batampos.co.id – Lesunya sektor industri galangan kapal (shipyard) dan elektronik membuat perekonomian Batam kini bertumpu pada sektor properti. Sayangnya, sektor ini juga tengah lesu akibat dihempas berbagai kebijakan lahan yang dikeluarkan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Kondisi ini membuat Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI), Sulaiman Soemawinata, angkat bicara. ”Pemerintah daerah harusnya mampu menciptakan kebijakan yang menyuburkan sektor properti,” ujar Sulaiman saat menghadiri acara Musyawarah Daerah (Musda) REI Batam di Hotel Harris Batamcentre, Rabu (5/4).
Sulaiman menegaskan properti merupakan industri. Pelaku usaha di sektor ini selalu berpikir bagaimana menggerakkan penjualannya lebih tinggi.
”Makanya kami inginkan kepastian dari pemerintah,” ujar Sulaiman.
Tugas pemerintah untuk menumbuhkan pasar properti di Batam adalah memberikan kebijakan yang bersifat suportif dan membangun infrastruktur yang memadai. ”Juga mendukung kepemilikan asing untuk properti,” jelasnya.
Sulaiman yakin, jika semua hambatan industri properti di Batam bisa dihilangkan, maka pada pertengahan tahun ini, dunia properti Batam akan bangkit kembali.
Keyakinan Sulaiman itu juga didasarkan pada kebijakan pemerintah pusat yang sudah pro industri properti.
Hal itu bisa dilihat dari paket kebijakan ekonomi Presiden Jokowi yang memberi kemudahan kepemilikan properti pada WNA di Indonesia. Kemudian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Rumah Murah dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tahun 2015 tentang Pembangunan Satu Juta Rumah.
Menurutnya, kebijakan pusat itu harus bisa diterjemahkan dengan baik oleh Pemda, sehingga tak ada lagi hambatan regulasi di daerah.
”Pemerintah (Batam,red) harus mengingat bahwa investasi properti itu bertanggung jawab kepada perbankan. Properti terganggu, perbankan juga ikut terkena imbasnya. Kami bisa bertahan hidup karena perbankan,” katanya lagi.
Ia kemudian mengingatkan, secara nasional 60 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh swasta dan properti berperan besar di dalamnya. ”Tugas pengembang itu mulia karena ikut menggerakkan pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Musda kemarin menerapkan Achyar Arfan sebagai nakhoda baru REI Batam. Ia menggantikan Djaja Roeslim. Achyar sebelumnya menjabat sekretaris REI Batam.
Achyar mengungkapkan banyak tugas berat yang harus dijalaninya untuk membawa dunia properti di Batam menjadi lebih baik lagi.
”Target kami, iklim usaha bisa jauh lebih maju dari sekarang, karena potensinya besar, banyak penanaman modal asing, orang luar saja percaya sama kita, masa kita tak bisa maju,” ungkapnya.
Ia memahami saat ini pembenahan terus dilakukan pemerintah daerah, khususnya Badan Pengusahaan (BP) Batam. ”Pembenahan sudah berjalan setahu saya. Saya tahu BP Batam konsen dengan hukum. Nanti bakalan kelihatan arahnya,” jelasnya.
Achyar juga meyakini dunia properti akan bangkit karena sudah ada koordinasi dengan BP Batam terutama soal perizinan. ”Kita sudah beberapa kali bertemu dengan direktur lahan. Tinggal atur hal teknis saja, setelah ada pembenahan dan sistem sudah online. Hanya tinggal syarat yang mesti diteliti,” ungkapnya.
Mantan Ketua REI Batam sebelumnya, Djaja Roeslim juga mengingatkan properti itu mampu bertahan untuk menopang pertumbuhan ekonomi Batam yang tengah lesu.
Ia meminta agar pemerintah daerah bisa menciptakan peraturan turunan mengenai kemudahan memiliki properti bagi WNA.
”Saat ini suplai banyak, tapi pasarnya tak mencukupi. Pasar lokal tak bisa mencukupi, makanya berharap peraturan kepemilikan asing bisa dipermudah,” harapnya.(leo)
