Babinkamtibmasa Aiptu Eri Suandi saat menyambangi rumah Rukyah Senin kemarin.
batampos.co.id – Sejumlah warga miskin di Pulau Kundur mengharapkan agar pemerintah kembali melanjutkan program rehab rumah tidak layak huni (RTLH). Karena program bantuan bagi masyarakat miskin itu, dinilai sangat membantu, sehingga masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sangat berharap bantuan tersebut.
Seperti disampaikan Rukyah, 69, salah satu warga Kelurahan Sawang Kecamatan Kundur Barat. Menurutnya, rumahnya masih beratap daun rumbia, dengan dinding papan yang sudah belasan tahun. Sampai sekarang, atap maupun dinding rumahnya belum terganti.
“Sampai sekarang belum pernah ada yang mendata baik dari kelurahan maupun dari pemerintah kecamatan. Dulu saya memang tinggal di rumah ini, karena banyak yang bocor sehingga saya pindah tinggal bersama anak bungsunya,” kata Rukyah, Senin (10/4) kemarin.
Selain berharap program RTLH, Rukyah juga mengaku sudah tidak lagi mendapatkan jatah beras untuk warga miskin (raskin). “Kami tidak tahu penyebabnya. Yang pasti tahun ini jatah raskin kami tidak ada,” bebernya. (ims)
batampos.co.id – Anggota DPRD Batam meminta pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tidak dinodai kecurangan. Sekolah dan siswa hendaknya menjaga integritas dan mengikuti ujian dengan kemampuan sendiri. Dinas Pendidikan harus mengambil tindakan tegas terhadap sekolah yang diketahui berbuat curang.
Udin P Sihaloho. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos
“Kita berharap tak ada kecurangan. Karena dengan adanya kecurangan akan mempengaruhi kualitas,” kata Sekertaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P. Sihaloho, Senin (10/4/2017).
Menurut dia, jika kualitas sudah baik, Udin yakin persaingan untuk masuk dalam perguruan tinggi favorit, bisa berjalan dengan lancar. “Sejauh ini, kami belum terima mengenai kendala dalam ujian,” jelasnya.
Sementara mengenai UNBK di Batam, Udin masih pesimis semua bisa terakomodir. Pasalnya, kebutuhan infrastruktur untuk UNBK juga perlu diselaraskan di semua sekolah.
“Saya rasa belum semua (UNBK). Apalagi, dengan adanya mati lampu. Jadi agak was-was,” katanya.
Data dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud), jumlah peserta ujian tingkat SMA dan MA seluruh Indonesia, mencapai 1,8 juta siswa. 1.145.341 siswa (63,20 persen) menggunakan metode ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
Sekitar 7.689 sekolah menyelenggarakan UNBK secara mandiri. Dan sekitar 1.972 sekolah bergotongroyong dalam mengoptimalkan sumber daya dalam penyelenggaraan UNBK. (rng)
batampos.co.id – Dua terdakwa wanita, Soei Lan alias Alan dan Depi Pebrania alias Shani didakwa dalam perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Keduanya disidang di ruang utama Pengadilan Negeri Batam, Senin (10/4/2017) dengan agenda pemeriksaan saksi.
Dalam sidang yang dipimpin Agus Rusianto itu, terungkap usaha karaoke bernama Memory Karaoke, Nagoya, milik terdakwa Alan mencari keuntungan dengan mempekerjakan beberapa wanita untuk melayani pria hidung belang.
ilustrasi
Saksi penangkap dari Polda Kepri, Joko mengatakan sekira Oktober 2016 lalu pihaknya mendapat informasi dari masyarakat mengenai usaha karaoke yang berkedok prostitusi. “Saya menyamar sebagai pemakai wanita di sana untuk short time,” ujarnya, kemarin.
Terdakwa Depi yang disebut sebagai Mami, menetapkan tarif Rp 500 ribu untuk short time dalam waktu satu jam. “Pelanggan akan diminta memilih wanitanya. Sewaktu itu ada tujuh wanita,” sebut Joko.
Setelah wanita dipilih, tamu dibawa menuju kamar yang disediakan. Ia menjelaskan, lantai satu layaknya ruang karaoke sedangkan lantai dua hingga ke atas adalah kamar-kamar untuk short time maupun long time.
Selain Joko, saksi Irma, salah satu wanita pekerja di Memory Karaoke mengaku nyaman bekerja di sana. “Tidak terikat. Pembagiannya jelas. Saya sudah di sana sejak 2009,” terangnya.
Irma menambahkan, dari short time Rp 500 ribu itu, ia mendapat bagian hanya Rp 200 ribu. Jika long time Rp 1 juta, bagiannya menjadi Rp 350 ribu. Namun menurutnya tidak masalah. “Karena dari pemakai (tamu) juga kasih. Saya pernah dapat Rp 5 juta,” paparnya dengan gamblang.
Berbeda dengan Winda, saksi yang juga bekerja di Memory Karoeke namun sebagai PSK lepas. Baginya, tidak ada keterikatan antara pihak Memory dengan para pekerja wanita. “Tidak ada unsur paksaan. Kalau seperti saya, biaya dari pemakai semua untuk saya. Nanti seiklasnya saja saya kasih Mami (terdakwa Depi),” papar Winda yang sudah lima tahun bekerja dengan Memory.
Keterangan dari ketiga saksi itu dibenarkan oleh kedua terdakwa yang didampingi empat penasehat hukum (PH). Terdakwa Alan (tahanan kota) dan Depi mengungkapkan usaha itu sebagai tempat untuk berbagi rezeki.
“Tak ada paksa-paksa. Mau kerja silakan, mau pulang kampung silakan,” sebut keduanya.
Persidangan dua terdakwa itu kembali berlanjut dengan agenda tuntutan, pekan depan. (nji)
batampos.co.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memfasilitasi pesertanya yang ingin memiliki rumah. Pihak BPJS akan memberikan bantuan berupa tambahan uang muka, proses KPR di bank, hingga renovasi rumah.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Batam Sekupang, Mangasi Sormin mengatakan, pihaknya mendukung program sejuta rumah dari pemerintah. Dimana ada program dari manfaat layanan tambahan (MLT) BPJS khusus untuk peserta yang ingin memiliki rumah. “Beberapa waktu lalu kita sudah sosialisasikan program ini ke 160 perusahaan di Batam. Sosialisasi tentang MLT ini,” kata Sormin di Batamcenter, Senin (10/4/2017).
Program ini sebelumnya sudah pernah ada, namun berhenti. Dan kini pihaknya kembali memulai program tersebut untuk membantu peserta BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan rumah. Bantuan yang diberikan berupa pembayaran uang muka rumah maksimal Rp 20 juta, proses pinjaman KPR khusus di Bank BTN dengan bunga 7,75 persen, kemudian untuk biaya renovasi rumah.“Nah, peserta bisa memilih satu di antara tiga MLT yang kita berikan. Bank untuk proses KPR sudah ditunjuk oleh pemerintah, yakni BTN, untuk bunga KPR lebih rendah dibanding proses normal,” jelas Sormin.
Program tersebut hanya berlaku untuk peserta yang belum memiliki rumah. Dengan harga rumah baru maksimal Rp 500 juta, sedangkan untuk biaya renovasi rumah Rp 50 juta. “Harus rumah pertama dan kondisinya masih baru, maksimal harga rumah untuk KPR Rp 500 juta. Kepesertaanya pun harus lebih dari satu tahun,” imbuhnya.
Menurut dia, program MLT itu bisa didapat peserta dengan cara mengajukan ke perusahaan tempatnya bekerja. Kemudian dari perusahaan mengajukan ke BPJS Ketenagakerjaan, yang dari BPJS Ketenagakerjaan akan langsung mengajukan ke bank.“Persyaratan teknis lainnya, perusahaan yang mengajukan itu tertib administrasi. Tak ada istilah DPS, maksudnya hanya mendaftarkan sebagian gaji dari karyawan. Harusnya Rp 10 juta, tapi yang dilaporkan Rp 5 juta,” jelas Sormin.
Disisi lain, Sormin tak menapik jika program itu akan lebih memprioritaskan peserta yang bekerja di perusahaan-perusahaan platinum. Sebab anggaran yang disiapkan untuk program tersebut terbatas. “Anggarannya memang kita belum tahu, namun pastinya terbatas. Jadi tak mungkin untuk semua peserta. Untuk prosedur lanjutan kita belum tahu, karena masih diatur,” tutup Sormin. (she)
Kayu kapur yang diamankan Polres Lingga. F. Batampos.
batampos.co.id – Polres Lingga mengamankan 5 ton kayu yang diduga kayu kapur dari hutan kawasan Desa Marok Tua, Kamis (6/4) malam. Kayu yang telah berbentuk papan itu tersusun rapih di tepi pantai, siap untuk diberangkatkan ke luar Lingga.
“Saat ini tersangka TI , sedang dalam pemeriksaan oleh satua Reserse Kriminal,” kata Kapolres Lingga AKBP Ucok Siladin ketika memberikan keterangan kepada Batam pos,Senin(10/4).
Lebih lanjut Ucok menyampaikan Satreskrim Polres Lingga telah berkoordinasi dengan tim ahli yakni Dinas Kehutanan Provinsi Kepri untuk memastikan jenis kayu tersebut adalah kayu hutan. Setelah memastikan hal tersebut, tersangka akan dikenakan sesuai hukum yang berlaku.
Selain kayu, Polres Lingga juga mengamankan satu orang tersangka yang disinyalir sebagai pemilik kayu hutan tersebut. Pemilik kayu TI, diamankan dan dikenakan pasal 82 dan atau pasal 83 UU RI no 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
Sementara itu di tempat terpisah, Kasat Reskri Polres Lingga AKP Suharnoko memastikan telah mengambil keterangan dan kesaksian dari tersangka. Dan saat ini masih menunggu kedatangan tim ahli untuk memastikan jenis kayu yang telah diamankan di Polres Lingga.
“Kami menduga kayu tersebut jenis kayu kapuk. Namun yang berhak memastikan itu sesuai hukum tentunya ahli,” ujar Suharnoko.
Dari pantauan di lapangan, Satreskrim Polres Lingga telah memindahkan kayu yang sebelumnya hanya diberikan garis polisi di lokasi awal atau tempat penangkapan. Kayu diangkut dengan truk pengangkut kayu dan berhasil diamankan di Mapolres Lingga. (wsa)
Seorang wanita melakukan perekaman E-KTP. Foto: istimewa
batampos.co.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mendistribusikan blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) ke sejumlah daerah, termasuk Kota Batam. Hanya saja, belum semua warga yang sudah melakukan perekaman bisa segera mendapatkan kartu identitas kependudukan tersebut, sebab Kemendagri hanya mendistribusikan 10 ribu blanko.
Padahal, sesuai data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk-Capil) Kota Batam, terdapat 77.608 orang yang masuk dalam daftar tunggu. Untuk itu, pada tahap awal ini, warga yang segera mengantongi e-KTP, mereka yang sudah melakukan perekaman dari 16 September hingga 16 Oktober 2016.
“Alhamdulillah, hari ini (kemarin, red) kita mendapat 10 ribu keping,” kata Kepala Disduk-Capil Kota Batam, Said Khaidar, Senin (10/4/2017).
Said menyebutkan, jumlah blanko yang dikirimkan memang belum bisa memenuhi pengajuan e-KTP yang telah siap cetak. Untuk itu, masing -masing kecamatan mendapatkan jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah perekaman yang masuk selama satu bulan tersebut. Kecamatan Belakangpadang mendapatkan 57 keping blanko, Batuampar 563 keping, Sekupang 1.094 keping, Nongsa 340 keping, Bulang 97 keping, Lubukbaja 839 keping, Seibeduk 496 keping, Galang 113 keping, Bengkong 983 keping, Batamkota 1.676 keping, Sagulung 1.159 keping, dan Batuaji 1.114 keping.
“Kita utamakan yang daftar satu bulan itu dulu, termasuk pemula karena mereka butuh untuk melanjutkan pendidikan,” ujar Said.
Said menambahkan, pencetakan e-KTP dilakukan di dual tempat, yakni di kecamatan dan di Kantor Disdukcapil. Mereka yang pemula dan warga hinterland akan dilayani di Kantor Disdukcapil, sedangkan yang umum di kantor kecamatan.
Dia menargetkan pencetakan e-KTP akan diselesaikan dalam waktu satu minggu ke depan. Sebab, kemampuan alat pencetak e-KTP, setiap harinya alat bisa mencetak 120 e-KTP. “Sekarang kami punya sembilan alat tersebar di kecamatan, dan dua alat di Disduk. Petugas juga siap lembur untuk menyelesaikan pencetakan ini,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengimbau kepada warga yang belum dicetak e-KTP-nya diminta untuk bersabar. Pencetakan ini berdasarkan data pengajuan yang lebih dahulu masuk. “Jangan sampai nanti datang beramai-ramai ke kecamatan, sedangkan blanko kita masih terbatas. Jadi harap bersabar hingga kedatangan blanko periode kedua,” kata Amsakar.
Amsakar menyebutkan, untuk mengatasi permasalahan kekurangan blanko e-KTP ini, pihaknya akan segera mengirim Kadisduk dan salah satu camat terkait permintaan tambahan blanko. “Kita intinya jemput bola, agar semua permasalahan pengajuan yang masih menumpuk ini bisa terselesaikan,” ungkapnya.
Terpisah, Camat Batuaji, Friedkalter menyebutkan jatah blanko e-KTP untuk wilayahnya hanya 1.114 saja. “Jumlahnya hanya 1.114 saja yang kami dapatkan dan kami siap mencetaknya dalam minggu ini,” jelasnya kemarin.
Dia mengatakan, bagi warga yang melakukan perekaman setelah Oktober harus bersabar dulu. “Kami prioritaskan bagi yang sudah lama melakukan perekaman dan yang belum memiliki KTP,” kata Friedkalter. Saat ini, penumpukkan data pemohon pembuat e-KTP sudah hampir 10 ribu. “Jatahnya hanya segitu, mau tak mau harus bersabar,” ungkapnya.
Sementara itu, Darti salah satu warga Batuaji yang telah melakukan perekaman sejak November 2016 mengaku kecewa mendengar e-KTP hanya dicetak bagi yang sudah melakukan perekaman di bulan September dan Oktober. “Padahal sudah lama saya rekam. Masa harus tunggu lagi,” kata Darti. (cr17/cr19/eja/ska/cr1)
Menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Yonana Susana Yembise meninjau Selter Dang Merdu, Sekupang, Senin (10/4/2017). Foto. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise mengatakan, Batam sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia menjadi faktor memudahkan terjadinya perdagangan manusia. Bahkan, menurut dia, kini Batam telah menjadi pusat human trafficking atau perdagangan manusia.
Untuk itu, masalah ini akan menjadi perhatian yang sangat serius dan harus segera ditangani. “Saya di Jayapura, tapi banyak laporan yang masuk bahwa Batam pusat perdagangan orang,” kata Yohana usai meninjau Selter Anak Dang Merdu di Sekupang, Senin (10/4/2017).
Yohana mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengkaji dulu, serta bekerjasama dengan intelejen dan kepolisian untuk menghentikan perdagangan manusia di Batam.
Di samping permasalahan perdagangan manusia, juga menjadi perhatian Yohana adalah meningkatnya kasus kekerasaan pada perempuan di Batam. “Saya belum baca laporannya, tapi mereka bilang meningkat. Dan ini harus kita cari tahu bersama penyebabnya kenapa Batam meningkat kekerasan pada perempuan,” jelasnya.
Yohana menyebutkan, dari tiga perempuan, satu orang mengalami kekerasan. “Ini seperti fenomena gunung es, dan harus diselesaikan,” ucap perempuan kelahiran Manokwari, Papua pada 1 Oktober 1958 ini.
Selain itu, hal penting lainnya yang menjadi perhatian perempuan lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan (FKIP) Universitas Cenderawasih ini, adalah eksploitasi anak yang kian marak, terutama di Kota Batam. Hak anak adalah bersekolah, usia 0-18 tahun mereka butuh pendidikan, bukan bekerja.
“Jangan ada lagi anak yang bekerja, mereka harus sekolah. Apalagi Batam sudah sebagai kota layak anak, tentunya sudah memenuhi kriteria sebelum menyandang gelar tersebut. Ibu wali dan instansi terkait saya titip untuk berkomitmen melindungi anak-anak dari eksploitasi ini,” paparnya.
Pemerintah Kota (Pemko) Batam juga diminta untuk mensosialisasikan prgram Three Ends, yaitu akhiri kekerasan pada anak dan perempuan, akhiri perdagangan orang, dan akhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan.
Sementara itu, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Batam, Marlin Agustina Rudi yang turut mendampingi Yosana mengatakan, kekerasan pada anak di Kota Batam cukup mengalami peningkatan yang signifikan. Dia menyebutkan, dari Januari-Februari 2016 kasus kekerasan pada anak hanya tujuh kasus, namun Januari-Februari 2017 naik menjadi 27 kasus.
“Makanya untuk menekan hal, ini kami gencarkan sosialisasi hingga ke kalangan ibu-ibu dan sekolah, dan berharap tidak ada lagi kasus seperti ini,” tutupnya. (cr17)
Kapolres Tanjungpinang, AKBP Joko Bintoro. foto:yusnadi/batampos
batampos.co.id – Jajaran Polda Kepri dan Polres Tanjungpinang, menangkap TY, 41, penampung Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal di Kampung Simpangan, kilometer 16,Toapaya Selatan, Senin (10/4) sore. Saat ditangkap, petugas juga menemukan empat orang calon TKI asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdiri dari tiga orang laki-laki dan satu perempuan yang hendak dipekerjakan keluar negeri.
Penangkapan terhadap wanita yang berprofesi sebagai penyalur TKI tersebut dilakukan petugas berdasarkan laporan dari keluarga keempat orang calon TKI ke Polda NTT. Yang mana selanjutnya berkoordinasi dengan Polda Kepri. Karena sesuai dengan daftar penumpang di maskapai penerbangan, keempat calon TKI itu terbang ke Batam. Adapun inisial, keempat calon TKI itu diantaranya, OM, 18, PB, 20, AL, 43, dan MB, 24.
Kapolres Tanjungpinang, AKBP Joko Bintoro, mengatakan penangkapan dilakukan pihaknya berdasarkan perintah dari Polda Kepri. Yang mana pihaknya bersama subdit Reskrim Polda Kepri langsung melakukan penyelidikan.
“Penangkapan langsung dirumah penyalurnya. Saat penangkapan kami juga mendapati empat orang calon TKI asal NTT,”ujar Joko Bintoro.
Mendapat perintah itu, Anggota Sat Reskrim bersama anggota Subdit Reskrim Polda Kepri langsung mendatangi rumah tersangka dan memang benar ada 4 orang calon TKI Ilegal dirumah tersangka yang berasal dari Wakrame Provinsi NTT.
Dikatakan Joko, keempat calon TKI tersebut rencananya akan diberangkatkan ke Malaysia melalui Pelabuhan tidak resmi (tikus, red). Sebab, mereka tidak memiliki kelengkapan administrasi untuk bekerja.
“Ini masih akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk penyalur, keempat calon TKI dan barang bukti kami amankan ke Polres dulu dan lakukan penyelidikan lebih dalam,”pungkas Joko.(ias)
Bupati Bintan, Apri Sujadi (kedua kanan) saat mengunjungi SDN di Bintan. Dalam programnya, bupati telah menyiapkan 43 bus dan 19 kapal gratis untuk anak sekolah. F. Humas Pemkab Bintan untuk Batam Pos
batampos.co.id – Pemkab Bintan terus berupaya mendorong berbagai program yang menjadi prioritas untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Bintan. Tidak hanya menggagas program masuk sekolah gratis, namun juga memfasilitasi anak-anak sekolah melalui program angkutan gratis bagi anak sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Tamsir, mengatakan program angkutan sekolah gratis ini sudah mulai berjalan di tahun 2017. Pemkab Bintan telah menyiapkan sebanyak 43 bus sekolah dan 19 kapal bagi akses siswa yang sekolahnya berada di semenanjung pulau pesisir.
“Transportasi akses darat dan laut ini bisa digunakan sebagai sarana angkutan sekolah gratis, supaya anak sekolah bisa fokus belajar,” jelas Tamsir diruang kerjanya, Senin (10/4).
Tamsir menjelaskan program angkutan sekolah gratis yang digagas Bupati Bintan Apri Sujadi dan Wakil Bupati Dalmasri Syam ini berlaku untuk seluruh tingkatan sekolah, mulai dari Sekolah Dasar (SD), SLTP/MTS ataupun SMA/SMK se-Kabupaten Bintan.
Selain itu, angkutan gratis tersebut nantinya akan bertugas untuk antar jemput siswa ke sekolah. Dijelaskan Tamsir, Disdik Bintan melalui APBD tahun 2017 telah menganggarkan Rp 2,3 miliar untuk transportasi laut dan Rp 7 miliar untuk transportasi bus gratis. “Ini guna mensukseskan program transportasi gratis bagi siswa sekolah se-Kabupaten Bintan,” terangnya.
Bupati Bintan, Apri Sujadi mengatakan APBD Bintan 2017 merupakan APBD yang murni disusun untuk program prioritas yang bisa menyentuh langsung ke masyarakat yang harus terus dikedepankan.
“Program yang menjadi prioritas dan bermanfaat bagi masyarakat harus terus dikedepankan. Mudah-mudahan program masuk sekolah gratis dan sarana transportasi gratis anak sekolah ini, dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bintan,” ungkap Apri, saat mengunjungi Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Fastabiqul Khairat di Kelurahan Sei Nam, Kecamatan Bintan Timur, Minggu (9/4) lalu.
Pemkab Bintan telah menyediakan 43 unit bus sekolah gratis yang disebar dibeberapa kecamatan seperti Kecamatan Bintan Timur, Bintan Utara, Teluk Sebong, Toapaya, Teluk Bintan, dan Kecamatan Sri Kuala Lobam.
Sedangkan 19 kapal bertonase 1 sampai 5 groston (GT) disebar untuk beberapa pulau di Semenanjung Pesisir, seperti Kecamatan Mantang, Bintan Pesisir, Teluk Bintan, dan Kecamatan Tambelan. (cr20)
batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang mencatat 146.207 jiwa warga Tanjungpinang terdata sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Kepri 2015 lalu. Sedangkan data warga wajib memiliki Kartu Indetitas Penduduk Elektronik (E-KTP) yang tercatat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdikcapil) Tanjungpinang sebanyak 185.089 jiwa.
Dari kedua data itu, didapati selisih 38.882 jiwa yang tak masuk ke dalam DPT. Sehingga mereka terancam tak bisa menggunakan hak pilih dalam Pilkada Tanjungpinang yang digelar 2018 mendatang.
“Jika kita tidak mengurus selisih data itu secepatnya. Maka 38.882 jiwa terancam tak bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Walikota (Pilwako) 2018 mendatang,” ujar Kepala Disdukcapil Tanjungpinang, Irianto usai rapat koordinasi kependudukan jelang Pilkada gelombang III di Hotel Bintan Plaza, Senin (10/4).
Dikatakan Irianto, jumlah penduduk Tanjungpinang yang tercatat Disdukcapil sebanyak 260.529 jiwa. Diantaranya untuk laki-laki berjumlah 132.000 jiwa dan perempuan sebanyak 128.529 jiwa. Sedangkan warga yang wajib memiliki E-KTP yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebanyak 185.089 jiwa.
Namun data yang diserahkan Kemendagri kepada Disdukcapil 31 Maret 2017 itu memiliki selisih besar dibandingkan data DPT yang dikeluarkan KPU Tanjungpinang. Agar selisih data itu terakomodir Disdukcapil Tanjungpinang akan mendatangi Kemendagri.
Tujuannya, kata Irianto untuk memastikan kebasahan serta validnya data tersebut. Jika memang itu kenyataannya, data dari Kemendagri itu akan dijadikan acuan DPT dalam tahapan perencanaan yang mulai dilakukan September 2017 mendatang.
“Kami akan bawa data DPT dari KPU ke Kemendagriuntuk memastikan selisih data tersebut. Sebab kami belum tau pastinya kenaikan data yang dikeluarkan Kemendagri itu valid atau tidak,” bebernya.
Ketua KPU Kota Tanjungpinang, Robby Patria mengatakan warga yang berhak menggunakan hak pilihnya pada pilkada hanya terdata didalam DPT saja. Jikapun tidak, warga tersebut bisa tetap memilih asalkan mampu menunjukan E-KTP kepada petugas terkait yang menangani pilkada.
“Jadi yang bisa milih hanya warga yang memiliki E-KTP ataupun mengantongi surat keterangan dari Disdukcapil. Itupun yang sudah merekam jika belum tetap tak bisa milih,” katanya.
Dulunya, kata Robby warga bisa menggunakan hak pilih hanya dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) maupun pasport. Namun dikarenakan adanya Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pilkada, pada pasal 7 hanya warga yang terdata di DPT saja yang bisa memilih. Jikapun tak terdata bisa menunjukan E-KTP ataupun surat keterangan dari Disdukcapil.
Agar seluruh warga Tanjungpinang bisa masuk kedalam DPT sesuai data Kemendagri, lanjut Robby diminta kelurahan dan kecamatan berkoordinasi dengan KPU Tanjungpinang. Kemudian lakukanlah pendataan ulang dimasing-masing wilayah agar data yang diperoleh valid.
“Walaupun balanko E-KTP belum datang. Kami minta kelurahan, kecamatan dan Disdukcapil segera menggesa agar warganya merekam. Dengan begitu bisa mengantisipasi selisih data tersebut,” jelasnya.
Robby menghimbau kepada warga yang belum merekam E-KTP segera melaporkan kepihak kelurahan, kecamatan dan Disdukcapil. Jika tidak merekam warga tak dapat menggunakan hak pilihnya. Sebab dalam aturan baru, syarat utama menggunakan hak suara hanya E-KTP saja.
“Saya yakin masih banyak warga yang belum rekama data diri ke Disdukcapil. Jadi jika ingin milih calonnya di Pilwako segera rekam E-KTP,” pungkasnya. (ary)
