batampos.co.id – Ketua DPRD Natuna Yuaripandi mengatakan, hingga saat ini terdapat delapan Desa masih berkutak pada persoalan listrik yang belum tuntas.
Menurut Yusripandi, menyosongsong percepatan pembangunan Natuna yang dicanangkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, persoalan listrik Desa adalah prioritas.
Dikatakan Yusripandi, hasil temuan DPRD dalam agenda reses pekan lalu, terdapat delapan Desa di beberapa Kecamatan masih mengalami kendala operasional mesin pembangkit listrik Desa. Diantaranya di Kecamatan Pulaj Tiga, Kecamatan Subi dan Kecamatan Serasan.
Kondisi listrik di delapan Desa tersebut, hingga saat ini masih dioperasikan secara swakelola warga. Sehingga sangat memberatkan. Sementara Pemerintah Desa tidak bisa membiayai dari dana Desa maupun dana alokasi Desa (ADD).
Yusripandi mengatakan, semestinya alokasi dana Desa bisa digunakan, namun masih belum menemukan celah dalam regulasinya. Dan memanfaatkan BUMDes sebagai pengelola.
“DPRD akan berkonsultasii lagi dengan BPK atau BPKP terkait operasional listrik Desa, supaya BUMDes bisa diberdayakan kelola listrik,” ujar Yusripandi usai rapat kerja bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan kemarin.
Menurut Yusripandi, menurut Pemerintah Daerah, dana alokasi Desa tidak bisa dialihkan untuk belanja bahan bakar minyak listrik Desa. Sementara di satu sisi, dana ADD mengatur untuk kesejahteraan masyrakat Desa.
“Listrik salah satu pelayanan untuk mensejahterakan masyarakat Desa. Tetapi disatu sisi, dana alokasi Desa tidak bisa digunakan untuk belanja BBM operasikan listrik Desa, hal ini harus ada petunjuk dari BPK atau BPKP supaya listrik di delapan Desa tidak ditemukan kendala lagi,” ujar Yusripandi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemkab Natuna Indra Joni mengatakan, Pemerintah akan menelaah kembali aturan, terkait alokasi dana Desa untuk belanja operasional listrik Desa.
“Memang peran BUMDes bisa kelola listrik Desa, dan jelas ada untung dan ruginya. Tetapi tetap harus ada aturan yang mengikat, supaha tidak ada temuan saat audit keuangan Desa,” ujar Indra Joni. (arn)
batampos.co.id – Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Pemkab Natuna Basri mengatakan, Pemerintah Daerah sedang menyiapkan program Natuna membaca yang akan dilaksanakan tahun 2018 mendatang.
Program Natuna membaca ini kata Basri, dengan menempatkan satu perpustakaan di setiap Desa. Menyesuaikan visi misi Pemerintah daerah dalam RPJMD 2021 mencerdaskan masyarakat Natuna, mandiri dalam kerangka keimanan dalam budaya tempatan.
“Program Natuna membaca dalam proses disiapkan. Wacana ini akan dimulai tahun 2018 mendatang, dengan membangun satu perpustakaan disetiap Desa,” kata Basri, Selasa (14/3).
Membangun satu perpustakaan satu Desa kata Basri, untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan masyarakat di Desa dan menjadi Desa pintar natinya.
Secara teknisnya sambung Basri, pengembangan perpustakaan Desa akan digunakan dari dana pendidikan sebesar 5 persen. Bahkan pembangunan perpustakaan Desa akan dikelola Desa. Dinas perpustakaan Kabupaten menyiapkan sumber daya manusia.
“Wacana program Natuna membaca ini sudah dibahas di masing-masing SKPD dan mendapat respon Bupati agar realisasinya dipercepat,” sebut Basri.
Dikatakan Basri, penyisihan 5 persen dari dana pendidikan sebesar 20 persen juga akan disiapkan dalam bentuk Peraturan Daerah untuk kepentingan pengembangan bidang perpustakaan dan arsip.
Menurut Basri, penyisihan alokasi dana pendidikan sebesar 5 persen untuk perpustakaan sudah dinilai tepat. Karena peruntukkan untuk pendidikan informal. Dan tentu akan membuka lowongan kerja baru disetiap Desa.
“Sekarang sudah ada 7 puskesmas di Kecamatan, nanti akan diserahkan ke Desa. Dan tinggal dibangun sekitar 70 perpustakaan Desa lagi tahun 2018 mendatang,” ujar Basri.(arn)
batampos.co.id – Rumah Sakit Bakti Timah (RSBT) Karimun Menyalurkan zakat infaq sedekah (ZIS) bidang ekonomi produktif dan bidang pendidikan, Senin (13/3) lalu. Penyerahan ZIS bidang ekonomi produktif RSBT ini, langsung disampaikan Direktur RSBT, dr Firmansyah kepada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kabupaten Karimun, di kantor RSBT.
Zakat Infaq Sedekah (ZIS) yang dikelola RSBT berhasil dikumpulkan dari zakat profesi dan infak pengurus dan karyawan RSBT Karimun. Termasuk pembayar zakat (muzakki) se Kabupaten Karimun. Diharapkan penghimpunan dana ZIS dapat terus berlanjut, walaupun di luar bulan Ramadan.
“Melalui penyaluran ZIS ini, kami harapkan dapat mensejahterakan masyarakat. Berbagai cara dilakukan, dan salah satunya melalui LMI Karimun. Yakni memberikan ZIS kepada mustahiq,” ungkap Firmansyah.
Terobosan baru dilakukan Lembaga Manejemen Infaq (LMI) Kabupaten Karimun. Mereka membagikan zakat untuk bidang ekonomi produktif, dan bidang pendidikan. Pemberian ZIS dilakukan sebagai bentuk nyata mengurangi beban masyarakat kurang mampu.
“Sebagai bentuk ikut merasakan penderitaan masyarakat saat ini, kami bersilaturahmi sekaligus mentasharrufkan zakat infaq dan sedekah (ZIS) yang disalurkan RSBT Karimun,” ujar Ketua LMI Wira Rikho Sandhi.
Diakui Wira, pemberian langsung di Rumah Sakit lebih mengena karena bisa langsung dimanfaatkan meskipun nilainya tidak seberapa. Tetapi dengan datang langsung menjenguk, ada dua manfaat yang didapat sekaligus. Yakni manfaat silaturahmi dan manfaat menyampaikan amanat kepada yang berhak.
“Saya berpendapat, pemberian langsung zakat infaq sedekah (ZIS) kepada para fakir miskin, jauh lebih menyentuh dan bermanfaat,” tuturnya.
Tampak hadir dalam acara tersebut Direktur RSBT dr. Firmasyah, Ketua LMI Karimun Wira Rikho Sandhi, Ketua Ikadi Karimun Udhi Prasetiyo, Yayasan Al islah Karimun Ust Asihadi, serta sejumlah penerima Zakat Infaq sedekah (ZIS). (enl)
batampos.co.id – Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Pulau Lipan, Kecamatan Selayar keluhkan fasilitas listrik. Pasalnya dalam sehari warga hanya nikmati selama 5 Jam. Mulai dari pukul 06.00 WIB sore hingga 11.00 WIB malam.
Nuraini, salah seorang masyarakat Dusun Pulau Lipan masih menggunakan mesin disel. Pulau kecil yang berada tepat di depan pulau Selayar tersebut masih sangat terisolir.
“Listrik kami cuma menyala dari pukul 06.00 WIB sore sampai pukul 11.00 WIB malam. Udah itu padam sampai sore lagi,” ungkapnya beberapa waktu lalu.
Persoalan ini lanjutnya telah lama diusulkan. Listrik menjadi salah satu hal yang diidamkan warga suku laut pulau Lipan.
“Kami berharap penerangan PLN ini segera sampai ke pulau Lipan,” jelasnya.
Terkait hal ini, Camat Selayar Abang Syafril mengatakan memang benar warga telah mengusulkan jaringan listrik 24 Jam. Namun lebih lanjut realisasinya masih menunggu dari pemerintah daerah.
“Keluhan masyarakat disini, PLN yang belum 24 jam. Harapan mereka jaringan PLN segera masuk di pulau Lipan,” ujarnya. (mhb)
batampos.co.id – Bocornya kuota rokok Free Trade Zone (FTZ) di Tanjungpinang, ternyata mengundang penasaran DPRD Kota Tanjungpinang. Akan tetapi alangkah kecewanya, Badan Pengusahaan (BP) Pinang selaku pemegang kuota Rokok FTZ batal hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Selasa (14/3).
“Ketidakhadiran BP Pinang tentunya membuat kita kecewa. Karena memang kita sangat ingin mendengarkan penjelasan dari mereka terkait kuota rokok FTZ di Tanjungpinang,” ujar Wakil Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang, Ahmad Dani.
Pada RDP yang ditaja oleh Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang tersebut, Ahmad Dani menyarankan persoalan ini harus dibahas melalui lintas komisi. Yakni Komisi II dan Komisi I. Karena antara perdagangan berkaitan erat dengan hukum dan pemerintahan yang ditangani Komisi I.
“Kita akan jadwal lagi RDP pada 20 Maret nanti. Kalau BP Pinang masih mangkir, tentu kita akan buat catatan khusus. Dan melaporkan persoalan ini ke BP Kawasan Nasional,” tegas Politisi Partai Hanura tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang, Mimi Betty turut mengatakan, persoalan ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Apalagi sekarang ini, sudah menjadi viral di media-media harian yang ada di Kepri. Menurutnya, bebasnya penjualan rokok FTZ di Pinang ini menunjukkan adanya kebocoran kuota.
“Selain itu lemahnya pengawasan. Sehingga pihak pemasok suka-suka memasukkan rokok ke Tanjungpinang,” ujar legislator Partai Golkar tersebut.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang, Poppy Chandra menambahkan, ada baiknya RDP yang pertama ini batal dilaksanakan. Karena tidak datangnya BP Pinang. Ditegaskannya, karena ini menyangkut kebijakan. Sebaiknya yang datang adalah pimpinan-pimpinannya.
“Rasanya kurang pas, kalau RDP yang kita gelar hanya dihadiri perwakilan. Karena ini menyangkut kebijakan. Tentu perlu penjelasan secara detil,” ujar Peppy Chandra.
Seperti di ketahui, terkait persoalan rokok FTZ ini, DPRD Kota Tanjungpinang sudah mengundang Bea Cukai Tanjungpinang, PT. Tanjungpinang Makmur Bersama selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tanjungpinang. Instansi lainny adalah BP Pinang. Tetapi dari ketiga instansi tersebut, hanya BP Pinang yang tidak hadir.(jpg)
batampos.co.id – Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bintan, terus berperan aktif dalam menumbuh kembangkan ekonomi daerah. Salah satunya dengan meraih hasil pencapaian yang positif dalam memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bintan, sebesar Rp 4.274.023.000, dari hasil 50 persen keuntungan yang didapat pada tahun 2016.
“Alhamdullilah untuk tahun 2016, kami sukses memberikan pencapaian yang maksimal dengan menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp 8.548.045.000, untuk periode 2016,” ungkap Direktur BPR Bintan, Radhiah Razak, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bersama Bupati Bintan, Apri Sujadi, di Kantor BP3D Bintan, Senin (13/3).
Wanita yang akrab disapa Dhiah ini menuturkan, dengan pencapaian hasil yang maksimal di tahun 2016 ini, tentunya akan menjadi motivasi bagi BPR Bintan, untuk bisa memberikan hasil yang lebih memuaskan lagi di tahun 2017.
“Insyaallah, pencapaian ditahun 2017, bisa lebih meningkat lagi. Sehingga BPR BPR Bintan, bisa memberikan kontribusi yang lebih besar untuk PAD tahun selanjutnya,” sebutnya.
Ia menjelaskan, pihaknya juga akan melakukan langkah terobosan baru untuk menghasilkan pencapaian yang lebih memuaskan dalam program kerja di tahun 2017. Salah satunya dengan mengutamakan UKM dalam memberikan pinjaman dana, tentunya dengan suku bunga yang rendah.
“Program baru ini sesuai arahan Bupati. Tujuannya untuk meningkatkan perekonomian di sektor industri kecil. Seperti home industri, dan UKM lainnya. Sehingga semuanya bisa berjalan dan akan memberikan peningkatan untuk menunjang perekonomian Kabupaten Bintan,” terangnya.
Selain itu, BPR Bintan, juga akan terus berupaya meningkatakn kinerja, agar kehadiran BPR Bintan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bintan, terutama dalam memberikan pinjaman modal usaha, serta melayani nasabah yang ingin menabung.
Dhiah berharap Pemkab Bintan, ikut mendukung semua program yang akan dilakukan di tahun 2017, agar dapat terwujud, sesuai dengan keinginan masyarakat.
“Kami optimis bisa mencapai hasil yang lebih baik lagi kedepannya. Dukungan penuh dari pemda, tentunya sangat berarti untuk memajukan perekonomian rakyat bersama BPR Bintan, ” imbuhnya. (cr20)
batampos.co.id – DEPUTI III BP Batam, Eko Santoso Budianto kembali mengingatkan kepada pemilik lahan terlantar agar bersikap kooperatif. Jiika tidak, BP Batam tak segan-segan menarik lahan terlantar tersebut.
“Jika tidak ingin dicabut ya segeralah membangun,” cetus Eko saat Press Conference di Gedung Marketing BP Batam, Selasa (14/3) malam.
Eko menyebutkan, saat ini lahan yang belum dialokasikan tersisa 900 hektare. Jumlah yang sangat sedikit. Sementara, ada 7.719,73 Hektare lahan terlantar yang belum dibangun. BP Batam ingin memaksimalkan lahan terlantar tersebut agar tidak menganggu pembangunan ekonomi Batam.
BP Batam telah melakukan pemanggilan terhadap 174 pemilik 192 titik lahan-lahan terlantar di Batam. Dan setelah diverifikasi maka delapan titik telah dibatalkan alokasinya. Sembilan titik akan dibatalkan untuk kemudian direalokasikan kembali ke pemilik awal dan dua titik akan dibatalkan.
“11 titik tercatat sedang progres pembangunan seperti Putera Sawang Industri, Rexvin Putera Mandiri, Cakrawala Utama Mandiri, Bumi Abadi Tegar, dan lainnya,” jelas Eko.
Kemudian 13 titik tengah dalam proses perizinan, 76 titik sedang dalam tahap tindakan evaluasi kelanjutan. Tindakan evaluasi kelanjutan ini bermakna lahan tersebut tengah dalam tahapan SP 1 hingga SP3. Lalu 42 titik belum punya Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan ini terkait dengan praktek mafia lahan, dimana banyak lahan hutan lindung maupun area DPCLS (daerah penting dalam cakupan luas bernilai strategis) yang tidak boleh dialokasikan malah diberikan ke pengusaha oleh oknum pejabat BP Batam.
Terakhir ada 24 titik lahan masih dalam tahap sengketa. Dengan kata lain ini bagian dari praktik konspirasi mafia lahan dimana oknum pejabat BP Batam memberikan Penetapan Lokasi (PL) kepada berbagai pihak untuk satu titik lahan atau dua titik lahan dengan koordinat yang saling tumpang tindih. Dan ini merupakan warisan para pejabat BP Batam yang terdahulu.
“Ini jadi masalah kami musti menentukan siapa pemiliknya. Harus ada yang mengalah dalam hal ini dengan konsekuensi kami balikkan UWTO sesuai dengan areal lahannya yang tumpang tindih,” katanya.
Untuk sembilan titik lahan terlantar yang direalokasikan, BP Batam menggunakan pencabutan berskala prioritas. Dengan kata lain, pemilik lahan terlantar awal harus menerima ketentuan lahannya akan dicabut. Namun mereka diberikan prioritas untuk mengajukan kembali permohonan pengalokasian lahan.
Syarat-syaratnya adalah mengajukan permohonan kembali dalam tempo 10 hari setelah pencabutan izin alokasi lahannya. Jika diterima BP batam maka harus bayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) selama setahun.
“Kemudian harus buat rencanan bisnis dalam kurun waktu 3 bulan. Jika kami anggap masuk akal harus membangun dalam tempo waktu 6 bulan. Kami akan mengawasinya,” jelasnya.
Saat ini ada 1571 titik lahan terlantar yang akan dievaluasi BP Batam. Dalam satu bulan mereka hanya sanggup menyelesaikan sekitar 50 berkas. Jika diambil kesimpulan maka butuh waktu 2 tahun 8 bulan untuk menyelesaikan urusan lahan terlantar ini.
Sebenarnya waktu penyelesaian bisa dipercepat tapi BP Batam harus menaati prosedur dimulai dari pengumpulan data lahan, survey lapangan, penerbitan SP, publikasi di media hingga sampai pada keputusan apakah lahan tersebut bisa direalokasikan atau dicabut permanen.
“Bisa saja kami percepat, kami lewati tahap-tahap itu dan saya cabut saja lahan-lahannya. Tapi nanti kami dibilang sok kuasa dan arogan,” cetusnya.
Ia kemudian mengatakan BP Batam tak bisa janji manis karena pada dasarnya persoalan lahan sudah begitu komplek. Kedepannya BP Batam tak akan alokasikan lahan lagi. Mereka akan mengajak mitra untuk mengembangkan lahan yang belum dialokasikan.
“Nanti kami akan tentukan master plannya dimana fasumnya, fasosnya, drainasenya dan lainnya. Pemohon disewakan lahan diluar dari yang kami tentukan. Nanti bisa ajukan penawaran untuk bermitra lewat website,” katanya.
Hal ini dibuat untuk menghindari pengelolaan tata ruang yang kacau di Batam. Banyak kejadian ditemui dimana pemilik lahan membangun drainase namun airnya malah mengalir ke atap rumah orang lain.
“Dulu BP Batam hanya alokasikan lahan saja, sehingga pemilik lahan membangun masterplannya sendiri, sehingga tidak sinkron dengan yang lainnya,” paparnya.
Di tempat yang sama, Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono mengatakan pernyataan sikap dari Deputi III BP Batam, Eko Santoso Budianto tidak perlu dipertentangkan pengusaha.
“Jika ada yang marah ya tidak cocoklah. Kalau tidak merasa bersalah ya tidak perlu marah,” ucapnya.(leo)
batampos.co.id – Gubernur H Nurdin Basirun menyebutkan pihaknya akan terus menjual potensi besar Kabupaten Anambas, baik pariwisata maupun perikanan. Karenanya pembangunan infrastruktur sangat penting, baik jalan, bandara maupun pelabuhan.
“Kita akan usulkan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata untuk Natuna dan Anambas,” kata Gubernur Nurdin di atas kapal MV Seven Star usai melakukan peninjaun ke Letung, Jemaja, Anambas, Selasa (14/3).
Untuk pembangunan infrastruktur, Pemprov akan terus berkoordinasi dan melakukan singkronisasi dengan Pemkab dan Pemerintah Pusat. Menurut Nurdin, pihaknya bersyukur karena semangat pemerintahan sekarang membangun dari pinggiran menyentuh sejumlah daerah di Kepri, termasuk Natuna dan Anmbas.
Dalam kunjungan itu, Gubernur melakukan peninjauan ke Bandar Udara Letung yang terus menuju selesai 100 persen. Saat ini runway di bandara ini sudah selesai 1.200 meter. Tahun ini ada pengerjaan sehingga selesai 1.430 meter. Meski begitu, mulai Rabu (15/3) ini maskapai Susi Air sudah melakukan penerbangan komersial dari Tanjungpinang. Setiap pekan.
Malah Gubernur Nurdin berharap runwaynya bisa sampai 2.200 meter. Jika sudah sepanjang ini, semakin sedap menjual Anambas yang potensi wisatanya sangat besar. Sekarang saja, untuk Pulau Bawah, yatch yatch sudah mulai berdatangan.
Bisa dari Batam, Tanjungpinang, Singapura ataupun dari Pulau Tioman penerbangannya. Alam yang bagus, kata Nurdin, akan sangat mahal kalau dijual.
“Kalau kita kelola dengan baik, semuanya akan semakin bagus. Apalagi suasana kondusif,” kata Gubernur.
Gubernur yakin, pariwisata akan memberi dampak ekonomi yang besar dan langsung kepada masyarakat. Karena itu, keunggulan pariwisata yang sudah ada di Anambas harus dipromosikan ke dunia luar.
“Kita harus menggerakkan sumber-sumber ekonomi yang potensial dan yang ada,” kata Nurdin.
Nurdin bersyukur tiap daerah di Kepri punya keunggulan masing-masing. Selain wisata, potensi perikanan di Anambas juga harus dimaksimalkan.
Sebelum tiba di Anambas, Gubernur melakukan rapat koordinasi dengan OPD Kepri. Gubernur ingin tiap pembangunan dibuat “sempurna”.
“Kalau membangun jangan tanggung-tanggung,” kata Nurdin kepada peserta rapat. Tampak ikut dalam rapt itu Raja Ariza Asisten Pemerintahan Umum dan Kesra, Abu Bakar Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Eddy Sofyan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Jumhur Ismail Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Burhanuddin Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sardison Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Nilwan Karo Humas Protokol dan Penghubung serta Tarmidi Karo Kesra.
Tampak hadir pada kunjungan kerja itu anggota DPRD Kepri Tawarich, Wan Norman, Taufiq dan Raja Astagena. Selain itu hadir juga Kombes Pol Lamazi Karorena Pelda Kepri, Kolonel Infantri Fahruddin Kasrem 033/WP, Letkol Heri Paban Wan Pers Lantamal IV, Kapten Baroto Seto Dansatkom Lanud TPI, Letkol Wing Gondo Pratikno dari Binda Kepri.
Menurut Gubernur, kunjungan ke daerah-daerah ini sangat penting dilakukan. Di lapangan, segala kendala yang ditemukan bisa cepat dicarikan solusinya.
“Karena sekali lihat, kita bisa eksekusi penyelesaiannya,” kata Gubernur.
Selain meninjau bandara, Gubernur juga melihat langsung pantai Padang Melang. Pantai dengan panjang lebih dari 8 kilometer ini memang begitu mempesona. Pasir putih terhampar luas. Karena itu, Gubernur yakin, pariwisata Anambas akan terus bergerak maju.
“Dukungan semua pihak, dukungan masyarakat sangat penting untuk ini,” kata Nurdin. (jpg)
batampos.co.id – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tanjungpinang, Tengku Dahlan mengatakan akan mengangkat status 10 Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemko Tanjungpinang. PTT tersebut terdiri dari dua tenaga dokter umum dan delapan tenaga bidan.
“Dokumen Penetapan Kebutuhan dan Hasil Seleksi Aparatur Sipil Negara (DPKHSASN) PTT bidang kesehatan sudah kami terima. Dalam waktu dekat 10 PTT itu akan diangkat sebagai PNS daerah,” ujar Dahlan, kemarin.
Diceritakannya, Kemenkes telah menyerahkan berkas DPKHSASN kepada Pemko Tanjungpinang 21 Februari lalu. Berkas itu berisikan hasil ujian yang diikuti dokter umum, dokter gigi dan bidan 2016 lalu. Dengan begitu Kemenkes memberikan tanggungjawab penuh kepada Pemko Tanjungpinang untuk merekrut PNS dari kalangan PTT tersebut.
Menindaklanjuti kewenangan yang diberikan, kata Dahlan, Pemko Tanjungpinang hanya mengangkat 10 PTT Kemenkes menjadi PNS Pemko Tanjungpinang. Itu dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan tenaga medis.
“Dasar kami mengangkat status mereka sebagai PNS itu sesuai kemampuan keuangan dan kebutuhan tenaga medis,” bebernya.
Dengan mengangkat PTT menjadi PNS, sambung Dahlan, gaji dan tunjangan mereka tidak lagi menjadi tanggungjawab Kemenkes lagi. Tetapi sudah dibebankan sepenuhnya kepada Pemko Tanjungpinang. Sehingga diharapkan kehadiran 10 tenaga medis tersebut mampu meningkatkan pelayanan kesehatan di puskesmas dan RSUD Tanjungpinang.
“Kami sedang menyusunan anggaran gaji dan penempatan 10 tenaga medis tersebut. Kami usahakan menyelesaikan semuanya. Paling lambat bulan depan,” ungkapnya. (ary)
batampos.co.id – Vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor yang lebih rendah dari tuntutan jaksa untuk terdakwa Radja Tjelak Nurjalal dan Zulfahmi yang terjerat perkara korupsi pengadaan mess Pemda dan Asrama mahasiswa asal Anambas di Tanjungpinang, Kejati Kepri akan melakukan upaya banding ke tingkat Pengadilan Tinggi.
“Putusan yang diberikan hakim kami hormati. Namun, upaya banding tetap kami ajukan karena tidak sesuai dengan harapan. Sekarang memori bandingnya sedang kami siapkan,”ujar Aspidsus Kejati Kepri Ferytas, Selasa (14/3).
Upaya banding, kata Ferytas, dilakukan pihaknya atas vonis kedua terdakwa. Yang mana Radja Tjelak, tidak dibebankan uang membayar uang pengganti kerugian negara.
Selain itu pasal yang dijatuhi majelis hakim terdakwa terbukti di pasal 2 junto pasal 18 undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana diubah dan ditambah undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan untuk terdakwa Zulfahmi karena hukuman yang diberikan sangat ringan.
“Padahal dalam tuntutan kami, dia terbukti pasal 3, ini yang menjadi pertimbangan kami, karena penerapan pasal oleh hakim itu menyebabkan uang kerugian negara menjadi hilang. Lalu uang pengganti kerugian negara dibebankan kepada siapa dong. Nah, untuk terdakwa Zulfahmi vonis itu sangat ringan dari tuntutan JPU. Meski hakim dalam amar putusannya punya pertimbangan lain,”sesal Ferytas.(ias)
