Jumat, 3 April 2026
Beranda blog Halaman 13483

Mudahnya Penjarakan Pejabat di Korea Selatan

0
Park Geun-hye (tengah) meninggalkan kantor jaksa penuntut umum untuk menuju fasilitas penahanan di pinggir kota Seoul, Korsel. (REUTERS/Chung Sung-Jun)

batampos.co.id – Tak peduli ia mantan Presiden, otoritas Korea Selatan (Korsel) berani memenjarakannya.

Mantan Presiden Korsel, Park Geun-hye, Jumat (31/3/2017) sore waktu setempat, ditahan dijebloskan ke penjara dengan tuduhan korupsi.

Tuduhan itu juga yang mengakhiri jabatan yang disandangnya selama empat tahun.

Dengan menumpang sedan hitam, perempuan 65 tahun itu memasuki gedung penahanan di dekat Seoul, Korsel. Penahanan dilakukan setelah Pengadilan Distrik Seoul Tengah mengabulkan permintaan jaksa penuntut untuk menahannya.

Di luar gedung tersebut banyak pendukung Park yang berdemo. Mereka membawa bendera nasional dan berteriak, presiden, berulang-ulang saat mobil Park masuk fasilitas tersebut.

Sementara, masyarakat yang menentang Park membawa bunga dengan pita bertulis nama Park Geun-hye dengan ucapan selamat karena masuk penjara.

”Setelah 30 tahun, akhirnya Anda keluar sebagai manusia,” tulis ucapan itu.

Jaksa bisa menahan Park sampai 20 hari sampai mereka melayangkan tuntutan formal kepada Park. Nantinya, sampai sidang dihelat dan diputuskan, Park tetap berada di dalam penjara. Pengadilan distrik di Korsel umumnya menahan seseorang selama enam bulan sampai putusan pengadilan dibacakan.

Namun, penahanan ini menjadi tamparan terkini bagi Park. Presiden perempuan pertama Korsel yang dipilih secara demokratis pada 2012 itu mendapatkan dukungan dari pihak konservatif. Mereka menyebutkan ayah Park adalah pahlawan yang mengangkat Korsel dari kemiskinan pada 1960-70 an meski sang ayah yang juga menjabat sebagai presiden punya catatan pelanggaran hak asasi manusia.

Jaksa memang bisa menuntut Park tanpa harus menahannya. Tetapi, mereka tetap ingin menahan Park karena tuduhan yang dijatuhkan kepadanya sangat berat. Selain itu, dua tersangka lain yang terlibat dalam skandal Park, termasuk teman dekatnya Choi Soon-sil dan bos d Samsung Lee Jae-yong, juga sudah masuk bui.

Tak hanya itu, berdasar poling, 70 persen warga Korsel mendukung penahanan Park.

”Sangat menyedihkan dia berakhir seperti ini,” ujar Kim In-sook, 82.

Tetapi, kata Kim, pengadilan dan jaksa sudah melakukan hal benar.

Sebelum ditahan, Park menjalani pemeriksaan selama sembilan jam. Selama itu, ratusan pendukungnya, yang sebagian besar manula, berkumpul di depan kediaman pribadi Park. Mereka menangis, menyerukan slogan, dan mencoba menahan laju mobil yang membawa Park.

Ada beberapa tuduhan kepada Park. Antara lain, pemerasan, penyuapan, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Bila terbukti melakukan praktek suap, ancaman hukuman minimum 10 tahun sampai seumur hidup.

Jaksa menyakini, Park berkonspirasi dengan Choi dan penasehat top presiden lain untuk menekan 16 perusahaan di Korsel, termasuk Samsung.

Mereka meminta perusahan untuk mendonasikan sekitar USD 69 juta untuk launching dua perusahaan non-profit yang dikuasai Choi. Para eksekutif perusahaan mengatakan mereka merasa harus mengeluarkan uang karena cemas bakal mendapat intimidasi dari pemerintah.(ABC/BBC/tia)

Kampanye Anti-Pelecehan, Gunakan Kursi Berbentuk Dada Rata dan mmm… anu…

0
Seorang perempuan mengerutkan dahi sambil melihat kursi penis di dalam kereta. (YouTube via BBC)

batampos.co.id – Sistem transportasi publik Mexico City punya reputasi buruk untuk urusan keselamatan perempuan.

Dalam pooling 2014 yang dihelat YouGov, perusahaan pooling asal Inggris, terungkap bahwa pelecehan verbal dan fisik di kereta bawah tanah Mexico City paling buruk.

Seperti pengalaman Ninde. Perempuan tersebut sampai trauma naik kereta bawah tanah karena dia pernah dilecehkan. Saat itu, seorang lelaki melakukan onani sampai ejakulasi di hadapannya.

Pengelola sistem kereta bawah tanah Mexico City pun melakukan kampanye untuk melawan kekerasan seksual terhadap penumpang perempuan. Kampanyenya unik, berwujud sebuah kursi yang memiliki penis dan dada six-pack.

Kursi itu membikin gerogi sebagian besar penumpang.

Ada penjelasan di samping kursi “ajaib” itu. Tulisannya, “Sangat tidak nyaman duduk di kursi ini. Tetapi, itu tidak sebanding dengan kekerasan seksual yang dialami perempuan dalam perjalanan mereka sehari-hari.”

Kursi tersebut bukan permanen.

UN Women dan otoritas Mexico City membuat tagar #NoEsDeHombres untuk kampanye yang bertujuan untuk menyorot pelecehan seksual di transportasi publik.

Respons masyarakat pun beragam. Dalam video candid yang disebare di akun Youtube, beberapa penonton memuji ide tersebut.

Sementara yang lain mengatakan kursi penis itu tidak adil buat lelaki dan cenderung sexist.

Rene Lopez Perez, kepala riset program Gendes – organisasi masyarakat sipil Meksiko yang berfokus pada kesetaraan dan melawan pelecehan seksual- memuji kampanye tersebut. Tetapi Perez juga menekankan untuk tidak melihat semua lelaki adalah pelaku pelecehan seksual.

”Tidak semua lelaki itu brengsek,” katanya. (BBC/tia)

Siswa SMA Taruna Nusantara Tewas Bersimbah Darah di Barak

0

batampos.co.id – Krisna Wahyu Nurachmad, 15, ditemukan tewas mengenaskan bersimbah darah di barak G17 kompleks SMA Taruna Nusantara, Jumat (31/3) dini hari.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Condro Kirono membenarkan adanya kejadian itu. “Ya benar, masih diusut,” kata dia singkat ketika dikonfirmasi, Jumat (31/3).

Dari informasi dihimpun, korban ditemukan meninggal dunia dengan luka tusuk di lehernya. Luka itu diduga akibat dari benda tajam.

Kejadian ini pertama kali diketahui oleh Riyanto yang merupakan pengasuh dari para siswa taruna di sana. Sekira pukul 04.00 WIB, korban hendak dibangunkan untuk melaksanakan salat Subuh.

Namun betapa kagetnya Riyanto ketika masuk ke barak G17 di kamar 2B. Saat itu dia menemukan Krisna tergolek dalam keadaan terluka bersimbah darah. Riyanto lantas memeriksa urat nadi korban, tapi saat dipegang sudah tak berdenyut lagi.

Kejadian ini lantas dilaporkan ke Polsek Mertoyudan dan ditembuskan ke Polres Magelang. Aparat kini telah menangani perkara ini dan mencoba mengungkap siapa pelaku yang menghabisi nyawa korban.  (elf/JPG)

Disdukcapil Ajukan 150 ribu Permintaan Blanko e-KTP

0
ilustrasi

batampos.co.id – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk-capil) Kota Batam, Said Khaidar telah mengajukan sedikitnya 150 ribu keping blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) kepada  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bulan Februari lalu.

“Sudah kami kirimkan surat kebutuhan blanko di Batam,” kata Said, Kamis (30/3).

Said menyebutkan kekosongan blanko yang terjadi sejak September 2016 lalu ini membuat sedikitnya 110 ribu warga yang telah merekam e-KTP belum bisa mengantongi fisik e-KTP.

“Mereka sudah tidak sabar menunggu kedatangan blanko ini, terbukti setiap hari laporan yang saya terima, ada saja warga yang menanyakan kapan blankonya selesai diproses,” ujarnya.

Dia menyebutkan, saat ini terdapat sedikitnya 172.046.898 orang termasuk Batam. Kemendagri juga memprioritaskan daerah yang akan melakukan pemilihan kepala daerah (Pilkada) terlebih dahulu.

Namun demikian pihaknya berharap dari pendistribusian yang akan dilakukan April mendatang, Batam bisa mendapatkan blanko e-KTP tersebut.

“Minimal dapat setengahnya dulu lah, biar kita bisa bekerja dan mencetak warga yang telah merekam ini,” sebut dia.

Said menambahkan, semenjak keskosongan blanko e-KTP, pihaknya telah mengeluarkan 11 ribu surat pengganti dari September hingga Januari lalu. Sebelumnya Kementerian dalam negeri, lanjutnya menargertkan akhir 2017 ini semua penduduk Indonesia telah memiliki e-KTP.

“Kami juga siap lembur untuk menyelesaikan proses percetakan e-KTP, demi memenuhi target ini,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Sekupang, Muhammad Arman mengatakan sudah mendengar informasi ketersediaan blanko dalam waktu dekat ini.

“Saya sudah baca dari media juga, kami berharap Batam menjadi salah satu daerah yang akan diberikan blanko,” kata dia.

Hingga saat ini sedikitnya lima ribu pengajuan e-KTP yang telah merekam di Kecamatan Sekupang. “Jumlahnya terus bertambah, tapi tidak seramai dulu,” kata dia.(cr17)

Candra Ibrahim, Saibansah dan Deden Rosanda, Tim Verifikasi Media di Kepri

0
Ketua SPS Kepri, Marganas Nainggolan (kiri) menyerahkan surat keputusan SPS kepada Candra Ibrahim

batampos.co.id – Akhirnya, jelas sudah bagaimana media di Kepri akan diverifikasi.

Media massa di Kepri tak harus ke Jakarta untuk melakukan virifikasi, cukup di Batam.

Ketua Umum Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat telah menunjuk Tim Verifikasi SPS Cabang Kepri. Tim Verifikasi itu tertuang dalam SK Tim Verifikasi No. 01/KEP-SPS/III/2017 ditandatangani oleh Ketua SPS Pusat Ahmad Djauhar dan Sekjen Heddy Lugito.

SK tersebut diserahkan oleh Ketua SPS Cabang Kepri, Marganas Nainggolan kepada Ketua Tim Verifikasi, Candra Ibrahim, Jum’at (31/3/2017).

Tim Verifikasi tersebut terdiri dari tiga orang, yaitu

  • Candra Ibrahim sebagai Ketua Tim,
  • Saibansah Dardani dan
  • Deden Rosanda sebagai anggota tim.

Tim inilah yang akan melaksakan tugas verifikasi administrasi dan faktual, semua media massa, baik cetak maupun online, anggota SPS di Provinsi Kepri.

Pada kesempatan itu, Ketua SPS Cabang Kepri, Marganas Nainggolan mengatakan, Tim Verifikasi ini bekerja secara independen dan tidak dapat diintervensi oleh siapa pun, termasuk oleh SPS.

“Kami berharap agar Tim Verifikasi dapat segera bekerja, agar media massa di Kepri juga segera dinyatakan terverifikasi administasi dan faktual oleh Dewan Pers,”  ujar Marganas Nainggolan.

Pelaksanaan verifikasi media massa oleh SPS itu didasarkan pada Surat Keputusan Dewan Pers No. 01/SK-DP/III2015 tentang Penetapan Serikat Perusahaan Pers (SPS) sebagai Lembaga Pelaksana Verifikasi Perusahaan Pers Media Cetak. Dan hasil pertemuan SPS dengan Dewan Pers tanggal 17 Februari 2017.

Sementara itu, Ketua Tim Verifikasi Candra Ibrahim mengatakan, kepada semua pimpinan media massa di Kepri segera mengisi berkas yang telah disediakan oleh Dewan Pers. Bagi media yang belum mendapatkan formulir, dapat menghubungi Tim Verifikasi di 0821-71208791 (Saibansah Dardani) dan 0852-64104588 (Deden Rosanda).

“Saya berharap agar semua pimpinan media massa di Kepri segera melengkapi berkas yang telah disediakan Dewan Pers, sehingga dapat segera pula kami verifikasi untuk selanjutnya kami sampaikan ke SPS Pusat,” ujar Candra Ibrahim.

11 Pasang Suku Laut Dinikahkan

0
Sebelas pasangan suku laut dinikahkan secara massal di KUA Senayang, Kamis (30/3). F. Hasbi/batampos.

batampos.co.id – Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senayang Lingga nikahkan 11 pasangan Suku Laut Selat Kongky Desa Penaah Senayang, Kamis (30/3).

Nikah massal suku laut tersebut dihadiri Wakil Bupati Lingga, Muhammad Nizar dan Kepala Kemenag Lingga Hasyim sebagai saksi.

Aktivis Suku Laut Densy Diaz mengatakan adanya nikah massal maka status nikah 11 pasangan suku laut ini memiliki legalitas. Begitu juga nantinya jika pasangan ini memiliki keturunan. Anak-anak mereka juga bisa mendapatkan legalitas seperti akta lahir dan pendidikan.

“Dengan adanya nikah massal resmi ini akan lebih baik terhadap kehidupan masyarakat suku laut. Hak sipil dan legalitas pernikahan juga akan memberi dampak baik terhadap nasib anak-anak mereka. Kami berterimakasih kepada seluruh pihak, SKPD dan juga awak media yang selalu membantu kami,” kata Densy.

Densy juga meminta agar pembinaan keagamaan kepada warga suku laut juga jadi perhatian pemerintah. “Selanjutnya kami harapkan guru pembimbing keagamaan juga segera didatangkan ke Selat Kongky,” pungkas Diaz. (mhb)

 

Retribusi Parkir dengan Sistem Online

0

batampos.co.id – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Batam, Yusfa Henri mengatakan, pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) penyelenggaraan retribusi parkir cukup alot. Ia menilai, jumlah kendaraan di Batam tidak sebanding dengan jumlah penerimaan yang masuk ke kas daerah.

“Makanya kami bahas dengan penuh kehati-hatian, agar menjadi perda yang benar-benar efektif dan diterima di masyarakat,” ujar Yusfa, saat rapat dengar pendapat dengan komisi III. kemarin.

Menurut Yusfa, dishub sendiri awal tahun 2016 ditargetkan Rp 3,8 miliar dari retribusi parkir. Namun hingga akhir tahun realiasinya hanya mencapai Rp 3,6 miliar. Dengan berbagai pertimbangan di tahun 2017, pendapatan dari sektor parkir kembali dinaikan 700 persen menjadi Rp 30 miliar.

Dengan asumsi bekerjasama pihak kepolisian dengan menerapkan parkir berlangganan. Yusfa optimis kalau parkir berlangganan bisa diterapkan, angka itu bisa dicapai karena potensi sendiri bisa mencapai Rp 60 miliar.

“Semangatnya pelayanan melihat kondisi perpakiran di Batam,” tutur dia.

Yusfa mengaku, awalnya dishub membagi parkir di tiga zona dengan jumlah titik parkir 202 orang dan 477 juru parkir. Kemudian dilakukanlah survey lapangan dengan pencatatan GPS dan pendataan titik parkit. Didapatlah angka 635 titik dengan kordinat yang dibagi di sembilan zona mainland.

“Sudah ada kordinat, lokasinya juga sudah kita petakan,” tuturnya.

Seorang petugas parkir yang beroperasi di BCS Mall, Lubukbaja, Selasa (31/1). F.Rezza Herdiyanto/Batam Pos

Ketika membuka kerjasama pihak kepolisian dalam hal ini Polda Kepri, kemudian walikota bersurat ke kejaksaan, BPKP dan kemudian mendapat legal opinion (LO). Sejak saat itu mulailah dibentuk tim pengawasan, pasukan bentukan pemko yang terdiri dari TNI, Polri, POM dan petugas dishub.

“Memang sebelumnya sudah berkonsultasi ke Sidoajo dalam penerapan parkir berlangganan. Ketika dicoba meminta Lo ke pihak terkait di Batam malah hasilnya berbeda,” tuturnya.

Makanya terkait LO ini, dishub kemudian berencana menerapkan retribusi parkir dengan sistem online. Mekanismenya akan sama dalam penerapan tiket online di bus trans Batam. Dimana pengguna kendaraan akan memakai kartu yang berisi saldo untuk pembayaran setiap kali melakukan parkir.

Saldonya sendiri bisa diisi, Saat ini penerapan pembayaran sistem online di Batam baru diterapkan di bus TransBatam. Yakni dengan menggunakan kartu Bizzi.

“Kedepan kita berencana untuk menerapkan di parkir dan retribusi sampah. Sehingga dengan cara demikian, tingkat kebocoran bisa ditekan,” tuturnya.

Terkait kelanjutan parkir berlangganan sendiri, mantan kepala dinas pariwisata itu membatah gagal. ahasanya bukan gagal (parkir berlangganan). Tapi belum diterapkan,” ungkap Yusfa. (rng)

1.336 Pemuda Daftar Jadi Calon Polisi di Kepri

0
ilustrasi

batampos.co.id – Hingga Rabu (29/3) sebanyak 1336 pemuda pemudi Kepri mendaftar untuk menjadi calon polisi di Kepri. Dimana dengan rincian sebanyak 1107 pria dan 229 wanita.

“Mereka yang mendaftar ini tak hanya jadi Bintara, tapi juga Akpol serta Tamtama,” kata Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol, Erlangga, Kamis (30/3).

Secara rinci Erlangga menjelaskan, sebanyak 77 orang mendatar masuk taruna Akpol terdiri dari 64 pria dan 13 wanita.

“Mereka ini ada 54 orang mendaftar di Polresta Barelang, 7 orang melalui Polres Tanjungpinang, Polres Karimun 9 orang, Polres Bintan 7 orang, Polres Lingga dan Natuna satu orang. Dari Polres Anambas tidak ada,” ungkapnya.

Sementara itu pemuda yang mendaftar calon Bintara Polri sebanyak 1148 orang, dari Polresta Barelang mendaftar sebanyak 657 orang, Polresta Tanjungpinang 166, Polres Karimun 141, Polres Bintan 73, Polres Lingga 65, Polres Natuna 69 dan Polres Anambas 17.

“Lalu kami juga saat ini Bintara musik, namun hingga kini belum ada satupun yang mendaftar,” tuturnya.

Sementara itu pendaftar yang masuk melalui Tamtama, yang akan ditempatkan di Brimob dan Polair ada sebanyak 101 orang.

“Terverifikasi dari pendaftar Akpol sebanyak 9 orang, Bintara 190 orang, Tamtama 7 orang,” ujar Erlangga.

Ia mengatakan pendaftaran tersebut masih dibuka hingga 15 April. Untuk masuk polisi kali ini dijamin bebas dari KKN, hal ini berdasarkan Program Promoter Kapolri.

“Pendaftar terlebih dahulu masuk melalui website polri.go.id,” ujarnya.

Erlangga menyebutkan Polda Kepri membuka kontak pengaduan bagi masyarakat yang merasa diminta uang oleh oknum-oknum yang tak bertanggungjawab.

“Bisa kontak ke nomor 082173609888, atau email ke [email protected] dan la[email protected],” tuturnya.

Ia mengatakan laporan ini akan langsung ditindak lanjuti oleh Bidpropam Polda Kepri dan tim saber pungli. (ska)

Pemkab Bintan Targetkan PAD Rp 184 Miliar

0

batampos.co.id – Pemkab Bintan menargetkan 2017 ini kontribusi pemasukan dana ke kas daerah bisa mencapai Rp 980 miliar. Besaran dana yang ditargetkan itu berasal dari pemungutan pajak untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 184 miliar dan pendapatan lain-lain dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 796 miliar.

“Kalau urusan PAD tanggungjawab Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Kalau target pendapatan diluar PAD sebesar Rp 796 miliar itu baru urusan kita,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Bintan, Muhammad Setioso ketika diwawancarai di Bintan Buyu, Kamis (30/3).

Pencapaian target di luar PAD Bintan, kata Setioso akan diupayakannya dengan cara melobi ke Pemerintah Pusat. Mulai dari mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Melalui ketiga sumber dana itu dipastikannya APBD Bintan 2017 ini tak akan mengalami defisit.

Rincian pendapatan dari ketiga sumber dana itu, lanjut Setioso, untuk DBH dari Pemerintah Pusat yang akan ditransfer melalui Pemprov Kepri ditargetkan sebesar Rp 84,56 miliar. Sedangkan sumber dana dari DAK dan DAU sekitar Rp 712 miliar.

“Triwulan pertama kita baru dikucurkan melalui DAU sebesar Rp 75,6 miliar. Dana itu untuk belanja pegawai rutin. Sedangkan DBH dan DAK belum ditransfer dari Pemprov Kepri,” bebernya.

Ditanya kendala belum ditransfernya DBH dan DAK, Setioso mengaku ketika dirinya mengunjungi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) didapati ada permasalahan dengan kondisi APBN. Maksudnya keuangan negara ini belum stabil sehingga tidak menutup kemungkinan ada perubahan-perubahan yang mendadak.

Bahkan, sambung Setioso Kemenkeu sempat mengingatkan kepada dirinya bahwa target tertulis dari DBH, DAK, dan DAU sebesar Rp 796 miliar itu bisa saja tak tercapai. Maka Kemenkeu menganjurkan agar Pemkab Bintan bisa mengantisipasinya dengan melakukan evaluasi maupun efisiensi penggunaan anggaran dengan berbagai cara.

“Kita akan berusaha keras agar DBH, DAK dan DAU untuk Bintan tak berubah. Tapi jika kenyataannya berubah, maka kita harus mengefiseinsi APBD Bintan. Salah satunya dengan memangkas anggaran untuk kegiatan,” ungkapnya. (ary)

Melihat Kapal Perang TNI AL Pabrikan Batam

0

PT Karimun Anugrah Sejati (KAS) Batam sukses mengerjakan dua unit kapal patroli cepat milik TNI AL, KRI Torani 860 dan KRI Lepu 861.

Dua kapal dengan panjang masing-masing 45,5 meter itu diserahkan oleh Direktur Utama PT KAS, Franky Sucipto, kepada Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi di Pelabuhan Makobar, Batam, Kamis (30/3).

Dalam sambutannya KSAL mengatakan, dua kapal buatan Batam itu akan ditempatkan di wilayah kerja Lantamal IV Tanjungpinang untuk memperkuat Satuan Kapal Patroli (Satrol) TNI AL di perairan Selat Malaka.

“Dua kapal ini memiliki mobilitas yang tinggi. Kecepatannya yang mencapai 28 knot juga akan mengawasi perairan di sekitarnya termasuk di perairan Cina Selatan,” ujar Ade.

Kapal tersebut dilengkapi dengan persenjataan yang canggih. Di antaranya meriam kaliber 30 milimeter (mm) pada bagian haluan dan pucuk Senapan Mesin Berat (SMB) kaliber 12,7 mm pada bagian buritan.

Kedua kapal tersebut masuk dalam kelas PC 40 yang mempunyai panjang keseluruhan 45,5 meter, lebar 7,9 meter, dan kecepatan jelajah 15 knot. Kapasitas bahan bakar dalam sekali jalan mencapai 70.000 liter dan punya ketahanan berlayar selama enam hari.

Untuk dapur pacu, kapal ini digerakkan dua buah mesin diesel MTU yang masing masing berkekuatan 2.480HP. Dan hebatnya lagi, kapal patrol ini juga dilengkapi mission management system (MMS). Sehingga bila diperlukan Canon Remote Control Weapon System (RCWS) dengan mudah dapat dipasang.

“Kapal PC 40 ini merupakan kapal ke 18 dan 19 yang dipesan oleh TNI sejak beberapa tahun yang lalu. Ini untuk melengkapi armada satua patroli TNI AL di Indonesia,” ujar Ade.

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Ade Supandi memberikan keterangan pers saat peresmian KRI Torani 861 dan KRI Lepu 861 di Pelabuhan Batuampar, Kamis (30/3). F. Dalil Harahap/Batam Pos

Pengadaan dua kapal ini, jelas Ade, merupakan tindak lanjut dari pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI AL untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan TNI AL.

“Memang secara umum jumlah kapal PC seperti ini belum ideal. Minimal masing-masing Lamtamal tiga unit kapal jenis ini, kita ada 14 Lantamal, kapal sejenis ini baru 19,” tutur Ade.

Namun demikian, Ade optimis dengan adanya dua kapal patroli cepat terbaru itu, kekuatan armada TNI AL untuk mengamankan wilayah periaran di Indonesia sudah mencukupi. Sebab kapal-kapal patroli jenis lain yang lebih besar juga masih bisa digunakan.

“Yang sudah ada tetap diberdayakan. Jadi tetap dimaksimalkan,” ujarnya.

Dengan adanya penambahan dua kapal tersebut, Ade berharap agar satuan TNI AL ke depannya semakin profesional dan maksimal lagi dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai satuan pengaman wilayah periaran.

“Jaga dan rawatlah kapal ini dengan baik. Tugas pokok kita sebagai TNI AL harus lebih baik lagi,” pesannya kepada satuan TNI AL yang hadir dalam acara tersebut.

Usai memberikan arahan, Ade juga langsung melantik kapten dan komandan kedua kapal tersebut. Sementara peluncuran dan peresmian kapal ditandai dengan pemencahan kendi di badan kapal.

Kepada PT KAS, Ade juga mengaku bangga. Sebab dua kapal tersebut telah dikerjakan dengan baik sesuai spesifikasi yang ditentukan dan tepat waktu.

“Hasilnya luar biasa. Dua kapal yang cukup canggih ini diserah-terimakan tepat waktu,” ujarnya.

Ke depannya Ade berharap agar PT KAS tetap berkomitmen dengan mutu dan kualitas produksi tersebut agar semakin baik lagi.

“Persaingan semakin ketat dan harapan saya ke depannya lebih baik lagi. Tidak saja dalam negeri tapi internasional juga harus bisa bersaing,” ujar Ade.

Direktur PT KAS Batam, Jacky Sucipto, menyampaikan rasa terimakasihnya atas kepercayaan dan kerja sama yang baik dari pihak TNI AL tersebut. Sebagai perusahaan yang sudah malang melintang di dunia galangan kapal, PT KAS memang selalu mengedepankan kualitas produk.

“Ini bukan yang pertama Pak, sudah banyak kapal-kapal negara yang kami bangun dan hasilnya selalu memuaskan,” ujar Jacky.

Untuk itu, ke depannya Jacky berharap agar pihak TNI AL terus mempercayai perusahaanya untuk memproduksi kapal-kapal serupa.

Sementara Project Manager PT KAS, Guntur Ristiyono, menambahkan dua kapal buatan PT KAS tersebut merupakan kapal berteknologi terbaru yang dilengkapi dengan persenjataan yang modern. Kapal-kapal tersebut masuk dalam kategori kapal klasifikasi Bureau Veritas (standar pembangunan kapal internasional) yang berbahan aluminium. (eja)