batampos.co.id – Orangtua murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Batam mengeluhkan kebijakan pengenaan denda bagi siswa yang tidak lulus ujian akhir (UAS) sekolah. Keluhan itu muncul lantaran sanksi yang diberikan tidak masuk akal dan sangat memberatkan orangtua.
Indra, salah seorang wali murid yang mengaku mengalami hal tersebut. Setiap mata pelajaran yang tidak lulus, bukannya diberikan remedial, sekolah malah mewajibkan pembayaran dalam bentuk denda.
“Anak saya kelas 12, tidak tuntas mata pelajaran Bahasa Inggris, diwajibkan membeli keramik yang harganya Rp 2 juta,” keluh Indra kepada Batam Pos, Rabu (19/4).
Bukan itu saja, diakui dia, pihak sekolah juga mewajibkan membeli speaker bagi siswa yang tidak lulus. Harganya pun cukup mengejutkan yakni Rp 1 juta. Belum termasuk denda bagi mata pelajaran lain seperti bingkai berukir Rp 300 ribu dan bola kaki seharga Rp 400-600 ribu.
“Kalau pelajaran olahraga tak lulus denda bola. Sedangkan bingkai berukir jika tak lulus pelajaran seni rupa. Dan ini bukan untuk satu orang saja, ada puluhan murid yang diwajibkan membayar denda tersebut. Bisa dihitung berapa uang yang mereka terima,” kesal Indra.
Bahkan, tambah Indra, pengganti remedial dengan denda tersebut sepengatahuan kepala sekolah. “Saya tidak tahu ini kebijakan sekolah apa tidak. Yang jelas anak saya dan teman-temannya serta orangtua sangat mengeluh dgn kebijakan itu. kami berharap ditindaklanjuti,” harapnya.
Selain denda, orangtua juga menyesalkan sekolah yang menyuruh murid menjual barang sembako dengan dalih pelajaran kewirausahaan. Sembako harus dijual ke pihak lain, sekolah beralasan lebih murah dari harga eceran. Tapi kenyataannya harga barang sembako itu sangat mahal.
“Ujungnya anak-anak yang harus nombok beli sendiri sembako lantaran tidak ada yang mau membeli karena mahal,” tuturnya.
Anggota Komisi IV DPRD Batam, Riky Indrakari menilai, denda yang diberikan pihak sekolah termasuk dalam pungutan liar (pungli). Ia mengakui, belum ada peraturannya yang mewajibkan siswa membayar denda jika tak lulus UAS.
“Kalau memang itu terbukti, maka kami minta tim saber pungli mengusut kesana. Semua uang orangtua siswa harus dikembalikan,” tegas Riky.
Ditambahkannya, remedial seharusnya menjadi tanggungjawab sekolah, bukan sebaliknya membebankan kepada siswa. Dan kalaupun ada pemungutan, Riky menilai harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. Bukan dalam bentuk benda, seperti yang diduga dilakukan SMKN 2.
“Kalau anak tidak mencapai nilai ketuntasan, itu salah sekolah. Bukan anak. Itu akan menjadi trauma dan merusak mentalitas anak, seolah-olah gagal di mata orangtua,” sebutnya.
Riky berharap kepala sekolah diberi teguran.
“Kalau memang terbukti saya rekomendasikan kepala sekolahnya diberhentikan. Saya yakin kepala dinas provinsi juga belum mengetahui laporan ini. Ini pungli dan saya minta uang orangtua segera dikembalikan,” tegasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Arifin Nasir mengaku sudah menghubungi kepala sekolah SMKN 2. Menurutnya, kepala sekolah sedang berada di Thailand mengikuti undangan dari kementerian.
“Dia (kepala sekolah) ngaku tak tahu, sekarang saya minta wakil kepala sekolah untuk menghubungi saya, menjelaskan perihal denda tersebut,” kata Arifin. (rng)
