai yang akan ikut suami atau istri khususnya dari kalangan PNS yang tugas didaerah lain, TNI dan dari Polri.

Namun jika yang bersangkutan pernah mengikuti tugas belajar, harus menunggu dua tahun untuk mengabdi di Anambas. Setelah itu baru
diperbolehkan keluar daerah ikut suami atau istri yang tugas diluar daerah.

“Jika tidak bersedia menunggu dua tahun, maka ketentuannya yang bersangkutan harus mengganti biaya tugas pendidikan yang telah dikeluarkan pemerintah daerah,” jelas Nurgayah.

Nurgayah, mengakui jika saat ini pemerintah kabupaten kepulauan Anambas masih kekurangan pegawai mengingat selama ini banyak yang pindah ke daerah lain dan ada juga sebagian pegawai yang kewenangannya sudah diambil alih oleh Provinsi. (sya)

Sebelas Desa Belum Sampaikan SPJ Kegiatan 2016

0

batampos.co.id – Sebanyak 11 desa di Kabupaten Kepulauan Anambas hingga kini belum menyampaikan Surat Pertanggungjawaban kegiatan tahun 2016. Dari kecamatan Siantan ada satu desa yakni Desa Tarempa Selatan, Kecamatan Jemaja ada Desa Rewak, Desa Landak, Desa Air Biru, dan Desa Impul, Kecamatan Palmatak (Desa Bayat, dan Desa Matak Kecil), Kecamatan Siantan Timur Desa Munjan dan Desa Airu Putih, Kecamatan Siantan Tengah Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Selatan Desa Lingai, dan Terakhir Jemaja Timur Desa Kuala Maras dan Desa Genting Pulur.

Dari 11 desa yang belum menyampaikan SPJ tersebut ada dua desa yang didatangi langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yakni Desa Bayat dan Desa Matak Kecil kecamatan Palmatak. Pasalnya kedua desa tersebut hingga saat ini masih belum menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) seluruh kegiatan yang telah dikerjakan pada Tahun anggaran 2016 silam.

Akibat belum disampaikan SPJ tersebut membuat pencairan Triwulan I Dana Desa menjadi terhambat dan mengakibatkan pembangunan di desa juga terhambat.

Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DSP3PD) mengatakan Awaluddin, mengatakan, desa-desa yang masih belum menyampaikan SPJ tersebut langsung didatangi oleh BPK untuk melakukan Audit, bahkan untuk kecamatan palmatak itu BPK turun langsung.

“Untuk beberapa desa lain seperti Desa Teluk Siantan kecamatan Siantan Tengah sudah dipanggil menghadap BPK , selain itu untuk Desa Tarempa Selatan Kecamatan Siantan Kadesnya langsung dijemput untuk dipertemukan dengan BPK,” ungkap Awaluddin kemarin.

Untuk dua desa yakni desa Bayat itu diberi waktu dua minggu untuk menyelesaikan SPJ, sedangkan desa Matak Kecil ini diberikan waktu seminggu sudah harus selesai dan harus menyerahkan SPJ.

Namun diantara Kecamatan yang masih belum menyampaikan SPJ tersebut lanjut Awal, desa di kecamatan Jemaja yang menjadi terbanyak yakni terdapat 4 desa yakni desa rewak, Desa Impul, Desa Air Biru dan desa Landak. “Jemaja paling parah ada 4 desa yang belum sampaikan SPJ,” jelasnya. (sya)

Lendot Durai Paling Dicari Pengunjung

0
Seorang ibu menjaga stan bazar Kecamatan Durai sedang menyajikan Lendot makanan khas melayu yang menjadi favorit dan incaran pengunjung di MTQ ke-IX Karimun.

batampos.co.id – Ada hal lain di hari ketiga pelaksanaan MTQ IX tingkat Kabupaten Karimun, yang jadi pusat perhatian pengunjung selain perlombaan empat cabang oleh qori dan qoriah yang bertanding.

Perhatian pengunjung juga lebih besar pada stand bazar yang tersedia di area MTQ. Para pengunjung menyerbu stan aneka makanan dan pakaian yang dijajakan distan bazar. Apalagi stan bazar Kecamatan Durai yang menjajakan makanan khas Melayu, lendot. Banyak pengunjung yang menyukai makanan ini.

”Alhamdulillah, dari mulai pembukaan sampai sekarang pengunjung ke stand bazar Kecamatan Durai mencapai 300 orang. Rata-rata kaum hawa yang ingin mencicipi lendot maupun kuliner lainnya khas Melayu,” kata Camat Durai Agung Jati Kusuma, Selasa (18/4).

Salah seorang pengunjung MTQ Santi, mengungkapkan masakan lendot dari Durai sangat berbeda dengan lendot lainnya. ”Enak pas di lidah bang. Pas dibuka wanginya terasa mengoda rasa ingin mencicipi,” ucapnya sambil mencicipi lendot.

Stand bazar Kecamatan Durai menyajikan 27 produk makanan dan kerajinan tangan yang dikerjakan oleh para kaum ibu-ibu rumah tangga. Seperti tikar yang terbuat dari daun pandan, rotan, lekar dan sebagainya. Sedangkan, makanan lendot, belaca khas Durai, pais seperti pepes udang dan sebagainya.

“Kalau omzet kita per hari bisa mencapai kurang lebih Rp1,5 juta. Paling banyak mereka, berburu kuliner ada yang makan di tempat maupun dibungkus untuk dibawa pulang,” tuturnya.

Walaupun jarak tempuh dari Durai menuju lokasi MTQ cukup jauh, namun dengan kebersamaan pihaknya tidak merasa berat untuk mempromosikan produk-produk Durai yang terletak di ujung kabupaten Karimun. Dan hasilnya, cukup mengembirakan karena banyak masyarakat yang berbelanja produk kerajinan maupun makanan dari Durai.

”Saya hanya penyambung masyarakat untuk mempromosikan produknya, biar di kenal disemua lapisan masyarakat. Sebab, rata-rata produk masyarakat di jual ke wilayah daratan Riau,” kata Agung. (tri)

17 Unit Sepeda Motor Terjaring Razia

0
Anggota Satlantas Polsek Kundur mengecek belasan sepeda motor yang terjaring penertiban Selasa (18/4) kemarin.

batampos.co.id – Sedikitnya 17 unit sepeda motor terjaring dalam razia kendaraan yang digelar Sanlantas Polsek Kundur, Selasa (18/4) kemarin. Belasan unit kendaraan yang terjaring selain pengendara tidak mengenakan helm standar SNI, juga tidak melengkapi surat kendaraan.

Razia dipimpin Kanitlantas Polsek Kundur Aiptu T.Bukit bersama sejumlah anggota Lantas dan anggota Polsek Kundur di jalan A.Jendral Sudirman persis di depan Mapolsek Kundur.

“Ini kegiatan rutin pemeriksaan kendaraan dan penertiban bagi pengendara. Hasilnya ada 17 unit sepeda motor dengan jenis pelanggaran 7 tidak ada STNK, 3 pengendara tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan 3 pengendara belum mengenakan helm standar SNI,” kata Bukit.

Lebih lanjut dikatakan, kegiatan yang dilakukan sebagai upaya penertiban kendaraan di jalan raya, sekaligus untuk menekan angka kecelakaan lalulintas. Selama sebulan bertugas di Polsek Kundur, sudah terjadi dua kali kecalakaan lalulintas.

“Kita harapkan kerjasama dan peran aktif masyarakat terlebih bagi pengendara itu sendiri,” ajaknya.

Lebih lanjut dikatakan, belasan sepeda motor yang terbukti melanggar tilang di tempat. Sementara kendaraan mereka diamankan di Mapolsek Kundur. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pengendara untuk patuh lalulintas dan melengkapi surat kendaraan. (ims)

 

Jaksa Sempat Beri Tenggat Waktu Dua Tahun ke Irwan

0
Salah satu rumah warga suku Duane yang tidak selesai dikerjakan dan berujung dijeratnya Irwan, pelaksana pembangunan rumah suku Duane sekaligus ASN di kantor kelurahan Tanjungbatu sebagai tersangka. F. Imam/batampos.

batampos.co.id – Sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan rumah suku Duane, ASN Kantor Lurah Tanjungbatu, Irwan pernah diberikan tenggat waktu oleh kejaksaan untuk menyelesaikan pengerjaan rumah tersebut selama dua tahun.

Pemberian tenggat waktu ke Irwan tersebut agar belanja hibah dapat dipertanggungjawabkan. Nyatanya Irwan tak dapat menyelesaikan pengerjaan 75 unit rumah tersebut. Masih ada 20 unit rumah lagi yang belum dikerjakan.

Hal tersebut dikatakan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Karimun di Tanjungbatu Filpan FD Laia, Selasa (18/4).

Penetapan Irwan sebagai tersangka sendiri berawal pada tahun 2015 lalu. Pihak Cabjari Kundur mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada pembangunan sejumlah rumah yang tidak selesai dikerjakan oleh penerima hibah.

Lantaran sudah dua kali diimbau, maka tanggal 19 Januari 2017 diterbitkan surat perintah penyelidikan. Dan diperpanjang hingga 15 Februari. Selanjutanya, tanggal 5 Maret, dilakukan ekspos perkara tingkat Cabjari, Kajari, dan Kajati.

“Kami dapati bahwa adanya bukti permulaan yang cukup, maka pada 5 April kasus ini kami tingkatkan ke penyidikan. Selanjutnya kita kumpulkan alat bukti untuk menentukan tersangka Irwan. Akhirnya pada Kamis (13/4), kita tetapkan Irwan sebagai tersangka kasus bantuan hibah pembangunan rumah suku Duane,” beber Filpan. (ims)

Kenaikan TLB Minta Dikaji Ulang

0

batampos.co.id – Anggota Komisi VI DPR, dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Kepri, Nyat Kadir turut keberatan atas keputusan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menaikan Tarif Listrik Batam (TLB) sampai 45 persen. Menyikapi hal itu, dirinya mendesak Dirut PLN Pusat untuk ikut melakukan evaluasi TLB.

“Ditengah kondisi ekonomi yang lesu, masyarakat Batam dikejutkan dengan kenaikan TLB. Sebelumnya juga sudah dirisaukan dengan kenaikan tarif UWTO,” ujar Nyat Kadir menjawab pertanyaan Batam Pos, Selasa (18/4) di Tanjungpinang.

Menurut politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut, memang PLN Batam tidak pernah menaikan tarif selama beberapa tahun. Akan tetapi, sekali mengajukan kenaikan, seperti diakumulasikan dalam satu kenaikan. Tentu ini yang membuat masyarakat terkejut. Padahal bisa disiasati dengan melakukan kenaikan secara berkala. Sehingga persentasenya tidak terlalu besar.

Mantan Walikota Batam tersebut mengatakan, ada kasus listrik yang aneh terjadi di Tarakan. Karena menerapkan tarif listrik tertinggi di Indonesia. Kenyetaannya, meskipun dikelola oleh swasta, tetap tidak bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Kondisi serupa hampir terjadi di PLN Batam. Batam adalah wilayah khusus tentu membutuhkan pelayanan khusus. “PLN tidak bisa berdalih kolap, apabila tidak menaikan tarif listriknya. Untuk kesehatan keuangan, tentu kita mendukung adanya kenaikan. Tetapi persentasenya harus sesuai dengan kemampuan masyarakat,” paparnya.

Koordinator Wilayah (Korwil) NasDem Kepri tersebut mengatakan, kenapa dirinya meminta ketegasan Dirut PLN Pusat dalam persoalan. Ia berharap PLN Pusat bisa mendudukan persoalan ini kembali dengan Gubernur Kepri, PLN, Batam, dan Walikota Batam.

“Persoalan ini harus dievaluasi kembali. Wajar kalau Walikota Batam ngotot supaya ini ditinjau, karena dampaknya adalah masyarakat Batam. Meskipun Gubernur yang membuat keputusan,” tegas Nyat Kadir.

Ditambahkannya, untuk Batam karena kelistrikannya dikelola oleh anak perusahaan PLN, tentu tidak ada subsidi yang diberikan kepada masyarakat. Ini juga harus dikaji, karena tidak semua masyarakat Batam dalam kategori mampu. Kondisi ekonomi juga akan diperparah dengan naiknya harga-harga sembako.

“Harus ada solusi yang tepat. Jangan sampai kebijakan yang dibuat menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat,” tutup Nyat Kadir.(jpg)

Mulai Juni Tarif Pas Pelabuhan Naik

0

batampos.co.id – General Manager (GM) PT Pelindo I Cabang Tanjungpinang, I Wayan Wirawan mengatkan kenaikan tarif pas Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) akan diberlakukan1 Juni mendatang. Diantaranya untuk Pelabuhan Internasional bagi penumpang WNA dikenakan Rp 55 ribu dan WNI Rp 35 ribu.

Sedangkan Pelabuhan Domestik untuk penumpang maupun penjemput dan pengantar Rp 5 ribu. “Jadi kenaikan tarif baru itu mulai kita berlakukan awal Juni.

Sebab kenaikannya sudah disepakati oleh semua pihak sewaktu rapat bersama di Hotel CK Tanjungpinang 15 Maret lalu,” ujar I Wayan ketika dikonfirmasi, Selasa (18/4).

Dikatakan I Wayan, pemberlakukan kenaikan tarif itu sudah disetujui oleh PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemko Tanjungpinang dan DPRD Tanjungpinang. Kemudian juga didukung dari berbagai pihak lainnya. Yaitu Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, Asita, KNPI, LSM dan Ormas serta tokoh masyarakat setempat.

Dengan kenaikan tarif pas itu, kata I Wayan PT TMB akan mendapatkan keuntungan dari pembagian hasil sebesar 15-20 persen. Pembagian hasil tarif itu dilakukan sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS) kedua belah pihak. Yaitu selama dua tahun mulai dari 2017 sampai 2019 mendatang.

“Kami berharap masyarakat mendukung kenaikan tarif pas. Sebab tarif baru itu akan diiring dengan peningkatan fasilitas di Pelabuhan SBP,” katanya.

Ditanya peningkatan fasilitas yang dilakukan PT Pelindo, I Wayan mengaku dengan keuntungan tarif baru itu akan digesa penyelesaiaan penataan gedung terminal pelabuhan. Gedung megah yang berada diujung dermaga itu akan dibangun dua lantai.

Bahkan dalamnya akan dilengkapi berbagai alat canggih seperti tangga berjalan (eskalator) dan lainnya. Kemudian, sambung I Wayan akan dilakukan pelebaran tempat parkiran, dermaga dan ponton tempat bersandarnya kapal tujuan domestik maupun internasional.

“Gedung terminal megah itu akan menghubungkan jalur internasional dan domestik. Disana juga ditempati Kantor CIQP. Yiatu Custom, Imigration, Quarantine, dan Port Authority,” ungkapnya. (ary)