Crosser muda jajal sirkuit Tengku Aghazali Bersaudara. F. Tri/batampos.
batampos.co.id – – Bupati Karimun Aunur Rafiq mengusulkan membangun sirkuit motorcross secara permanen. Mengingat, animo penghobi motorcross setiap tahunnya meningkat. Sehingga, sudah selayaknya keberadaan sirkuit motorcross secara permanen dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
”Dari pada balap liar, lebih baik kita bangun sirkuit permanen. Apabila terealisasi di tahun 2018 mendatang, diharapkan ada bibit-bibit crosser asal Karimun. Seperti anak kita yang telah mengukir prestasi di tingkat provinsi maupun di event lainnya,” kata Bupati Aunur Rafiq saat membuka Kejuaran Motorcross memperebutkan piala Bupati Karimun 2017 di Tengku Aghazali Bersaudara Tebing, Sabtu (8/4) lalu.
Sementara Sekretaris Dinas Olahraga Karimun Sukari mengatakan, Kejurda seri-1 motorcross dan grasstrack piala Bupati Karimun memperlombakan 12 kelas dengan peserta 100 crosser yang ada di Kepri. Pelaksanaan berlangsung selama dua hari (Sabtu-Minggu), dengan kelas yang dipertandingkan diantaranya campuran 2T/4T (pemula lokal Karimun), campuran 2T/4T (junior lokal Karimun), bebek modifikasi campuran 2T/4T (junior Kepri), bebek modifikasi 2T s/d 130 cc (open), bebek modifikasi 4T s/d 130 cc (open), bebek modifikasi campuran 2T/4T s/d 130 cc (open).
Kemudian lanjutnya, kelas sport/trail modifikasi sampai dengan 250 cc (open/non SE), special egine 125/250 cc (junior Kepri), special egine 125/250 cc (open), FFA sampai dengan 250 cc eksekutif diatas 35 tahun (non SE), sepaial egine x-pro diatas 35 tahun (open) kemudian mini moto sampai dengan 130 cc campuran (non SE) umur sampai dengan 14 tahun.
“Kejurda Bupati Karimun ini sebagai penyaluran bakat anak-anak muda yang hobi crosser dan sebagainya. Dan ajang uji nyali para pembalap asal Karimun maupun Kepri, dengan mengikuti kompetisi yang sportifitas,” ungkapnya.
Hadir dalam pembukaan ditandai dengan pelepasan peserta kejurda oleh Bupati Karimun, diantaranya Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim, FKPD, sejumlah Kepala OPD Karimun, Ketua IMI Provinsi Kepri, Ketua KONI Karimun, Jhon Abrizon, Kabid dan Kasi serta staf Dispora Karimun. (tri)
batampos.co.id – Asosiasi Pengusaha Pasir Laut (APPL) Provinsi Kepri melakukan sosialisasi hasil penelitian dan kajian tentang desain penambangan pasir laut yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan di Provinsi Kepri dan pemerintah pusat. Dalam kajian tersebut, sektor penambangan pasir laut dinilai berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kepri dalam jumlah besar.
“Dalam konsep kami, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi titik fokus utama dalam aktivitas penambangan ini,” kata Ketua APPL Kepri Herry Tousa Sabtu (4/8).
Dirinya menambahkan, dalam desain tersebut sudah dikaji upaya meminimalisir dampak kerusakan lingkungan. Yakni melakukan pengawasan yang ketat terhadap perusahaan. Dan penambangan dilakukan tanpa mengganggu alur pelayaran maupun area tangkapan nelayan tradisional. “Untuk desain penambangan yang berpihak kepada pembangunan daerah, maka BUMD Kepri nantinya akan memainkan peran besar dalam kegiatan ekspor impor. Bila dulu ekspor tidak dilakukan lewat satu pintu, maka sekarang konsep ekspor pasir harus melalui satu pintu, yakni lewat BUMD Provinsi Kepri,” terangnya.
Dengan konsep ini, sambung Heri, nantinya BUMD Provinsi Kepri pemegang kuota ekspor pasir laut dari wilayah Kepri ke berbagai negara. Hal ini memastikan bahwa setiap kubik pasir yang diekspor dari wilayah Kepri, akan memberikan PAD bagi Provinsi Kepri. Selain itu, harga jual pasir laut tujuan ekspor akan stabil dan menguntungkan bagi daerah serta pemerintah Indonesia. Selain untuk PAD, hasil penjualan ekspor pasir laut juga akan menambah pemasukan negara melalui pajak ekspor ke pemerintah pusat dan royalti.
“Ini sudah saya paparkan dalam pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, pada pekan keempat Maret lalu,” sebut Heri.
Melalui hasil kajian APPL Kepri yang dilakukan sejumlah pakar, maka desain pemberdayaan yang dipilih adalah melalui koperasi. Nantinya nelayan dan masyarakat sekitar akan diajak masuk menjadi anggota koperasi. Koperasi yang didesain dalam konsep Koperasi Serba Usaha ini nantinya akan memiliki Warung Serba Ada (Waserda) dan memiliki fasilitas pinjaman tanpa bunga untuk masyarakat.
“Sebelum aktivitas penambangan pasir laut dijalankan oleh perusahaan, maka koperasi sudah terlebih dahulu berjalan. Dan kami tidak akan melakukan ekspor bila belum ada izin dari pemerintah pusat, sebab seluruh aktivitas ini adalah legal dan mengacu pada ketentuan hukum,” ucap Heri.
Wakil Ketua III APPL Kepri Inan Riau Hasibuan, dalam kesempatan yang sama juga menjelaskan bahwa kontribusi yang akan didapatkan daerah dari penambangan pasir laut ini selain PAD, juga akan diberikan dalam bentuk dana CSR, community development, dan sekaligus bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan, organisasi kemahasiswaan, dan organisasi keagamaan, serta pembinaan budaya Melayu.
Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Kepri Ing. Iskandarsyah yang dikonfirmasi menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah saat ini memang harus berusaha menggali potensi-potensi yang ada di Kepri untuk memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan daerah. Saat ini, dari sisi infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, memang diperlukan dana pembangunan yang besar. Karena itu, bila ada kontribusi PAD dari sektor pertambangan pasir laut, sepanjang itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka tentu akan memberikan dampak positif bagi daerah. (ias)
Sejumlah siswa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMK Negeri 1 Tanjungpinang, Senin (3/4). F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Ketua Panitia Ujian Nasional (UN) Provinsi Kepri, Atma Dinata mengatakan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasi Komputer (UNBK) di Kabupaten Natuna mengalami sedikit kendala. Sehingga mengganggu persiapan pelaksanaan UN. Sementara itu, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun akan melakukan pemantauan UN hari ini, Senin (10/4) di Kota Batam.
“Progres terakhir, kita mengalami sedikit kendala untuk pelaksanaan UNBK di Ranai, Natuna. Karena proses sinkronisasi data UNBK dari pusat yang terhambat,” ujar Atma Dinata menjawab pertanyaan media, Minggu (9/4) di Tanjungpinang.
Dijelaskan Atma, persoalan ini terjadi dikarenakan kondisi signal internetnya lemah. Dari besaran data sebesar 14 Gigabyte (GB) baru 50 persen yang terakses atau bisa dibuka, sedangkan 50 persen lagi masih diusahakan. Ia berharap, persoalan ini tidak membuat pelaksanaan UN tertunda. Dikatakannya juga, pihaknya terus belakukan komunikasi terkait persiapan di tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepri.
Menurut Atma, di Natuna dari 19 sekolah SMA/MA hanya satu sekolah yang mengikuti UNBK yakni SMA Negeri 1 Ranai. Yang lainnya masih berbasisi UNKP. Dalam mengatasi ini Disdik Kepri dan Natuna telah meminta ke pihak penyedia provider untuk memberikan akses internet lebih dan sudah diupayakan.
“Mudah-mudahan pas hari H-nya akses internet di Ranai sudah lebih baik sehingga tidak terkendala dalam UNBK tersbeut,” harap Atma.
Atma menyebutkan, pelaksaan UNBK dan Ujian Nasional Berbasis Kerta dan Pensil (UNKP) tingkat SMA dan MA akan diikuti 12.482 siswa. Masih kata Atma, tahun ini di Kepri sekolah yang menggelar UNBK diikuti sebanyak 36 sekolah. Sedangkan sekolah yang masih menggunakan UNKP ada sebanyak 112 sekolah.
Pria yang duduk sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan SMA tersebut juga mengatakan, jumlah sekolah SMA/MA di Kepri ada sebanyak 148 sekolah. Dari 36 sekolah yang mengikuti UNBK ini berjumlah 5.028 siswa, sedagkan peserta UNKP berjumlah 7.454 siswa. Jadi total keseluruhan peserta UN 2016-2017 berjumlah 12.482 siswa.
Disinggung mengenai ketersediaan listrik bagi sekolah-sekolah yang melaksanakan UNBK, Atma mengatakan Pemprov Kepri sudah berkoordinasi dengan PLN di setiap Kabupaten/Kota. Sehingga ada jaminan, dari PLN untuk menjaga ketersediaan listrik yang cukup selama berlangsung UNBK. Apalagi pelaksaan UNBK dilakukan dalam dua sesi disetiap sekolah.
“Pihak PLN telah menyediakan generator di masing-masing sekolah yang belum memiliki generator. Sehingga, bila terjadi pemadaman mendadak sudah diantisipasi,” papar Atma.
Atma juga menyebutkan, di Ibu Kota Provinsi Kepri, Kota Tanjungpinang ada 12 sekolah. Batam 18 sekolah, Bintan 3 sekolah, Lingga 2 sekolah. Sedangkan untuk di Kabuapten Anambas dan Karimun tahun ini belum ada yang menggelar UNBK. Sementara itu, jumlah sekolah SMA/MA di Kepri ada sebanyak 148 sekolah. Dimana Tanjungpinang ada 14 sekolah dengan peserta sebenyak 1.668 siswa, Batam 59 sekolah dengan peserta 5.130 siswa. Bintan 13 sekolah dengan peserta 1.186 siswa, Karimun 22 sekolah peserta 2.193 siswa, Natuna 19 sekolah peserta 1. 019 siswa, Lingga 14 sekolah peserta 877 siswa dan Anambas 7 sekolah dengan jumlah peserta 409 siswa.
“Pelaksanaan UNBK dihari pertama yakni mata pelajaran Bahasa Indonesia, hari kedua mata pelajaran Matematika, hari ketiga Bahasa Inggris dan hari keempat satu mata pelajaran sesaui jurusan ,” tutup Atma.(jpg)
SMITPC-BI mempromosikan objek pariwisata Gedung Gonggong Laman Boenda, di Kota Tanjungpinang, Minggu (9/4). F.Harry/batampos.
batampos.co.id – Supermoto Indonesia Tanjungpinang Chapter-Bintan Island (SMITPC-BI) menggelar touring seharian dengan berkeliling dari Kotra Tanjungpinang-Kabupaten Bintan, Minggu (9/4). Touring ini dilakukan dalam rangka memperingati International Supermoto Ride Day (ISRD) 2017 yang secara serentak dilaksanakan seluruh Indonesia, Brasil, Hongkong, Taiwan, Amerika Serikat, Slovania, Swedia, Netherland dan negara-negara lainnya.
“Kalau SMITPC-BI melakukan touring dalam peringati ISRD 2017. Kami mengunjungi berbagai lokasi pariwisata dan juga memberikan bantuan ke rumah ibadah,” ujar Ketua Umum (Ketum) SMITPC-BI, Joko Hadi Santoso.
Dikatakan Joko, Supermoto Indonesia (SMI) telah mendapat kepercayaan dari Supermoto Magazine Australia (SMA) sebagai perwakilan resmi penyelenggara ISRD 2017. Menindaklanjuti itu, kata Joko klub supermoto yang ada di seluruh Indonesia melaksanakan touring besar-besaran secara serentak.
Tujuan touring itu, lanjut Joko untuk memperkenalkan supermoto kepada publik. Sehingga rute yang menjadi sasaran kegiatan ini adalah pusat keramaian, objek pariwisata serta objek lainnya yang berada di masing-masing daerah. Namun pelaksanaannya tidak dibenarkan bagi pengendara berugal-ugalan maupun memainkan kenalpot serta klapson. Melainkan berpola dua baris, berbanjar rapi dan mengendarai dengan kecepatan maksimum dalam kota.
“Kami mulai kegiatan sekitar pukul 07.00 WIB berkumpul di Bintan Center, Batu 9 Tanjungpinang. Kemudian berkendara mengelilingi Tanjungpinang dan Bintan sampai sore hari ,” bebernya.
Joko menambahkan touring ini melibatkan 50 penunggang supermoto yang tergabung dalam SMITPC-BI. Touring ini dimulai dari Bintan Center menuju Pangkalan TNI AL Fasharkan di Mentigi Tanjunguban. Disana peserta dapat mengetahui secara langsung alut sista milik TNI AL berupa berbagai KRI yang bersandar di Dermaga Fasharkan.
Kemudian, masih Joko dilanjutkan kelokasi pariwisata Danau Biru Busung dan menyerahkan bantuan dana ke Masjid Al-Jihad di Kijang. Lalu menuju Gedung Gonggong, Laman Boenda, di Kota Tanjungpinang.
“Jadi kami touring sekalian mengenalkan serta mempromosikan objek pariwisata yang ada di Bintan dan Tanjungpinang. Video dan foto kelokasi pariwisata itu akan posting ke Facebook SMI serta mengirimkan peliputan itu ke SMI Pusat,” ungkapnya. (ary)
Kepala Dinas PUPR Bintan, Juni Rianto. F.Harry/batampos.
batampos.co.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bintan mengalokasikan anggaran Rp 2.220.500.000 untuk pembangunan jalan di Keluarahan Tanjunguban Selatan, Kecamatan Bintan Utara. Dana yang dikucurkan melalui APBD Bintan 2017 itu diperuntukan untuk pengaspalan secara menyeluruh (overlay) dari pemukiman warga menuju pusat perbelanjaan tradisional.
“Proyeknya sudah dilelang. Tinggal pelaksanaannya saja, jika tidak ada kendala akhir April ini pengaspalannya sudah bisa dimulai,” ujar Kepala Dinas PUPR Bintan, Juni Rianto ketika dikonfirmasi, Minggu (9/4).
Dana sebesar Rp 2.220.500.000 itu, kata Juni diperuntukan dua item. Diantaranya untuk pengawasan teknis pembangunannya dikucurkan sebesar Rp 49.912.500 dan pelaksanaan pembangunannya menelan dana sebesar Rp 1.900.000.000.
Sedangkan lokasi pengaspalan jalan secara overlay, lanjut Juni akan dilaksanakan dari Kampung Lembah Asri RT 2/RW 1 sampai Pasar Baru RT 1/RW1. Pengaspalan yang akan dilakukan sepanjang 510 meter dan lebar 6 meter.
“Jadi pengaspalannya akan menghubungan dua kawasan. Dari pemukiman warga sampai pusat perbelanjaan tradisional,” bebernya.
Ditanya perusahaan yang melaksanakan proyek pengaspalan, Juni mengaku belum mengetahui perusahaan yang memenangkan tender ini. Karena proyek yang dianggarkan dengan nilai miliaran rupiah tersebut dilarang keras menganut sistem tunjuk langsung melainkan wajib dilelang. Jadi pemenang tender baru bisa diketahui setelah mengikuti pelelangan melalui Layanan Penyediaan Secara Elektronik (LPSE).
Juni berharap siapapun kontraktornya yang memenangkan tender ini bisa mengerjakan proyek tersebut sesuai aturan, keuangan dan jadwal pengerjaannya. Karena jika tidak selesai dengan kesepakatan maka kontraktor itu akan diberikan sanksi serta dibeklis dari kemitraan kerja Pemkab Bintan.
“Siapapun kontraktor yang menang wajib mengerjakan proyek itu sesuai dengan alokasi dana, peruntukannya serta tenggat waktunya. Kalau tidak ada resiko yang akan diterima kontraktor itu,” ungkapnya. (ary)
Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga (tengah) dan Wakil Ketua II Ahmad Dani (kanan) menerima proposal kertas kerja proyek perubahan Reses dari Sekwan Kota Tanjungpinang, Abdul Kadir Ibrahim (kiri) saat rapat Paripurna Biasa DPRD Kota Tanjungpinang di Senggarang, Selasa (4/4). F. Humas DPRD Tanjungpinang untuk Batam Pos
batampos.co.id – Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Tanjungpinang, Abdul Kadir Ibrahim mengatakan DPRD Kota Tanjungpinang telah mendukung dan menyetujui proyek perubahan instasional Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang tentang optimalisasi kegiatan reses dalam rangka akuntabilitas kinerja anggota DPRD Kota Tanjungpinang.
“Proyek perubahan bertujuan agar reses dapat berjalan secara sistemik dan mempunyai standarisasi, dan perlu menerbitkan Surat Keputusan (SK) DPRD Tanjungpinang tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan reses anggota dewan sehingga menjadi semakin berkualitas, sesuai harapan konstituen atau masyakakat,” kata Sekwan yang biasa disapa Akib di Tanjungpinang.
Hasil rapat Paripurna Biasa DPRD Kota Tanjungpinang tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang Ade Angga, Wakil Ketua II Ahmad Dani, di ruang rapat Paripurna DPRD Tanjungpinang, Senggarang, Selasa (4/4). Dukungan dan persetujuan diambil DPRD Tanjungpinang setelah mendengar pemaparan Sekwan DPRD Tanjungpinang, Abdul Kadir Ibrahim tentang proyek perubahan dimaksud.
“Kami ingin perencanaan dan pelaksanaan reses betul-betul berkualitas, sehingga aspirasi konstituen yang disampaikan sewaktu anggota dewan reses benar-benar berkualitas sesuai keperluan masyarakat dan dapat diproses lebih lanjut menjadi pokok-pokok pikiran DPRD. Ini penting, karena akan menjadi bagian dari pada usulan dalam musyawarah pembangunan di tingkat kelurahan, kecamatan, dan tingkat kota. Sehingga pada akhirnya wujud menjadi program dan kegiatan pembangunan yang dianggarkan dalam APBD,” ungkap Akib.
Persetujuan dan dukungan terhadap proyek perubahan tersebut lanjut Akib, jauh sebelumnya sudah diberikan Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah yang sekaligus bertindak sebagai sponsor, Wakil Walikota Tanjungpinang Syahrul, Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Suparno, Wakil Ketua I Ade Angga, Wakil Ketua II Ahmad Dani, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Pemko Tanjungpinang Riono yang bertindak sebagai mentor. Mendapat dukungan penuh pula dari para pejabat eselon III, IV, dan segenap karyawan karyawati Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang.
“Dukungan paling awal kepada saya diberikan inpsektur Kota Tanjungpinang ibu Rosita,” kata Akib. Proyek perubahan tersebut sambung Akib, untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II, angkatan 43, tahun 2017, Lembaga Adiministrasi Negara (LAN) yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur dari Februari-Juni 2017.
Sewaktu rapat Paripurna Biasa DPRD kata Akib, beberapa anggota dewan menyampaikan dukungan, pendapat dan saran. Ada juga yang mempertanyakan relefansi diadakannya proyek perubahan menyangkut pelaksanaan reses anggota DPRD tersebut. beberapa
anggota dewn yang menyampaikan pendapatnya diantaranya Petrus M Sitohang fraksi PDIP, Fengky Pesinto fraksi Partai Hanura, Boorman Sirait fraksi PDIP, Syaiful Bahri fraksi Partai Amanat Pembangunan, dan Simon Awantoko dari fraksi Golkar.
“Semua pertanyaan sudah saya jawab dan jelaskan,” ungkapnya.
Guna lebih menjamin dan berkualitasnya perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan reses anggota DPRD menurut Akib, sangat diperlukan adanya keputusan yang khusus mengatur tata cara atau tata laksana berkenaan dengan reses tersebut. Ini mengingat dalam UU No. 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR), DPR, dan DPRD pasal 373, yang antara lain, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjugan kerja secara berkala. Menampung dan menindak lanjut iaspirasi dan pengaduan masyarakat.
Selanjutnya kata Akib, dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD pasal 64, ayat 2 tahun sidang sebagaimana ayat 1 terdiri atas tiga masa persidangan. Ayat 3 masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada masa persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.
Ayat 4 masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan paling lama enam hari kerja dalam satu kali reses. Ayat 5 masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Ayat 6 anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud ayat 5, yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapatparipurna.
Ayat 7 jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat 4, ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah. Didalam pasal 107, ayat 2 huruf f dinyatakan bahwa perumusan rancangan awal RKPD kabupaten/kota mencakup penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten/kota.
Nyatanya lanjut Akib, reses tersebut baik dalam UU No 17 tahun 2014, Peraturan Pemerintah no 16 tahun 2010 maupun Peraturan DPRD Kota Tanjungpinang no 1 tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kota Tanjungpinang sama sekali tidak menjelaskan, mengatur bagaimana sebenarnya penyelenggaraan, pelaksaaan kegiatan reses anggota DPRD. Dengan demikian maka “wajib” diperlukan adanya peraturan secara khusus untuk mengaturnya sebagai tindaklanjut dari adanya UU dan peraturan yang sudah ada. Dalamhal ini diperkukan lahirnya atau terbitnya Surat Keputusan DPRD tentang model dan standarisasi penyelenggaraan reses DPRD.
“Dengan terbitnya keputusan DPRD tentang pelaksanaan reses dan adanya pedoman ataupun standarisasi sebagai model pelaksanaan reses anggota DPRD, diharapkan bukan hanya perencanaan dan pelaksanaannya menjadi berkualitas, tetapi aspirasi yang diserap dari konstituen pun juga demikian. Sejalan dengan itu penganggarannyapun dapat disusun secara rasional, proporsi, sepatutnya dengan memberi jaminan terhadap berkualitasnya konstituen peserta reses dan aspirasi yang diserap dewan. Lebih jauh dari itu penganggaran dan penggunaan keuangan untuk reses dijamin aman dimata hukum. Kita ingin reses semakin baik dan memberi dampak langsung kepada masyarakat,” jelas Akib.
Sementara itu Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga berharap semua anggota dewan dapat memahami dan mendukung sepenuhnya rencana yang sudah disusun dan membuahkan hasil yang dapat memberi manfaat yang besar bagi perencanaan dan pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Tanjungpinang dan menjadi percontohan bagi DPRD di daerah Provinsi Kepulauan Riau dan nasional.
“Kita berharap ini akan menjadi percontohan bagi DPRD lainnya khususnya di Kepri. Sehingga memberi manfaat besar bagi perencanaan dan pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Tanjungpinang,” pungkasnya. (cca)
batampos.co.id – Kasubag Informsi dan Pemasaran RSUP Kepri Tanjungpinang, M Syahril Hafiz mengatakan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi (RSUP) Kepulauan Riau Tanjungpinang membuka kesempatan bagi warga Kepri yang memiliki kompetensi,integritas, dan komitmen tinggi menjadi pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan mengisi lowongan formasi di RSUP Kepri Tanjungpinang.
Proses penerimaannya kata Hafiz, dilaksanakan secara terbuka, obyektif, transparan, akuntabel, serta tidak ada praktek korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).
“Proses penerimaanya kita buat secara terbuka dan transparan. Untuk lebih lengkapnya silahkan baca Batam Pos besok (hari ini, red). Semua persyaratannya ada disana. Atau website http://rsudtpi.kepriprov.go.id,” jelas Hafiz, di Tanjungpinang Minggu (9/4).
Penerimaan calon pegawai kata hafiz, akan dibagi dua yakni untuk tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan atau manajemen. Selanjutnya berkas pendaftaran akan diverifikasi oleh panitia seleksi admnistrasi. Berkas yang memenuhi persyaratan dinyatakan lulus seleksi administrasi dan telah mendapatkan Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) berhak untuk mengikuti ujian Computer Assisted Test (CAT).
“Silahkan mendaftarkan diri. Raih kesempatan ini. Hati-hati penipuan dengan pungutan atau tawaran lainnya yang mengatasnamakan RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang atau tim panitia pelaksana kegiatan,” imbaunya. (cca)
batampos.co.id – Eko, seorang remaja di Kecamatan Serasan Natuna menjadi korban kejahatan jalanan. Siswa SMA ini hampir tewas setelah lehernya dijerat kabel sling saat berkendara sepeda motor oleh dua orang tidak dikenali.
Kepala Sekolah SMA 1 Serasan, Esas Ewansyah mengatakan, kejadian tersebut terjadi, Jumat (7/4) saat siswanya pulang sekolah di jalan Jermalik.
“Kejahatan itu menjadi teror warga sekarang, terutama para siswa. Untung saat itu siswa saya menahan lilitan itu dengan jari. Lalu mereka mengeluarkan pisau dan ditangkis. Teman satunya mencoba menolong, syukur alhamdulillah mereka bisa melarikan diri,” ungkap Esas, Minggu (9/4).
Akibat menangkis serangan itu katanya, jari sebelah kanan Eko mengalami luka. Esas menceritakan, awalnya dua pria yang menggunakan sepeda motor Revo hitam itu meminta tolong jika mereka sedang mengalami bocor ban di jalan.
Karena kedua orang tidak dikenal itu nampak seperti orang yang baru datang di wilayah itu, maka kedua siswa ini pun tak sungkan untuk membantu.
Eko sempat menunduk saat melihat kondisi ban sepeda motor pria tersebut, dari situlah awal kejadian. Kedua siswa ini melawan dan beruntung bisa kabur.
“Ciri-cirinya badan tinggi besar, kulit hitam rambut keriting, mirip orang India, logatnya agak aneh. Laporan yang kami terima sudah kami sampaikan ke camat dan diteruskan ke polisi,” kata Esas.
Akibat hal ini, bekas jeratan kabel tersebut masih membekas di leher Eko. Teror serupa awalnya sudah beredar beberapa hari lalu. Ia mendapat laporan dari salah seorang siswi bernama Eka.
“Salah seorang siswi juga sempat jumpa orang dengan ciri-ciri sama malam hari beberapa hari sebelumnya. Orang tak dikenal minta tolong ban sepeda motornya bocor. Tapi siswi kami bernama Eka itu curiga, dengan gerak-gerik orang itu,” cerita Esas.
Karena orang tersebut nampak membawa karung besar dan semacam senjata tajam, siswi ini jadi takut saat ditegur pria berbadan hitam itu. Ia pun akhirnya memilih pergi menjauh.
Kasat Reskrim Polres Natuna, AKP M. Komarudin mengatakan kasus ini sedang ditangani Polsek Serasan.
Polsek setempat sudah melakukan olah tempat kejadian perkara siswa dijerat.
“Belum diketahui motif pelaku yang berpura-pura mengalami ban bocor. Apakah akan mencuri sepeda motor atau mencelakai para remaja. Warga pun menggiatkan ronda malam karena kejadian ini,” kata Komarudin.(arn)
Warga saat mendonorkan darahnya di halaman Giant Supermarket Batuaji, Jumat (7/4). F. Iman Wachyudi/ Batam Pos
batampos.co.id – PT Bintang Toedjoe melalui brand produknya extra joss blend menggelar donor darah, Jumat (7/4) di halaman Giant Supermarket Batuaji, sebagai rangkaian donor darah 50.000 kantong darah dengan program “Ngeblend No Fear”. Acara yang dilaksanakan serentak di 84 kota seluruh Indonesia ini sengaja melibatkan kaum muda.
“Targetnya anak muda. Nggak hanya di Batam namun juga Se-Indonesia. Kita mau revitalisasi, agar anak muda aware banget kepada donor darah,” ujar Marketing Supervisor PT Bintang Toedjoe, Adi Susanto.
Disampaikan Marketing Supervisor PT Bintang Toedjoe, Adi Susanto, bahwa pelaksanaan kali ini berbeda dari sebelumnya, dimana untuk pertama kalinya donor darah ditujukan untuk pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.
“Segmennya pelajar SMA, SMK sederajat, kita mengajak mereka untuk tidak takut donor darah sebagaimana tema kita “Ngeblend no fear” bukan semata-mata orang dewasa,” katanya.
Sesuai Segmennya, pelaksanaan donor darah ini disemarakkan dengan lomba selfie, lomba palang merah remaja (PMR), lomba play station (PS3) dan flit botol dengan peserta 23 SMA, SMK sederajat dari Kota Batam.
“Serangkaian lomba untuk tingkat SMA sederajat, dan kita berikan hadiah menarik hingga uang tunai,” terangnya.
Masih kata Adi Susanto, rangkaian kegiatan donor yang digelar dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB ditargetkan bisa mengumpulkankan 200 kantong darah. (iwa)
batampos.co.id – Terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) tentang kedisiplinan pegawai melalui sistem finger print menuai banyak protes dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kepri. Karena dinilai banyak merugikan, sejumlah ASN menggalang kekuatan untuk melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
Dari informasi yang didapat di lapangan, hiruk pikuknya persoalan ini, karena banyak ASN yang dipangkas uang makan dan tunjangan. Lantaran tidak melakukan finger print. Padahal sedang melakukan dinas luar. Tidak jelasnya mengenai penerapan peraturan tersebut, mengundang kemarahan para ASN. Media sosial menjadi wadah untuk menumpahkan kekesalan tersebut.
Pejabat Eselon IV di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri, Sumantri Ardi yang memang dikenal vokal dalam menantang kebijakan yang dinilai merugikan, secara terang-terangan menulis. Dikatakannya, pegawai maupun honorer Pemprov yang merasa dirugikan atas Pergub yang dikeluarkan Pemprov Kepri silahkan mendaftar untuk melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Bagi siapa yang merasa keberatan, silahkan mendaftar ke Sumantri Ardi di Disdik Kepri. Karena ini menyangkut hak para pegawai yang dirugikan, karena terbitnya Pergub tentang kedisiplinan,” tulis Sumantri Ardi di laman media sosilanya.
Sementara itu, AS, staf di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri, mengatakan kebijakan menggunakan finger print memang sangat merugikan pegawai. Apalagi bagi pegawai yang sering bertugas ke luar daerah. Disebutkannya, dalam Pergub tersebut, setiap ASN harus sudah melakukan finger print paling lama jam delapan.
“Lewat beberapa menit, dihitung tidak masuk satu hari. Ketika tidak masuk satu hari, maka tidak mendapatkan uang makan sebesar Rp30 ribu. Jumlah tersebut tergantung pangkat dan jabatan,” ujar AS, kemarin.
Dengan nada kesal, AS juga mengatakan, pelaksanaan Pergub tersebut juga terkesan dipaksakan. Lantaran tidak melalui proses sosialiasi kesetiap OPD yang ada di lingkungan Pemprov Kepri. Apalagi didalam Pergub tersebut, tidak ada memberikan adanya keringanan bagi pegawai yang sedang melakukan dinas luar. Artinya ada yang salah dengan kebijakan ini.
“Ketika kita dinas luar sampai lima hari, bagaimana kita mahu melakukan finger print. Konsekuensinya uang makan dan tunjangan yang hilang. Tunjangan saya bisa mencapai Rp2 juta setiap bulannya. Jumlah tergantung pada pangkat dan jabatan,” bebernya.
Disinggung mengenai adanya penggalangan yang dilakukan Sumantri Ardi untuk melayangkan gugatan tersebut, AS dengan tegas mengatakan sangat mendukungan langkah tersebut. Ditambahkannya, selama ini, pihaknya bekerja melebih jam kantor. Seharusnya itu dihitung lembur, akan tetapi kenyataanya tidak demikian.
“Saya akan ikut mendaftar, karena ini menyangkut hak. Selama ini, kita bekerja melebih jam kerja saja tidak dihitung lembur. Kita juga butuh makan, anak-anak butuh pendidikan,” tutup AS.(jpg)
