Museum kata Andrea Hirata di Belitung. Foto : batampos.
batampos.co.id – Shine Travel Batam di Ruko Puri Mas Blok B Nomor 05 Batamcenter, menawarkan harga spesial promo pakart tour ke Bangka Belitung. Biaya yang ditawarkan untuk calon wisatawan sebesar Rp 2850.000 per orang.
“Keberangkatan akhir pekan,” ujar Tour Departemen Shine, Dosma, Selasa (14/3).
Dia mengatakan, biaya tersebut merupakan biaya per orang untuk rombongan minimal empat orang, berlibur selama tiga hari dua malam. Dengan harga paket tersebut calon wisatawan akan mendapatkan makan enam kali, tiket pesawat pulang pergi (PP), penginapan hotel bintang tiga dan mengunjungi lokasi wisata yang indah.
“Kami menyajikan pemandangan pesona pantai yang luar biasa, dilengkapi dengan sajian kuliner yang istimewa membuat paket tour suasana belitung menjadi sebuah paket tour yang sesuai dengan kebutuhan,” kata Dosma.
Pada hari pertama, kata Dosma wisatawan tiba di Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin disambut tour gaet lokal, kemudian setelah itu dibawa untuk menikmati kuliner khas pulau belitung yakni mie belitung. Usai menikmati sajian kuliner, city tour berikutnya mengunjungi SD tempat shooting film Laskar Pelangi, Kampung Ahok, galeri batik, museum kata Andrea Hirata di sana wisatawan diberi buku dan CD, makan siang, kunjugan ke Dinas Pariwisata Bangkabelintung Timur.
“Selanjutnya ke Kota Manggar yang dikenal dengan nama kota seribu warung kopi, makan malam,dan belanja oleh-oleh Belitung,” ungkapnya.
Dilanjutkan pada hari kedua, setelah breakfast di hotel, perjalanan city tour menuju pulau-pupau, di antaranya pantai Tanjung Kelayang, Pulau Pasir, Pulau Batu Berlayar, Pulau Lengkuas di situ bisa melihat panorama dalam laut sudah termasuk dalam harga paket. “Makan siang di Pulau Kepayang, kembali ke Tanjung Kelayang makan malam dan ke penginapan,” paparnya.
Hari ketiga, usai breakfast di hotel, kemudian check out dari hotel, city tour dilanjutkan dengan mengunjugi rumah adat belitung, danau Kaolin dan ke bandara. “Mengetahui informasi lebih lengkap, buruan kunjungi Shine Travel Batam di Jalan Costa Rica Residence, Teluk Tering, Batamcenter sekarang juga,” tutupnya. (cr14)
batampos.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam mencatat angka kemiskinan Batam pada tahun 2015 menurun dibandingkan tahun 2014. Dari penghitungan hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) 2016 beberapa waktu lalu mencatat angka kemiskinan sebesar 5,30 persen dari jumlah penduduk kota Batam. Dibandingkan kondisi tahun sebelumnya 5,58 persen, angka ini turun sekitar 0,22 poin.
“Kemiskinan tahun 2016 belum dirilis, karena proses pengolahannya panjang dan ribet. Sedangkan survei 2017, bulan ini sudah mulai berlangsung,” kata Kepala BPS Kota Batam, Rahayudin, Selasa (14/3).
Sejalan dengan penurunan persentase, jumlah penduduk miskin Batam pada 2015 sebesar 59.940 orang juga berkurang 1.399 jiwa dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2014 yang sebesar 61.399 orang.
Sedangkan utnuk garis kemiskinan Batam 2014 yakni sebesar Rp 497.415 per bulan, Sedangkan di tahun 2015 naik menjadi Rp 525.452 per bulan. Garis kemiskinan adalah pendapatan rata-rata per kapita penduduk miskin dalam satu bulan. “Misal satu rumah tangga beranggotakan tiga orang dengan pendapatan Rp 1 juta sebulan. Dengan demikian dapat diartikan rata-rata per kapita Rp 300 ribu,” jelasnya.
Begitu juga jika pendapatan per kapita diangka Rp 400 ribu, berarti keluarga tersebut tergolong miskin. Namun jika satu keluarga itu hanya beranggotakan satu orang saja, maka rata-rata pendapatan per kapita menjadi Rp 1 juta. “Artinya tidak bisa digolongkan keluarga miskin,” sambung Rahayudin.
Turunnya angka kemiskinan ini berarti semakin banyak penduduk yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang digambarkan, semakin banyak penduduk dengan pendapatan per kapitanya di atas garis kemiskinan.
Ditambahkan Rahayudin, survei ini dilakukan terhadap seluruh lapisan masyarakat, baik menengah ke bawah maupun menengah ke atas secara acak sesuai dengan kaidah statistik tertentu.
Terpisah, anggota DPRD Batam Riky Indrakari menilai, di dalam merilis angka kemiskinan, Pemko Batam masih bergantung pada data BPS. Padahal, kata dia, pemerintah daerah bisa melakukan survei sendiri dengan melibatkan perangkat RT RW.
“Bukan tak percaya survey BPS tersebut. Tetapi Riky menilai, 14 kriteria miskin yang ditentukan pemerintah pusat melalui BPS belum tentu sama dengan kriteria masyarakat miskin yang ada di Batam,” kata Riky.
Salah satu contoh kriteria miskin ialah beratap rumbia, beralaskan tanah.
“Pertanyaan apakah masih ada rumah seperti kriteria ini di Batam,” imbuhnya.
Riky menambahkan, Batam berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Dimana jumlah penduduk yang masuk bisa bertambah drastis. Beberapa daerah di Indonesia pun sudah melakukan pencacahan sendiri, dengan melibatkan perangkat RT dan RW maupun memberikan kegiatan tambahan, dalam menentukan kriteria penduduk miskin versi daerah tersebut.
“Kita pernah mengusulkan, di dalam mendata masyarakat miskin libatkan perangkat RT RW. Semacam pantarlih. Namun akhirnya dirasionalisasi. Padahal manfaat dari survei ini juga sangat penting, terutama bagi Pemko Batam,” jelasnya. (rng)
batampos.co.id – Pemerintah pusat tahun ini telah mengangarkan bantuan modal untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Propinsi Kepri sebesar Rp 110 miliar. Penyaluran dana untuk bantuan modal usaha ini bisa melalui pemerintah setempat maupun bank-bank yang ada di daerah. Namun ternyata banyak dari pelaku usaha yang tidak paham bagaimana cara mendapatkan bantuan modal tersebut.
Kemarin, ratusan pelaku UMKM Kota Batam mengikuti sosialisasi “Tata Cara dan Prosedur Peminjaman Modal Usaha yang Disediakan Pemerintah” di Gedung LAM, Batamcenter. Tujuan kegiatan itu tak lain, memberikan edukasi kepada pelaku usaha bagaimana cara mendapatkan bantuan modal yang telah disediakan pemerintah.
Anggota Komisi 6 DPR RI Nyat Kadir mengatakan kegiatan tersebut sengaja digerakan karena minimnya sosialisasi tentang bagaimana mendapatkan bantuan modal yang telah disedikan pemerintah. Dimana, bantuan modal itu disalurkan melalui dana bergulir oleh pemerintah setempat dan Bank-bank konvesional serta syariah. Apalagi dalam setiap kunjungan kerjanya, banyak dari pelaku usaha yang mengeluh karena tidak tahu cara meminjam uang di Bank, padahal mereka mau meminjam untuk mengembangkan usaha.
“Mereka mengeluhkan tentang kredit usaha rakyat (Kur) yang tak pernah diterima. Bahkan banyak dari mereka yang tidak tahu apa itu Kur. Mungkin karena kurangnya sosialisasi,” kata Nyat yang merupakan Komisi Ekonomi dan Investasi Dapil Kepri.
Dikatakannya, tahun ini Presiden Jokowi telah menyediakan dana untuk modal pelaku usaha Rp 110 miliar. Dana itu lebih besar Rp 10 miliar dibandingkan tahun 2016 lalu. Mirisnya anggaran itu tak bisa dirasakan oleh seluruh pelaku usaha karena ketidaktahuan informasi.
“Alangkah ironisnya hal ini. Padahal dana itu semuanya terserab, namun banyak pelaku UMKM yang tidak tahu. Untuk keadilan informasi saja tidak adil,” jelas Nyat.
Karena itu, ia berharap dengan sosialisasi tersebut bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana cara mendapatkan modal melalui pinjaman. Pelaku UMKM dapat berdialog dengan sumber mulai dari Dinas bersangkutan hingga bank yang banyak menyalurkan pinjaman kepada UMKM seperti Bank BRI.
“Kegiatan ini akan rutin kita lakukan. Tak hanya di Batam namun daerah lain seperti Tanjungpinang, Lingga dan daerah lain di Kepri. Tujuannya, agar pelaku UMKM bisa mendapatkan informasi yang update,” jelas Nyat yang juga Ketua LAM Kota Batam ini.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Sulaiman Nababan mengatakan sejak tahun ini dana bergulir tak lagi ditangani instansinya. Yang mana dana bergulir telah ditangani oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Meski begitu, sebagai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pihaknya selalu mendukung perkembangan UKM di Kota Batam.
“Setahu saya, bunga pinjaman terhadap dana yang disalurkan melalui dana bergulir itu sekitar 6 persen. Namun informasi lebih jelasnya bisa ditanya kebagian pengelolaan keuangan,” kata Nababan.
Kepala BI Perwakilan Kepri Gusti Raizal mengatakan kondisi ekonomi Kepri saat ini mengalami penurunan. Namun hal itu bisa ditompang dengan membangkitkan pariwisata, perikanan hingga UMKM Kota Batam. Apalagi dengan adanya transaksi antara UMKM, yang diyakini bisa membangkitkan ekonomi Kepri.
“Kami di BI juga sering membuka pelatihan dan sertifikasi, tujuannya untuk membuka peluang-peluang usaha. Dan saya harap kedepannya, UMKM di Kepri bisa tumbuh lebih baik lagi,” jelas Gusti.
Sementara itu, pihak dari Bank BRI sempat mengatakan tujuan Kur dari pemerintah adalah untuk meningkatkan UMKM. Yang mana, untuk modal pemerintah mensubsidi bunga bank kepada pelaku usaha. Dalam pemberian Kur, biasanya pihak bank akan melihat seperti apa usaha dari sipeminjam, kemudian apakah mereka juga aktif menabung di bank. Serta melengkapi dokumen dan berkas yang berhubungan dengan usaha saat akan mengajukan pinjaman. (she)
batampos.co.id – Ketua DPRD Natuna Yuaripandi mengatakan, hingga saat ini terdapat delapan Desa masih berkutak pada persoalan listrik yang belum tuntas.
Menurut Yusripandi, menyosongsong percepatan pembangunan Natuna yang dicanangkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, persoalan listrik Desa adalah prioritas.
Dikatakan Yusripandi, hasil temuan DPRD dalam agenda reses pekan lalu, terdapat delapan Desa di beberapa Kecamatan masih mengalami kendala operasional mesin pembangkit listrik Desa. Diantaranya di Kecamatan Pulaj Tiga, Kecamatan Subi dan Kecamatan Serasan.
Kondisi listrik di delapan Desa tersebut, hingga saat ini masih dioperasikan secara swakelola warga. Sehingga sangat memberatkan. Sementara Pemerintah Desa tidak bisa membiayai dari dana Desa maupun dana alokasi Desa (ADD).
Yusripandi mengatakan, semestinya alokasi dana Desa bisa digunakan, namun masih belum menemukan celah dalam regulasinya. Dan memanfaatkan BUMDes sebagai pengelola.
“DPRD akan berkonsultasii lagi dengan BPK atau BPKP terkait operasional listrik Desa, supaya BUMDes bisa diberdayakan kelola listrik,” ujar Yusripandi usai rapat kerja bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan kemarin.
Menurut Yusripandi, menurut Pemerintah Daerah, dana alokasi Desa tidak bisa dialihkan untuk belanja bahan bakar minyak listrik Desa. Sementara di satu sisi, dana ADD mengatur untuk kesejahteraan masyrakat Desa.
“Listrik salah satu pelayanan untuk mensejahterakan masyarakat Desa. Tetapi disatu sisi, dana alokasi Desa tidak bisa digunakan untuk belanja BBM operasikan listrik Desa, hal ini harus ada petunjuk dari BPK atau BPKP supaya listrik di delapan Desa tidak ditemukan kendala lagi,” ujar Yusripandi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemkab Natuna Indra Joni mengatakan, Pemerintah akan menelaah kembali aturan, terkait alokasi dana Desa untuk belanja operasional listrik Desa.
“Memang peran BUMDes bisa kelola listrik Desa, dan jelas ada untung dan ruginya. Tetapi tetap harus ada aturan yang mengikat, supaha tidak ada temuan saat audit keuangan Desa,” ujar Indra Joni. (arn)
batampos.co.id – Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Pemkab Natuna Basri mengatakan, Pemerintah Daerah sedang menyiapkan program Natuna membaca yang akan dilaksanakan tahun 2018 mendatang.
Program Natuna membaca ini kata Basri, dengan menempatkan satu perpustakaan di setiap Desa. Menyesuaikan visi misi Pemerintah daerah dalam RPJMD 2021 mencerdaskan masyarakat Natuna, mandiri dalam kerangka keimanan dalam budaya tempatan.
“Program Natuna membaca dalam proses disiapkan. Wacana ini akan dimulai tahun 2018 mendatang, dengan membangun satu perpustakaan disetiap Desa,” kata Basri, Selasa (14/3).
Membangun satu perpustakaan satu Desa kata Basri, untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan masyarakat di Desa dan menjadi Desa pintar natinya.
Secara teknisnya sambung Basri, pengembangan perpustakaan Desa akan digunakan dari dana pendidikan sebesar 5 persen. Bahkan pembangunan perpustakaan Desa akan dikelola Desa. Dinas perpustakaan Kabupaten menyiapkan sumber daya manusia.
“Wacana program Natuna membaca ini sudah dibahas di masing-masing SKPD dan mendapat respon Bupati agar realisasinya dipercepat,” sebut Basri.
Dikatakan Basri, penyisihan 5 persen dari dana pendidikan sebesar 20 persen juga akan disiapkan dalam bentuk Peraturan Daerah untuk kepentingan pengembangan bidang perpustakaan dan arsip.
Menurut Basri, penyisihan alokasi dana pendidikan sebesar 5 persen untuk perpustakaan sudah dinilai tepat. Karena peruntukkan untuk pendidikan informal. Dan tentu akan membuka lowongan kerja baru disetiap Desa.
“Sekarang sudah ada 7 puskesmas di Kecamatan, nanti akan diserahkan ke Desa. Dan tinggal dibangun sekitar 70 perpustakaan Desa lagi tahun 2018 mendatang,” ujar Basri.(arn)
batampos.co.id – Rumah Sakit Bakti Timah (RSBT) Karimun Menyalurkan zakat infaq sedekah (ZIS) bidang ekonomi produktif dan bidang pendidikan, Senin (13/3) lalu. Penyerahan ZIS bidang ekonomi produktif RSBT ini, langsung disampaikan Direktur RSBT, dr Firmansyah kepada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kabupaten Karimun, di kantor RSBT.
Zakat Infaq Sedekah (ZIS) yang dikelola RSBT berhasil dikumpulkan dari zakat profesi dan infak pengurus dan karyawan RSBT Karimun. Termasuk pembayar zakat (muzakki) se Kabupaten Karimun. Diharapkan penghimpunan dana ZIS dapat terus berlanjut, walaupun di luar bulan Ramadan.
“Melalui penyaluran ZIS ini, kami harapkan dapat mensejahterakan masyarakat. Berbagai cara dilakukan, dan salah satunya melalui LMI Karimun. Yakni memberikan ZIS kepada mustahiq,” ungkap Firmansyah.
Terobosan baru dilakukan Lembaga Manejemen Infaq (LMI) Kabupaten Karimun. Mereka membagikan zakat untuk bidang ekonomi produktif, dan bidang pendidikan. Pemberian ZIS dilakukan sebagai bentuk nyata mengurangi beban masyarakat kurang mampu.
“Sebagai bentuk ikut merasakan penderitaan masyarakat saat ini, kami bersilaturahmi sekaligus mentasharrufkan zakat infaq dan sedekah (ZIS) yang disalurkan RSBT Karimun,” ujar Ketua LMI Wira Rikho Sandhi.
Diakui Wira, pemberian langsung di Rumah Sakit lebih mengena karena bisa langsung dimanfaatkan meskipun nilainya tidak seberapa. Tetapi dengan datang langsung menjenguk, ada dua manfaat yang didapat sekaligus. Yakni manfaat silaturahmi dan manfaat menyampaikan amanat kepada yang berhak.
“Saya berpendapat, pemberian langsung zakat infaq sedekah (ZIS) kepada para fakir miskin, jauh lebih menyentuh dan bermanfaat,” tuturnya.
Tampak hadir dalam acara tersebut Direktur RSBT dr. Firmasyah, Ketua LMI Karimun Wira Rikho Sandhi, Ketua Ikadi Karimun Udhi Prasetiyo, Yayasan Al islah Karimun Ust Asihadi, serta sejumlah penerima Zakat Infaq sedekah (ZIS). (enl)
batampos.co.id – Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Pulau Lipan, Kecamatan Selayar keluhkan fasilitas listrik. Pasalnya dalam sehari warga hanya nikmati selama 5 Jam. Mulai dari pukul 06.00 WIB sore hingga 11.00 WIB malam.
Nuraini, salah seorang masyarakat Dusun Pulau Lipan masih menggunakan mesin disel. Pulau kecil yang berada tepat di depan pulau Selayar tersebut masih sangat terisolir.
“Listrik kami cuma menyala dari pukul 06.00 WIB sore sampai pukul 11.00 WIB malam. Udah itu padam sampai sore lagi,” ungkapnya beberapa waktu lalu.
Persoalan ini lanjutnya telah lama diusulkan. Listrik menjadi salah satu hal yang diidamkan warga suku laut pulau Lipan.
“Kami berharap penerangan PLN ini segera sampai ke pulau Lipan,” jelasnya.
Terkait hal ini, Camat Selayar Abang Syafril mengatakan memang benar warga telah mengusulkan jaringan listrik 24 Jam. Namun lebih lanjut realisasinya masih menunggu dari pemerintah daerah.
“Keluhan masyarakat disini, PLN yang belum 24 jam. Harapan mereka jaringan PLN segera masuk di pulau Lipan,” ujarnya. (mhb)
batampos.co.id – Bocornya kuota rokok Free Trade Zone (FTZ) di Tanjungpinang, ternyata mengundang penasaran DPRD Kota Tanjungpinang. Akan tetapi alangkah kecewanya, Badan Pengusahaan (BP) Pinang selaku pemegang kuota Rokok FTZ batal hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Selasa (14/3).
“Ketidakhadiran BP Pinang tentunya membuat kita kecewa. Karena memang kita sangat ingin mendengarkan penjelasan dari mereka terkait kuota rokok FTZ di Tanjungpinang,” ujar Wakil Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang, Ahmad Dani.
Pada RDP yang ditaja oleh Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang tersebut, Ahmad Dani menyarankan persoalan ini harus dibahas melalui lintas komisi. Yakni Komisi II dan Komisi I. Karena antara perdagangan berkaitan erat dengan hukum dan pemerintahan yang ditangani Komisi I.
“Kita akan jadwal lagi RDP pada 20 Maret nanti. Kalau BP Pinang masih mangkir, tentu kita akan buat catatan khusus. Dan melaporkan persoalan ini ke BP Kawasan Nasional,” tegas Politisi Partai Hanura tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang, Mimi Betty turut mengatakan, persoalan ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Apalagi sekarang ini, sudah menjadi viral di media-media harian yang ada di Kepri. Menurutnya, bebasnya penjualan rokok FTZ di Pinang ini menunjukkan adanya kebocoran kuota.
“Selain itu lemahnya pengawasan. Sehingga pihak pemasok suka-suka memasukkan rokok ke Tanjungpinang,” ujar legislator Partai Golkar tersebut.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang, Poppy Chandra menambahkan, ada baiknya RDP yang pertama ini batal dilaksanakan. Karena tidak datangnya BP Pinang. Ditegaskannya, karena ini menyangkut kebijakan. Sebaiknya yang datang adalah pimpinan-pimpinannya.
“Rasanya kurang pas, kalau RDP yang kita gelar hanya dihadiri perwakilan. Karena ini menyangkut kebijakan. Tentu perlu penjelasan secara detil,” ujar Peppy Chandra.
Seperti di ketahui, terkait persoalan rokok FTZ ini, DPRD Kota Tanjungpinang sudah mengundang Bea Cukai Tanjungpinang, PT. Tanjungpinang Makmur Bersama selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tanjungpinang. Instansi lainny adalah BP Pinang. Tetapi dari ketiga instansi tersebut, hanya BP Pinang yang tidak hadir.(jpg)
batampos.co.id – Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bintan, terus berperan aktif dalam menumbuh kembangkan ekonomi daerah. Salah satunya dengan meraih hasil pencapaian yang positif dalam memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bintan, sebesar Rp 4.274.023.000, dari hasil 50 persen keuntungan yang didapat pada tahun 2016.
“Alhamdullilah untuk tahun 2016, kami sukses memberikan pencapaian yang maksimal dengan menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp 8.548.045.000, untuk periode 2016,” ungkap Direktur BPR Bintan, Radhiah Razak, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bersama Bupati Bintan, Apri Sujadi, di Kantor BP3D Bintan, Senin (13/3).
Wanita yang akrab disapa Dhiah ini menuturkan, dengan pencapaian hasil yang maksimal di tahun 2016 ini, tentunya akan menjadi motivasi bagi BPR Bintan, untuk bisa memberikan hasil yang lebih memuaskan lagi di tahun 2017.
“Insyaallah, pencapaian ditahun 2017, bisa lebih meningkat lagi. Sehingga BPR BPR Bintan, bisa memberikan kontribusi yang lebih besar untuk PAD tahun selanjutnya,” sebutnya.
Ia menjelaskan, pihaknya juga akan melakukan langkah terobosan baru untuk menghasilkan pencapaian yang lebih memuaskan dalam program kerja di tahun 2017. Salah satunya dengan mengutamakan UKM dalam memberikan pinjaman dana, tentunya dengan suku bunga yang rendah.
“Program baru ini sesuai arahan Bupati. Tujuannya untuk meningkatkan perekonomian di sektor industri kecil. Seperti home industri, dan UKM lainnya. Sehingga semuanya bisa berjalan dan akan memberikan peningkatan untuk menunjang perekonomian Kabupaten Bintan,” terangnya.
Selain itu, BPR Bintan, juga akan terus berupaya meningkatakn kinerja, agar kehadiran BPR Bintan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bintan, terutama dalam memberikan pinjaman modal usaha, serta melayani nasabah yang ingin menabung.
Dhiah berharap Pemkab Bintan, ikut mendukung semua program yang akan dilakukan di tahun 2017, agar dapat terwujud, sesuai dengan keinginan masyarakat.
“Kami optimis bisa mencapai hasil yang lebih baik lagi kedepannya. Dukungan penuh dari pemda, tentunya sangat berarti untuk memajukan perekonomian rakyat bersama BPR Bintan, ” imbuhnya. (cr20)
batampos.co.id – DEPUTI III BP Batam, Eko Santoso Budianto kembali mengingatkan kepada pemilik lahan terlantar agar bersikap kooperatif. Jiika tidak, BP Batam tak segan-segan menarik lahan terlantar tersebut.
“Jika tidak ingin dicabut ya segeralah membangun,” cetus Eko saat Press Conference di Gedung Marketing BP Batam, Selasa (14/3) malam.
Eko menyebutkan, saat ini lahan yang belum dialokasikan tersisa 900 hektare. Jumlah yang sangat sedikit. Sementara, ada 7.719,73 Hektare lahan terlantar yang belum dibangun. BP Batam ingin memaksimalkan lahan terlantar tersebut agar tidak menganggu pembangunan ekonomi Batam.
BP Batam telah melakukan pemanggilan terhadap 174 pemilik 192 titik lahan-lahan terlantar di Batam. Dan setelah diverifikasi maka delapan titik telah dibatalkan alokasinya. Sembilan titik akan dibatalkan untuk kemudian direalokasikan kembali ke pemilik awal dan dua titik akan dibatalkan.
“11 titik tercatat sedang progres pembangunan seperti Putera Sawang Industri, Rexvin Putera Mandiri, Cakrawala Utama Mandiri, Bumi Abadi Tegar, dan lainnya,” jelas Eko.
Kemudian 13 titik tengah dalam proses perizinan, 76 titik sedang dalam tahap tindakan evaluasi kelanjutan. Tindakan evaluasi kelanjutan ini bermakna lahan tersebut tengah dalam tahapan SP 1 hingga SP3. Lalu 42 titik belum punya Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan ini terkait dengan praktek mafia lahan, dimana banyak lahan hutan lindung maupun area DPCLS (daerah penting dalam cakupan luas bernilai strategis) yang tidak boleh dialokasikan malah diberikan ke pengusaha oleh oknum pejabat BP Batam.
Terakhir ada 24 titik lahan masih dalam tahap sengketa. Dengan kata lain ini bagian dari praktik konspirasi mafia lahan dimana oknum pejabat BP Batam memberikan Penetapan Lokasi (PL) kepada berbagai pihak untuk satu titik lahan atau dua titik lahan dengan koordinat yang saling tumpang tindih. Dan ini merupakan warisan para pejabat BP Batam yang terdahulu.
“Ini jadi masalah kami musti menentukan siapa pemiliknya. Harus ada yang mengalah dalam hal ini dengan konsekuensi kami balikkan UWTO sesuai dengan areal lahannya yang tumpang tindih,” katanya.
Untuk sembilan titik lahan terlantar yang direalokasikan, BP Batam menggunakan pencabutan berskala prioritas. Dengan kata lain, pemilik lahan terlantar awal harus menerima ketentuan lahannya akan dicabut. Namun mereka diberikan prioritas untuk mengajukan kembali permohonan pengalokasian lahan.
Syarat-syaratnya adalah mengajukan permohonan kembali dalam tempo 10 hari setelah pencabutan izin alokasi lahannya. Jika diterima BP batam maka harus bayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) selama setahun.
“Kemudian harus buat rencanan bisnis dalam kurun waktu 3 bulan. Jika kami anggap masuk akal harus membangun dalam tempo waktu 6 bulan. Kami akan mengawasinya,” jelasnya.
Saat ini ada 1571 titik lahan terlantar yang akan dievaluasi BP Batam. Dalam satu bulan mereka hanya sanggup menyelesaikan sekitar 50 berkas. Jika diambil kesimpulan maka butuh waktu 2 tahun 8 bulan untuk menyelesaikan urusan lahan terlantar ini.
Sebenarnya waktu penyelesaian bisa dipercepat tapi BP Batam harus menaati prosedur dimulai dari pengumpulan data lahan, survey lapangan, penerbitan SP, publikasi di media hingga sampai pada keputusan apakah lahan tersebut bisa direalokasikan atau dicabut permanen.
“Bisa saja kami percepat, kami lewati tahap-tahap itu dan saya cabut saja lahan-lahannya. Tapi nanti kami dibilang sok kuasa dan arogan,” cetusnya.
Ia kemudian mengatakan BP Batam tak bisa janji manis karena pada dasarnya persoalan lahan sudah begitu komplek. Kedepannya BP Batam tak akan alokasikan lahan lagi. Mereka akan mengajak mitra untuk mengembangkan lahan yang belum dialokasikan.
“Nanti kami akan tentukan master plannya dimana fasumnya, fasosnya, drainasenya dan lainnya. Pemohon disewakan lahan diluar dari yang kami tentukan. Nanti bisa ajukan penawaran untuk bermitra lewat website,” katanya.
Hal ini dibuat untuk menghindari pengelolaan tata ruang yang kacau di Batam. Banyak kejadian ditemui dimana pemilik lahan membangun drainase namun airnya malah mengalir ke atap rumah orang lain.
“Dulu BP Batam hanya alokasikan lahan saja, sehingga pemilik lahan membangun masterplannya sendiri, sehingga tidak sinkron dengan yang lainnya,” paparnya.
Di tempat yang sama, Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono mengatakan pernyataan sikap dari Deputi III BP Batam, Eko Santoso Budianto tidak perlu dipertentangkan pengusaha.
“Jika ada yang marah ya tidak cocoklah. Kalau tidak merasa bersalah ya tidak perlu marah,” ucapnya.(leo)
