Sabtu, 4 April 2026
Beranda blog Halaman 13596

Akses Jalan Tanjungpelanduk-Selatmi Dibuka Tahun ini

0

batampos.co.id – Jalan di Pulau Combol yang menghubungkan Desa Tanjungpelanduk ke Desa Selatmi bakal dibuka atau dibangun akses jalannya tahun ini. Kepastian dibukanya akses jalan tersebut, tertuang dalam musrenbang tingkat Kecamatan Moro.

“Akses jalan Desa Tanjungpelanduk ke Desa Selatmi memang telah dianggarkan tahun ini yang nilainya mencapai Rp 7 miliar,” ujar anggota DPRD Karimun, Syamsul.

Akses jalan dari Desa Tanjungpelanduk ke Desa Selatmi Moro, panjangnya diperkirakan mencapai 15 kilometer (km) tersebut, akan direalisasikan dalam anggaran proyek tahun ini.

Sebab masyarakat yang berada di wilayah Pulau Combol boleh dikatakan sudah lama mengharapkan jalan tersebut aksesnya dibangun.

“Dibukanya akses jalan di Pulau Combol, akan mampu menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat hinterland. Sebagaimana diketahui bahwa Pulau Sugie dan Pulau Combol berseberangan laut,” terang Syamsul.

Begitu juga akses jalan lebih dekat dan biaya lebih murah dibandingkan dengan melalui jalur laut seperti saat ini.

Sementara, Kepala Desa Selatmi, Subianto yang mewakili warganya mengaku senang dengan kabar akan dibangunnya akses jalan di Pulau Combol. (pst)

Perbaikan Gorong-gorong di Kebunpinang Digesa

0

batampos.co.id – Anggota DPRD Provinsi Kepri daerah pemilihan Karimun, Erry Suandy menyebutkan, penggesaan perbaikan gorong-gorong yang menghubungkan jalan menuju Kebunpinang Kelurahan Tanjungbatu Kota digesa tahun 2017 ini. Kondisi gorong-gorong sudah pecah, sehingga mengganggu pengendara yang melewati jalan tersebut. Bahkan hanya kendaraan roda dua saja yang bisa melewati jalan penghubung kelurahan Gadingsari dan kelurahan Tanjungbatu kota.

“Iya tahun ini 2017 diusahakan agar kerusakan gorong-gorong di jalan Kebunpinang segera diperbaiki, kasihan masyarakat yang hendak beraktifitas. Masak gorong-gorong rusak sampai terbelah dua, kondisi seperti ini sangat berbahaya,” kata Erry, Selasa (28/2) kemarin.

Erry Suandy mengaku setiap dirinya turun ke daerah warga selalu mengeluhkan rusaknya infrastruktur, baik jalan, gorong-gorong maupun kondisi jembatan. Keluhan masyarakat ditampung selanjutnya disampaikan saat rapat bersama anggota DPRD provinsi lainya.
Diakuinya fasilitas umum seperti jalan, gorong-gorong tersebut merupakan fasilitas yang setiap hari gunakan masyarakat. Tapi kentanyataan di lapangan banyak sekali infrastruktur di Pulau Kundur kondisinya sudah rusak dan belum ada perbaikan.

“Kondisi jalan utama antarkecamatan Kundur-Kundur Utara dan Kundur Barat juga rusak parah. Kita harapkan tahun depan pemerintah provinsi melakukan perbaikan jalan utama di pulau Kundur. Karena kebutuhan akses jalan utama sangat mendesak dilakukan perbaikan,” imbuhnya. (ims)

DPRD Kawatir Tahun 2018 Natuna Bakal Kolap

0

batampos.co.id – Anjloknya penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang disalurkan Pemerintah Pusat ke Natuna tahun 2017 ini masih menjadi kekawatiran akan terulang di tahun 2018 mendatang.

Ketua DPRD natuna Yusripandi mengatakan, jika DBH Natuna tahun 2018 mendatang masih kisaran Rp 12 miliar, maka Natuna alan kolap. Pemerintah Daerah tidak bisa berbuat banyak melanjutkan pembangunan yang belum selesai.

“DBH migas, sampai sekarang masih mengkhawatirkan. Tahun ini saja Rp 12 miliar, tahun lalu juga sama. Kalau tahun 2018 ini masih begitu, Natuna siap-siap saja kolap,” ujar Yusripandi kemarin.

Satu-satunya penggerak Pemerintahan sambung Yusripandi, adalah dana alokasi khusus (DAK) yang bisa diandalkan. Sementara ditahun 2017 ini, Pemerintah masih bernafas, hanya karena penerimaan tunda salur DBH dan pajak tahun sebelumnya.

Selain DBH sambungnya, Pemeritah Daerah hanya memiliki pendapatan daerah yang jauh dari mencukupi kebutuhan. Dan tidak lebih dari Rp miliar per tahun yang dibukukan.

DPRD kata Yusripandi, berharap Pemerintah Daerah lebih inisiatif mengusulkan perencanaan pembàngunan ke Pusat. Agar dana alokasi khusus terus meningkat di tahun 2018 mendatang.

“Sekarang PAD Natuna sangat kecil, dan beberapa objek pajak penerimaannya nihil. Tentu ini menjadi tantanganm” ujarnya.(arn)

Hanya 7 Pejabat Ikuti Open Bidding, Dua Formasi Masih Kosong

0

batampos.co.id – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tanjungpinang, Tengku Dahlan mengatakan dari sembilan formasi Jabatan Pimpinan Tertinggi (JPT) yang dilelang (open bidding) hanya tujuh formasi yang dilamar. Sedangkan dua formasi lagi masih sepi peminatnya.

“Dua formasi belum ada yang lamar. Yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan,” ujar Dahlan ketika dikonfirmasi, Selasa (28/2).

Disindir pelamar ditujuh formasi itu, Dahlan menjelaskan untuk formasi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Kemasyarakatan dilamar tiga pejabat. Yaitu Wan Chairil, Samsudi, dan Thamrin Dahlan. Kemudian formasi Dinas Sosial (Dinsos) dilamar oleh dua pejabat yaitu Djafnurinsyah dan Wan Chairil.

Berikutnya, Dinas Perhubungan (Dishub) dilamar oleh empat pejabat yaitu Reni Yusneli, Efendi, Irianto, dan Djafnurinsyah. Lalu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dilamar oleh dua pejabat yaitu Reni Yusneli dan Efendi.

Selanjutnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dilamar oleh Efendi dan Irianto. Kemudian Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dilamar oleh Efendi dan Samsudi. Sedangkan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan (DPRKPKP) hanya dilamar oleh Djafnurinsyah.

“Satu pejabat ada yang melamar dua sampai tiga formasi. Seperti Reni Yusneli (Mantan Sekda Pemprov Kepri-red) melamar didua formasi. Tapi beliau sudah jadi PNS Pemko Tanjungpinang,” bebernya.

Ketujuh pejabat yang melamar, kata Dahlan, berasal dari internal Pemko Tanjungpinang dan Pemprov Kepri. Sedangkan dari instansi vertikal seperti Bea dan Cukai, Imigrasi, dan Badan Pusat Statistik (BPS) belum ada yang melamar.

“Begitu juga dengan TNI dan Polri belum ada yang berminat. Padahal kita sediakan kursi untuk mereka,” ungkapnya. (ary)

Riono Siap Berikan Keterangan Kasus BUMD

0

batampos.co.id – Proses pemeriksaan kasus pungli penyewaan lapak dan kios dagangan yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tanjungpinang terus berlanjut. Bahkan pengungkapan aliran dana pungli yang dilakukan Polda Kepri telah menyeret beberapa pejabat teras atas Pemko Tanjungpinang, khususnya Sekda Tanjungpinang, Riono.

Informasi di lapangan, Polda Kepri telah melayangkan surat penggilan kepada Riono. Dalam surat itu, Riono selaku komisaris BUMD diminta ke Mapolda Kepri untuk memberikan keterangan terkait aliran dana penyewaan lapak dan kios yang dikelola perusahaan daerah (perusda) tersebut. Namun Riono tak memenuhi panggilan dari Polda Kepri sampai saat ini.

Riono membenarkan dirinya sudah pernah disurati oleh Polda Kepri. Bahkan surat yang dilayangkan kepadanya sudah diterima secara langsung. Namun dirinya belum dapat memenuhi panggilan tersebut karena padatnya agenda pemerintahan.

“Surat panggilan itu sudah saya terima. Polda minta saya datang kesana, Kamis (23/2) kemarin. Tapi saya belum dapat penuhi karena gak bisa tinggalkan agenda penting pemerintahan,” ujar Riono ketika diwawancarai di Jalan Hang Lekir, Selasa (28/2).

Menurut Riono, kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat koordinator BUMD Tanjungpinang, Selamat beberapa waktu lalu tidak bisa dikaitkan dengan kewenangan komisaris. Sebab kebijakan penetapan harga sewa lapak dan kios dagangan maupun tatacara pemungutannya berada ditangan direksi.

Oknum yang ditangkap (Selamat, red), lanjut Riono, juga pernah diberikan peringatan dan dipanggil oleh Dirut BUMD agar tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Namun peringatan itu tak juga digubris sampai Tim Saber Pungli Polda Kepri menangkapnya.

“Kejadian OTT itu rentannya sangat jauh dengan kewenangan komisaris. Jadi gak bisa dikait-kaitkan. Tapi karena polda butuh keterangan, saya akan berikan sesuai kapasitas,” bebernya.

Disindir kapan dirinya siap untuk berikan keterangan, Riono mengaku selalu siap dan bersedia jika Polda Kepri membutuhkan. Tapi dengan satu syarat, Polda Kepri harus membuat jadwal pemanggilan ulang terlebih dahulu. Dengan surat pemanggilan kedua itu dirinya akan bertandang ke Mapolda Kepri.

“Pasti saya siap berikan keterangan dan akan ceritakan semuanya. Tapi Polda Kepri jadwalkan ulang surat pemanggilan saya,” pintanya.

Meskipun proses pemeriksaan selanjutnya menyeret beberapa oknum BUMD, sambung Riono, dirinya tidak mau ikut campur sedikitpun. Melainkan hanya mampu mendukung polisi untuk mengungkap kasus tersebut sampai tuntas.

“Saya tak mau ikut campur lagi kalau ada tersangka lain. Semuanya saya percayakan kepada polisi saja,” ungkapnya. (ary)

Tarik Mahasiswa Baru, UMRAH Andalkan Program Kemaritiman

0

batampos.co.id – Kepala Bagian Umum, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang , Harzan Syah mengatakan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) masih menjadi fakultas andalan untuk menarik simpati calon mahasiswa baru. Apalagi tahun ini, akan ada penambahan fakultas baru.

“Sampai sejauh ini, FIKP masih menjadi fakultas favorit. Karena programnya mengadalkan kemaritiman,” ujar Arzan Syah menjawab pertanyaan Batam Pos, Selasa (28/2) di Kantor Umrah Tanjungpinang.

Menurut Arzan ada lima fakultas di UMRAH saat ini. Dari lima fakultas tersebut, ada 19 program studi atau Prodi. Adapun fakultasnya adalah FKIP, Teknik, Ilmu Pemerintahan, Ekonomi, dan Fisip. Masih kata Arzan, tahun ini rencananya akan membuka dua fakultas baru. Yakni Hukum dan MIPA.

“Dua Fakuktas ini yang akan dipersiapkan untuk menghadapi penerimaan mahasiswa baru dalam waktu dekat ini,” papar Arzan.

Ditambahkannya, pada 18 Maret nanti, UMRAH akan melakukan wisuda terhadap ratusan mahasiswa dan mahasiswi. Lebih lanjutnya, komitmen kampus adalah tetap memberikan yang terbaik. Sehingga bisa meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kepri.

“Motivasi kita adalah menjadikan SDM Kepri terus lebih baik. Kita yakin UMRAH akan menjadi universitas terbaik kedepannya. Hanya saja masih butuh proses,” tutup Arzan.(jpg)

Simpan Narkoba, Mantan Pegawai Kemenkumham Ditangkap

0

batampos.co.id – Mantan pegawai Kemenkumham yang pernah bertugas di Lapas Tanjungpinang, Putra, 35, belum lama ini ditangkap Polda Jambi, karena kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu seberat Tujuh Kilogram.

Kasubbag Humas Kanwil Kemenkumham, Rinto Gunawan, saat dikonfirmasi, mengatakan pihaknya telah mendengar informasi tersebut. Ia menyebutkan bahwa pria yang diamankan Polisi itu sudah dipecat karena terlibat narkoba.

“Dulu dia pernah bertugas di Lapas Tanjungpinang. Tapi karena bermasalah, di mutasikan ke Kanwil. Tak lama kemudian yang bersangkutan dipindahtugaskan lagi ke Lapas Batam,”ujar Rinto, Selasa (28/2).

Saat bertugas di Batam, kata Rinto, Putra kembali bermasalah, terakit narkoba. Ia pun langsung diberhentikan sebagai pegawai Kemenkumham. Bahkan, yang bersangkutan pernah dihukum di Rutan Tanjungpinang dan dipindahkan ke Lapas.

“Pencopotan dia dulu sebagai sanksi tegas dari Kemenkumham terhadap jajaran yang terlibat narkoba,”kata Rinto.

Rinto mengaku awalnya kaget mendapat kabar adanya pegawai Kemenkumham yang bertugas di Lapas Tanjungpinang diamankan. Dia pun langsung mengecek informasi terkait tertangkapnya Sipir oleh Polda Jambi.

“Saya langsung cek tadi kebenaran hal itu. Rupanya mantan, bukan masih aktif sebagai pegawai yang bertugas di Lapas Tanjungpinang,”ucapnya.

Saat ditanya, apakah mengetahui secara pasti kronologis penangkapan Putra. Rinto, mengaku belum mengetahui kronologis penangkapannya. Namun, ia tidak menyangkal bahwa yang bersangkutan mantan pegawai Kemenkumham Kepri yang sudah dipecat.

“Fatal nanti akibatnya. Untuk itu, kami imbau jangan berani-berani main gitu (narkoba), kalau tidak mau dipecat,”pungkasnya.(ias)

Roro Tradisional Angkutan Siswa MTs Senayang Karam

0

batampos.co.id – Cuaca ekstim angin ribut yang melada perairan kecamatan Senayang Lingga membuat kapal Roro tradisonal yang biasanya mengangkut siswa-siswi MTs Darul Qalam karam. Beruntung kapal tersebut masih dalam keadaan kosong sehingga tak ada korban jiwa.

Informasi yang diperoleh Batam Pos, roro tradisonal ini parkir di pantai pulau Sebangka, tempat sekolah swasta itu berdiri. Saat siang hari, cuaca ekstrim yang terjadi membuat kapal untuk mengangkut pulang siswa karam. Akibatnya sebanyak 64 orang siswa tidak bisa pulang begitu juga dengan tenaga pengajar tersebut.

“Roronya karam. Kami terkepung hujan, kelaparan dan basah semua di pulau Sebangka. Sampai pukul 15.00 WIB baik guru ataupun murid tidak bisa pulang,” kata Belsa guru MTs Darul Qalam dikutip dari akun facebooknya, Selasa (28/2) siang.

Setelah lama menunggu lanjut Belsa, sekitar pukul 15.30 WIB orang tua siswa baru menjemput anak-anak mereka. “Akhirnya dijemput sama orang tua murid menggunakan pompong. Karena tidak ada pelantar disebangka semua terpaksa mangarungi air laut setinggi pinggang orang dewasa,” lanjutnya.

Persoalan transportasi bagi anak-anak sekolah di kecamatan Senayang ini sebenarnya telah lama menjadi perbincangan. Namun belum juga ada perhatian dan solusi dari pemerintah daerah. Setiap harinya 64 siswa-siswi MTs maupun guru pengajar harus menggunakan tranportasi seadanya. Mengabaikan keselamatan dan kemananan demi menempuh pendidikan.

Sampai berita ini ditulis, seluruh siswa dan tenaga pengajar telah kembali kerumah masing-masing. Namun pihak kelurahan dan kecamatan belum dapat dihubungi. Persoalan telekomunikasi juga menjadi salah satu masalah dikecamatan Senayang yang juga perlu segera diselesaikan intasi terkait.(mhb)

Penggiat Seni Kaligrafi Islam Berkurang

0
Rhuzi sedang mendekorasi karyanya saat perlombaan beberapa waktu lalu. Foto: Hasbi/batampos

batampos.co.id – Seni menulis indah (Khat) atau yang lebih sering dikenal dengan seni kaligrafi di Kabupaten Lingga sepi peminat. Meski menjadi salah satu cabang seni yang sering diperlombakan dalam ajang Musabaqah Tillawatil Quran (MTQ), masuk dalam cabang Khattil Quran, namun penggiat seni kaligrafi ini di Lingga setiap tahun menurun.

Ubaidulllah bin Abbas menyebut Khat sebagai lisan al-yadd atau lidahnya tangan. Melalui tulisan itulah tangan berbicara. Sayangnya kreasi anak-anak muda dan penggiat seni islam saat ini di Lingga terkendala tenaga pengajar dan minimnya perhatian kepada guru yang membina.

Salah seorang penggiat seni khaligrafi di Lingga, Rhuzi Wiranata membenarkan hal ini. Sejauh ini dikatakan Rhuzi, seni kaligrafi khususnya di kecamatan Lingga hanya didominasi oleh warga Desa Panggak Darat.

“Beruntung di kampung kami ada guru yang membagikan ilmu kaligrafi ini. Meskipun tidak ada perhatian dari pemerintah. Belajar secara swadaya dan tidak pernah memungut biaya,” jelasnya.

Di Panggak Darat sendiri kata Rhuzi meskipun sedikit paling tidak ada anak muda yang ikut berpartisipasi menghidupkan seni Islam ini. Setiap tahun, khafilah Kahttil Quran selalu dikirimkan dari Desa Panggak Darat untuk STQ dan MTQ tingkat kecamatan dan kabupaten hingga MTQ tingkat Provinsi Kepri.

“Kendala ini dilapangan yang butuh sentuhan tangan pemerintah. Kita sendiri tau, setiap tahun kegiatan-kegiatan STQ ataupun MTQ selalu digelar. Lingga bekas pusat kesultanan Melayu Islam sebenarnya juga memiliki banyak talenta dan bakat. Seperti Mukhtamar salah seorang juara Nasional asli Lingga,” jelas Rhuzi.

Seni Islam ini lanjut Rhuzi perlulah mendapat perhatian. Agar tidak mati suri. Tenaga pengajar perlu ditambah agar minat generasi muda semakin banyak.
“Kami sangat berharap seni kaligrafi islam ini dapat berkembang. Kreasi ini perlu dikembangkan di Bunda Tanah Melayu,” pungkasnya. (mhb)

Warga Teluk Nipah Ajukan Pemekaran

0
Suasana di Teluk Nipah belum lama ini. Foto: Wijaya/batampos.

batampos.co.id – Terkendala dengan rentang kendali yang cukup jauh, warga Dusun II Teluk Nipah, Desa Suak Buaya, Kecamatan Kepulauan Posek meminta untuk dimekarkan atau berdiri sendiri sebagai desa. Pasalnya, warga mengaku kesulitan dengan menempuh perjalanan laut hingga setengah jam menggunakan pompong menuju kantor desa di Pulau Mas Bangsal.

“Setengah jam itu kalau kondisi cuaca bagus, kalau angin kencang seperti sekarang ini malah kami tak berani ke kantor desa,” ujar Nazar salah satu tokoh masyarakat di Teluk Nipah, Selasa (28/2) siang.

Namun Nazar mengaku pengajuan usulan pemekaran ini bukan berdasarkan ketidak puasan warga Teluk Nipah dengan pemerintaha desa sekarang ini. Terlebih, pembangunan di Teluk Nipah juga berjalan dengan seperti biasanya dan baik-baik saja. Begitu juga dengan pelayanan petugas kantor desa berjalan normal tidak ada kekurangan apapun.

Usulan pemekaran tersebut murni dari warga yang mengeluhkan jarak tempuh ke kantor desa untuk mengurus segala sesuatu keperluan warga. Selain itu, Nazar juga memastikan bahkan pemekaran ini membantu desa atau pemerintahan induk karena dapat mengembangkan kawasan Teluk Nipah secara mandiri.

“Jika Teluk Nipah dimekarkan ADD dan DD Desa Suak Buaya tidak lagi dituangkan untuk kepentingan Wilayah Teluk Nipah,” ujar Nazar.

Usulan pemekaran ini bukan hanya isapan jempol belaka, warga Teluk Nipah telah menyiapkan sejumlah persyarakatan yang dibutuhkan bagi kawasan pemekaran. Antaranya, mereka telah menyediakan lahan untuk perkantoran desa. Selain itu, sejumlah fasilitas lainnya, kawasan Teluk Nipah juga sudah memenuhi syarat untuk berdiri sendiri menjadi desa.

Nazar juga mengatakan, usulan pemekaran ini telah disampakan warga kepada Anggota Dewan beberapa waktu lalu. Warga juga mendapatka jawaban sesuai dengan keinginan mereka untuk dimekarkan menjadi desa.

“Pada prinsifnya, Dewan menyetujui usulan ini. Dan mereka menyarankan untuk mengajukan pemekaran ini kepada pemerintah daerah dan mereka yang menilai dan memutuskan layak atau tidaknya pemekaran desa ini,” ujar Nazar. (wsa)