batampos.co.id – Bapak – ibu pembaca situs berita batampos.co.id, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa seluruh lahan di kawasan Rempang dan Galang (Relang) merupakan lahan milik negara.
Karena itu, Presiden memastikan pemerintah tidak akan membayar ganti rugi jika suatu saat lahan tersebut diambil oleh pemerintah.
“Ini (Relang, red) miliknya Otorita (BP Batam, red). Ada hutan konservasi dengan sistem pinjam pakai. Ganti rugi itu bukan kepemilikan lahan tapi tanamannya,” kata Joko Widodo saat meninjau Bendungan Sei Gong di Galang, Batam, Kamis (23/3/2017).
Penyataan Jokowi ini menjawab keluhan sejumlah warga di Galang yang mengaku sebagai pemilik lahan yang terdampak pembangunan Waduk Sei Gong. Mereka berkukuh bakal menuntut ganti rugi kepada pemerintah melalui Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Selain itu, saat ini juga banyak masyarakat yang mengklaim kepemilikan lahan di sana hanya dengan bermodalkan dokumen alas hak. Bahkan ada sejumlah perusahaan yang juga mengklaim sebagai pemilik lahan di beberapa titik. Padahal sejak tahun 2002, kawasan Relang sudah mengantongi status quo dari pemerintah pusat.
Sehingga lahan di Relang tidak bisa diperjualbelikan atau dialokasikan untuk keperluan investasi dan peruntukan lainnya. Jika Badan Pengusahaan (BP) Batam ingin mengalokasikan lahan di Relang, harus terlebih dulu mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.
Ditanya, siapa yang akan mengelola lahan di Rempang dan Galang, karena ada dua institusi di Batam, yakni BP Batam dan Pemko Batam, Jokowi menegaskan Rempang dan Galang dikelola bersama.
“Ya, sama-samalah,” ujarnya.
Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 867/2014 tentang tentang Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Riau, status hutan Rempang-Galang sesuai pembagian hutan masih masuk kawasan konservasi. Namun bukan berarti hutan konservasi tersebut tak bisa diberikan izin ke investor atau tak bisa diinvestasikan.
Namun sayang, dalam lawatannya kemarin Jokowi tidak mengungkapkan rencana pemerintah terkait masa depan Relang. Dia hanya menegaskan lahan Relang adalah milik negara.
“Batam dan hutan konservasi itu milik negara. Sama-sama tanah negara,” cetusnya.
Dalam konsepnya, pengelolaan hutan konservasi masih mutlak berada di kewenangan pemerintah pusat lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Pengalokasikan lahan hutan konservasi harus meminta izin sekaligus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
Namun jika BP Batam berniat untuk mengalokasikan lahan di sana, maka pola kerja samanya adalah pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai hutan. Sedangkan jika status lahannya adalah Area Peruntukan Lain (APL) maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) baru bisa menerbitkan Hak Guna Bangunan (HGB).
Di tempat yang sama, anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Nursyiwan mengatakan seluruh kawasan Batam memiliki potensi yang besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal.
“Kami melihat pemanfaatan kawasan Batam belum optimal. Padahal infrastruktur yang sudah dibuat di Batam sudah besar, seperti bandara, jalan raya, dan lainnya,” jelasnya.
Di kawasan Relang, BP Batam memiliki wilayah kerja seluas 715 kilometer. Selain itu, institusi yang kini dikepalai oleh Hatanto Reksodipoetro ini telah membangun sejumlah infrastruktur sejak tahun 1996. Dalam catatan BP, ada enam jembatan dan jalan raya sepanjang 70 kilometer.
Nursyiwan menilai persoalan birokrasi yang rumit mulai dari tingkat daerah, seperti dualisme kewenangan antara BP Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam, hingga ke tingkat pusat harus segera dibenahi.
“Berbagai kendala yang menghambat investasi tidak perlu lagi ada. Harusnya tinggal jalan dan berkembang. Kita sudah banyak kehilangan waktu padahal potensi besar sekali untuk meningkatkan kapasitas perekonomian,” katanya.
Sebelumnya, Deputi IV Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya BP Batam, Purba Robert M. Sianipar, juga menegaskan pihaknya tidak akan melayani warga yang menuntut ganti rugi lahan di Rempang dan Galang. Sebab, kata dia, kepemilikan lahan di Relang dipastikan tidak sah.
“Itu tanah negara. Kalau kami bayar ganti rugi, bisa-bisa kami yang masuk penjara,” kata Robert, belum lama ini.
Menurut Robert, warga di Relang yang mengklaim memiliki lahan, termasuk lahan di lokasi pembangunan Waduk Sei Gong, hanya mengantongi surat alas hak. Sehingga dia memastikan, klaim kepemilikan lahan itu tidak sah.
Sementara Kepala Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam, Imam Bachroni, mengatakan pengembangan kawasan Relang dan sekitarnya sudah sangat mendesak, seiring makin terbatasnya lahan di Kota Batam. Untuk itu, pihaknya terus menggesa penterbitan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) untuk kawasan Relang.
“Kami tengah mengurus (HPL) Relang,” ujar Bachroni.
Pihaknya hingga saat ini terus berkoordinasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk segera menerbitkan HPL di wilayah Relang ini. (leo)
