Kamis, 2 April 2026
Beranda blog Halaman 13418

PLN Batam Ikut Pameran sebagai Sarana Sosialisasi Tarif

0

batampos.co.id – PLN Batam menjadikan pameran sebagai lokasi menyosialisasikan penyesuaian Tarif Listrik Batam (TLB).

Yup, PLN Batam dibawah komando Dadan Kurniadipura turut berpartisipasi memeriahkan Batam Trade Investment  and Tourism Expo 2017 yang digelar di Kepri Mall yang ditutup pada Minggu (16/4/2017).

Seorang penjag astan, Putri, mengatakan sejauh ini pelanggan yang datang dan bertanya tentang tarif bisa paham saat dijelaskan.

“Gak ada yang marah-marah kok,” ujarnya.

Tak hanya itu,  stan anak perusahaan PLN Persero itu juga menyuguhkan informasi pelayanan terhadap publik. Mulai dari informasi pelayanan ubah daya, penyambungan baru, grand max, hingga layanan listrik portable.

“Kami sangat senang dapat berperan dan menjadi salah satu peserta pameran. Hal ini sebagai bukti bahwa kami turut mendukung usaha yang ada di Indonesia, khususnya Kota Batam,” ungkap Corporate Communication PLN Batam, Suprianto.

Kegiatan itu, lanjut Suprianto, sebagai ajang untuk mendekatkan diri dengan para pelanggan LN Batam dengan nuansa yang berbeda.

“Karena diselenggarakan di fasilitas umum,” ungkap pria yang akrab disapa Bung Rian ini.

Dalam kegiatan itu, stan bright PLN Batam mendapatkan cukup banyak pengunjung,  sebagian besar dari mereka adalah ibu-ibu rumah tangga yang menanyakan tentang penyesuaian tarif  yang telah diterapkan berdasarkan Pergub Nomor 12 Tahun 2017.

Pada kesempatan ini, PLN Batam mengajak masyarakat agar bijaksana dalam memakai listrik. “Pakai seperlunya dan matikan yang tidak perlu,” ungkap Suprianto.

Seperti mematikan lampu, televisi dan perlalatan elektronik lain apabila tidak diperlukan.

Diketahui, Batam Trade Investment and Tourism Expo 2017 merupakan pameran berskala nasional yang rutin diselenggaran di Kota Batam. Tahun ini, merupakan kali ketiga event ini digelar. (hgt)

Usai Lebaran, Pemko Batam Tata Kawasan Jodoh Boulevard

0
Pasar legendaris, Tanjung Pantun, Jodoh di potret dari Ketinggian, Selasa (14/3). Di kawasan inilah Jodoh Boulevard berada. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengatakan penertiban dan penataan pedagang yang berada di kawasan Jodoh Boulevard pada Juli mendatang.

“Rencananya tanggal 10 Juli penataan sudah dimulai,” kata Rudi, Sabtu (15/4).

Sebelumya, dikatakan Rudi sudah ada pertemuan dengan pedagang dan Camat Batuampar beberapa waktu lalu. Hasilnya, pedagang bersedia untuk menertibkan kios mereka masing- masing, namun menunggu waktu yang tepat yakni seusai bulan puasa dan lebaran.

Inisiatif pembongkaran ini, lanjut Rudi berasal dari pedagang yang berada di kawasan tersebut. “Mereka minta diberi waktu paling lambat abis lebaran, alasannya karena mau mencari rejeki didua momen tersebut,” ujarnya.

Penataan kawasan tersebut, diharapkan bisa membangkitkan perekonomian dan menciptakan kondisi yang tertip dan rapi.

“Kami akan tata menjadi pusat bisnis yang bisa mendukung sektor pariwisata di Batam,” sebut mantan walikota Batam ini.

Rudi mengakui saat ini industri galangan kapal yang selama ini menjadi ikon Batam, sudah tidak bisa diharapkan seperti sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah harus berpikir untuk mencari peluang demi meningkatkan pendapatan asli daerah.

“Makanya saya butuh dukungan, agar semua rencana pembangunan kota Batam bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.

Saat ini terdapat lebih kurang 1.600 pedagang yang menggantungkan nasibnya dengan berjualan di kawasan Jodo- Nagoya, termasuk yang berada di kawasan Jodoh Boulevard.

Selain menata keberadaan pedagang kaki lima yang berada di kawasan Jodoh- Nagoya. Rudi juga meminta kepada pemilik ruko untuk mempercantik ruko dengan warna yang menarik. Hal ini diharapkan bisa menjadi daya tarik wisatawan. Karena kawasan tersebut memang disiapkan untuk menjadi pusat oleh- oleh Batam.

Rudi menambahkan, secara bertahap pihaknya akan membenahi Batam menjadi lebih baik. “Perkembangan pembangunan Batam hanya lima hingga 10 persen, sangat jauh ketinggalan dari negara tetangga. Bahkan dari Johor saja kita sudah kalah. Mereka memiliki jalan yang sangat luas, sedangkan kita baru mau mulai. Kita harus kejar ini,” tutup Rudi. (cr17)

Ibu Mertua Abidin Hasibuan Dimakamkan di Nongsa

0
Suasana pemakaman ibu mertua Abidin Hasibuan.
foto: cecep mulyana / batampos

batampos.co.id – Jenazah ibu mertua Presiden Direktur PT Sat Nusapersada Tbk, Abidin Hasibuan, Pang Boh Kio, 80 telah dimakamkan di pemakaman umum marga Tionghoa, nongsa, Minggu (16/4) siang.

Isak tangis dari keluarga dan kerabat mengiringi jenazan Pang Boh Kio yang menghembuskan nafas terakhirnya, Rabu (13/4) sore lalu. Sahabat dan kerabat bergantian menyampaikan duka cita kepada Abidin saat masih di rumah duka Marga Tionghoa sejak Rabu lalu.

Pang Boh Kio, meninggalkan empat orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan, serta lima belas orang cucu.

Jenazah Pang Boh Kio diberangkatkan dari rumah duka sekitar pukul 10.00 WIB.

“Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dekat dan saudara yang hadir dan telah ikut mengantarkannya sampai ke tempat yang terakhir,” ujar Abidin Hasibuan. (cr1)

 

Pemerintah Buka Kran Izin Melaut untuk Nelayan

0

batampos.co.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan mengaku sudah memangkan mekanisme izin untuk memudahkan kapal ikan melaut.

Kebijakan itu muncul setelah pemerintah menindaklanjuti keluhan nelayan yang tak bisa melaut karena izin.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja menyatakan, KKP sedang merencanakan untuk mempersingkat proses perizinan kapal perikanan. Proses yang awalnya membutuhkan waktu 20 hari bakal dipercepat menjadi hanya lima hari kerja. Hal tersebut setelah pemerintah menyederhanakan persyaratan izin hanya menjadi tiga saja. Yakni, SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), buku kapal, kemudian SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) atau SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan).

Salah satu izin yang akhirnya dimudahkan adalah surat laik operasi (SLO) yang biasanya dikeluarkan oleh Ditjen Pengamanan Sumber Daya Laut dan Perikanan (PSDKP). Izin tersebut diakui menjadi sumber hambatan nelayan untuk melaut banyak yang digagalkan. Namun, setelah berdiskusi dengan PSDKP, mereka sudah menerbitkan SLO kembali.

’Kebijakan ini kami rancang karena pelaku usaha perikanan yang mengeluhkan proses izin yang lama. Mereka kan juga berlayar cukup lama dan akhirnya harus menggunakan jasa untuk mengurus perizinan. Itu nanti akhirnya membengkakan biaya lagi,’’ ujarnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin (15/4).

Namun, dia menegaskan bahwa hal tersebut bukan berarti pemerintah melonggarkan pengawasan terhadap kapal-kapal nakal. Justru percepatan izin mendorong kapal untuk melaut secara prosedural. Dengan begitu, pihaknya bakal menyisir kapal-kapal yang melakukan markdown pada dokumen dan izinnya.

Hal tersebut terbukti dalam jumlah kapal ukuran 30 GT keatas pada 2015 yang hanya mencapai 3.160 unit. Namun, upaya pengukuran ulang pada tahun 2016-2017 memberikan jumlah kapal ukuran besa yakni 4.041 unit. ’’Kami akan terus mendata ulang juga mendorong agar jumlah kapal dalam negeri bertambah. Pasalnya, hal tersebut menjadi faktor penting dalam upaya mendorong jumlah produksi perikanan tangkap,’’ jelasnya.

ilustrasi

Sebagai informasi, total produksi perikanan tangkap per Desember 2016 mencapai 6,83 juta ton dengan nilai Rp125,38 triliun. Hal tersebut meningkat dibanding capaian 2015 yakni 6,52 juta ton dengan nilai Rp116,31 triliun.

’’Selain itu produktivitas nelayan kecil juga turut meningkat. Bahkan pemakaian bahan bakar minyak di sektor kelautan dan perikanan menurun hingga 36 persen,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) Iwan Carmidi memberikan apresiasi terhadap pemerintah yang mau berkomitmen terhadap perbaikan kinerja perikanan tangkap lokal. Namun, dia berharap agar pemerintah bisa menaruh perhatian lebih untuk kapal-kapal skala kecil.

’’Kebijakan itu hanya untuk kapal di atas 30 GT. Padahal, yang terdampak paling banyak dari masalah seperti reklamasi dan perebutan wilayah laut adalah nelayan dengan kapak 5-10 GT,’’ jelasnya.

Dia menilai bahwa perizinan nelayan kecil juga amburadul. Ada nelayan DKI yang kapalnya masih tercatat di Cirebon, dan ada juga yang izinnya sudah kadaluarsa. Namun, hal tersebut karena banyak dari mereka yang tidak paham dan tidak sanggup mengurus jika sampai ke pusat.

’’Pemerintah harus benar-benar turun ke lapangan dan membantu mereka membereskan izin. Dengan begitu, mereka bisa melaut dengan tenang,’’ ungkapnya. (bil)

Panti Pijat Diduga Dijadikan Tempat Prostitusi

0
Di kamar ini pijat dilakukan, di kamar ini pula si pemijat tidur sehari-hari. F.Rezza Herdiyanto/Batam Pos

batampos.co.id – Badan Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Pemerintah Kota Tanjungpinang akan menutup panti pijat (massage) yang diduga beroperasi sebagai tempat prostitusi.

Kepala bidang (Kabid) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan BPM-PTSP, Agus Haryono, mengatakan rencana penutupan panti pijat yang diduga menyalahi izin operasional tersebut, dikarenakan pihaknya sering menerima laporan dari masyarakat bahwa tempat itu juga mengoperasikan prostitusi terselebung.

“Jika memang terbukti bermasalah akan kami tutup. Untuk proses hukumnya diserahkan kepada pihak berwajib. Karena bukan kewenangan kami.  Untuk penertibannya kami akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan instansi terkait lainnya,”ujar Agus, Minggu (16/4).

Dikatakan Agus sesuai data yang ada dipihaknya. Ada puluhan panti pijat yang tersebar di Tanjungpinang. Dari sekian banyak, panti pijat tersebut banyak yang belum memiliki izin.

“Sepengetahuan kami, panti pijat yang menyediakan layanan esek-esek itu ada tulisannya panti pijat tradisional. Saat kami hendak turun dan bertindak, informasinya bocor. Jadi pas turun tidak ditemukan dan tidak bisa kami tutup,” kata Agus.

Sementara itu, saat ditanya pengawasan terhadap panti pijat tersebut, Agus menyebutkan pengawasan bukan tanggung jawab pihaknya. Melainkan diserahkan kepada pihak instansi yang memberikan rekomendasi dan perangkat RT/RW setempat, serta Satpol PP Pemko Tanjungpinang.

“Kami juga kesulitan untuk membedakan panti pijat yang diduga sebagai tempat prostitusi terselubung,”ucapnya.

Sedangkan untuk pemberian izin, sambung Agus, BPM-PTSP hanya memberikan izin secara administrasi sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Pariwisata, RT, RW dan Kelurahan setempat.

“Untuk itu kami meminta kepada semua pihak agar melaporkan dan memberikan informasi terkait panti pijat yang dijadikan sebagai tempat prostitusi,”sebut Agus.(ias)

Indonesia Butuh 21 Ribu Guru Agama Islam

0
ilustrasi F.Rezza Herdiyanto/Batam Pos

batampos.co.id – Kementerian Agama (Kemenag) ngebut menyiapkan guru agama berkualitas.

Kemenag memroyeksikan kebutuhan guru agama Islam di sekolah mencapai 21 ribu orang.

Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan ada dua poin penting dalam rencana reformasi kampus keguruan di bawah bendera Kemenag. Pertama adalah penguatan kolaborasi kampus keguruan dengan madrasah bidanaan.

’’Hampir semua kampus di Kemenag memiliki jurusan keguruan. Jadi semuanya LPTK,’’ katanya di Jakarta kemarin (15/4).

Dia menuturkan pertumbuhan kolaborasi antaran kampus keguruan dengan madrasah binaan cukup bagus. Guru besar UIN Alauddin Makassar itu berharap semakin banyak kampus keguruan yang menggandeng madrasah binaan. Sehingga mahasiswa calon guru memiliki wahana untuk mengasah kemampuan mengajarnya. Saat ini madrasah binaan kampus yang memiliki kualitas bagus adalah Madrasah Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah.

Poin kedua reformasi kampus keguruan oleh Kemenag adalah porsi kuliah. Menurut Kamaruddin saat ini koposisi kuliah cenderung fokus pada pegnuatan pedagogik atau ilmu kependidikan.

’’Sementara penguasaan materi yang akan diajarkan lemah,’’ tuturnya. Ke depan menurut Kamaruddin, kemampuan pedagogik dan penguasaan materi harus seimbang.

Kamaruddin berharap dengan reformasi ini kampus di bawah Kemenag mampu mencetak calon guru berkualitas. Khususnya guru agama untuk ditempatkan di sekolah. Menurutnya kekurangan guru agama di sekolah umum mencapai 21 ribu orang. Kekurangan ini cukup riskan jika diisi oleh guru agama dengan kompetensi yang lemah. Dia menegaskan salah satu kompetensi guru agama ideal versi Kemenag adalah yang mampu menebar Islam yang rahmatan lil alamin.

Senior Manager USAID Prioritas Ajar Budi Kuncoro mengatakan, mereka diajak kolaborasi menjalankan reformasi kampus keguruan di bawah naungan Kemenag. Budi mengatakan ada dua masukan dari USAID Prioritas kepada Kemenag. ’’Pertama memang benar harus diperkuat hubungan kampus dengan madrasah atau sekolah binaan,’’ paparnya. Kemenag tidak perlu membangun madrasah baru. Tetapi bisa menggandeng madrasah yang sudah ada.

Masukan kedua adalah penguatan aspek keilmuan dan pedagogik. Menurutnya materi pedagogik bagi calon guru sebaiknya diperbanyak dalam wujud praktik mengajar langsung. Selama ini dia menilai masih banyak kemampuan pedagogik yang diajarkan sebatas materi. Sehingga saat berada di hadapan siswa langsung, calon guru tidak memiliki performa bagus.

’’Dosen-dosen fakultas keguruan juga harus ditingkatkan kapasitasnya,’’ jelasnya. Menurut Budi dosen bagi mahasiswa keguruan memiliki peran utama. Dia mencontohkan ketika para dosen cenderung mengajar dengan gaya kuliah, maka nanti akan diikuti oleh mahasiswanya. Ketika sudah menjadi guru, mereka juga mengikuti model ceramah. (wan/JPG)

Bangunan Sekolah Batam belum Penuhi Standar

0
Ira, guru SDN 008 Batuaji saat proses belajar mengajar. Ruang kelas yang sempit membuat siswa belajar dengan duduk tidak teratur. Saat ini siswa menumpang di sekolah SDN 002 Batuaji.F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin mengatakan kondisi sekolah yang ada di Batam hampir 90 persen belum memenuhi persyaratan.

“Dari segi luas saja sekolah kita belum standar,” kata Muslim, Sabtu (15/4).

Kebijakan Menteri Pendidikan mengenai pendanaan pembangunan sekolah di daerah. Batam, menurutnya masih terkendala dengan ketersediaan lahan.

Muslim menjelaskan untuk sekolah dasar persyaratannya harus memiliki luas 3.600 meter persegi, 6.000 meter persegi untuk sekolah menengah pertama, dan satu hektar untuk sekolah menengah atas (SMA).

“Batam hanya beberapa sekolah yang memenuhi syarat ini,” ungkapnya.

Masalah keterbatasan lahan ini, membuat pembangunan sekolah juga terbatas saat proses pembangunan sekolah dimulai. Jika lahan sesuai mungkin sekolah akan memiliki ruang kelas yang cukup banyak untuk menampung siswa.

“Kenyataanya tidak, pembangunan sekolah menyesuaikan lahan, dan tidak bisa mengkaver daya tampung siswa,” sebutnya.

Tingginya minat masuk sekolah negeri ini membuat sekolah dan guru juga kewalahan.

“Terutama di sekolah yang menerapkan tiga shift, tidak terbayang bagaimana menghadapi murid yang banyak, sedangkan SDM kita masih terbatas,” jelasnya.

Tidak seimbangnya jumlah peserta didik dengan jumlah guru ini juga diakui Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.

“Kami masih butuh banyak tenaga guru,” kata Rudi usai menghadiri peringatan TB Internasional, Kamis (13/4). (cr17)

Kepala BP Batam: Hanya Ada 780 Hektare Lahan Tersisa

0
ilustrasi lahan. foto: dalil harahap / batampos

batampos.co.id – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Hatanto Reksodipoetro mengaku bingung waktu mempromosikan Batam keluar negeri.

Mengapa?

Karena Batam hanya punya sedikit lahan lagi yang bisa dialokasikan.

“Masalahnya sekarang adalah ketika saya keluar untuk undang investor, Batam tak punya tanah lagi,” jelasnya, Sabtu (15/4).

Menurut Hatanto, saat ini pihaknya hanya bisa mengalokasikan lahan seluas 780 hektare. Dan itu lokasinya tersebar tidak merata di Batam.

“Ada 780 hektare dan itu tersebar dimana-mana, saya harus berhati-hati sekarang,” ungkapnya.

Untungnya, Hatanto mengaku BP Batam sudah memiliki peta lahan yang mampu melihat keseluruhan lahan yang ada di Batam.

“Untung saya sudah punya peta yang kami buat dengan program drone. Karena setiap lokasi lahan sudah ada datanya,” jelasnya.

Hatanto mengaku pihaknya butuh ketenangan bekerja untuk menata Batam.

BP Batam sekarang harus lebih taktis supaya lebih harmonis, lebih tenang dan lebih menarik di mata investor.

“Bersabarlah,” ujarnya. (leo)

Ini Bukan Famtrip Biasa, Surabaya, Lombok lalu Bali

0
foto: garuda-indonesia.com

Kementerian Pariwisata (kemenpar) sudah terbiasa mengelola Familitrazion Trip atau Famtrip. Namun kali ini agak berbeda atau sebuat saja bukan biasa.

Kali ini dilakukan secara zigzag. Tidak langsung dibawa ke Bali. Kementerian di bawah komando Arief Yahya itu memasukkan agenda ke Majapahit Travel Fair (MTF) Surabaya dulu, lalu ke Lombok, setelah itu endingnya di Bali.

Kamis (13/4) mereka mengeksplorasi Kota Pahlawan Surabaya dan Jumat (14/4) serta Sabtu (15/4) berlayar ke Gili Gili, Lombok.

“Supaya TA/TO yang diajak Famtrip dan semua klien wisatawan mancanegara mereka asal Arab Saudi tahu, bahwa ada destinasi yang bisa didatangi, bisa diatur paketnya dengan wisata belanja di Jakarta dan Surabaya serta mampir ke Lombok. Paketnya bisa dikombinasikan untuk mendatangi Surabaya dan Lombok dulu sebelum ke Bali,” ujar Deputi Pemasaran Mancanegara I Gde Pitana melalui Asdep Pengembangan Pasar Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Kemenpar, Nia Niscaya.

Seperti diketahui, 10 Rombongan Travel Agent/Tour Operator (TA/TO) asal Timur Tengah diajak Kemenpar untuk Napak Tilas Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Jakarta dan Bali. Famtrip dilaksanakan sejak 11 hingga 18 April 2017 dengan agenda ke Bali namun dikombinasikan dengan zigzag ke Surabaya dan Lombok.

“Kami juga membawa mereka untuk hadir di Majapahit Travel Fair. Disitu para TA/TO bisa ikut menjadi buyers dan melihat paket-paket destinasi di Indonesia selain jalur destinasi saat Raja Salman ke Indonesia,” tambah Nia. MTF dilaksanakan sejak 13 hingga 16 April 2017 di Grand City Convex Surabaya, Jawa Timur. Acara yang digelar ke-18 kalinya ini mengambil tema “Adventure Tourism”.

“Ini merupakan pameran, tapi dalamnya berbagai kegiatan selain Travex ada juga Famtrip. Ada 120 buyer dari 23 negara, termasuk rombongan Timur Tengah juga hadir, dan mereka semua terlihat sangat antusias,” kata Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata, Esthy Reko Astuty.

Hal senada diungkapkan oleh Maged Musthopa  (Al Noor Wings). Satu dari 10 peserta yang diboyong Kemenpar itu mengatakan bahwa acara MTF merupakan acara yang megah dan sudah cukup lama dilaksanakan di Indonesia.

“Acara yang sudah sangat besar karena dilaksanakan selama 18 kali, acaranya sangat megah dan kami sudah menyimpan beberapa destinasi unggulan Indonesia selain Bali, Surabaya juga tempat belanja yang bagus,” kata Maged.

Setelah rampung di Surabaya, rombongan TA/TO tersebut langsung terbang menuju Lombok dan mendarat pada tanggal 14 April 2017 .

Rombongan dua malam menginap di Lombok. Satu malam menginap di Hotel Svarga, Senggigi Lombok pada hari Sabtu (15/4), dan satu malam mereka nyebrang ke Gili Air, Gili Meno dan terakhir menginap di Jambuluwuk Resort, Gili Trawangan. Esok harinya rombongan berpindah ke Bali hingga tanggal 18 April 2017.

“Gili pantai yang indah, pantai yang sangat bersih dan orang-orang yang ramah. Ternyata ada daerah di dekat Bali yang seindah ini. Ini bagus untuk dibuatkan paket,” kata Maged sumringah.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, kunjungan Raja Salman itu adalah promosi yang luar biasa bagi Arabian Travellers ke Bogor, Jakarta dan Bali. Kinjungan Raja Salman dan keluarga bulan Maret lalu itu sudah berhasil membuat perhatian masyarakat Arab Saudi tertuju ke destinasi yang dikunjungi Raja Salman, yakni Bali dan Bogor.

“Kita harus memanfaatkan momentum ini, juga dengan menawarkan daerah lain selain Bali. Biar mereka merasakan keindahan alam kita secara langsung, dengan mata kepalanya sendiri, dan setelah itu bercerita yang baik tentang negara kita, setelah itu mereka akan membawa Wisman ke tanah air,” ujar pria asli Banyuwangi itu. (*)

Indonesia Gabung World Travel and Tourism Council Global Summit 2017 di Bangkok-Phuket, Thailand

0

Berbagai agenda telah dipersiapkan sebagai materi pembahasan maupun perjanjian demi kemajuan pariwisata tanah air.

Untuk itu Indonesia akan mengambil bagian dalam World Travel and Tourism Council (WTTC) Global Summit 2017 dihelat di Bangkok-Phuket, Thailand, pada 24-28 April 2017.

WTTC Global Summit ke-17 tahun ini merupakan program unggulan WTTC dalam kerangka perayaan “2017 International Year of Sustainable Tourism for Development”.

WTTC Global Summit 2017 diselenggarakan WTTC bekerjasama dengan Pemerintah Thailand. Fokus diskusi pada Global Summit adalah peran pariwisata dalam mentransformasi dunia, dalam tema besar “Transforming our World”.

Nantinya akan ditetapkan berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh sektor pariwisata untuk memastikan kontribusi positif untuk masa depan yang berkelanjutan. Tema ini sendiri sejalan dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, mempertimbangkan latar belakang pertumbuhan penduduk. Bagaimana dunia akan tampak pada 2030, dan apa yang perlu sektor pariwisata sadari dari pertumbuhan demografi serta peran spesifik bidang travel and tourism.

Pembicaranya berasal dari para CEO, vice chair industri terkait pariwisata, mantan Perdana Menteri Inggris, Menteri Pariwisata Thailand, juga perwakilan universitas dan jurnalis.

“WTTC Global Summit 2017 menjadi agenda penting bagi Indonesia untuk membina dukungan pemangku kepentingan pariwisata peserta yang hadir. Tentu, dalam pencapaian target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara ke Indonesia pada 2019,” ujar Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Forum ini juga akan membangun kepercayaan dan hubungan yang saling menguntungkan melalui jejaring kerja dengan seluruh peserta untuk mempromosikan kepariwisataan serta berbagi informasi mengenai isu-isu terkini terkait pengembangan destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Dan, tidak kalah penting adalah mempromosikan pariwisata Indonesia melalui pemberitaan pada media dengan kehadiran Menteri Pariwisata Arief Yahya. “Indonesia akan terlibat secara aktif dalam setiap agenda WTTC Global Summit 2017,” kata Menpar Arief Yahya.

Pertama, berdiskusi dengan pemangku kepentingan pariwisata yang hadir terkait beberapa isu pengarusutamaan pariwisata terkini dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pencapaian United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) serta kebijakan nasional untuk pencapaian target 20 juta wisman.

“Di antaranya membahas kemudahan visa, pengembangan aksesibiltas internasional maupun domestik, serta deregulasi lainnya seperti Asas Cabotage dan CAIT (Clearance Approval for Indonesian Territory),” jelas Menpar Arief Yahya.

Kedua, menawarkan peluang kerjasama investasi di 10 Destinasi Wisata Prioritas Indonesia kepada para CEO perusahaan di level atas yang berpartisipasi dalam pertemuan ini.

“Beberapa hal yang perlu disampaikan antara lain kemudahan berinvestasi, deregulasi bidang investasi, Ketersediaan SDM pariwisata yang tersertifikasi, potensi sumber daya alam yang besar di destinasi prioritas, dan konektivitas yang terus dibangun dari dan ke destinasi prioritas,” tambah Menpar Arief Yahya.

Ketiga, menjajaki kerjasama dengan Pemerintah Thailand dalam pemasaran pariwisata dan peluang menerapkan strategi “mengail di kolam ikan” mengingat tingginya kunjungan wisman ke Thailand.

Keempat, menjajaki kerjasama dengan Thai Airways terkait pengembangan konektivitas dan promosi on board untuk mendukung kunjungan wisman ke Indonesia.

“Yang bisa dipertimbangkan untuk kerjasama dengan Thailand dan Thai Airways, di antaranya promosi Wonderful Indonesia di Bandara Internasional Svarnabhumi, Bangkok; peluang berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan pariwisata di Thailand (pameran dan festival); promosi Wonderful Indonesia di armada-armada Thai Airways; dan penambahan jalur Thai Airways ke Destinasi lain di Indonesia, seperti Lombok, Medan, dan lain-lain,” paparnya.

Dan kelima, benchmarking destinasi pariwisata Thailand (Phuket) pengembangan pariwisata yacht melalui Sail Phuket, Sabang, dan Langkawi.

Terkait pengembangan pariwisata yacht melalui Sail Phuket, Sabang, Langkawi, Menteri Pariwisata Arief Yahya akan membahasnya secara khusus pada hari ke-3 WTTC Global Summit 2017.

Rencananya dilakukan penandatanganan kerjasama antara Menteri Pariwisata Indonesia, Menteri Pariwisata Thailand, dan Menteri Pariwisata Malaysia. Pihak-pihak terkait yang diundang hadir dalam penandatangan ini, di antaranya Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Phuket Yacht Club (Ao Chalong), Royal Langkawi Yacht Club, dan Phuket Boat Lagoon.

Untuk informasi, WTTC selaku penyelenggara WTTC Global Summit 2017, adalah sebuah forum para pimpinan perusahaan dan sektor swasta lain yang bergerak di bidang industri perjalanan dan wisata. Organisasi ini didirikan pada 1990 dan berkantor pusat di London, Inggris. WTTC bekerjasama dengan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesadaran arti pentingnya industri perjalanan dan wisata.
Kegiatan WTTC antara lain penelitian tentang dampak ekonomi dan kebijakan pariwisata serta bersama-sama United Nation World Tourism Organization (UNWTO) mengkampanyekan industri pariwisata melalui penyampaian “Open Letter” kepada para pimpinan negara. Keanggotaan WTTC adalah para CEO industri pariwisata dan industri terkait pariwisata, seperti hotel, maskapai udara, operator tur, dan lain-lain. (*)