Kamis, 14 Mei 2026
Beranda blog Halaman 13571

FPI Unjuk Rasa di Kejati Kepri

0
Massa FPI melakukan aksi damai di Kejati Kepri. F Osias De/batampos.

batampos.co.id – Aksi unjuk rasa atas kekecewaan terhadap tuntutan untuk terdakwa perkara penistaan Agama yang sangat ringan, Basuki Tjahaja Purnama alias tak hanya di Jakarta dilakukan. Di Kepri, puluhan massa dari Front Pembela Islam (FPI), juga menggelar unjuk rasa damai di Kantor Kejati Kepri, Jumat (5/5), pagi.

Panglima Laskar FPI Kepri, Umar, mengatakan, unjuk rasa yang digelar merupakan aksi super damai. FPI mengeluarkan empat poin tuntutan, yakni meminta dan mendukung kejaksaan bebas dari intervensi, tekanan politik dalam penanganan hukuman Ahok. Kedua, memprotes tuntutan Jaksa yang sangat ringan yang diberikan kepada terdakwa penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok.
Ketiga, meminta penjarakan terdakwa penistaan agama dan tangkap terdakwa ahok. Keempat, meminta hakim mendapat dukungan menurut intruksi Mahkamah Agung Tahun tahun 1964.
“Karena penista agama berdasarkan intruksi itu dihukum dengan hukuman penjara minimal 5 tahun,”ujar Umar.

Seharusnya, kata Umar, dalam tuntutannya JPU bisa menjerat Ahok dengan Pasal 156 huruf (a). Namun, yang digunakan JPU hanya pasal 156. Hal itu tentu sangat bertentangan, sebab pasal 156 huruf (a) itu jelas untuk penistaan agama. Sedangkan pasal 156 yakni untuk golongan tertentu.

“Kami berharap Kejaksaan Tinggi Kepri untuk menyampaikan aspirasi yang disampaikan ini kepada Kejaksaan Agung RI,” kata Umar.
Menanggapi tuntutan pengunjuk rasa, Kepala Kejati Kepri Yunan Harjaka, mengatakan pihaknya hanya mendengarkan aspirasi dan akan menyampaikan kepada Kejagung RI.
“Secepatnya, kami akan membuat surat ke Kejagung untuk menyampaikan aspirasi terkait perkara penistaan agama,” ujar Yunan.
Dikatakan Yunan, perkara penistaan agama masih berjalan. Untuk itu, mari dikawal bersama dengan memberikan suporter kepada Jaksa dan Hakim yang menyidangkan perkara tersebut.
“Seluruh keputusan ada disana dan kita serahkan disana. Untuk kita yang ada disini, sebagai umat muslim marilah kita berdoa kepada Allah untuk meminta keputusan yang terbaik,”ucap Yunan.
Pantauan dilapangan, unjuk rasa tersebut mendapat pengawalan ketat Pihak Kepolisian di Tanjungpinang. Terlihat masa membawa berbagai macam spanduk yang berisikan tulisan seperti tegakkan keadilan dan tulisannya lainnya. Bahkan dalam aksi tersebut lantunan ayat suci Alquran berkumandang dalam aksi damai itu.(ias)

Bentuk Pansus Pemilihan Wagub

0
batampos.co.id – Polemik pemilihan wakil gubernur mulai menemui titik terang. Setelah saling lempar pendapat satu sama lain dalam internal DPRD Kepri, persoalan ini kini dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (5/5). Hasilnya bulat. Kemendagri mengintruksikan kepada jajaran DPRD Kepri agar membentuk panitia khusus pemilihan wagub.
“Bentuk pansus yang nantinya akan membentuk panlih (panitia pemilihan) yang fungsinya memeriksa kelengkapan administrasi calon (wagub),” kata Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik, kepada rombongan DPRD Kepri.
Pansus ini pula nantinya yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan perangkat pemilihan seperti tata tertib (tatib). Masa kerjanya, kata Akmal, selama satu tahun. Jika sudah melebih batas masa kerja itu, namun tidak berhasil menjalankan tugasnya, perlu dibubarkan dan dibentuk ulang.
Terkait syarat administrasi dukungan partai, Akmal menjelaskan bahwa dukungan tersebut harus berupa surat dukungan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dari masing-masing partai politik pendukung. Dukungan dibuktikan dengan tanda tangan ketua dan sekretaris atau sebutan lain yang setara.
“Mengapa harus DPP? Karena sistem partai kita masih sentralistik. Semuanya masih terpusat,” jelas Akmal.
Akmal tak menyangkal bahwasanya kehati-hatian yang ditunjukkan Jumaga Nadeak, selaku Ketua DPRD Kepri, adalah hal baik. Akmal juga mengaku paham terhadap dinamika politik di Kepri sehingga mengharuskan unsur pimpinan DPRD agar lebih hati-hati dalam membuat kebijakan.
Lantas bagaimana dengan syarat administrasi surat pengunduran bagi PNS aktif? Kasubdit Kepala Daerah dan DPRD Wilayah I, Andi Batara Lifu menjelaskan bahwa berdasarkan UU 10 tahun 2016, pengunduran diri cukup berupa surat pernyataan.
“Agar tidak disandera, maka UU menyebutkan ASN cukup mendeklarasikan diri mengundurkan diri dari jabatan ke badan kepegawaian. Dan surat itu disebutkan tidak dapat ditarik lagi,” kata Kata Batara.
Adapun teknisnya nanti seluruh berkas-berkas calon ini nantinya akan diverifikasi oleh panitia pemilih. Batara mengusulkan agar panlih memberi batas waktu satu bulan melengkapi. Jika tidak lengkap dapat diberi batas waktu 15 hari tambahan. Jika masih belum lengkap, maka dikembalikan ke parpol-parpol pendukung.
Berdasarkan pengalaman di daerah yang masuk ke Kemendagri, proses pembentukan Pansus, hingga panlih adalah hal yang mudah. Hal paling sulit, katanya adalah mencari kata sepakat di antara parpol-parpol pengusung untuk mengusung dua nama.
“Misalnya partai Demokrat, partai Gerindra dan partai PKB sudah sepakat dua nama. Lantas tiba- tiba ada partai pendukung lain mengusulkan dua nama lain, maka bisa bubar rekomendasi itu,” kata Batara.
Sulitnya lagi, DPRD, Gubernur bahkan Kemendagri tidak dapat menekan parpol untuk segera mengirimkan nama-nama calon. “Hal inilah yang terjadi di beberapa daerah,” paparnya.
Maka dari itu, Batara melihat proses ini dapat selesai jika ada niat serius bukan hanya dari DPRD, tapi juga Parpol pengusung. “Jadi harus ada political will dari semua pihak. Khususnya parpol,” tegasnya.
Konsultasi ini dihadiri Ketua DPRD Kepri, juga perwakilan fraksi seperti Sahat Sianturi, Alex Guspeneldi, Asmin Patros, Rocky Bawole, Onward Siahaan, Surya Makmur, Rudi Chua, Tawarich. Dalam konsultasi juga diwarnai tukar pikiran dan tanya jawab dari seluruh anggota dewan yang hadir. (aya)

PLN Tambah Dua Mesin Pembangkit Listrik

0
Operator PLN sedang memperbaiki mesin pembangkit listrik di Gardu PLN Mantang. F.Harry/batampos.

batampos.co.id – PLN Tanjungpinang telah menyiagakan tiga mesin pembangkit listrik untuk memenuhi permintaan kelistrikan bagi 765 Kepala Keluarga (KK) di Kecamatan Mantang. Ketiga mesin itu akan dioperasikan selama 24 jam untuk menerangi tiga desa yang berada di kecamatan tersebut.

“Awalnya hanya satu mesin. Tapi kami sudah tambah dua mesin lagi, jadi dengan ketiga mesin itu Mantang bisa terang benderang selama 24 jam,” ujar Pegawai PLN Tanjungpinang, Sofian ketika dikonfirmasi, Jumat (5/5).

Dijelaskannya, mesin pembangkit listrik pertama itu sudah berusia puluhan tahun. Mesin itulah yang awalnya menyuplai kelistrikan bagi seluruh warga di Kecamatan Mantang. Namun dayanya hanya mampu menghidupkan listrik selama tujuh jam saja.

Dikarenakan warga meminta penyuplaian listrik sampai 14 jam, kata Sofian PLN kembali menambahkan satu mesin lagi. Mesin itu merupakan bekas pembangkit listrik PLN Tanjunguban. Dengan penambahan mesin itu tiga desa bisa teraliri listrik dari pukul 17.00 WIB-07.00 WIB.

“2015 lalu listrik Mantang hidup selama 14 jam. Sebab penyuplaian dari dua mesin itu mampu memenuhi permintaan dari tiga desa tersebut,” bebernya.

Dikarenakan PLN telah mengembangkan proyek interkoneksi listrik Batam-Bintan (Babin). Kemudian Babin dijadikan pilot project Indonesia, lanjut Sofian lagi Bintan telah menjadi fokus utama penyuplaian listrik. Sehingga PLN kembali mengirimkan satu mesin pembangkit listrik dari Dumai ke Kecamatan Mantang pada Desember 2016.

Mesin bekas pembangkit listrik PLN Sumatera itu, masih Sofian diprediksikan bisa memenuhi seluruh perimntaan warga Kecamatan Mantang. Bahkan mampu menerangi kawasan pesisir itu selama 24 jam.

“Setau kami listrik Mantang sudah hidup selama 24 jam. Karena tiga mesin yang dioperasikannya tiga sekaligus,” jelasnya.

Ditanya kedua mesin itu sedang mengalami kerusakan parah, Sofian mengaku tidak mengetahuinya secara pasti. Sebab dirinya tidak pernah mendapatkan kabar terkait masalah itu dari teknisi.

Namun, sambung Sofian dirinya sempat mendengar kabar dari media terkait kerusakan mesin. Maka untuk menindaklanjutinya PLN Tanjungpinang mengirimkan angsung ldua teknisi ke Kecamatan Mantang.

“Dua teknisi sudah kami kerahkan ke Mantang tadi pagi, Jumat (5/5). Kita lihat saja nanti, mana yang bisa dioperasikan lagi,” ungkapnya.(ary)

Belanja Alat Tulis Setda Tanjungpinang Capai Rp 1,19 M

0

batampos.co.id – Pemko Tanjungpinang mengalokasikan dana sebesar Rp 1.196.185.496 untuk pengadaan alat tulis di Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kota Tanjungpinang. Alat tulis yang dibeli dari APBD 2017 itu diperuntukan mendukung kinerja seluruh aparatur pemerintahan di delapan kepala bagian (kabag).

“Anggaran sebesar itu bukannya untuk sekda sendiri. Tetapi untuk mendukung kinerja para pegawai di bawah naungan setda yaitu delapan kabag,” ujar Sekda Kota Tanjungpinang, Riono ketika dikonfirmasi, Jumat (5/5).

Delapan kabag yang diberikan alat tulis itu, kata Riono yaitu Bagian Humas dan Protokoler, Bagian Pemerintahan, Bagian Umum, Bagian Hukum, Bagian Ekonomi, Bagian Pembangunan, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), dan Bagian Organisasi dan Tatalaksana (Ortal).

Sedangkan alat tulis yang dibeli, lanjut Riono beragam jenis. Mulai dari membeli berbagai merek pena, pensil, penggaris, buku, kertas, tipe x (pengapus pena/tinta), pengapus pensil, dan spidol.

“Masing-masing kabag mendapatkan alokasi Rp100-150 juta. Tergantung banyaknya keperluan merekalah, tapi bukan dalam bentuk uang melainkan barang (alat tulis-red),” bebernya.

Ditanya pihak yang mengadakan alat tulis miliaran rupiah itu, Riono menjelaskan pengadaan sebesar itu harus melalui lelang. Jadi pemenang lelanglah yang membeli seluruh alat tulis itu. Namun penyaluran alat tulisnya tidak sekaligus diberikan dalam satu bulan saja melainkan bertahap dari Januari-Desember 2017.

“Jadi apa saja alat tulis yang dibutuhkan para pegawai akan diberikan oleh pemenang lelang. Itu semua dilaksanakan selama setahun,” ungkapnya. (ary)

Curah Hujan di Batam Tinggi Sepanjang Mei

0
ilustrasi. F.Rezza Herdiyanto/Batam Pos

batampos.co.id – Stasiun Meteorologi (Stamet) Hang Nadim Batam memperkirakan sepanjang Mei, curah hujan di Batam lebih tinggi dari bulan-bulan lainnya. Hujan yang akan turun mulai dari intensitas ringan hingga sedang. Hujan yang turun kadang akan disertai dengan petir dan angin kencang.

“Batam khusunya, Kepri umumnya tak memiliki musim. Karena daerah kepulauan,” kata Kasi Datin Stamet Meteorologi Batam, Suratman, Jumat (5/5).

Namun walau begitu, Suratman mengatakan dalam setahun ada dua periode curah hujan di Batam lebih tinggi dari bulan lainnya. Ia menjelaskan dari sepanjang Mei dan dari awal November hingga Desember adalah periode dimana curah hujan yang tinggi.

“Tapi melihat kondisinya, hujannya tak merata lebih bersifat lokal,” tuturnya.

Ia menjelaskan hujan hanya mengguyuru beberapa tempat saja di Batam, tak menyeluruh. “Misalnya Batamcenter hujan, belum tentu di Sekupang juga hujan,” terangnya.

Ia meminta masyarakat untuk berhati-hati, sebab saat hujan deras terjadi. Biasanya awan comulonimbus selalu membawa petir dan kilat. “Jangan berdiri dilantai atas, atau dilapangan, bisa berbahaya,” tuturnya.

Tak hanya itu, saat awan comulonimbus terbentuk juga akan berbahaya bagi nelayan dan pengguna transportasi laut. “Kadang juga menyebabkan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Tapi saat tak ada cb (comulonimbus), gelombang normal,” ucapnya.

Paada periode curah hujan yang tinggi ini, Suratman mengatakan potensi puting beliung yang melanda wilayah Batam juga tetap ada. Tapi sepanjang pengawasan Stamet BMKG, puting beliung jarang sampai ke daerah pemukiman penduduk.

“Kejadiaannya banyak terjadi di laut, atau biasa kita sebut waterspout,” ujarnya.(ska)

Bintan Tampilkan Tradisi Lampu Cangkok

0
Sekda Provinsi Kepri, TS Arif Fadilah (baju kuning) didampingi Bupati Bintan Apri Sujadi dengan salah satu peserta pawai Taaruf STQ Provinsi Kepri ke VII, di Engku Putri, Batam, Jumat (5/5)

batampos.co.id – Pemkab Bintan, ikut memeriahkan Pawai Ta’aruf Seleksi Tilawatil Quran (STQ) ke VII tingkat Provinsi Kepri tahun 2017, dengan menampilkan tradisi lampu cangkok yang menyuguhkan suasana gegap gempita menyambut Ramadhan Aidil Fitri.

Pawai Ta’aruf yang dimulai sejak pagi ini dilalui bersama dengan Bupati Bintan Apri Sujadi, didampingi Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam, beserta 500 orang rombongan kafilah Kabupaten Bintan, dengan berjalan kaki menyusuri setiap rute yang suda ditentukan.

Dalam perhelatan yang digelar sekali setahun ini Pemkab Bintan, juga menghadirkan berbagai suguhan penampilan menarik, mulai dari penampilan barisan bunga telur, sepeda ontel, barisan penari melayu, barisan bunga manggar, mobil hias, badut upin ipin dan atok, serta barisan baju fashion carnaval.

Tak hanya itu, rombongan kafilah ini juga menampilkan atraksi yang mengundang decak kagum para penonton yang menyaksikan acara tersebut, seperti atraksi sulap upin-ipin, tarian lampu cangkok, atraksi sepeda tinggi, hingga barisan sepeda ontel lengkap dengan lampu cangkok.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan Luki Zaiman Prawira, mengatakan Pemkab Bintan, tahun ini sengaja menampilkan sejumlah parade Pawai Ta’aruf dengan ornamen lampu cangkok.

Menurutnya tradisi lampu cangkok ini merupakan salah satu tradisi lama masyarakat melayu Bintan, dimana hingga kini masih tetap bertahap ditengah era globalisasi dan gemburan budaya asing.

Tradisi ini lanjutnya biasa dilakukan kala menyambut suasana bulan Ramadan yang penuh berkah.

“Tradisi ini masih kental ditengah masyarakat Bintan. Umumnya dipasang dijalan-jalan dan pekarangan rumah warga sebagai penerangan. Terutama dalam aktivitas saat menyambut malam Lilatul Qadar hingga puncaknya di malam Idul Fitri,” terangnya.

Perhelatan STQ ini turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Lamen Sarihi, Ketua PKK Kabupaten Bintan Deby Apri Sujadi, Ketua GOW Kabupaten Bintan, Herdawati Dalmasri Syam, Plt Sekda Kabupaten Bintan, Adi Prihantara, dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bintan. (cr20)

DKP Segera Bangun Tempat Pelelangan Ikan

0

batampos.co.id – Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, segera membangun tempat pelabuhan pelelangan ikan yang akan dipusatkan di Kijang, Kecamatan Bintan Timur.

Pembangunan ini bertujuan untuk membantu para nelayan, agar hasil tangkapan ikan dapat dijual sesuai dengan harga normal.

“Dari tahun 2012 kami sudah siapkan studi untuk pelabuhan pelelangan ikan ini. Tinggal yang harus disiapkan saat ini ialah lahan, amdal, serta DED. Kalau itu semua sudah siap tinggal mengusulkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini yang akan kami kejar mulai tahun ini sampai 2018 mendatang,” jelas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, Fachrimsyah, belum lama ini.

Fachrimsyah menuturkan selama ini hasil tangkapan ikan dari nelayan, terkhususnya untuk daerah terluar seperti Kecamatan Tambelan, yang merupakan penghasil ikan terbesar di Kabupaten Bintan, kebanyakan dibawah ke daerah Kalimantan.

Hal ini dikarenakan jarak tempuh yang dilalui lebih dekat ketimbang menjualnya ke Bintan.

“Nelayan kita selama ini menjual ikan ke tangkahan-tangkahan atau toke-toke dengan harga yang ditentukan oleh toke itu sendiri. Jadi kalau kita memiliki tempat pelelangan ikan, tentu harga ikan bisa stabil sesuai keinginan dari nelayan kita sendiri,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Fachrimsyah, pihaknya sudah melakukan upaya pengajuan bantuan penyediaan dua kapal angkut 30 GT kepada KKP RI. Agar dapat mendukung program penyediaan pelelangan ikan tersebut.

“Alhamdullilah pengajuan proposal kami sudah diterima oleh KKP. Insya Allah awal tahun 2018 bisa direalisasikan. Diharapkan bantuan kapal ini dapat mendukung dalam penyediaan tempat pelelangangan ikan yang juga akan digesa secepatnya,” imbuhnya. (cr20)

Juni Jembatan Dompak Disempurnakan

0
Kendaraan melintasi Jembatan Dompak Tanjungpinang, Jumat (5/5). F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kepri, Hendrija mengatakan saat ini Dinas PUPR Kepri tengah memprsiapkan proses lelang beberapa kegiatan strategis untuk pembangunan Dompak. Menurutnya, apabila tidak ada halangan pada Juni mendatang Jembatan I Dompak sudah mulai dipersolek.

“Kita targetkan pada Juni nanti proses lelang selesai. Sehingga pemenang tender bisa memulai pekerjaanya,” ujar Hendrija menjawab pertanyaan Batam Pos, Jumat (4/5) di Tanjungpinang.

Menurut Hendrija ada beberapa kegiatan strategis dibawah kendali PUPR Kepri untuk pembangunan Dompak. Diantaranya adalah penataan pintu masuk Pulau Dompak dengan pagu anggaran sebesar Rp4,8 miliar. Kemudian ada juga peningkatan jalan menuju kawasan pusat Pemerintahan Provinsi Kepri senilai Rp14,3 miliar.

Masih kata Hendrija, selain itu adalah penataan bundaran I Dompak senilai Rp1,4 miliar. Kegiatan lainnya adalah finishing dan bangunan pelengkap Jembatan I Dompak sebesar Rp10,7 miliar. Kegiatan tersebut termasuk pemasangan pengamanan jogging track dan penerangan jalan.

“Pekerjaan yang kita dahulukan tentunya yang masuk skala prioritas. Karena ada kekhawatiran kekurangan anggaran. Apalagi kita juga masih ada kewajiban kepada pihak ketiga,” papar Hendrija.

Diakui Hendrija, untuk menjadikan Jembatan I Dompak sebagai ikonnya Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang memang masih banyak pembangunan yang harus dilakukan. Dijelaskannya, ditengah terbatasanya anggaran tentu membutuhkan waktu untuk menjadikan Jembatan I Dompak sempurna.

“Penerangan saat ini memang menjadi perhatian. Karena kita khawatir, Jembatan I Dompak menjadi lokasi yang rawan. Baik itu tindak kriminal ataupun kenakalan remaja,” paparnya lagi.

Ditanya kapan akan dilakukan uji kelaikan oleh Komisi Keselamatan Jalan Terowongan dan Jembatan (KKJTJ). Mengenai persoalan itu, Hendrija mengatakan uji tersebut akan dilakukan apabila Jembatan I Dompak sudah selesai sempurna. Baik itu pengaspalannya, marka, maupun penerangannya.

“Kalau sudah rampung kita kerjakan, tentu akan kita laporkan lagi ke KKJTJ. Untuk Jembatan I Dompak ini, memang sudah masuk dalam waiting list KKJTJ untuk di lakukan tes fisik,” tutup Hendrija.(jpg)

Muslim : Penerimaan Bina Lingkungan Didahulukan

0
SDN 002 Batamkota duduk ditangga sambil bermain bersama kawan-kawan menunggu jemputan, Selasa (16/8). F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Dinas Pendidikan Kota Batam akan mendahulukan siswa-siwsi yang masuk melalui program bina lingkungan terlebih dahulu. Dimana untuk bina lingkungan, kuota ditetapkan sebanyak 20 persen dari jumlah siswa yang diterima sekolah negeri.
Hal ini menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin untuk mengatasi permasalahan titip menitip siswa melalui program bina lingkungan.

“Tak ingin kayak kemarin (tahun lalu,red), penerimaan secara offline (bina lingkungan,red), baru setelah itu yang online,” katanya, Jumat (5/5).

Ia mengatakan saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) selalu dibayangi permasalahan “titip menitip” siswa yang dilakukan oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab. Sehingga menyebabkan sekolah-sekolah menampung jumlah siswa lebih banyak dibandingkan kuota seharusnya.

Oknum yang menitipkan siswa selalu memanfaatkan program bina lingkungan, dan menekan pihak sekolah menerima siwa titipan mereka untuk belajar di sekolah negeri.

“Makanya saya akan panggil besok Kepala Sekolah yang ada di Batam, untuk memberitahu hal ini. Dan kami juga rancang beberapa kebijakan, yang dapat menghalangi hal ini (titip menitip siswa),” ujarnya.

Muslim menerangkan program bina lingkungan ini sebenarnya diperuntukan bagi siswa yang tak mampu, tinggal disekitar lingkungan sekolah dan anak-anak yang beprestasi non akademik.

“10 persen bagi siswa tak mampu, 5 persen anak sekitar, dan 5 persen anak-anak berprestasi non akademik,” ucapnya.

Pengawasan program bina lingkungan ini akan lebih diketatkan. Muslim mengatakan untuk siswa tak mampu,diharapkan dapat mencantumkan dokumen yang diminat. Selain itu anak yang berada di lingkungan sekolah, harus memperlihatkan surat keterang tinggal.

“Anak prestasi non akademik, itu minimal prestasi dalam bidang olahraga tingkat kota dan provinsi. Kalau RT atau RW, gak lah. Penting, mereka harus memperlihatkan piagam dan penghargaan yang mereka terima,” tuturnya.

Mengenai rencana DPRD Batam akan memanggilnya, terkait kuota 20 persen bina lingkungan. Muslim Bidin belum mengetahui hal tersebut. “Belum ada, tapi kalau iya. Akan saya jelaskan, selama ini tak ada orang yang menitipkan anak melalui saya, dan itu bisa dibuktikan, ” ujarnya. (ska)

Golkar Bangun Komunikasi dengan Tiga Parpol

0
Ade Angga. F.Yusnadi/batampos

batampos.co.id – Partai Golkar Tanjungpinang sudah menyatakan hasrat untuk merebut posisi Walikota Tanjungpinang di 2018 mendatang. Menatap Pilwako tersebut, DPD Golkar Tanjungpinang sudah membangunan komunikasi politik dengan tiga partai politik (Parpol) yang memiliki kursi di DPRD Tanjungpinang.

“Keinginan Golkar adalah untuk maju sebagai nomor satu (calon walikota,red). Meskipun demikian, keputusannya satu atau dua tergantung dari hasil survei,” ujar Ketua DPD Golkar Tanjungpinang, Ade Angga menjawab pertanyaan Batam Pos, Jumat (5/5) di Tanjungpinang.

Pemuda yang duduk sebagai Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang itu menyebutkan, ketiga Parpol yang sudah dijalin komunikasi politik adalah Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI). Diungkapkannya, ada kesepakatan yang positif. Yakni menilai pembangunan Tanjungpinang saat ini, harusnya bisa lebih cepat. Kedua punya keinginan untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

“Faktor-faktor ini harus diperbaiki. Kedepan kami juga akan menjajaki pertemuan dengan Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Tidak terkecuali PDI Perjuangan,” papar Angga.

Pria yang dikader melalui Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut mengakui, koalisi PDIP dan Golkar sulit terwujud. Karena kandidat petahana, Lis Darmansyah sedari awal sudah menegaskan ingin maju kembali bersama pasangannya. Sementara Golkar juga awal-awal sudah menetapkan akan menempatkan kader terbaiknya di Pilwako nanti.

“Namun tidak ada salahnya, karena politik itu dinamis. Artinya semua kemungkinan masih bisa terjadi,” jelas Mantan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kepri tersebut.

Ditanya apakah benar adanya rencana konvensi parpol-parpol di luar PDI Perjuangan untuk mencari kandidat hebat dalam melawan calon petahana?. Menjawab pertanyaan tersebut, Angga mengatakan belum ada kabar terkait hal itu. Menurutnya lagi, kalau tujuannya untuk menghalangi calon tertentu dirinya tidak setuju dengan konvensi tersebut.

“Karena yang akan berkompetisi di Pilwako nanti tentu adalah putra atau putri terbaik Tanjungpinang. Tetapi, kalau konvensi didasarkan pada kesamaan visi untuk merubah Tanjungpinang ke arah yang lebih baik, konvensi sah-sah saja dilakukan,” tutup Angga.(jpg)

Play sound