Kamis, 14 Mei 2026
Beranda blog Halaman 13510

Keluar dari THM, Weli Dihajar Dua Pemuda

0

batampos.co.id – Weli, salah seorang warga Karimun dihajar oleh dua pemuda saat keluar dari tempat hiburan malan (THM) di Tanjungbalai Karimun, Sabtu (20/5) dini hari. Akibatnya Weli mengalami luka memar di wajahnya.

”Berdasarkan laporan korban nomo LP-B/25/III/2017/ Kepri/ SPK-Res Karimun bahwa Weli selaku korban telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh dua orang pria. Hasil penyelidikan yang kami lakukan diketahui berinisial Wb dan On. Sabtu sore pukul 17.00 WIB tim Buser yang melakukan penyelidikan berhasil melakukan penangkapan terhadap Wb,” ujar Kasat Reskrim Polres Karimun, AKP Dwihatmoko Wiroseno kepada Batam Pos, Senin (22/5).

Penangkapan tersangka Wb, dilakukan di salah satu rumah warga di Kecamatan Karimun. Tidak ada perlawanan pada saat penangkapan. Hanya saja, tersangka masih sering bungkam pada saat diperiksa oleh penyidik. Khususnya, apa yang menjadi motif penganiayaan terhadap korban. termasuk juga ketika ditanya kemana satu lagi rekannya, Wb belum mau bicara. Dalam kasus ini, On masih dalam pengejaran.

Satu lagi kasus penganiyaan yang berhasil diungkap, lanjut Dwihatmoko, yang dilaporkan oleh Khairullah, warga Kecamatan Meral. Pelakunya juga dua orang. Yakni, Htb dan Bi. Penangkapan terhadap salah satu pelaku dilakukan pada Ahad (21/5) pukul 12.00 WIB di Jalan Pertambangan, Kecamatan Karimun. Tersangka yang ditangkap berinisial Ht ditangkap pada saat sedang duduk di salah satu toko yang ada di jalan tersebut.

”Saat kita datang ke tempat tersangka, tidak ada upaya perlawanan. Tersangka mengaku memang telah melakukan penganiaytaan terhadap Khairullah karena sakit hati. Saat ini tersangka masih dalam proses pemeriksaan. Khususnya, untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi tersangka sakit hati. Kemudian, rekan tersangka, yakbni BI yang ikut melakukan penganiyaan terhadap Khairullah saat ini masih DPO,” paparnya. (san)

Sapol PP Batam Patroli Setiap Malam Selama Ramadan

0
Ilustrasi Satpol PP melakukan razia. Foto: jpnn

batampos.co.id – Untuk memastikan jam operasional Tempat Hiburan Malam (THM) telah sesuai dengan aturan yang disepakati, Satuan Polisi (Satpol) Pamongpraja (PP) Kota Batam siap melakukan patroli setiap malam selama bulan Ramadan.

Pengawasan terhadap THM itu dilakukan demi kelancaran umat muslim di Kota Batam dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Untuk melakukan penawasan, Satpol PP menggandeng beberapa instansi terkait.

“Dalam pengawasan THM nanti, tetap kita gandeng TNI, Polri maupun dinas terkait lainnya,” ujar Kasi Trantib Satpol PP kota Batam, Imam Tohari.

Dikatakan Imam, kepada THM yang melanggar aturan yang telah disepakati tentunya akan diberikan sanksi oleh instansi terkait yang dalam hal ini Dinas Pariwisata. Sanksi yang terberat yang akan diberikan kepada pengusaha THM adalah pencabutan izinnya.

“Sanksi itu diberikan oleh dinas terkait, bukan kita. Kita hanya memberikan rekomendasi saja. Sanksinya bisa seperti surat peringatan (sp) pertama sampai ketiga atau langsung pencabutan izinnya,” katanya.

Dilanjutkan Imam, Pemko Batam telah memberikan rekomendasi terkait operasional THM selama bulan Ramadan. Namun, rekomendasi yang telah diusulkan Pemko Batam itu belum final. Pasalnya, Dinas Pariwisata masih melakukan rapat dengan pengusaha THM, terkait usulan dari Pemko Batam tersebut.

“Saya belum terima bagaimana finalnya. Karena masih ada perundingan dinas terkait dengan pengusaha tempat hiburan malam,” ucapnya.

Walikota Batam Muhammad Rudi beberapa waktu yang lalu mengatakan, Pemko Batam mengusulkan THM tutup selama 12 hari, dengan perincian empat hari di awal Ramadan, empat hari di pertengahan dan empat hari di akhir Ramadan.

Selain itu, untuk jam operasional THM juga telah diusulkan oleh Pemko Batam. Selama Ramadan, seluruh THM baru boleh beroperasi pada pukul 21.00 WIB sampai pukul 02.00 WIB.

Kemenag: Awal Ramadan Tahun Ini Serentak

0
Tropong untuk menentukan awal puasa dan lebaran. Foto: istimewa

batampos.co.id – Kepala Kementerian Agama (kakemenag) Kabupaten Karimun Drs.H.Afrizal berharap Muhammadiyah dengan pemerintah dapat menentukan awal Ramadan tahun ini serentak. Walaupun nantinya ada perbedaan menentukan awal Ramadan kita harus saling menghormati dan menghargai.

“Insyallah awal Ramadan tahun ini seretak yakni jatuh pada Sabtu 27 Mei sehingga Jumat malam kita sudah melaksanakan shalat tarawih. Untuk itu diminta masyarakat untuk manyambut Ramadan dengan suka cita dan meramaikan masjid dan mushala,” harap Afrizal.

Diimbau masyarakat untuk dapat memanfaatkan bulan Ramadan dengan mengisi kegiatan postif dan meningkatkan ibadah. Selain itu harus menjaga persatuan dan kekompakan dalam rangka menyempurnakan ibadah dalam bulan Ramadhan. Jaga persatuan antar umat beragama tingkatkan toleransi agama.

Afrizal juga mengharapakan agar dalam bulan Ramadhan masyarakat dapat menggunakan waktu sebaik mungkin terlebih kepada aparat sipil negeri (ASN) yang bekerja di kantor tetap semangat dan jangan malas-malasan. (ims)

Herwati Jabat Kepala Sekolah MIN 1 Karimun

0
Kepala kementerian agama Karimun Drs.H.Afrizal melantik Herwati sebagai kepala MIN 1 Karimun di Tanjungbatu Senin kemarin. F.Imam/batampos.

batampos.co.id – Herwati resmi dilantik menjadi Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Karimun setelah sebelumnya satu tahun menjabat sebagai pelaksana tugas Kepsek yang dulunya MIN Sungai Ungar.

Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan di gedung balai Sri Gading Tanjungbatu oleh Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Karimun H.Afrizal, Senin (22/5).

Kepada seluruh kepala sekolah madrasah Afrizal menergaskan jika ke depanya tugas kepala sekolah semakin berat, untuk itu kepala sekolah harus kaya akan gagasan, ide inovatif serta kopetensi. Selain itu kepala sekolah juga harus mampu berkomunikasi dengan guru, wali murid dan murid sendiri guna menciptakan generasi yang berkualitas.

“Kepala sekolah juga harus memantau kondisi siswa agar terhindar dari terlibat masalah kenakalan remaja dan narkoba. Karena kedua masalah tersebut saat ini sudah cukup meresahkan masyarakat dan melanda pelajar,” kata Afrizal.

untuk mengimplementasikan semua itu, lanjut Afrizal pihak sekolah harus menerapkan program hafalan juz 30. Selain itu sebelumnya juga sudah diluncurkan program hafalan satu hari satu ayat (one day one ayat) semua itu diharapkan dapat menangkis kenakalan remaja dan narkoba. Tujuan terakhir untuk membentengi jiwa generasi muda serta meningkatkan kualitas generasi muda Kabupaten Karimun. (ims)

Angkat Tema Cinta Kasih untuk Menjaga Kebhinekaan

0
Beberapa panitia perayaan Dharmasanti Waisak berfoto bersama saat di Coastal Area, Minggu (21/5). F. Tri Haryono/batampos.

batampos.co.id – Musyawarah Guru Agama Budha (MGAB) Karimun, Minggu (21/5) malam, merayakan Dharmasanty Waisak 2561 BE/2017 di Food Court Coastal Area Tanjungbalai Karimun.

Perayaan ini dihadiri umat Budha, mulai dari anak-anak, remaja dan orang tua. Ketua panitia acara Purnomo Jati mengatakan, agenda tahunan ini dilakukan untuk mempererat silaturahmi antara pelajar dengan orangtua lainnya.

”Melalui tema cinta kasih menjaga kebhinekaan ini, kita harapkan agar bisa hidup damai dengan berbagai perbedaan sebagai satu kesatuan bangsa,” ujar Purnomo Jati.

Dalam peringatan Waisak bersama ini, panitia melakukan kerjasama dengan pihak vihara dan cetiya yang ada di Kabupaten Karimun. Serta para donatur yang telah memberikan sumbangannya dalam peringatan Waisak bersama ini. Yang sebelumnya, dilaksanakan perlombaan tingkat pelajar di sekolah Maha Budhi. Kemudian, pada peringatan Waisak ada beberapa hiburan seperti tarian zapin melayu, tari payung dan sebagainya yang ditampilkan oleh anak-anak sekolah.

Sementara Kepala Dinas Sosial Karimun Panji Sasmita mengungkapkan, dengan memperingati hari Waisak bersama ini dapat mewujudkan ke Bhinneka Tunggal Ika di suatu daerah. Apalagi daerah Kabupaten Karimun yang berbatasan dengan negara tetangga, harus bisa memberikan contoh bahwa kita bisa bersatu.

”Kita sebagai orangtua, harus bisa menanamkan pendidikan sejak dini kepada anak-anak tentang etika dan karakter budaya kita. Sehingga, nanti sudah dewasa mereka mempunyai karakter yang baik dan budi pekerti yang kokoh,” harapnya.

Lebih lanjut lagi kata Panji, paling penting adalah bagaimana kita dapat membentengi anak-anak kita terhadap bahaya narkoba. Melalui pembentukkan karakter budayalah, bisa menjadi benteng untuk menjauhkan anak-anak dari narkoba. Mengingat, daerah Karimun sangat rawan terhadap masukkan narkoba.

”Sekali lagi, mari kita sama-sama memerangi narkoba dengan memberikan kasih sayang terhadap sesama umat beragama,” jelasnya.

Diakhir acara, ditutup dengan pengundian satu unit sepeda motor baru, bagi para undangan yang hadir dalam perayaan waisak bersama. Suasana cukup meraih dengan berbagai tampilan hiburan lokal yang dibawakan oleh para pelajar Budha. (tri)

Karimun Kembali Dapat Pasokan 30 Ton Beras

0

batampos.co.id – Akhir pekan ini Karimun akan kembali mendapatkan pasokan beras sebanyak 30 ton dari Jawa. Sebelumnya sebanyak 85,5 ton beras dari Jawa juga sudah masuk.

”Untuk saat ini persediaan beras memang masih ada. Hanya saja, karena jumlahnya sudah tidak banya, maka saya sudah pesan beras dari Jawa sebanyak 30 ton. Selain itu, saya juga ada memsan gula pasir 30 ton dari Pulau Jawa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Karimun. Kemungkinan Selasa (23/5) kapalnya sudah berangkat dari Jakarta ke Tanjungbalai Karimun,” ujar Ahi, salah seorang distributor Sembako di Tanjungbalai Karimun kepada Batam Pos, Senin (22/5).

Sementara itu, salah satu distributor lainnya di Karimun, Asiong mengatakan saat ini dia belum ada rencana untuk menambah persediaan beras yang ada ditempatnya. ”Persediaan beras kita di gudang masih ada 70 ton dan gula 50 ton. Jumlah ini masih mencukupi untuk satu bulan. Apalagi, distributor sembako bukan hanya kita saja,” paparnya.

Persediaan yang dimilikinya saat ini, untuk sementara Asiong belum melakukan pembelian atau pemesanan untuk menambah persediaan beras. Selain itu, berdasarkan pengalaman yang lalu, biasanya selama bulan puasa itu, kebutuhan beras sedikit mengalami penurunan. Sedangkan, untuk gula ada penambahan sedikit. Meski demikian, dia tetap akan melihat kondisi pasar.

Sesuai berita di koran ini, Kabupaten Karimun mengalami kekurangan persediaan beras sekitar 2 ribu ton. Tidak ada kapal yang bisa mengangkut dalam jumlah sebanyak itu untuk satu kali jalan dari Pulau Jawa ke Karimun. Melainkan secara bertahap. Seperti pekan lalu sudah ada beras dari Pulau Jawa yang masuk dengan total 85,5 ton. Dan, diperkirakan pada akhir pekan ini akan masuk lagi. Hanya saja, jumlahnya belum sampai seribu ton. (san)

Sejumlah Ketua RT/RW Engan Ambil Insentif

0

batampos.co.id – Sejumlah Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW), hingga kini enggan mengambil insentif yang dialokasikan melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Alasannya, mereka takut mengambil karena sebelumnya tidak ada membuat laporan pertanggungjawaban dan dipotong pajak.

Kepala Desa Pangke Efendi ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa Ketua RT/RW hingga kini belum ada yang melakukan pencairan insentif RT/RW. Semuanya ada 10 RT dan 4 RW, insentif mulai bulan Januari hingga April 2017.

”Benar, mereka takut mengambil dana insentif. Sebab, sebelumnya tidak ada membuat laporan pertanggungjawaban dan di potong pajak,” jelasnya, kemarin (22/5).

Lanjutnya, dalam ADD tersebut bukan berbunyi insentif RT/RW namun operasional RT/RW. Sehingga, harus ada laporan pertanggungjawaban setiap bulannya buat apa dana Rp250 Ribu digunakan. Artinya, laporan pertangungjawaban tersebut diperuntukan untuk biaya bensin, pertemuan dengan warga dan sebagainya.

”Dari Pemkab Karimun begitu arahannya. Saya saja baru tahu sekarang, berarti ADD yang dikucurkan oleh Pemkab Karimun tahun ini semakin kecil,” ungkapnya.

Sementara Kepala Desa Pangke Barat Rumainur mengatakan, bahwa pihaknya sudah menyalurkan operasional RT/RW ke 10 RT dan 4 RW. Selama 4 bulan pada triwulan pertama. Tinggal para RT/RW membuat laporan pertanggungjawabannya kepada pihak Desa penggunaan dana tersebut.

”Kalau kita sudah dicairkan. Sesuai arahan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,” singkatnya.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Desa Tanjung Hutan Iskandar, bahwa pihaknya juga telah menyalurkan operasional RT/RW. Namun, kendalanya para RT/RW belum membuat laporan pertanggungjawaban. Ditambah, ADD tahun ini semakin kecil dan tidak cukup untuk biaya operasional Desa.

”Dibandingkan tahun lalu, sekarang susah tak cukup biaya operasional. Maklum kita berada di pulau-pulau transportasi cukup tinggi,” keluhnya.

Terpisah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Karimun Suwedi ketika dihubungi melalui sambungan telepon mengatakan bahwa untuk teknis silahkan hubungi kepala bidang yang membidangi desa.

”Kalau teknis silahkan hubungi kabid. Tapi saya sudah kasihtahu,” ucapnya.
Sedangkan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Abdullah mengungkapkan, agar menghubungi kepala desa masing-masing tentang dana insentif RT/RW.

”Tanya saja ke Kadesnya, semua mereka yang tahu,” tuturnya. (tri)

Walikota Batam Terkejut Harga BBM Non Subsidi jadi Mahal

0

batampos.co.id – Walikota Batam Rudi mengaku terkejut dan baru mengetahui ada Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang memuat PBBKB di angka maksimum 10 persen, sehingga BBM non subsidi di Kepri menjadi termahal di Indonesia.

“Saya tak tahu pasti. Harus ketemu dengan (pemerintah) provinsi supaya tak salah ngomong,” ucap dia, Senin (22/5).

Rudi pun berjanji akan menemui gubernur mengingat Batam merupakan konsumen terbesar BBM di Kepri. Bahkan, saat ini tercatat konsumsi harian BBM jenis pertalite di Batam mencapai 265 kilo liter.

Dengan demikian, Batam menjadi penyumpang terbesar PAD dari PBBKB untuk Pemprov Kepri, sementara kondisi ekonomi masyarakat Batam lagi lesu, ditambah kenaikan tarif listrik dan harga kebutuhan pokok.

Beranikah menyuarakan revisi perda dan penurunan besaran PBBKB agar BBM nonsubsisdi khususnya jenis pertalite turun? Rudi meyakinkan akan menyuarakan itu. Menurut Rudi, tidak ada yang tak bisa diubah jika memberatkan rakyat.

“Tidak ada yang tak mungkin. Tapi supaya tak salah ngomong, saya harus ketemu dulu sama provinsi, perda-nya gimana harus saya tahu dulu,” ucapnya.

Selain itu, dia juga meminta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Zarefriadi mencari tahu informasi tentang persoaalan tersebut. “Nanti pak Zaref lapor saya,” kata dia.

Dikonfirmasi, Kepala Disperindag Batam Zarefriadi juga belum paham dengan aturan terkait PBBKB di Kepri, termasuk terkait penerapan PBBKB 10 persen sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kepri nomor 8 tahun 2011.

“Tak tahu saya, bisa tanya ke provinsi dulu. Lagian, soal Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bukan lagi urusan kita,” kata dia.

Sekretaris Komisi IV Udin P. Sialoho juga angkat bicara soal Perda Kepri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Ia menilai, penetapan PBBKB sebesar 10 persen sangat memberatkan masyarakat, khususnya Batam. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang terpuruk saat ini. Ditambah ketersediaan bahan bakar minyak jenis premium sudah mulai dibatasi.

“Jelas sangat memberatkan, masyarakat tak diberi pilihan karena kuota dibatasi,” kata Udin, Senin (22/5).

Menurut dia, Gubernur sebagai pimpinan daerah harus bijak melihat kondisi masyarakatnya.”Satu sisi kita tahu ini menjadi pendapatan daerah. Tapi kalau ekonomi lesu, penganguran dimana-mana. Saya harap perda ini bisa direvisi,” pintanya.

Revisi perda sendiri, kata Udin, diharapkan semata-mata ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Tak lagi melihat unsur lainnya.

“Tak semua masyarakat bisa menerima pertalite. Apalagi harganya lebih tinggi dari daerah lain,” kata Udin.

Ditambahkan Udin, minimal bisa disamakan dengan daerah lain di Indonesia, dimana PBBKB diangka 5 persen saja. Sehingga harga pertalite di Kepri sendiri bisa diturunkan menjadi Rp 7.500 perliter.

“Bagaimana pun angka ini akan mengena ke masyarakat. PBBKB berada di tangan provinsi, makanya kita minta agar perda 8 Tahun 2011 ini segera direvisi,” tutur politisi PDI Perjuangan itu.

Diakui Udin, banyak masyarakat Batam mengeluh ekonomi saat ini. Disaat kenaikan tarif listrik, ternyata harga pertalite juga lebih tinggi dari daerah lain.

“Kita tak tahu seperti apa jadinya Batam. Masyarakat tahunya bisa ngadu ke kami. Padahal mereka tak mengetahui, kebijakan kebijakan tersebut bukan berada di kami, melainkan di provinsi,” kata Udin. (rng/cr13)

DPR Pastikan Kelayakan Bus Sekolah

0
Fiven Sumanti

batampos.co.id – Komisi III DPRD Kabupaten Bintan, memanggil Kepala Dinas Pendidikan Bintan, serta pengelola pihak ketiga selaku penyedia 43 bus sekolah untuk mempertanyakan kondisi kelayakan bus sekolah.

Hal ini menyusul setelah terjadinya kecelakaan bus sekolah beberapa waktu lalu di Simpang Ceruk Ijuk, Kamis (18/5). Dimana kecelakaan tersebut mengakibatkan 31 pelajar menjadi korban dan harus dilarikan ke RSUP Tanjungpinang.

“Kami sudah panggil Kadisdik dan pengelola pihak ketiga dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Ini tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kronologis dan bagaimana pengelola dalam mengelola bus yang sudah dikontrakkan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp 7,2 Miliar tersebut,” jelas Ketua Komisi III DPRD Bintan, Fiven sumanti, usai menggelar RDP, di ruang kerjanya, Senin (22/5).

Sebab, lanjutnya dirinya juga sudah banyak mendapatkan laporan dari masyarakat yang meragukan kelayakan dari 43 bus yang disediakan secara gratis oleh Pemkab Bintan tersebut.

“Pemanggilan ini juga tak terlepas dari keluhan masyarakat yang sudah banyak melapor ke kami. Dimana bus yang sekarang itu jauh tidak layak ketimbang bus yang selama ini dipakai. Artinya apa yang kita lihat dari kejadian kemarin itu merupakan ke khawatiran bersama. Dan kami DPRD sendiripun melihat bus itu kayaknya rapuh tergolek sedikit. Sudah macam triplek yang ditempel dengan lem-lem gitu,” ungkapnya.

Fiven menjelaskan dari rapat tersebut didapati bahwa ada hal-hal yang menjadi perhatian khusus dari komisi III diantaranya, terkait dengan kondisi bus yang sudah mendapatkan Uji KIR atau belum.

“Kami juga mempertanyakan kelayakannya dari segi Uji KIR. Namun pengelola menegaskan semua bus yang tersedia sudah di uji KIR. Tapi kami tidak begitu saja percaya, dan meminta agar bukti uji KIR-nya ditunjukkan paling lama besok (hari,ini),” terangnya.

Ia menuturkan hasil rapat yang berlangsung selama satu jam lebih tersebut juga disepakati bahwa kedepannya seluruh sopir akan diberikan pembinaan, dan dibekali baju. Hal ini disepakdisepakati bersama oleh Dinas Pendidikan dan juga pihak Polres Bintan.

“Mudah-mudahan dengan pembinaan ini dapat memperbaiki pelayanan terhadap bus gratis di Bintan,” sebutnya.

Fiven juga menegaskan kepada pihak pengelola ketiga tersebut agar lebih memperhatikan pengelolaan bus tersebut, sehingga keselamatan pelajar dapat tejamin dengan baik kedepannya.

“Kita akan melihat keseriusan pengelola dari bus tersebut apabila mereka tidak bisa memberikan pelayanan sesuai harapan kita sampai masa kontraknya habis kita akan blaklist perusahaan itu untuk tidak bisa lagi mengikuti lelang pengadaan mobil sekolah di Kabupaten Bintan,” imbuhnya. (cr20)

Atasi Masalah BBM Nyat Kadir Serukan TPID Bekerja

0

batampos.co.id – Anggota Komisi VI DPR, Nyat Kadir meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Pemprov Kepri untuk segera melakukan rapat evaluasi, menyikapi kelangkaan premium yang terjadi sekarang ini. Politisi Partai NasDem tersebut juga menyayangkan lambatnya pergerakan kepala daerah. Padahal masyarakat sudah menjerit, karena harus menambah beban pengeluaran.

“TPID harus cepat merespon, sehingga bisa mencarikan solusi dengan kebijakan ini. Karena efek kejutnya sungguh luar biasa,” ujar Nyat Kadir.

Masih kata Nyat, pihaknya akan mempertanyakan hal ini ke Kementerian Badan Usaha Nasional (BUMN). Karena Pertamina adalah perusahaan BUMN. Menurutnya Pertamina dalam membuat kebijakan harus berkoordinasi dengan setiap kepala daerah. Sehingga tidak terjadi salah tafsir.

“Mungkin maksudnya baik, tetapi tidak adanya penjelasan juga bisa jadi tidak baik. Sekarang ini situasi ekonomi sedang tidak stabil, artinya bukan waktu yang tepat untuk membuat kebijakan pembatasan premium,” tegasnya.

Terpisah, Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pertamina lewat rapat TPID. Menurut Lis, memang akan terjadi pengurangan kuota premium. Meskipun demikian akan dilakukan secara bertahap.

“Kita sudah berkoordinasi dengan Pertamina, kita berharap ini ditinjau kembali. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan ditengah-tengah masyarakat,” ujar Lis.(jpg)

Play sound