Seorang ASN melakukan absen dengan Finger Print di Kantor Gubkepri Dompak, Senin (10/4). F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Pemprov Kepri akhirnya mengalah dan membatalkan untuk sementara waktu Pergub No 6 tahun 2017 tentang disiplin pegawai.
Dalam Pergub ini disebutkan jika ASN tidak melakukan finger print maka dilakukan pemotongan tunjangan dan uang makan. Adanya penundaan ini diduga dipicu adanya pergerakan dari sejumlah ASN yang mengancam akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Penundaan ini ditandai dengan dikeluarkannya surat edaran kepada masing-masing OPD di lingkungan Pemprov Kepri.
“Oleh karena penggunaan sistem finger print masih dalam tahap penyempurnaan, maka pemberlakukan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut dimulai 1 Mei 2017,” tulis Sekda Arif dalam surat edarannya.
Meskipun demikian, lewat surat edaran tersebut, Arif juga menegaskan kepada setiap kepala OPD untuk memastikan semua ASN sudah melakukan sidik jari. Karena kepala OPD bertanggung jawab langsung kepada gubernur terkait kedisiplinan pegawai.
“Kita mengharapkan setiap ASN tetap melakukan absensi dengan menggunakan finger print. Karena disiplin adalah kebutuhan dalam pekerjaan,” tegas Arif.
Sementara itu Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua menilai kebijakan disiplin memang ada baiknya. Namun demikian, pelaksanaanya harus didukung dengan peraturan dan ketentuan yang jelas. Tidak adanya juklak dan juknis memang berpotensi menimbulkan reaksi dari garis bawah.
“Sudah banyak persoalan yang terjadi. Harus menjadi evaluasi, jangan sampai kebijakan yang dibuat salah kaprah,” cetus legislator asal Tanjungpinang tersebut.(jpg)
Tambora memiliki kaldera raksasa yang ada di Taman Nasional Gunung Tambora (TNGT). Kaldera raksasa ini ialah bekas letusan gunung Tambora pascaletusan tahun 1815 lalu.
Nah kini, kaldera ini jadi ikon utama yang paling diminati wisatawan domestik maupun mancanegara.
Silakan datang pada Festival Tambora Menyapa Dunia nanti pada 12-16 April 2017.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, Lalu Moh Faozal menjelaskan, Kaldera raksasa ini memiliki nilai jual tersendiri lantaran tidak semua taman nasional memilikinya.
“Karena itu, tahun ini Kaldera Tambora akan dikembangkan sebagai destinasi wisata yang difokuskan untuk pendakian yang akan dekelola Taman Nasional Gunung Tambora,” ujar Faozal, Minggu (9/4/2017).
Kedepan, lanjut Faozal, TNGT juga akan mengembangkan atraksi wisata di empat jalur utama pendakian, yakni jalur pendakian Piong, Doro Ncanga, Kawinda Toi dan Pancasila.
“Dari empat jalur tersebut, dua jalur di antaranya dikonsep untuk wisatawan minat khusus murni petualangan, seperti di jalur pendakian Kawinda Toi dan Pancasila. Sementara untuk konsep pendakian happy funs dengan tidak mengurangi nilai adventure-nya akan dibuka di jalur Doro Ncanga dan Piong,” tambah Faozal.
“Jalur Piong ini memiliki karakteristik relatif datar, track medanya tidak terlalu berat dan bisa dijangkau dengan kendaraan roda empat. Pengunjung hanya memerlukan waktu dua sampai tiga jam untuk bisa menikmati Kaldera Tambora. Juga bisa digunakan untuk wisata berkuda,” jelasnya.
Pengembangan konsep pendakian happy funs ini, sebut dia, semata-mata untuk mengakomodir keinginan wisatawan yang tidak mau menguras tenaga cukup banyak. Selain dua konsep ini juga akan ada pengembangan jalur pendakian berbasis masyarakat.
“Contoh yang di jalur Doro Ncanga nanti akan kita bentuk asosiasi usaha penyewaan mobil jeep, dibentuk kelompok. Kalau sekarang masih individu,” pungkas Faozal..
Menteri Pariwisata Arief Yahya menilai, wisata pendakian sangat menantang dan bakal mempopulerkan track Kaldera Tambora, yang memiliki sejuta pesona keindahan pariwisata. Di Tambora, mantan Dirut PT Telkom itu diwakili oleh Prof Ahman Sya, Deputi Kelembagaan dan SDM Kemenpar.
Di Dompu, Ahman Sya dan Kepala Badan Ekonomi Keeatif Triawan Munaf, disambut Bambang Bupati Dompu NTB sebelum lokasi acara Festival Tambora.
“Pendakian di Kalder Tambora ini cukup berat, tetapi bagi para pendaki dunia, ini sangat asyik dan penuh tantangan. Apalagi diberi pemandangan yang sangat indah,” ujar Menpar Arief Yahya, yang juga hobi mendaki gunung itu.
Menurut Data Taman Nasional Gunung Tambora (TNGT), Jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) pada tahun 2016 30.847 orang. Wisman yang berkunjung ke TNGT didominasi Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Malaysia, Singapura, dan Perancis.
Jumlah wisman sepanjang tahun 2016 naik sebanyak 3.661 orang. Pada tahun 2012 wisman yang berkunjung ke TNGT sebanyak 10.956 orang dan tahun 2013 sebanyak 17.634 orang. Sedangkan tahun 2014 sebanyak 24.176 orang dan tahun 2015 sebanyak 27.186 orang. (*)
Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti bersama kadis pendidikan Natuna Marka tinjau persiapan UNBK SMAN 1 Bunguran Timu. F. Aulia/batampos.
batampos.co.id – Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Kabupaten Natuna berjalan lancar. Sebelumnya pelaksanaan UNBK di Natuna sempat dikhawatirkan batal, karena leletnya jaringan internet. Sehingga Dinas Pendidikan dan pihak sekolah menyiagakan mesin genset di sekolah selama UNBK.
Wakil Kepala Sekolah SMAN 1 Bungtim, Khoidirin mengatakan, UNBK perdana ini sangat was-was. Pasalnya untuk pertama kali digelar, pihaknya turut mengantisipasi kondisi jaringan internet dan listrik di Natuna yang tidak seoptimal daerah lain.
“Ini pertama kali, ngeri-ngeri sedap juga. Tapi untuk kondisi jaringan pihak Telkom sudah punya komitmen menunjang kelancaran UNBK. Untuk tahapan sinkronisasi data dengan kemendikbud pun nantinya, Telkom sudah menunjuk PT. Multimedia Nusantara sebagai mitra mereka di Natuna, ” ujar Khoidir, Seinin (10/4)
Untuk Kabupaten Natuna, dari 19 SMA di Natuna yang melaksanakan ujian nasional, hanya dua sekolah yang melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Yakni SMAN 1 Bunguran Timur dan SMKN 1 Kelautan dan Perikanan.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Pemkab Natuna, Marka DJ mengatakan, UNBK di Natuna diupayakan bertahap berbasis komputer.
Sebanyak 1.022 siswa tercatat sebagai peserta UN dan UNBK dari 19 SLTA di Kabupaten Natuna.
“Ke depan bertahap semuanya kita upayakan. Sekarang kami minta PLN untuk mengoperasikan genset di dua sekolah yang melaksankan UNBK,” kata Marka didampingi Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti saat tinjau UNBK di SMAN 1 Bunguran Timur, Senin (10/4).
Menurut Marka, sarana pendidikan di Natuna masih kurang mendukung jika keseluruhan melaksanakan UNBK. Persoalannya ada di jaringan internet, listrik dan fasilitas komputer juga terbatas.
Kepala Sekolah SMAN 1 Bunguran Timur Prihatno Budi mengatakan, pihak PLN sudah menyiagakan genset selama ujian berlangsung.
“Kita pakai genset. PLN yang operasikan, karena kalau tidak, bisa saja nanti kondisi listrik berubah,” kata Budi.
Ia mengatakan, berbagai simulasi sebelumnya sudah dijalankan para siswa. Sehingga yakin, pelaksanaan UNBK di sekolahnya berjalan lancar. Apalagi seluruh siswa dipastikan ikut.
Terkait infrastruktur, pihak SMAN 1 juga menambah 26 unit laptop. Pasalnya jumlah komputer yang tersedia hanya sebanyak 66 unit. UN di sekolah tersebut digelar dalam 3 sesi
“Laptop yang digunakan siswa juga sudah dipastikan terkoneksi dengan baik programnya. Pastinya bebas dari virus,” sebutnya. (arn)
Sejumlah tower telekomunikasi yang ada di kota Tarempa. F. Batampos.
batampos.co.id – Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Jefrizal, mengaku lega karena saat ini provider yang awalnya melakukan penurunan kapasitas bandwidth, dari 745 mbps menjadi 346 mbps di kawasan Anambas, kini sudah dikembalikan seperti semula menjadi 475 mbps.
“Pengembalian kapasitas bandwidth sudah dilakukan sejak Minggu (9/4) kemarin. Untuk di wilayah Tarempa, dan Matak sudah pasti, tapi untuk di kecamatan Jemaja belum dicek ulang apakah sudah kembali seperti semula atau belum,” ungkapnya kepada wartawan kemarin.
Dikatakannya dirinya mengaku berterimakasih kepada semua pihak karena kembalinya kapasitas bandwidth ini berkat semua pihak karena setelah adanya penurunan kapasitas bandwidth ini semua pihak melakukan protes termasuk dari pemerintah Natuna Anambas yang didukung dengan pemberitaan-pemberitaan dari beberapa media cetak maupun elektronik bahkan melalui media sosial.
“Karena banyak komplain dan ocehan di beberapa media sosial yang didukung dengan pemberitaan, maka provider langsung menaikkan
bandwidth seperti semula,” ungkapnya lagi.
Diakunya meski sudah menaikkan kembali kapasitas bandwidth yang ada di Anambas bukan berarti jaringan di Anambas sudah baik, tapi jaringan internet dan telekomunikasi di Anambas tetap belum baik seperti di daerah lain, hanya saja sudah terbantu dari yang terburuk menjadi lebih baik.
Diketahui sejak awal Maret ini kapasitas bandwidth sudah dikurangi. Atas pengurangan ini berdampak pada semua pihak. Telekomunikasi di Anambas menjadi terpuruk. Bahkan Badan Pengelola Keuangan (BPK) yang beberapa waktu lalu melakukan pemeriksaan di Anambas geram karena tidak bisa mengirimkan data ke kantor BPK Kepri. (sya)
Hendrik operator perekaman data e-KTP saat merekam data warga Desa Sugie. foto:polister/batampos
batampos.co.id – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD Dukcapil) Pemprov Kepri, Sardison mengatakan hari ini, Selasa (11/4) sebanyak 34 ribu blanko e-KTP untuk Provinsi Kepri akan dijemput ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Secara keseluruhan kebutuhan sekarang ini adalah 60 ribu blanko. Jumlah tersebut diperuntukan bagi tujuh kabupaten/kota yang ada di Kepri,” ujar Sardison menjawab pertanyaan Batam Pos, Senin (10/4) di Tanjungpinang.
Menurut Sardison, dari jumlah tersebut, tahap awal ini Kepri mendapatkan 34 ribu. Meskipun demikian, dirinya belum berani untuk membeberkan berapa angka pasti yang didapat masing-masing Kabupaten/Kota. Masih kata Sardison, ada tiga kabupaten yang mendapatkan blanko sebanyak 2.000.
“Selain itu ada satu kabupaten mendapatkan 4.000. Ada juga satu kabupaten yang mendapatkan 6.000. Sedangkan dua kota ada yang kebagian 8.000, ada juga yang 10 ribu,” papar Sardison.
Mantan Kepala Biro Pembangunan Pemprov Kepri tersebut menegaskan, kepastian berapa jumlah yang diterima, akan dikonfirmasi langsung dirinya ke Dirjen Administrasi Kependudukan (Adminduk) Kemendagri, hari ini. Lebih lanjut katanya, apabila memungkin jatah yang didapat akan dibawa langsung ke Kepri.
“Kekosongan blanko e KTP di Kepri sudah hampir setengah tahun. Memang belum terpenehui semua, tetapi secara bertahap harus segera dituntaskan,” tegas Sardison.
Ditambahkannya, apabila blanko e-KTP sudah tiba di masing-masing Kabupaten/Kota, diharapkan pihak terkait untuk segera melakukan percetakan e-KTP bagi masyarakat yang sudah melakukan perekaman. Prosesnya tentu berdasarkan waiting list yang sudah dibuat.
“Karena jumlah yang masih terbatas, tentu yang didahulukan adalah masyarakat yang pertama melakukan perekaman. Jangan sampai persoalan ini, menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat,” tutup Sardison.(jpg)
Beberapa pegawai BKD mendata kendaraan dinas atau plat merah yang dipakai ASN Pemkab Anambas di halaman kantor Bupati Anambas, Senin (10/4)
batampos.co.id – Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris merasa gerah ketika melihat motor pegawai saat dilakukan cek fisik di halaman kantor bupati pada Senin (10/4). Pasalnya banyak diantara kendaraan dinas yang dilihatnya saat didata tidak dipasang nomor polisi. Selain itu kondisi motor juga tidak terawat dan jarang dicuci sehingga motor kelihatan kotor dan buruk.
Ia merasa heran saja kenapa sikap pegawai mestinya sebagai contoh yang baik kapada masyarakat malahan tidak mencerminkan hal yang baik. Dia menyayangkan hal ini yang semestinya tidak terjadi. Ke depannya, bagi pegawai yang menggunakan kendaraan dinas, seperti sepeda motor jika tidak memasang plat nomor akan dilakukan penarikan dan digantikan kepada pagawai lainnya.
“Semestinya pegawai negara itu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, bukan sebagai pelaku yang tidak baik pula. Bagi pegawai yang melepaskan plat nomor motor dinasnya, maka akan dilakukan penarikan dan tidak dibenarkan menggunakan sepeda motor milik negara lagi,” tegas Haris dengan wajah kesal.
Dirinya tidak pandang bulu apakah yang melakukan itu kepala dinas maupun siapa saja jika terbukti tidak merawat motornya, maka akan diberikan teguran hingga dilakukan penarikan. “Jika motor dinas tidak menggunkan Plat merah maka akan kita tarik, dari penggunanya, siapa saja baik itu kepala SKPD, Kabid atau lainnya yang mempergunakan kendaraan Dinas.,” tegasnya.
Hal semacam ini lanjut Haris tidak boleh dibiarkan dan perlu dilakukan penertibah sehingga penggunaan kendaraan dinas itu memang sesuai dengan peruntukannya. Haris Juga menghimbau kepada ASN yang mendapatkan pembagian kendaraan dinas untuk mempergunakan kendaraannya dengan tepat.
“Pelan-pelan kita tertibkan ini, dan saya himbau untuk penggunaan kendaraan dinas secara tepat, jangan dibawa jalan-jalan,” tuturnnya. (sya)
Beberapa pegawai BKD mendata kendaraan dinas atau plat merah yang dipakai ASN Pemkab Anambas di halaman kantor Bupati Anambas, Senin (10/4)
batampos.co.id – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Anambas, bekerja sama dengan pihak Samsat Natuna melakukan pendataan kendaraan dinas roda dua maupun roda empat milik Pemerintah Daerah (Pemda) selama empat hari ke depan. Dimulai sejak Senin (10/4) di halaman kantor bupati Anambas kemudian nantinya dilanjutkan di setiap kecamatan yang ada di Anambas.
Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Anambas, Syarif Ahmad menjelaskan, sekitar 300 unit kendaran bermotor yakni roda dua mengalami penunggakan pembayaran pajak kendaran kepada negara, oleh sebab itu Pemda melakukan pendataan, supaya pajaknya dapat dibayarkan. Penunggakan pajak tersebut sejak tahun 2015 silam hingga sekarang.
“Hari ini kita mulai melakukan pendataan setiap kendaraan dinas yakni sepeda motor yang digunakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Bukan sepeda motornya saja yang dikumpulkan, tapi surat-suratnya juga harus dibawa untuk dilakukan perubahan nama atau pembayaran pajak yang tertunda,” ungkap Syarif Ahmad, kepada wartawan, Senin (9/4).
Kenapa hal ini baru dilakukan, sebab anggaran untuk itu baru disediakan oleh Pemda. Ia juga berharap kepada seluruh ASN yang menggunakan sepeda motor agar segera melaporkan atau melakukan uji fisik kendaran yang sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya. Jika selama kegiatan ini digelar masih ada ASN yang tidak ingin melakukan kerja sama yang baik, maka pihaknya akan menarik sepeda motor yang digunakan oleh para ASN dan itu sesuai dengan arahan oleh pimpinan.
Kata Syarif, dalam melaksanakan kegiatan tersebut sebagian pengguna kendaran dinas melaporkan kehilangan surat-surat kendaraan akibat mengalami kebakaran dirumahnya beberapa waktu yang lalu. Bagi surat-surat kendaraan yang hilang akan diterbitkan kembali dan bentuk fisik kendaraan harus ada dibawa.
“Jika surat hilang karena kebakaran, kita tidak mempersoalkannya dan akan kita terbit kembali surat tersebut, namun perlu dibuktikan bentuk fisik kendaraan kepada kita.” jelasnya.
Diakuinya, kendaraan dinas roda empat yang berada diluar daerah seperti dikota Batam, Tanjungpinang dan Anambas berjumlah 10 unit. (sya)
Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat memantau pelaksanaan UNBK di SMAN 1 Batam, Senin (10/4)
batampos.co.id – Gubernur H Nurdin Basirun menekankan pentingnya sikap bersungguh-sungguh generasi muda Kepri dalam mengejar cita-cita. Selain kesungguhan, restu orang tua dan para guru jangan pernah dilupa.
“Sepuluh atau dua puluh tahun mendatang, anak-anaklah yang akan mengisi pembangunan di Kepri. Saya selalu yakin anak-anak pulau selalu mampu dalam hal apapun,” kata Nurdin saat meninjau pelaksanaan UNBK di SMA Negeri 1 Batam, Sei Harapan Kota Batam, Senin (10/4). Ada 346 pelajar SMAN 1 yang melaksanakan UNBK.
Nurdin dalam kesempatan itu memotivasi anak-anak untuk terus meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Cita-cita yang telah ditanamkan harus dikejar.
Sebelum memulai UNBK, Nurdin sempat berbincang-bincang dengan sejumlah pelajar. Nurdin bertanya tentang kelanjutan pendidikan mereka.
Ada rasa bangga ketika beberapa pelajar sudah menyebutkan program studi yang akan mereka lanjutan. Seorang pelajar putri menyebutkan dia akan melanjutkan teknik perminyakan di Malaysia. Seorang pelajar putra menjawab bahwa dia diterima di ITS untuk teknik komputer.
Saat itu Nurdin didampingi Kepala SMAN 1 Batam Mohammad Chaidir. Nurdin mendorong agar anak-anak juga ada yang ke dunia entreprenuer. Harus banyak juga yang jadi pengusaha. Selain tentu mengisi potensi pekerjaan yang terus terbuka peluangnya di daerah ini.
Menurut Nurdin, selesai ujian saat ini, bukan berarti selesai masalah dan perjuangan. Jalan masih panjang untuk mengejar cita-cita.
“Saya akan terus memotivasi. Semoga anak-anak menjadi orang yang berguna untuk diri sendiri, orang tua, masyarakat, bangsa dan agama,” pesan Nurdin.
Nurdin yakin anak-anak Kepri siap menghadapi UNBK kali ini. Itu semua terpancar dari wajah-wajah para pelajar kelas XII.
Kata Nurdin, banyak sekolah-sekolah lanjutan yang perlu diisi anak-anak Kepri. Di Kundur ada Sekolah Polisi Negara (SPN).
“Di jajajaran TNI saya selalu ingin ada prioritas untuk anak-anak pulau. Karena anak-anak Kepri ingin menjadi bagian langsung mengamankan NKRI,” kata Nurdin. (bni)
Warga sedang menunjukan limbah minyak hitam yang mencemari Pantai Desa Berakit, kemarin.F.Harry/batampos.
batampos.co.id – Limbah minyak hitam (sludge oil) yang sengaja dibuang oleh kapal-kapal tanker hilir mudik di Selat Singapura beberapa waktu lalu berimbas terhadap pencemaran pantai di Kabupaten Bintan. Limbah berbentuk gumpalan kental itu bertebaran sepanjang pantai dari Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebong sampai Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang.
“Pembuangan limbah sudah jadi agenda rutin disini. Khususnya ketika musim angin utara melanda Bintan. Namun sampai detik ini tak satupun pihak yang berani mengatasinya,” ujar salah satu nelayan Desa Malang Rapat, Usman ketika diwawancarai, Senin (10/4).
Dikatakan Usman, limbah minyak hitam itu berasal dari kapal-kapal tanker yang melintasi Selat Singapura. Dikarenakan pemilik kapal tak mau keluar biaya untuk pengelolaan limbah, kata Usman mereka memanfaatkan angin utara sebagai waktu yang tepat untuk pembuangan limbah ke perairan.
Alhasil, sambung bapak tiga anak ini limbah itupun terbawa arus sampai ke pantai. Bahkan limbah yang berbentuk cairan itu mengendap dan berubah bentuk mejadi gumpalan kental dan berserakan mengeotori pantai sepanjang 50 Km itu.
“Angin utara sudah lewat. Maka gumpalan limbah minyak hitam timbul dan mengotori pantai dari Berakit sampai Kawal,” bebernya.
Ditanya pengaruh hasil tangkapan ikan akibat limbah, Usman mengaku sangat besar pengaruhnya bahkan nelayan setempat sangat dirugikan. Sebab limbah tersebut tak hanya mengotori pantai tapi mencemarkan perairan sehingga nelayan kesulitan mendapat ikan.
“Radius 1 mil tak akan ada ikan. Karena kondisi lautan sangat berminyak. Jaring kamipun juga rusak akibat limbah itu,” sebutnya.
Hal senada dikatakan Tono, warga Desa Berakit. Dia sudah lama menjadi saksi bisu aktivitas pembuangan limbah di perairan Bagian Utara dan Timur Bintan. Dikarenakan tak ada satu pihakpun yang bisa menangani masalah ini, dia beserta warga lainnya terpaksa membersihkan limbah itu dari pantai.
“Sampai saat ini gak ada penanganan dari pemerintah setempat. Makanya warga yang membersihkan limbah itu dari pantai. Tapi warga kualahan karena kapasitas limbah yang dibuang sangat banyak,” akunya.
Limbah berminyak warna hitam itu, kata Tono baunya sangat menyengat. Kemudian jika terkena sandal, sepatu dan celana sangat sulit dihilangkan. Baik menggunakan bensin, solar maupun deterjen sekalipun takakan mampu menghilangkan bercak atau noda dari limbah tersebut.
“Banyak yang dirugikan gara-gara limbah itu. Pengunjung jadi enggan berkunjung ke pantai dan hasil tangkapan ikan nelayan menurun drastis pastinya,” jelasnya.
Terpisah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bintan, Fachrimsyah mengaku sangat sulit memberantas aktivitas pembuangan limbah minyak hitam tersebut. Sebab lokasi kejadian pembuangan limbah berada di jalur lalulintas perairan internasional.
“Seharusnya kasus ini ditangani pemerintah pusat. Sebab lokasi kejadian diluar kawasan Indonesia dan kewenangannya juga di luar kabupaten maupun provinsi,” katanya.
Dari hasil survei Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kata Fachrim ada tujuh kawasan pariwisata jadi sasaran limbah minyak hitam. Diantaranya Pantai Kawasan Pariwisata Lagoi, Pulau Mapur, Pangkil, Berakit, Trikora, Tanjunguban, dan Lobam. Namun KKP sendiri belum bisa memastikan kapal tanker yang membuang limbah minyak hitam tersebut sampai saat ini.
Musim angin utara yang ekstrim, lanjut Fachrim dimanfaatkan oleh kapal-kapal tanker asing untuk melaksanakan aktivitas pencucian tangki Bahan Bakar Minyak (BBM) dan membuang hasil cuciannya atau limbah ke laut. Mereka melakukan itu untuk menghemat pembiayaan, sebab tarif pencucian tangki BBM dipatok oleh Singapura atau Batam mencapai miliaran rupiah.
Namun aktivitas pembuangan limbah itu sulit dideteksi oleh instansi terkait. Pasalnya kapal tenker itu membuang limbah sambil belayar melintasi perairan internasional yang jaraknya 200 mill dari pulau-pulau Bintan. Bahkan limbah yang dibuang tidak bisa terlihat secara kasat mata karena dicampur bahan kimia sehingga warnanya menyerupai air laut.
“Kita sudah koordinasi dengan pemerintah pusat. Semoga saja instanasi terkait disana mampu mengungkap kasus ini. Sehingga Bintan tak lagi jadi lokasi rutin pembuangan limbah kedepannya,” ungkapnya. (ary)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi kebenaran kabar pencegahan Ketua DPR Setya Novanto bepergian ke luar negeri.
Novanto dicegah demi kepentingan penyidikan perkara korupsi e-KTP. “Benar, dalam penanganan kasus e-KTP kami melakukan pencegahan terhadap saksi (Novanto),” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa (11/4).
Dia menegaskan, pencegahan dilakukan selama enam bulan ke depan demi kepentingan penyidikan. Novanto memang kerap disebut-sebut terlibat dalam proyek e-KTP.
Namun, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta pekan lalu, Novanto membantah keterlibatannya dalam megakorupsi itu. (boy/jpnn)
