batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama Komisi XIII DPR RI menggelar konsultasi publik terkait rancangan perubahan kedua Undang-Undang (UU) Perlindungan Saksi dan Korban. Kegiatan ini berlangsung di Aula Engku Hamidah, Kantor Wali Kota Batam, Rabu (2/7), dan dihadiri langsung Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya beserta jajaran, dengan Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Amsakar Achmad.

Kolaborasi publik dalam memperkuat perlindungan terhadap saksi dan korban digalakkan kedua pihak. Meski negara memiliki keterbatasan dalam memberikan perlindungan secara menyeluruh, dukungan masyarakat dapat menjadi kekuatan utama.

“Kita tahu keterbatasan negara dalam memberikan perlindungan, tapi kan dukungan publik tidak terbatas. Tidak hanya moril dan kehadiran, tapi juga bisa berbentuk dana. Kita punya nomenklatur, semua bisa dieksplorasi,” kata Willy.

Ia menyebut, Batam sebagai daerah yang potensial untuk dijadikan pilot project pelaksanaan UU Perlindungan Saksi dan Korban yang lebih progresif. Hal itu karena Batam memiliki Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tinggi dan kompleksitas sosial yang unik.

“Dunia sekarang saling berkolaborasi. Keterlibatan institusi sejawat, media, dan civil society penting untuk membangun masyarakat yang bermartabat,” ujar dia.

Willy mengatakan, era digital saat ini memungkinkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih mudah dijalankan. “Dengan teknologi informasi hari ini, apa sih yang enggak bisa kita publish? Semua bisa mengakses informasi,” tambahnya.

Terkait masukan dari berbagai lembaga, ia memastikan seluruh aspirasi akan dihimpun secara tertulis untuk kemudian dibahas dalam rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI. Jika perlu, pihaknya akan menggelar forum diskusi lanjutan guna merumuskan poin-poin penting dalam perubahan UU tersebut.

Willy juga menyorot persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menurutnya harus ditangani secara komprehensif dari hulu hingga hilir. Menurutnya, penanganan TPPO membutuhkan kerja kolaboratif lintas sektor seperti Imigrasi, Kepolisian, dan BP3MI. Sebab, praktik perdagangan orang kerap memanfaatkan celah melalui pelabuhan-pelabuhan kecil atau pelabuhan tikus yang belum terpantau.

“Kalau orang mencari kerja itu bisa di mana saja, tapi kalau perdagangan orang kita harus hadir untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan,” katanya.

Sementara itu, Amsakar menyambut baik pelaksanaan konsultasi publik ini di Batam. Ia menyampaikan pemilihan Batam sebagai lokasi khusus oleh Komisi XIII menjadi momentum strategis untuk menggali informasi lapangan secara langsung.

“Batam ini daerah dengan tingkat migrasi tinggi, multikultural, dan sering disebut sebagai miniaturnya Indonesia. Kompleksitas persoalan di Batam juga tidak kecil,” katanya.

Ia mengingatkan sebagai daerah perbatasan, Batam sangat rentan terhadap kejahatan transnasional seperti perdagangan orang, penyelundupan narkoba, ilegal fishing, hingga kejahatan siber.

Amsakar pun berharap formulasi perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban dapat merespons kerentanan yang dihadapi daerah-daerah seperti Batam, terutama dalam isu TPPO, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kekerasan seksual.

Kata Amsakar, problem utama dalam kasus kekerasan seksual adalah keberanian korban dalam bersuara. Sering kali pelaku adalah orang-orang terdekat korban, seperti orang tua, saudara, atau ipar, sehingga korban enggan melapor.

“Itulah kenapa perlindungan yang komprehensif terhadap saksi dan korban menjadi sangat penting. Kami ingin ada penguatan pada aspek ini,” katanya.

Dalam forum tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Batam, I Ketut Kasna Dedi, turut memaparkan data kasus yang berkaitan dengan human trafficking, kekerasan terhadap anak, dan kekerasan seksual dalam tiga tahun terakhir. Data tersebut dinilai menunjukkan urgensi perbaikan regulasi perlindungan saksi dan korban.

Pemko Batam terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat. Ia ingin agar revisi UU tersebut benar-benar implementatif dan mampu menurunkan angka kekerasan serta meningkatkan kepercayaan korban untuk melapor.

“Kami berharap regulasi ini nanti betul-betul dapat menekan angka kekerasan dan memberikan rasa aman bagi para korban,” katanya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Komisi XIII DPR RI Dorong Batam Jadi Contoh Perlindungan Saksi dan Korban pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pengadilan Negeri (PN) Batam kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana perbankan dengan terdakwa Daisy, mantan Manager Funding PT BPR Dana Mitra Sukses.

Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Tiwik didampingi Douglas dan Andi Bayu dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arfian itu sedianya menghadirkan saksi. Namun, karena saksi tidak hadir, persidangan yang berlangsung Selasa (1/7) ditunda.

“Perbuatan terdakwa dianggap melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,” kata JPU.

Terdakwa Daisy diadili atas dugaan melakukan manipulasi pencatatan dan pencairan dana deposito milik nasabah dengan menggunakan dokumen palsu serta menyalurkan dana ke rekening pribadi dan pihak ketiga tanpa sepengetahuan maupun persetujuan nasabah.

Dalam dakwaan JPU, terungkap praktik curang yang dilakukan terdakwa berlangsung sejak April 2022 hingga Agustus 2023 di kantor PT BPR Dana Mitra Sukses yang beralamat di Ruko A No. 7 Pasar Sukajadi, Lubukbaja.

Modus yang digunakan yakni memalsukan tanda tangan nasabah dan mendistribusikan dana pencairan deposito ke rekening pribadi atau pihak lain yang tidak berhak. Perkara ini bermula saat Agita Ulfa Zuriana diangkat sebagai Direktur Utama BPR Dana Mitra Sukses dan memerintahkan audit internal terhadap aset dan kegiatan operasional perusahaan.

Dari audit tersebut, ditemukan kejanggalan dalam transaksi pencairan sejumlah bilyet deposito. Beberapa pencairan dana deposito yang tidak sesuai prosedur ditemukan pada tiga nasabah. Dana yang seharusnya dikembalikan atau ditempatkan kembali atas nama nasabah justru dicairkan ke rekening atas nama Yanti dan Hely yang diketahui memiliki hubungan pribadi dengan terdakwa Daisy.

Salah satu contoh kasus adalah deposito milik nasabah dengan bilyet No. 1175 senilai Rp197,7 juta yang dicairkan pada 25 April 2022. Alih-alih didepositokan ulang atas nama kakaknya, uang tersebut ditransfer ke rekening BCA atas nama Yanti, teman terdakwa.

Bahkan, ditemukan pula bilyet palsu atas nama Indira Jordanio yang diberikan kepada Santi, padahal nomor bilyet tersebut sudah terdaftar atas nama lain.

Dalam beberapa kasus lainnya, termasuk deposito atas nama Nurlela, ditemukan bahwa pencairan dilakukan tanpa persetujuan nasabah. Tandatangan pada formulir pencairan diduga dipalsukan oleh Daisy, sementara dana dikirim ke rekening atas nama Hely yang merupakan abang kandung terdakwa.

Audit internal juga mengungkap bahwa Daisy membuat bilyet palsu dengan memfotokopi warna bilyet asli dari brankas layanan nasabah, lalu memproses pencairan secara tidak sah melalui sistem perbankan yang seharusnya memerlukan otorisasi berlapis.

Pihak accounting dan direksi terlibat dalam proses validasi pencairan, meski peran mereka dalam dugaan pidana belum menjadi bagian dakwaan. Daisy juga diketahui mencetak dan menyerahkan bilyet palsu kepada nasabah untuk menyamarkan tindak kejahatannya, sementara bilyet asli tetap dikuasainya guna pencairan dana.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, total dana yang berhasil digelapkan oleh terdakwa mencapai Rp2,1 miliar. Namun, setelah pengembalian sebagian dana oleh terdakwa sebesar Rp200 juta, kerugian yang ditanggung PT BPR Dana Mitra Sukses masih mencapai Rp1,928 miliar.

Bank telah melakukan penggantian dana terhadap dua nasabah yang paling terdampak yakni Santi dan Nurlela dengan total masing-masing Rp1,044 miliar dan Rp1,084 miliar.

Sidang lanjutan dengan agenda keterangan saksi kembali dijadwalkan dalam waktu dekat. JPU memastikan akan menghadirkan saksi-saksi kunci untuk mengungkap secara terang peran terdakwa dalam skandal keuangan tersebut. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Sidang Eks Manajer BPR Dana Mitra Sukses Tilep Dana Nasabah Ditunda pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos — Klinik Panacea di Komplek Ruko Tiban Bukit Asri, Batam, kini resmi melayani peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Keputusan ini merupakan bentuk komitmen Klinik Panacea dalam memperluas akses layanan kesehatan yang nyaman, bersih, dan berkualitas bagi masyarakat.

Dengan lokasi yang berada di tepi jalan utama, Klinik Panacea mudah dijangkau oleh pengguna kendaraan umum maupun pribadi. Klinik ini menyediakan berbagai fasilitas medis lengkap dengan dukungan tenaga kesehatan profesional serta pelayanan yang cepat dan ramah.

Seluruh peserta BPJS Kesehatan kini dapat mengakses layanan kesehatan di Klinik Panacea tanpa biaya tambahan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam program JKN.

Kenapa harus pindah FKTP ke klinik Panacea?

– Lokasi strategis dan mudah dijangkau
– Pelayanan cepat, nyaman dan profesional
– Tenaga medis berpengalaman dan ramah
– Layanan 24 Jam
– Cocok untuk seluruh anggota keluarga

Cara mudah Pindah FKTP ke Klinik Panacea :

– Buka aplikasi Mobile JKN diponsel Anda
– Pilih menu Ubah Data
– Ganti FKTP ke Klinik Panacea
– Simpan dan selesai!

Atau Anda juga bisa datang langsung ke Klinik Panacea agar dibantu oleh tim Customer Relation Klinik Panacea.

Ayo, jangan tunggu sakit dulu! Pindah FKTP ke Klinik Panacea sekarang dan dapatkan fasilitas tambahan menarik seperti Diskon Perawatan Kecantikan ACEA hingga 50% berlaku hingga Agustus 2025. (*/adv)

Artikel Klinik Panacea Kini Layani Pasien BPJS Kesehatan, Ayo Segera Pindah FKTP! pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pendidikan resmi membuka Posko Penyaluran Calon Murid Baru bagi siswa jenjang SMA dan SMK yang belum tertampung di sekolah negeri. Posko ini menjadi solusi konkret untuk memastikan seluruh lulusan SMP di Batam mendapatkan akses pendidikan yang merata pada tahun ajaran baru 2025/2026.

Penyaluran calon peserta didik ini merupakan bagian dari Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025/2026 dan dilaksanakan secara luring mulai 3 hingga 5 Juli 2025. Proses ini ditujukan khusus untuk siswa yang tidak lolos seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebelumnya dan belum memperoleh bangku di sekolah negeri.

Disdik Kepri menyiapkan empat titik strategis untuk posko pelayanan penyaluran, yakni SMAN 1 Batam, SMAN 5 Batam, SMKN 7 Batam, dan SMAN 16 Batam. Setiap posko bertugas mendata calon siswa mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB sesuai zonasi dan tujuan sekolah.

Baca Juga: Daftar Ulang SPMB SMKN 1 Batam Dimulai, Orangtua yang Anaknya Tak Lolos Tetap Datangi Sekolah

Secara teknis, siswa yang ingin masuk ke SMAN 4, SMAN 24, dan SMAN 29 Batam diarahkan ke posko SMAN 1 Batam. Untuk siswa yang memilih SMAN 17, 18, 19, 23, dan 27 Batam serta SMKN 8 dan 11, dapat mengisi formulir di posko SMAN 5 Batam. Sementara itu, SMKN 7 Batam menjadi lokasi pendataan bagi siswa tujuan SMAN 12, 14, 15, 21, 25, dan 26 serta SMKN 2. Adapun siswa yang akan disalurkan ke SMAN 28, SMKN 3, dan SMKN 9 diarahkan ke SMAN 16 Batam.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Andi Agung dalam surat tersebut menjelaskan, langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menghadirkan pemerataan pendidikan.

“Dengan pengisian formulir penyaluran, kami memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal haknya untuk mendapatkan pendidikan menengah,” ujar Andi dalam surat edarannya. Ia meminta agar orang tua siswa segera mengisi dan mengembalikan formulir sesuai petunjuk yang telah disebarkan.

Dalam formulir tersebut, siswa diminta mencantumkan identitas diri dan memilih hingga lima SMK Negeri dengan maksimal tiga jurusan pilihan pada masing-masing sekolah. Proses penyaluran dilakukan secara bertahap berdasarkan urutan kebutuhan, lokasi tempat tinggal, dan ketersediaan jurusan.

Dinas Pendidikan juga menjamin bahwa proses distribusi siswa dari jalur penyaluran ini akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sekolah-sekolah yang masih memiliki kuota akan diumumkan secara terbuka agar masyarakat dapat memahami peluang yang tersedia.

Namun di lapangan, sejumlah orang tua masih berharap anaknya bisa masuk ke sekolah-sekolah favorit. Suhardi, warga Batuaji, mengaku tetap ingin anaknya diterima di SMKN 1 Batam karena alasan kualitas dan kedekatan dari rumah. “Biaya di sekolah negeri juga lebih terjangkau,” katanya.

Hal serupa disampaikan oleh Veronika, warga Sagulung. Ia berharap anaknya bisa diterima di SMAN 5 Batam yang dikenal memiliki jurusan perkapalan. “Selain itu jaraknya hanya beberapa menit dari rumah kami di Kavling Seroja,” ujarnya.

Menanggapi harapan tersebut, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepri di Batam, Kasdianto, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan penambahan kuota siswa. “Yang ada baru kebijakan pemerataan siswa melalui penyaluran sesuai surat edaran Kadisdik,” ucapnya.

Melalui posko-posko ini, Dinas Pendidikan Kepri berharap proses penyaluran berjalan lancar, adil, dan tepat sasaran. Pemerintah berkomitmen memastikan semua siswa mendapatkan tempat belajar dan tidak ada yang tertinggal dari sistem pendidikan formal. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Disdik Kepri Buka Posko Pemerataan Siswa, Jawab Polemik SPMB 2025 pertama kali tampil pada Metropolis.