Senin, 6 April 2026
Beranda blog Halaman 13580

PAD Meningkat Rp 21 Miliar, Apri Optimis Bisa Penuhi Target PAD 2017

0

 

Bupati Bintan Apri Sujadi (tengah) menjelaskan kepada seluruh OPD dan anggota DPRD Bintan, terkait keberhasilannya dalam meningkatkan PAD Kabupaten Bintan di Aula Kantor Bupati Bintan, Rabu (8/3). f Humas Pemkab Bintan untuk Batam Pos

batampos.co.id – Bupati Bintan Apri Sujadi, optimis bisa memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2017 Kabupaten Bintan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dari Rp 170 miliar menjadi Rp 191 miliar.

Untuk itu, politisi Partai Demokrat ini segera melakukan upaya persuasif untuk mengoptimalisasi seluruh sektor pajak yang dapat memberikan kontribusi terhadap PAD.

“Sesuai dengan PAD yang sudah ditetapkan dewan, dimana meningkat sebesar Rp 21 miliar. Kami optimis bisa penuhi target itu, meskipun bukan tugas yang ringan. Tapi kami yakin mampu untuk mencapainya,” jelas Apri usai acara satu tahun pemerintahan Apri dan Dalmasri bersama seluruh anggota DPRD

Kabupaten Bintan, di Aula Kantor Bupati Bintan, Rabu (8/3). Apri menuturkan, upaya persuasif yang segera dilakukan untuk meningkatkan PAD itu diantaranya, memperbanyak iven pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara.

Kemudian memperkuat optimalisasi pajak retribusi restoran, serta menaikkan Pajak Bumi Bangunan (PBB) secara bertahap sesuai dengan lokasi.

“Ketiga sektor ini tentunya dapat memberikan kontribusi besar untuk meningkatkan PAD. Untuk itu kami akan lebih fokus memonitoringnya, agar target PAD bisa segera tercapai,” ujarnya penuh optimis.

Selain itu, Apri juga meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bisa bersinergi dengan masyarakat dalam melakukan pembangunan daerah Bintan.

“Untuk menghasilkan pembangunan yang diinginkan, perlu ada jalinan komunikasi antara tokoh masyarakat dengan seluruh OPD. Sehingga kita bisa tahu apa keluhan langsung dari masyarakat untuk segera dicarikan solusinya,” tuturnya.

Bupati Bintan berharap peningkatan pembangunan yang sudah dilakukan ditahun sebelumnya dapat semakin ditingkatkan lagi, sehingga visi dan misi untuk menjadikan Kabupaten Bintan, menjadi Bintan gemilang dapat segera terwujud. (cr20)

 

Gubernur Minta Anak Natuna Dilibatkan

0
Gubernur Kepri Nurdin Basirun (tengah menunjuk) menjelaskan pada sejumlah Menteri terkait Gerakan Pengembangan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) tahun 2017 yang menjadi program nawacita Presiden RI Joko Widodo di Natuna, Rabu (8/3). f Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos

batampos.co.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam RI) Wiranto Mencanangkan Gerakan Pengembangan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) tahun 2017 di Gedung Serba Guna Sri Srindit, Ranai, Kabupaten Natuna, Rabu (8/3).

Dalam Pencanangan Gerbangdutas 2017 ini Wiranto didampingi jajaran Menteri terkait lainnya seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakasad Letjen. TNI M. Erwin Syafitri, WAKASAL Laksda TNI Arie Henrycus Semburing, WAKASAU Marsma TNI Jadiyan Suminta Atmadja dan Kasum Mabes TNi Laksda TNI Didit Herdiawan.

Menurut Wiranto dengan dicanangkannya Gerbangdutas ini, maka akan menjadi sebuah fase baru yang perlu disyukuri bagi masyarakat di Kabupaten Natuna dan Kepri secara umum. Karena dengan demikian, program nawacita yang dibangun prsiden RI Joko Widodo dan wakil Presiden Jusuf Kalla terjawab. Terutama program nawacita ketiga, yakni membangun dari pinggiran.

“Kenapa saya bilang membangun dari pinggiran. Karena biasanya yang pinggir itu selalu terlewatkan, atau terlupakan. Dan di Pemerintahan Presiden Jokowi ini dia tidak mau ada daerah yang terlewatkan dalam pembangunan,” kata Wiranto.

Ada tiga nilai strategis pembangunan perbatasan menurut Wiranto, yakni masalah keamanan, keadilan dan kesejahteraan serta pelestarian lingkungan. Menyangkut keamanan, menurut Wiranto, dengan dibangunnya daerah perbatasan maka masyarakat akan menjadi lebih antisipatif terhadap berbagai ancaman, karena ancaman akan selalu ada dan berubah-ubah bentuknya dari tahun ke tahun.

“Ancaman itu selalu ada, baik ancaman tradisional maupun ancaman multidimensional. Kalau dulu ancaman berupa serangan langsung secara fisik, maka sekarang ancaman yang perlu kita hindari adalah seperti narkoba, terorisme, radikalisme, ilegal fishing, ilegal logging dan ancaman-ancaman lainnya,” kata Wiranto.

Adapun strategis Keadilan dan kesejahteraan yang dimaksud Wiranto, bahwa kesejahteraan adalah milik seluruh bangsa Indonesia, baik yang berada di kota maupun dipinggiran. Sehingga dengan membangun dari pinggir, maka kesejahteraan akan dirasakan secara merata.

Dan strategis Pelestarian yang dimaksudkan adalah agar lahan atau hutan milik negara yang dilindungi bisa tetap terjaga dan tetap lstari. “Kita tidak mau banyak hutan lindung di Indonesia, namun prakteknya hutan lindung pada gundul. Dengan pembangunan seperti ini dan adanya Badan Pengelola Perbatasan, maka kita harap hutan-hutan bisa terjaga dan lestari sebagaimana fungsinya,” jelas Wiranto.

Gubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun pada kesempatan ini mengharapkan ke depannya akan banyak anak Natuna, atau yang dibahasakan oleh Nurdin dengan ‘anak pulau’, bisa dilibatkan di proyek-protek besar Pemerintah pusat di Natuna tersebut. Apalagi, tujuan dari dibangunnya daerah perbatasan ini salah satunya adalah untuk mensejahterakan masyarakat pesisir.

“Nawacita ketiga ini sangat bagus. Karena masyarakat pinggir menjadi terperhatikan. Kepada Pak Menteri saya informasikan, di Natuna ini banyak anak pulau, fisik mereka kuat, tahan dihempas ombak, tahan tidak mabok karena gelombang dan tahan dari serangan laut lainnya. Namun sebagian besar dari mereka kurang secara intelektual. Mungkin karena rentankendali yang terlalu jauh, infrastruktur yang kurang atau faktor lainnya kurang tau. Yang jelas, masyarakat kami dipinggiran ini memang perlu sentuhan pusat lah,” kata Nurdin kepada Wiranto dan para menteri lainnya.

Di akhir acara pencanangan Gerbangdutas 2017, dilanjutkan dengan dialog masyarakat dengan para menteri. Kemudian dilanjutkan lagi dengan meninjau sejumlah proyek Kemenkopolhukam yang ada di Natuna. Diantaranya meninjau pelabuhan roro dan bongkar muat Tanjung Payung, bandara Ranai dan beberapa proyek lainnya.

Adapun jumlah total rekapitulasi anggaran pengelolaan perbatasan negara tahun 2017 sebesar Rp17,8 triliun. Sedangkan alokasi untuk Kepulauan Riau sendiri saja sebesar Rp,6 triliun, dengan rincian Rp470,6 miliar untuk Kabupaten Natuna, Rp296,6 miliar untuk Batam, Rp158,8 untuk Kabupetn Bintan, Rp168,1 miliar untuk Kabupaten Kepulauan Anambas dan Rp162,6 miliar untuk Kabupaten Karimun. (bni)

Tengku Mukhtaruddin Kembalikan Rp 200 juta

0

batampos.co.id – Mantan Bupati Anambas, Tengku Mukhtaruddin kembali memenuhi panggilan penyidik Kejati Kepri, Selasa (7/3) sore.

Tengku diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka kasus dugaan korupsi penempatan dana deposito Pemkab Anambas tahun 2011- 2012 yakni mantan Kabag Keuangan Pemkab Anambas Ivan dan mantan Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri (BSM) Khairul Rijal.

Selain datang memenuhi panggilan penyidik, Tengku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka turut mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 200 juta.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, Ferytas membenarkan mantan Bupati Anambas itu kembali mengembalikan kerugian negara. Pengembalian yang dilakukan tersebut merupakan tambahan dari yang sebelumnya sudah dilakukannya Tengku.

“Dia (Tengku Mukhtaruddin, red) serahkan uang Rp 200 juta tunai, saat diperiksa sebagai saksi untuk Ivan dan Khairul Rijal,” ujar Ferytas.

Dikatakan Ferytas, dalam kasus ini pihaknya telah menyita uang kerugian negara dari ketiga tersangka sekitar Rp 1,048 miliar atau mencapai 85 persen dari total kerugian negara Rp 1,2 miliar.

“Pertama saat ditetapkan sebagai tersangka ketiga orang itu mengembalikan Rp 595 juta. Beberapa hari kemudian Rp 40 juta, Rp 208 juta, dan yang terakhir Rp 200 juta,” jelasnya.

Ferytas menjelaskan, dalam penanganan kasus korupsi tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan seluruh kerugian negara dari para tersangka.

Sementara saat ditanya terkait pemeriksaan Tengku sebagai saksi, Ferytas enggan menjelaskan lebih detail. Sebab pemeriksaan tersebut masuk dalam materi penyidikan dan kelengkapan berkas sebelum dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk disidangkan.

“Yang jelas kami akan upayakan pencapaian pengembalian kerugian negara dari ketiga tersangka dalam kasus ini sebanyak 100 persen,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, para tersangka diduga korupsi penempatan dana deposito tahun 2011 dan 2012 saat BSM menjalin kerjasama dalam bentuk deposito dan giro dengan Pemkab Anambas.

Penempatan dana sebesar Rp 120 miliar, atas kerjasama itu BSM memberikan apresiasi kepada Pemkab Anambas dengan memberikan 25 unit motor Honda Mega Pro, satu unit Mobil Toyota Avanza, dan satu unit mobil Toyota Fortuner.

Namun yang diterima Pemkab Anambas tersebut yang seharusnya masuk ke dalam aset Pemkab Anambas, ternyata dijual untuk kepentingan pribadi.

Ketiga tersangka dijerat pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 11, dan pasal 13 undang-undang Tipikor. Bahkan tidak tertutup kemungkinan pasalnya akan bertambah jika dari hasil penyidikan ditemukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).(ias)

Keuangan Pemko Batam Sêrêt, Sebab BP Batam…

0

batampos.co.id – Tersendatnya pengurusan izin peralihan hak (IPH) di BP Batam berimbas pada sêrêtnya penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemko Batam. Hingga akhir Fabruari lalu, realisasi penerimaan baru mencapi 6,52 persen dari 16 persen yang ditargetkan.

“Baru tercapai Rp 22,3 miliar atau 6,52 persen dari target BPHTB tahun ini sebesar Rp 342 miliar,” kata Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (8/3) siang.

Jefridin mengatakan, realisasi penerimaan BPHTB hingga akhir Februari seharusnya sudah tembus angka 16 persen. Sebab Pemko Batam menargetkan penerimaan sebesar 8 persen per bulan.

“Target angka ini dari 100 persen dibagi 12 bulan,” ujarnya.

Dia mengakui, seretnya penerimaan BPHTB ini dikarenakan proses pengurusan IPH di BP Batam yang terganggu sejak pertengahan tahun lalu. Kondisi ini mempengaruhi transaksi jual beli properti di Batam dan otomatis berimbas pada penerimaan BPHTB untuk Pemko Batam.

“BPHTB ini ada kalau ada transaksi itu, kalau tak ada (transaksi) ya tidak ada BPHTB,” ucapnya.

Dia mengatakan, kondisi ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. “Dulu normal-normal saja, sekitar 16 persen itu. (Tahun) ini terjun payung,” katanya.

Bahkan pada Januari lalu, realisasi penerimaan BPHTB hanya sebesar 1,48 persen. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut, Sekda khawatir akan mengganggu pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam yang ditarget sebesar Rp 1,1 triliun pada tahun ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemko Batam berencana menyederhanakan perizinan di Batam yang selama ini dianggap menghambat laju pembanggunan. Sebab ada sejumlah perizinan menjadi kewenangan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Sehingga dalam prosesnya kerap terjadi ketidaksinkronan.

Di antara perizinan yang akan disedehanakan adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pemko menginginkan IMB tidak perlu lagi menyertakan fatwa planologi dari BP Batam. Sebab proses pengurusan fatwa planologi BP Batam dinilai lamban. Bahkan penerbitan fatwa planologi di BP Batam terhenti pada Juli hingga Desember tahun lalu. Sebagai gantinya, Pemko Batam akan menggunakan dokumen Keterangan Rencana Kota (KRK).

Menanggapi hal ini, BP Batam mengaku akan tetap mengeluarkan dokumen fatwa planologi. Alasannya, Batam berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia karena berstatus lahan milik negara sehingga diwajibkan mengeluarkan dokumen fatwa sebagai syarat untuk mendapatkan dokumen IMB.

“Ya di wilayah Free Trade Zone (FTZ) kan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dipegang BP Batam. Jadi sesuai peraturan ya memakai dokumen fatwa planologi. Kalau di Belakangpadang yang bukan FTZ baru bisa pakai KRK,” ungkap Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono, Rabu (8/3).

Andi menjelaskan selama peraturan untuk mencabut dokumen fatwa belum terbit, maka BP Batam tetap akan mengeluarkannya sesuai dengan landasan peraturan yang ada. “Setiap mau merubah kebijakan ya mesti ada dasarnya, bisa Surat Keputusan (SK), Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Pemerintah (PP) dan lain-lain tergantung levelnya. Tidak bisa merubah kebijakan cuma dengan notulis rapat,” katanya lagi.

Menurut Andi, dokumen fatwa planologi sangat penting karena di dalamnya sudah disertakan mengenai desain umum dari sebuah pembangunan sehingga jika metode pembangunannya dianggap salah, maka dokumen fatwa tak akan dikeluarkan.

Dalam dokumen fatwa memang diatur mengenai segala kebutuhan yang diperlukan untuk membentuk tata kelola ruangan yang baik. Dokumen ini memaparkan rencana utama pembangunan, site plan, grading plan, rencana saluran air, rencana listrik, dan rencana penghijauan. Tujuannya adalah untuk menghindari tata kelola ruangan menjadi kacau. Contohnya pengaturan koneksi drainase sehingga ada sinkronisasi antara drainase pengembang dan pemerintah.

“Kalaupun ada dokumen fatwanya yang belum keluar, berarti persyaratan yang diminta belum lengkap,” katanya.

Di tempat yang berbeda, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam, Achyar Arfan mengatakan sejak mandeknya penerbitan dokumen fatwa planologi mulai Juli hingga Desember lalu berimbas pada berkurangnya penghasilan asli daerah (PAD) Batam BPHTB.

Saat fatwa planologi tidak keluar, IMB tidak bisa terbit, developer tidak bisa membangun, otomatis dana BPHTB dan retribusi lainnya juga terhenti. “Jelas mengganggu pembangunan dan pendapatan Pemko Batam,” jelasnya.

Tak ingin pendapatan dan pembangunan terganggu, Pemko Batam bersama REI dan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) sudah beberapa kali bertemu membahas penggunaan KRK sebagai pengganti fatwa planologi untuk memudahkan penerbitan IMB. Baik secara keseluruhan maupun sebagian.

KRK diyakini bisa menggantikan fatwa planologi karena kewenangan teknis yang tertera di fatwa, juga dimuat di KRK. Bedanya, fatwa dikeluarkan oleh BP Batam, sementara kewenangan mengeluarkan KRK ada di Pemko Batam melalui Dinas Tata Kota. (cr13/leo)

Pasangan Diluar Nikah Terjaring Razia

0

 

batampos.co.id – Pasangan tanpa ikatan nikah yang tinggal dalam satu kosan terjaring operasi bina kusuma yang digelar Polres Tanjungpinang, Rabu (8/3) pagi.

Saat diamankan pasangan ini berdalih telah menikah secara siri. Namun saat petugas meminta menunjukkan surat nikah sirinya, pasangan ini tidak bisa menunjukan buktinya.

Pasangan di luar nikah ini didapati dalam satu kosan namun berbeda kamar di Jalan Delima RT 04 RW 05, Kelurahan Kampung Baru Tanjungpinang.

Selain mengamankan pasangan di luar nikah, petugas juga mengamankan enam orang wanita dan satu orang pria lainnya yang tidak terdata sebagai warga RT setempat.

“Kami sudah menikah siri di Senggarang pak. Cuma tak dikasih surat keterangan sudah menikah sama orang yang menikahkan kami,” ujar pria yang belum diketahui identitasnya itu.

Sementara itu Ketua RT setempat Mujiarto, 45, mengaku para penghuni kos tidak pernah melapor ke RT. Warga disekitar pun merasa resah dengan keberadaan penghuni kos yang tidak pernah diketahui identitasnya.

“Mereka (penguni kos, red) tak ada yang melapor ke saya. Warga juga resah. Saya langsung berkoordinasi dengan Babinkamtibmas. Sebab mereka sering ribut dan disini juga termasuk rawan tindak kejahatan,” ungkapnya.

Terpisah Kaur Bin Ops (KBO) SatBinmas Polres Tanjungpinang, Iptu Fauzi mengatakan pihaknya telah mengamankan 12 orang yang terdiri dari sembilan wanita dan tiga laki-laki.

Dikatakan Fauzi, pihaknya akan melakukan pembinaan dan mengimbau agar tidak membawa tamu dan jangan menggunakan narkoba.

“Sedangkan untuk pasangan yang mengaku telah menikah siri, kami berikan surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya,” tegasnya.

Mereka yang terjaring ini lanjut Fauzi, akan didata dan diberikan pembinaan ditempat. Selain itu penghuni kos juga diingatkan untuk melapor ke ketua RT setempat.

“Prinsipnya hanya berupa teguran dan pembinaan. Kami ingatkan lagi supaya tidak membawa tamu diluar batas waktu kewajaran. Soalnya ini laporan yang kami terima,” pungkasnya. (ias)

Kondisi Pelantar Memprihatinkan, Perlu Diaudit Secara Tekhnologi

0
Jembatan Selayang Pandang terlihat sudah keropos dan bengkok. Foto : batampos.

batampos.co.id – Asisten Deputi Kementerian Kemaritiman Rahman Hidayat, meminta Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengaudit secara teknis bangunan Pelantar Selayang Pandang (SP). Pasalnya saat ini kondisi pelantar sudah semakin memprihatinkan.

“Kita minta pemerintah daerah mengaudit pelantar SP, bukan secara anggarannya tapi yang jelas secara tekhnologi,” ungkapnya.

Hal tersebut menurutnya sangat diperlukan supaya bisa diketahui kekuatan pelantar itu. Jangan sampai setelah ada korban baru sadar, kalau pelantar itu perlu perbaikan. “Kalau sudah memakan korban, itu sudah terlambat,” ungkapnya lagi.

Menanggapi hal ini Sekertaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Sahtiar, menjelaskan bahwasanya pemkab Anambas juga sudah memikirkan hal tersebut. Oleh karena itu ke depan pemkab Anambas akan membangun Jempatan SP menjadi dua jalur dengan tidak merobohkan jalur yang sekarang.

SP dua jalur itu merupakan jembatan baru, tanpa meruntuhkan SP yang lama karena bisa juga ada kegunaannya tertentu. “Yang lama tidak diruntuhkan, tapi bisa juga dikhususnya menjadi tempat pejalan kaki atau dikhususkan menjadi tempat lari bagi warga Tarempa,” jelasnya.

Meski demikian pihaknya tetap akan mengaudit secara teknis seperti yang sudah disarankan oleh kementerian. “Itu tetak akan kita laksanakan nantinya,” ujarnya singkat. (sya)

Tingkatkan Pertanian Lingga, IPB Siap Buka Pendidikan Vokasi D1

0
Awe berikan cinderamata kepada Rektor Institut Pertanian Bogor. Foto : Hasbi/batampos.

batampos.co.id – Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc, menyatakan kesiapannya membuka pendidikan vokasi Diploma Satu (D1) di Kabupaten Lingga dalam rangka mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pertanian, perikanan dan peternakan daerah tersebut.

“Terima kasih atas kepercayaan pak Bupati Lingga untuk bekerjasama dengan IPB, khususnya dalam pengembangan SDM pertanian, perikanan dan peternakan. Intinya, kami siap bantu dengan sumber daya yang kami miliki,” ungkap Herry saat menerima rombongan Bupati Lingga, Alias Wello di aula Rektorat IPB, Bogor, Rabu (8/3/2017).

Menurut dia, IPB sebagai salah satu perguruan tinggi penghasil inovasi dan paten terbesar di Indonesia, sudah memiliki banyak pengalaman bekerjasama dengan pemerintah daerah. Namun, ada beberapa daerah diantaranya hanya sebatas tanda tangan kerjasama, tanpa ada implementasinya.

“Saya berharap Kabupaten Lingga bisa langsung action, silahkan manfaatkan SDM yang ada pada kami. IPB ini memiliki jumlah dosen doktor terbesar di Indonesia. Lingga punya prospektif untuk IPB. Jangan biarkan kerjasama ini tidak berjalan,” harapnya.

Herry juga meminta Pemerintah Kabupaten Lingga tidak hanya puas pada capaian produk mentah. Namun, bagaimana mengolah dan mengemas produk mentah itu menjadi produk yang memberi nilai tambah bagi masyarakat.

“Prinsip-prinsip inovasi pertanian sudah banyak. Jangan sampai hanya produksi bahan mentah. Tapi, bagaimana produk tersebut terintegrasi dari hulu sampai ke hilir sehingga memberi nilai tambah bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Lingga, Alias Wello, menyampaikan apresiasinya atas sambutan dan peluang kerjasama yang diberikan oleh Rektor IPB beserta jajarannya. Ia berjanji, dalam waktu tiga bulan ke depan, kerjasama pembukaan pendidikan vokasi D1 yang sudah disepakati segera dieksekusi.

“Saya sebetulnya tidak suka berlama – lama. Makanya, hari ini saya bawa lima orang pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Staf Khusus dan Konsultan untuk langsung menindaklanjuti kerjasama ini secara serius,” tegasnya.

Menurut mantan Ketua DPRD Lingga, Masa Bhakti 2004 – 2009 ini, Kabupaten Lingga yang berada di ujung paling selatan Provinsi Kepri itu, memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang luar biasa. Namun, ketersediaan SDA yang besar itu, tidak didukung SDM yang handal untuk mensejahterakan masyarakat.

“Karena itu, dalam jangka waktu tiga bulan ke depan atau paling lambat bulan Juli 2017 ini, IPB sudah membuka program studi di luar kampus utama di Lingga, khususnya pendidikan vokasi D1,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Awe sapaan akrab Bupati Lingga itu, menceritakan bagaimana besarnya perhatian Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman terhadap pembangunan pertanian di wilayah perbatasan, khususnya Lingga untuk menghentikan dominasi pasokan pangan ilegal yang masuk ke Kepri melalui Singapura dan Malaysia.

“Ini energi positif yang ditularkan oleh pak Mentan saat kunjungan kerja ke Lingga bulan September 2016 lalu. Beliau langsung menetapkan Lingga sebagai basis pertanian organik di wilayah Kepri untuk menguasai pasar pangan organik Singapura dan Malaysia,” katanya.

Untuk mewujudkan gagasan besar Mentan itu, lanjut Awe, Pemerintah Kabupaten Lingga tentu tidak boleh diam dan berpangku tangan. Pada tahun anggaran 2017 ini, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan kegiatan pencetakan sawah baru di Lingga seluas 3.000 hektar melalui program Upaya Khusus (UPSUS) bekerjasama dengan Markas Besar TNI Angkatan Darat.

“Bayangkan pak Mentan memberi alokasi cetak sawah baru untuk Lingga seluas 3.000 hektar. Sementara penyuluh pertanian kami hanya ada enam orang. Makanya, saya langsung mengambil langkah cepat minta bantu penyuluh pertanian dari Kabupaten Bone. Tentu ini tidak menjawab permasalahan dalam jangka panjang. Karenanya, perlu membangun SDM pertanian sejak dini melalui kerjasama dengan IPB,” pungkasnya. (mhb)

Presiden Tetapkan 22 Pulau Terdepan di Kepri

0

batampos.co.id – Pemerintah pusat memberikan perhatian besar terhadap pembangunan di Kabupaten Natuna. Wilayah paling utara Indonesia ini dinilai sangat strategis, khususnya untuk dijadikan basis pertahanan negara.

“Natuna adalah kapal selam dan kapal induknya Indonesia,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam dialog Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) di Gedung Sri Serindit Ranai, Natuna, Rabu (8/3).

Mendagri mengatakan, saat ini yang menjadi fokus pembangunan pemerintah pusat di Natuna adalah pangkalan pertahanan. Baik untuk TNI AL, TNI AD, dan TNI AU. Proyek ini ditargetkan rampung dalam dua tahun mendatang.

Namun dia menegaskan, pembangunan di wilayah perbatasan harus tetap memperhatikan sinergitas dengan pemerintah dan warga setempat. Sehingga program ini akan membawa dampak positif secara luas.

“Kekompakan juga diperlukan di Natuna. Mulai di tingkat Pangdam sampai Babinsanya. Mulai dari Kapolda sampai Babinkamtibmasnya,” kata Tjahjo.

Menko Polhukam Wiranto yang juga hadir dalam acara itu mengatakan, pencanangan Gerbangdutas merupakan wujud keseriusan pemerintah pusat dalam memperhatikan perbatasan. Tahun ini, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 17 triliun untuk membangun perbatasan.

Alokasi dana tersebut disebar di 26 Kementerian dan Lembaga untuk dialokasikan bagi pembangunan perbatasan dari Sabang sampai Merauke. Sasarannya menyesuaikan kebutuhan wilayah, mulai kebutuhan pokok, sandang pangan, infrastruktur, fasilitas publik hingga sarana dan prasarana pemerintah.

Untuk Kepri, kata Wiranto, tahun 2017 ini mendapat alokasi sebesar Rp 1,6 triliun lebih dibagi untuk lima kabupaten dan kota.

Rinciannya, untuk

  • Natuna sebesar Rp 470,6 miliar,
  • Batam sebesar Rp 296,6 miliar,
  • Bintan sebesar Rp 158,8 miliar,
  • Anambas sebesar Rp 168,1 miliar,
  • Karimun sebesar Rp 162,6 miliar.

Selain untuk membangun sarana pertahanan negara, anggaran tersebut juga untuk kepentingan Polri, pertanian, koperasi UKM, perindustrian, perdagangan, pariwisata, kelautan dan perikanan, perumahan rakyat, pendidikan, kesehatan, sosial dan agama.

Senada dengan Tjahjo, Wiranto berharap kerja sama seluruh elemen masyarakat dalam program Gerbangdutas ini.

“Program yang sudah dicanangkan semua lembaga terkait, bersama-sama diawasi pelaksanaannya,” Wiranto.

Pencanangan Gerbangdutas tahun 2017, kata Wiranto, merupakan upaya pemerataan pembangunan seluruh wilayah perbatasan di Tanah Air. Gerbangdutas merupakan program sinkronisasi kementerian dan lembaga.

Ada tiga konsep dalam Gerbangdutas tahun 2017. Yakni pembangunan pertahanan wilayah perbatasan, pemerataan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Tiga konsep ini mendasari pembangunan daerah pinggiran.

“Perbatasan harus lebih hebat dari negara tetangga,” kata Wiranto.

Prajurit TNI rehat di pinggiran dermaga Pulau Nipah, Kota Batam
foto: ahmadi / batampos

Terkait masalah perbatasan, Presiden Jokowi Widodo telah menetapkan 22 pulau di Kepri sebagai pulau terdepan Indonesia di bagian utara. Bertambah tiga pulau dari sebelumnya 19 pulau terdepan.

Secara keseluruhan ada 111 Pulau yang ditetapkan sebagai pulau terdepan yang sebelumnya menggunakan istilah pulau terluar.

“Kita tidak boleh mengatakan pulau terluar lagi, etisnya adalah pulau terdepan. Karena ini sudah keputusan presiden, tentu harus diberikan perhatian pembangunannya,” ujar anggota Komisi I DPRD Kepri, Ruslan tadi malam.

Menurut Ruslan, selain transportasi tentu yang dibutuhkan adalah sarana infrastruktur. Ditegaskan Ruslan, apabila ada aparatur negara yang bertugas di sana, Pemda harus memberikan intensif khusus.

Pulau-pulau yang ditetapkan tersebut tersebar di beberapa kabupaten kota.

Enam di Anambas (Pulau Malang Berdaun, Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, dan Pulau Tokongbelayar);

Tujuh di Natuna (Pulau Tokongboro, Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, dan Pulau Kepala);

Dua di Karimun (Pulau Tokongiyu Kecil dan Pulau Karimun Anak);

Empat di Batam (Pulau Nipah, Pulau Pelampung, Pulau Batuberantai, dan Pulau Putri/Nongsa);

Tiga di Bintan (Pulau Bintan, Pulau Sentut, dan Pulau Berakit). (arn/jpg)

Gubernur Memotivasi Pelajar, Manfaatkan Usia Muda dengan Baik

0
Gubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun menyempatkan diri berkunjung ke SMUN 1 Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Rabu (8/3). Foto: ist

batampos.co.id – Dalam kunjungannya ke Kabupaten Natuna, Gubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun menyempatkan diri berkunjung ke SMUN 1 Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Rabu (8/3). Gubernur menjadi irup apel pagi di depan 588 siswa dan siswi. Atau 257 siswa dan 331 siswi.

Dalam amanahnya Gubernur memotivasi para siswa dan siswi agar tidak menyia-nyiakan masa mudanya untuk kegiatan negatif seperti narkoba, pergaulan bebas dan sebagainya. Namun hendaknya agar memanfaatkan masa muda untuk bertingkah laku positif serta berlomba untuk mengukir prestasi sebanyak mungkin.

“Natuna ini punya potensi yang luar biasa. Alamnya, lautnya, pantainya dan lainnya. Semua itu perlu tenaga-tenaga handal dan profesional, makanya siapkan diri dari sekarang untuk mengelola segala keunggulan itu. Jangan terjebak kedalam dunia yang justru bisa menghancurkan masa depan. Teruslah mengejar prestasi yang banyak. Dan jangan pernah terjebak dalam dunia narkoba,” pesan Gubernur.

Sebagai pulau terdepan NKRI, diakui Gubernur jika Kabupaten Natuna rawan menjadi target peredaran narkoba duna Namun Gubernur juga sangat yakin bahwa hal itu tidak akan terjadi jika masyarakat Natuna komitmen bersama-sama memerangi narkoba.

“Ingat narkoba ini musuh bangsa yang bisa merusak generasi. Makanya selalu tekankan dan tekadkan di hati slogan narkoba no, prestasi yes dan Naruna jaya,” kata Gubernur.

Lebih penting lagi, Gubernur mengingatkan agar para siswa dan siswi untuj patuh, tunduk dan sopan kepada para gurunya. Perlu di ketahui bahwa ketiga guru marah, itu semata-mata bukan karena dendam melainkan karena perhatian, sayang dan ingin muridnya menjadi baik dan pintar.

“Dulu kena lesing oleh guru tu biasa. Karena kita yakin tidak ada guru marah karena benci, dendam atau bertujuan untuk menyakiti. Pasti guru marah karena peduli, karena sayang agar anak-anaknya lebih baik dan disiplin hingga menjadi pintar,” tutup Gubernur. (jpg)

Pembangunan Perbatasan, Pusat Gelontorkan Dana Rp 1,6 Triliun

0

batampos.co.id – Menko Polhukam Wiranto mengatakan, pencanangan gerakan pembangunan terpadu kawasan perbatasan (Gerbangdutas) adalah keseriusan pemerintah tahun 2017 ini. Bahkan dalam pencanangan mengalokasikan dana sebesar Rp 17 triliun untuk bangun perbatasan.

Alokasi dana tersebut disebar di 26 Kementerian dan Lembaga, dan disasar dalam pembangunan kawasan perbatasan dari sabang hingga Meroke. Sasarannya menyesuaikan kebutuhan wilayah, mulai kebutuhan pokok, sandang pangan, infrastrukturm fasilitas publik hingga sarana prasarana Pemerintah.

Untuk Kepri kata Wiranto, tahun 2017 ini dialokasikan sebesar Rp 1,6 triliun lebih dibagi dalam lima Kabupaten dan kota. Alokasi dana tersebut, untuk Natuna sebesar Rp 470,657 miliar, Batam sebesar Rp 296,698 miliar, Bintan sebesar Rp 158,848 miliar, Anambas sebesar Rp 168,177 miliar, dan Karimun sebesar Rp 162,621 miliar.

Sasaran alokasi anggaran diantaranya, untuk pertahanan, Polri, pertanian, koperasi UKM, perindustrian, perdagangan, pariwisata, kelautan dan perikanan, PUPR, Perhubungan, Kominfo, ESDM, Pendidikan, Kesehatan, dalam negeri, sosial dan agama.

Pencanangan Gerbangdutas ini kata Wiranto, diharapkan kerjasama seluruh elemen masyarakat. Baik Pemerintah Pusar dan Daerah, Gubernur dan Bupati. Sebaliknya tidak mutlak hanya diserahkan urusannya pada pemerintah Pusat atau hanya menjadi urusan Pemerintah Daerah.

“Program yang sudah dicanangkan semua lembang terkait, bersama-sama diawasi pelaksanaannya,” Wiranto.

Pencanangan Gerbangdutas tahun 2017 kata Wiranto, adalah pemerataan pembangunan seluruh wilayah perbatasan tanah air. Gerbangdutas merupakan program sinkronisasi kementerian dan lembaga.

Dengan tiga konsep dalam Gerbangdutas tahun 2017. Yakni pembangunan pertahanan wilayah perbatasan, pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Tiga konsep ini mendasari pembangunan daerah pinggiran.

Bicara pertahanan, pergelaran pasukan dan penambahan TNI sudah semakin merata diwilayah perbatasan, agar negara lebih siaga terhadap ancaman dari luar.

Sementara pemerataan kesejahteraan, melalui konsep pembangunan infrastruktur terus dilaksanakan. Baik pembangunan menyangkut pelayanan publik.

Dalam sambutan Presiden kata Wiranto, pembangunan perbatasan tidak hanya sekedar membangun pos lintas batas. Tidak hanya terpaku pada fisik pos tersebut. Tetapi adalah harkat dan martabat bangsa di mata negara tetangga. Ada kesenjangan kesejahteraan dimasa lalu di perbatasan, sehingga tidak terjadi perbedaan yang mencolok dan daerah kumuh, miskin. Tetapi membalikkan posisi itu, menjadi daerah yang cukup menjanjikan.

“Perbatasan harus lebih hebat dari negara tetangga. Saat ini ada 7 pos lintas batas, dan tahun ini akan ditambah menjadi 9 pos lintas batas. Gerbangdutas ini jangan sampai membuat kondisi perbatasan lebih buruk dari negara tetangga, dan itu adalah martabat bangsa ke depannya,” ujar Witanto. (arn)