Jumat, 8 Mei 2026
Beranda blog Halaman 13653

Dubes RI Bantu Promosikan Karimun di Singapura

0
Bupati Karimun, Aunur Rafiq memaparkan potensi investasi Karimun di hadapan Dubes Indonesia untuk Singapura, Ngurah Swajaya, Rabu (5/4).

batampos.co.id – Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk negara Singapura HE Ngurah Swajaya, Rabu (5/4), melakukan kunjungan kerja ke Karimun. Kehadiran Ngurah Swajaya ingin melihat lebih dekat peluang investasi Karimun agar bisa dilakukan promosikan ke Singapura.

Bupati Karimun Aunur Rafiq dalam pemaparannya menyebutkan, Kabupaten Karimun sudah memiliki kawasan FTZ, dan kawasan KEK sebagai wilayah untuk berinvestasi bagi investor yang akan menanamkan modalnya. Untuk melihat kondisi kawasan FTZ tadi, bupati langsung mengajak Dubes berkeliling.

”Di FTZ sudah tercatat investasi mencapai triliunan rupiah dengan 9 perusahaan asing maupun nasional. Termasuk di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang lebih besar mencapai 164 perusahaan,” jelasnya.

Lanjutnya, potensi-potensi yang ada di Karimun cukup menjanjikan dengan rencana pembangunan infrastruktur yang terus dibangun. Baik melalui dana Kabupaten, Provinsi bahkan Pusat. Seperti pembangunan dan peningakatan fasilitas pelabuhan dermaga Malarko untuk dilanjutkan sebesar Rp 250 miliar, kemudian pelabuhan Tanjung Tiram (Green Port) Rp 127 miliar serta peningakatan kapasitas pelabuhan parit Rampak Rp 30 miliar.

”Intinya, Pak kita Pemkab Karimun terus membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh para investor. Semuanya, dikerjakan secara bertahap yang akhirnya sangat menguntungkan bagi para investor itu sendiri. Secara otomatis akan bisa tumbuh ekonomi di kabupaten Karimun secara umum,” tuturnya.

Sementara Dubes RI untuk Singapura H E Ngurah Swajaya mengatakan, pihaknya telah berkomitmen untuk melakukan promosi di Singapura pada akhir bulan nanti terhadap potensi-potensi yang ada di kabupaten Karimun. Diharapkan, setelah dilakukan promosi nantinya peluang untuk para investor luar negeri akan berminat. Mengingat, lahan yang ada di Karimun cukup banyak dan letak geogratif yang sangat mendukung.

”Di sana, para perusahaan asing sudah terdaftar sekitar 1500 perusahaan yang berkantor di Singapura. Dimana saat ini investasi Singapura di Indonesia pada tahun lalu mencapai 55 persen yang tersebar di Pusat maupun Daerah. Dan untuk Karimun ada tiga potensi yang cukup menarik, yaitu galangan kapal, pariwisata dan perikanan,” ucapnya. (tri)

REI Dukung Kepemilikan Asing untuk Properti

0

batampos.co.id – Lesunya sektor industri galangan kapal (shipyard) dan elektronik membuat perekonomian Batam kini bertumpu pada sektor properti. Sayangnya, sektor ini juga tengah lesu akibat dihempas berbagai kebijakan lahan yang dikeluarkan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Kondisi ini membuat Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI), Sulaiman Soemawinata, angkat bicara. ”Pemerintah daerah harusnya mampu menciptakan kebijakan yang menyuburkan sektor properti,” ujar Sulaiman saat menghadiri acara Musyawarah Daerah (Musda) REI Batam di Hotel Harris Batamcentre, Rabu (5/4).

Sulaiman menegaskan properti merupakan industri. Pelaku usaha di sektor ini selalu berpikir bagaimana menggerakkan penjualannya lebih tinggi.

”Makanya kami inginkan kepastian dari pemerintah,” ujar Sulaiman.

Tugas pemerintah untuk menumbuhkan pasar properti di Batam adalah memberikan kebijakan yang bersifat suportif dan membangun infrastruktur yang memadai. ”Juga mendukung kepemilikan asing untuk properti,” jelasnya.

Sulaiman yakin, jika semua hambatan industri properti di Batam bisa dihilangkan, maka pada pertengahan tahun ini, dunia properti Batam akan bangkit kembali.

Keyakinan Sulaiman itu juga didasarkan pada kebijakan pemerintah pusat yang sudah pro industri properti.

Hal itu bisa dilihat dari paket kebijakan ekonomi Presiden Jokowi yang memberi kemudahan kepemilikan properti pada WNA  di Indonesia. Kemudian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Rumah Murah dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tahun 2015 tentang Pembangunan Satu Juta Rumah.

Menurutnya, kebijakan pusat itu harus bisa diterjemahkan dengan baik oleh Pemda, sehingga tak ada lagi hambatan regulasi di daerah.

”Pemerintah (Batam,red) harus mengingat bahwa investasi properti itu bertanggung jawab kepada perbankan. Properti terganggu, perbankan juga ikut terkena imbasnya. Kami bisa bertahan hidup karena perbankan,” katanya lagi.

Ia kemudian mengingatkan, secara nasional 60 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh swasta dan properti berperan besar di dalamnya. ”Tugas pengembang itu mulia karena ikut menggerakkan pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Musda kemarin menerapkan Achyar Arfan sebagai nakhoda baru REI Batam. Ia menggantikan Djaja Roeslim. Achyar sebelumnya menjabat sekretaris REI Batam.

Achyar mengungkapkan banyak tugas berat yang harus dijalaninya untuk membawa dunia properti di Batam menjadi lebih baik lagi.

”Target kami, iklim usaha bisa jauh lebih maju dari sekarang, karena potensinya besar, banyak penanaman modal asing, orang luar saja percaya sama kita, masa kita tak bisa maju,” ungkapnya.
Ia memahami saat ini pembenahan terus dilakukan pemerintah daerah, khususnya Badan Pengusahaan (BP) Batam. ”Pembenahan sudah berjalan setahu saya. Saya tahu BP Batam konsen dengan hukum. Nanti bakalan kelihatan arahnya,” jelasnya.

Achyar juga meyakini dunia properti akan bangkit karena sudah ada koordinasi dengan BP Batam terutama soal perizinan. ”Kita sudah beberapa kali bertemu dengan direktur lahan. Tinggal atur hal teknis saja, setelah ada pembenahan dan sistem sudah online. Hanya tinggal syarat yang mesti diteliti,” ungkapnya.

Mantan Ketua REI Batam sebelumnya, Djaja Roeslim juga mengingatkan properti itu mampu bertahan untuk menopang pertumbuhan ekonomi Batam yang tengah lesu.

Ia meminta agar pemerintah daerah bisa menciptakan peraturan turunan mengenai kemudahan memiliki properti bagi WNA.

”Saat ini suplai banyak, tapi pasarnya tak mencukupi. Pasar lokal tak bisa mencukupi, makanya berharap peraturan kepemilikan asing bisa dipermudah,” harapnya.(leo)

Dalmasri Minta Dua UU Direvisi

0
Wakil Bupati Bintan, Dalmasri Syam, saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) Gubernur Kepri, bersama seluruh kepala daerah se-Provinsi Kepri di Gedung Daerah Tanjungpinang, Selasa (4/4).

batampos.co.id – Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam, meminta Pemprov Kepri, segera mengusulkan ke Pemerintah Pusat untuk merevisi kembali Peraturan Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU nomor 27 Tahun 2007 tentangPengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasalnya implementasi dari kedua peraturan ini dinilai menghambat laju pertumbuhan investasi sektor wisata di Kabupaten Bintan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya investor yang enggan berinvestasi, karena cenderung lebih tertarik memanfaatkan lokasi, dimana akses view-nya bisa langsung menghadap ke pantai.

Tentunya ini bertentangan dengan isi aturan yang tercantum didalam undang-undang tersebut. Dimana pembahasan tentang pengaturan pengelolaan sempadan (perbatasan) pantai, atau daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Terlebih untuk pengembangan pariwisata yang memiliki konsep dalam sempadan pantai.

“Kami berharap Pemprov Kepri bisa mendorong Pemerintah Pusat, agar kedua undang-undang ini bisa direvisi kembali. Kalau tercapai, maka dalam jangka waktu 3 tahun kedepan pertumbuhan investasi akan baik. Diperkirakan bisa mencapai Rp 5 triliun,” ungkap Dalmasri.

Tak hanya itu, Dalmasri juga menyampaikan beberapa hal terkait kewenangan kabupaten/kota yang dialihkan ke provinsi, yang masih menimbulkan permasalahan di tingkat kabupaten. Terkait pengalihan personel, sarana dan prasarana, serta pendanaan dan dokumen (P3D) yang sangat membutuhkan perhatian Pemprov Kepri.

Diantaranya, kewenangan dibidang penyediaan kelistrikan daerah terpencil dan pedesaan, serta penerangan jalan provinsi di Kabupaten Bintan. Bidang pengelola tenaga pengawasan ketenagakerjaan, pendidikan menengah, rehabilitasi, perlindungan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan, metrologi legal, serta penyuluhan perikanan.

“Harus segera ditindaklanjuti. Seperti ketersediaan listrik daerah terpencil, pedesaan, dan penerangan jalan disepanjang jalan di Kabupaten Bintan yang menjadi prioritas pembangunan,”

“Belum lagi bidang penyuluhan perikanan, karena hingga saat ini Kabupaten Bintan belum diberikan tenaga penyuluh perikanan, yang tentunya sangat kita perlukan,” katanya lagi. Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan dari hasil pembahasan dalam rapat  kerja, ada beberapa catatan prioritas pembangunan dari kabupaten/kota se-Provinsi Kepri yang segera ditindak lanjuti.

Terkait penyediaan listrik Pemprov Kepri akan segera berkoordinasi dengan PLN, supaya permasalahan ini bisa segera diatasi.

“Tentu catatan penting terkait pembangunan di kabupaten dan kota akan menjadi prioritas. Kita menginginkan program pembangunan kabupaten dan kota bisa bersinergi dengan program Pemprov Kepri,” imbuhnya. (cr20)

Luhut Minta Pengelolaan Labuh Jangkar Diaudit

0

 

Rapat Koordinasi Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dengan Men PAN dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dan Gubernur Kepri H Nurdin Basirun di Ruang Rapat Kemenko Maritim, Rabu (5/4) siang. F. batampos.

batampos.co.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan ia meminta semua pihak melakukan kroncek terhadap 18 titik labuh jangkar di Provinsi Kepri. Jangan sampai nantinya lokasi tersebut mengganggu aktivitas kabel bawah laut dan pipanisasi.

Hal ini disampaikan Luhut dalam rapat koordinasi membahas Laporan Satgas tentang Pengelolaan dan Pengamanan Laut di Kawasan Lego Jangkar di Selat Philip (Pulau Nipa) dan Selat Singapura (Pulau Tolop).di Ruang Rapat Kemenko Maritim, Rabu (5/4) siang.

Rakor yang dipimpin Luhut itu, hadir Men PAN dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Gubernur Kepri H Nurdin Basirun. Hadir juga sejumlah Kementerian Lembaga seperti dari Kementerian Perhubungam, Hukum dan HAM, Pertahanan, Keuangan, TNI AL dan BPKP.

Luhut juga mengingatkan, terkait pengelolaan sekarang ini harus dilakukan audit. “Lakukan audit terhadap legalnya, tarif dan lingkungannya,”tegas Luhut.

Soal pengelolaan, Luhut memang berpesan cukup satu badan atau holding.
“Yang mengelolanya harus orang yang profesional,” kata Luhut.

Gubernur Nurdin dalam kesempatan itu mengatakan, sebanyak 96 persen luas laut Kepri, harus memberi manfaat ekonomi untuk daerah. Apalagi terkait dengan labuh jangkar.

“Kami ingin ada kontribusi langsung untuk Kepri,” kata Nurdin pada pertemuan tersebut.

Tentang pesan Menko Maritim Luhut, soal pengelolaannya, kata Nurdin Pemprov selalu siap dengan arahan Pemerintah Pusat.

Kepri memang sudah menyiapkan semacam kerjasama antara BUP dan Pelindo untuk mengelola aktivitas ini. Apalagi pusat memang ingin hanya satu pintu kewenangan untuk masalah ini.

Soal kewenangan satu pintu ini ditegaskan juga oleh Asman Abnur. Karena, kata Asman jika banyak yang punya kewenangan, pengelolaannya akan kacau.

“Wilayah laut kita jangan terkapling-kapling, ada penguasa di luar negara. Kita sedang menyatukan kelembagaan, termasuk soal pengamanannya,” kata Asman.

Karena dengan tunggal, kata Asman, pelayanan akan cepat. Juga memudahkan dalam melakukan monitor

“Saatnya kita bersatu untuk kepentingan nasional. Jangan lagi tarik menarik kewenangan. Apalagi sampai kapal yang masuk tidak termonitor,” kata Asman.

Agar semua semakin baik, Luhut menyebutkan saat ini pihaknya memang sedang melakukan penyelesaian tata ruang laut. Terutama yang 12 mil. Saat ini ada 18 titik wilayah labuh jangkar yang terdeteksi. Luhut memerintahkan agar dikroscek lagi jangan sampai menganggu aktivitas kabel laut dan pipanisasi. (bni)

 

PaninBank Siap Mendorong Pertumbuhan Investor Baru di Pasar Modal

0
Suasana Peluncuran Rekening Dana Nasabah Panin (RDNPanin) di Main Hall Gedung BEI, Jakarta. Rabu (5/4). Foto: Alfa Satkaara Communication

batampos.co.id – Setelah melalui proses seleksi yang cukup ketat, PaninBank telah memperoleh persetujuan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bank administrator Rekening Dana Nasabah (RDN). Peresmian PaninBank sebagai bank administrator RDN dilaksanakan pada Rabu (5/4) di main hall Bursa Efek Indonesia, dihadiri antara lain oleh Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK, Bapak Fachri Hilmi, jajaran direksi SRO, ketua dan pengurus APEI serta jajaran Direksi PaninBank.

Direktur PaninBank, Hendrawan Danusaputra mengatakan dengan menjadi bank administrator RDN, PaninBank melengkapi portfolio di industri keuangan sekaligus mewujudkan komitmen PaninBank dalam memberikan layanan terbaik khususnya dalam membangun kepercayaan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal di Indonesia.

“Dengan 565 kantor yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, kehadiran kami sebagai Bank RDN akan membantu akses keuangan para investor, terutama yang berada didaerah-daerah dalam mempercepat pembukaan rekening dan mempermudah aktifitas investasi mereka di pasar modal. ” terang Hendrawan.

Sebagai tindak lanjut persetujuan sebagai bank administrator RDN, PaninBank melakukan penandatanganan kerja sama dengan lima perusahaan efek, yakni, PT Panin Sekuritas Tbk, PT First Asia Capital, PT Panca Global Securities, PT Evergreen Sekuritas dan PT RHB Securities Indonesia. Dengan kerja sama ini, nasabah yang ingin melakukan transaksi melalui lima perusahaan efek tersebut dapat memilih PaninBank untuk rekening dana nasabah.

Sebagai bank dengan basis nasabah mass affluent dan affluent, PaninBank memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah investor di pasar modal. Melalui sosialisasi dan edukasi yang tepat,dan kerja sama erat dengan perusahaan efek, PaninBank yakin dapat merangkul investor baru di pasar modal.

Layanan transaksi efek untuk nasabah juga telah didukung dengan fasilitas aplikasi perbankan PaninBank yang handal antara lain, ATM Panin yang tersebar di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau, serta fasilitas MobilePanin dan InternetPanin dengan fitur atau fasilitas informasi serta transaksi produk pasar modal seperti pembelian produk reksadana, pemesanan perdana ORI dan lain-lain. Sementara bagi perusahaan efek yang bermitra dengan PaninBank, kerja sama ini dapat mempercepat proses akuisisi nasabah yang akan memperbesar peluang masuknya calon investor baru.

Selain optimis dengan bertambahnya jumlah investor baru, PaninBank juga optimis dengan kualitas investor pasar modal yang dapat difasilitasi oleh PaninBank. PaninBank memiliki anak usaha yang telah berkiprah lama di pasar modal, PT Panin Aset Manajemen, yang terbukti banyak dipercaya masyarakat untuk berinvestasi reksadana. Melalui RDNPanin, nantinya nasabah reksadana ini diharapkan dapat ikut berinvestasi saham, sehingga jumlah investor saham tidak hanya bertambah, mereka juga sudah memiliki pemahaman dalam berinvestasi di pasar modal sebelumnya.

“Direktur Utama KSEI, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan dengan bergabungnya PaninBank, jumlah Bank RDN saat ini menjadi 12 bank dengan jumlah rekening telah mencapai lebih dari 580 ribu rekening dana nasabah. Penyelenggaraan RDN merupakan langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan transparansi dan kepercayaan untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Hal ini sejalan dengan implementasi Single Investor ID.

“Keberadaan Bank RDN sangat penting untuk mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia, karena akan memperkuat infrastruktur di pasar modal dalam memudahkan transaksi efek para investor. Karena itu, meski dengan proses seleksi yang ketat KSEI terus membuka diri untuk bekerja sama dengan bank yang ingin menjadi administrator RDN,” ujar Friderica.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, Susy Meilina menyambut baik kehadiran PaninBank sebagai bank administrator RDN. “Potensi masyarakat Indonesia untuk berinvetasi di pasar modal sangatlah besar. Walau anggota kami dari waktu terus berusaha untuk membuka cabang hingga ke pelosok Indonesia, tetap akan butuh waktu yang sangat lama karena wilayah Indonesia sangat luas dan kapasitas anggota kami terbatas. Dengan hadirnya PaninBank menambah jumlah bank administrator RDN yang ada, selain cakupan wilayah yang dijangkau bank-bank RDN menjadi lebih luas, kompetisi positif di antara bank administrator RDN juga akan memberikan lebih banyak pilihan layanan yang semakin baik”

Tabungan RDNPanin sendiri sebagai suatu produk dikembangkan dengan berbagai keunggulan. Proses pembukaan RDNPanin dapat dilakukan dengan cepat dan cermat, dan dapat selesai dalam hari yang sama setelah formulir dan dokumen lengkap telah di terima PaninBank sebelum pukul 12.00 WIB. Selain suku bunga yang menarik dan kompetitif, Tabungan RDNPanin bebas dari semua biaya. Tidak ada biaya administrasi bulanan dan biaya penutupan rekening yang dibebankan kepada Nasabah.(spt)

Mau Gemukin Badan, Rahmat Mencuri untuk Beli Susu

0

batampos.co.id – Rahmat Fathurrahman dikatakan bukan anak kos yang baik. Pasalnya ia mencuri harta benda pemilik kos, Siti Jamiah. Lucunya, pria dengan perawakan polos ini tanpa sengaja telah mencuri benda-benda yang tidak dibutuhkannya.

Dalam sidang beragendakan pemeriksaan terdakwa yang dipimpin Hakim Ketua Agus itu, Rahmat menjelaskan niat untuk mencuri muncul karena sudah kehabisan uang. “Uang habis, saya gak bisa beli susu untuk gemukin badan lagi,” ujar terdakwa berbadan kurus ini, kemarin.

Ia yang ngekos di perum Taman Sentosa Indah, Sei Panas, mendapati ruang penyimpanan milik ibu kosnya tidak ada orang. Tanpa membuang kesempatan, Rahmat mengambil satu tas travel besar warna hijau. Lalu lari meninggalkan lokasi menuju kamarnya.

Setelah dibuka, tas itu berisikan barang-barang pribadi korban yakni bahan kain, sprei, baju, sajadah, kaus kaki, serta kerudung. “Tapi diselipan kain-kain itu, ada perhiasan juga uang tunai,” ucap terdakwa lantang.

Namun belum sempat menikmati hasil curian, sang pemilik kos langsung mengumpulkan penghuni kosan setelah melihat ruang penyimpanannya dalam keadaan terbuka. Terdakwa yang mengenakan kacamata tersebut mengaku panik saat itu.

“Kamar kos langsung digeledah. Barang-barangnya ibu (kos) belum sempat disimpan, ketahuan jadinya. Saya pasrah,” paparnya yang mengundang tawa pengunjung sidang.

Akibat perbuatannya, pemilik kos mengalami kerugian mencapai Rp 57 juta. Ia didakwa sesuai pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP tentang pencurian, oleh jaksa penuntut umum (JPU) Rosmarlina. Usai mendengar keterangan terdakwa, persidangannya kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda tuntutan. (nji)

PT BRC Ajak 285 Pelajar SMP Kenali Dunia Pariwisata

0
Pelajar SMP ikuti perjalanan isnpiratif kasih sayang II yang digelar PT BRC.F.Harry

batampos.co.id – PT Bintan Resort Cakrawal (BRC) menggelar perjalanan mencari inspiratif kasih sayang II di Halaman Gedung Damkar (Fire Safety) Bintan Resort, Kawasan Pariwisata Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, Rabu (5/4).

Program peduli dunia pendidikan anak Bintan yang diselenggarakan Community Development (CD) PT BRC ini diikuti 285 pelajar kelas tiga SMP. Mereka semua berasal dari SMPN 13, SMPN 9, SMPN 24, SMPN 10, SMPN 8 dan MTS Berakit. Acara ini juga dihadiri oleh Manager CD PT BRC, Machsun Asfari, Chief Fire Safety Officer PT BRC, Mohammed Anuar, 55 personil Fire Safety, dan staf PT BRC.

Manager CD PT BRC, Machsun Asfari mengatakan kegiatan ini digelar sebagai bentuk kepedulian PT BRC terhadap dunia pendidikan anak Kabupaten Bintan. Melalui program kasih sayang II inilah PT BRC berupaya menumbuhkan inspiratif kepada pelajar SMP dalam menyongsong masa depan yang cerah.

“Kami yakin tak semua anak memiliki konsep untuk memilih arah menuju cita-citanya. Maka dengan kegiatan ini kami ingin memberikan inspirasi agar pelajar dapat menentukan jalan kehidupannya dalam mengejar masa depan,” ujar Machsun usai membuka acara tersebut.

Sebenarnya, kata Machsun banyak pilihan yang bisa ditentukan oleh pelajar untuk mengejar cita-citanya. Seperti berprofesi sebagai dokter, insinyur, pegawai, pengusaha maupun personil pemadam kebakaran. Agar keinginan itu bisa digapai, masih Machsun pelajar harus mampu menentukan pilihan tersebut sejak duduk dibangku kelas tiga SMP.

Agar pelajar mampu menentukan cita-citanya, lanjut Machsun PT BRC memberikan inspiratif dengan mengenalkan mereka kepada dunia pariwisata. Selama satu hari penuh mereka akan mengunjungi berbagai hotel dan resort yang ada di Kawasan Pariwisata Lagoi. Mulai dari Treasure Bay, Nirwana Gardens, Bintan Lagoon Resort, Banyan Tree, Holiday Villa, Grand Lagaoi Village, dan The Sanchaya.

“Mereka kami undang untuk mengunjungi tujuh hotel dan resort. Disana meraka akan dikenalkan dengan salah satu departemen bagian penjual kamar (front office), bagian tata graha (housekeeping), bagian masak (kitchen), bagian cuci (laundry) dan bagian rekreasi,” bebernya.

Pelajar, sambung Machsun tak hanya dikenalkan dengan bagian-bagian penting yang ada di hotel dan resort saja. Tetapi mereka juga diajak berbaur dengan turis. Tujuannya untuk menanamkan rasa kepercayaan diri serta memperkuat jati diri masing-masing individu.

Kemudian, tambah Machsun mereka juga diajak bermain berbagai games menarik. Games yang dikemas dengan nuansa pendidikan itu akan dimaikan perkelompok. Tujuannya untuk memupuk rasa tanggungjawab, kepedulian, dan persaudaraan serta mempererat hubungan silaturahmi antar kelompok.

“Semua yang kami berikan untuk bekal para pelajar SMP agar mampu memantapkan diri dalam mengambil kebijakan. Khususnya dalam mengambil sekolah jurusan ketika melanjutkan jenjang pendidikan. Karena dengan sekolah jurusan, pelajar lebih cepat mendapatkan keahlian,” ungkapnya. (ary)

Irianto Dilantik jadi Kadisdukcapil

0
Wakil Walikota Tanjungpinang, Syahrul melantik Irianto sebagai Kadisdukcapil Tanjungpinang. F.Humas Pemko Tanjungpinang untuk batampos.

batampos.co.id – Wakil Walikota (Wawako) Tanjungpinang, Syahrul melantik Kepala Satpol PP Tanjungpinang, Irianto menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tanjungpinang di Aula Kantor Walikota Tanjungpinang, Rabu (5/4).

Informasi dilapangan, dengan dilantiknya Irianto sebagai Kadisdukcapil. Kursi Kasatpol PP yang pernah didudukinya secara otomatis diambil alih sementara waktu oleh Sekretaris Satpol PP Tanjungpinang, Dedy Yusfa. Posisi Dedy sebagai Pelaksana tugas (Plt) akan bergeser jika lelang jabatan (open bidding) yang digelar Pemko Tanjungpinang selesai dilaksanakan.

Syahrul mengatakan pelantikan itu dilaksanakan bedasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 821.22-2270 Tahun 2017 tanggal 23 Maret 2017. Tentang pengangkatan kembali, pengukuhan atau pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).

“Melalui SK itu kami lantik Irianto sebagai Kadisdukcapil Tanjungpinang. Sedangkan posisi kursi yang ditinggalkan akan diisi oleh plt sambil menunggu hasil open bidding,” ujar Syahrul.

Dengan diberikannya amanah sebagai Kadisdukcapil, kata Syahrul diminta Irianto mampu menjalankan jabatannya sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) serta bisa mempertanggungjawabkan segala kebijakan yang dilaksanakan.

Kemudian juga mau bekerja secara optimal dengan menciptakan inovasi-inovasi baru dalam bidang pelayanan publik. Sehingga administrasi pendataan kependudukan di seluruh wilayah Tanjungpinang dapat berjalan lancar.

“Kami minta Irianto bisa bekerja dengan profesional sesuai standar prosedur yang ada,” pintanya.

Syahrul berharap Irianto juga meningkatkan koordinasi, komunikasi dan singkronisasi dengan seluruh instansi terkait. Mulai dari Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta kecamatan dan kelurahan.

“Tujuan koordinasi itu agar administrasi dengan program pemerintah berjalan sinkron. Sebab pelaksanaan program pemerintah mengacu pada data kependudukan,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tanjungpinang, Tengku Dahlan mengatakan dengan dilantiknya Irianto sebagai Kadisdukcapil otomatis kursi Kasatpol PP lowong atau kosong. Namun kekosongan itu tidak akan terjadi dengan waktu yang lama.

“Kami akan konsultasikan dulu sama Pak Lis (Walikota-red) dan Pak Riono (Sekda-red). Jika sudah ada sosok yang tepat untuk mengisi Plt Kasatpol PP akan kami kabari,” katanya.

Ditanya kemungkinan besar yang menduduki posisi Plt Kasatpol PP adalah sekretaris diinstansi tersebut, Tengku mengaku tidak menutup kemungkinan Dedy Yusfa (Sekretaris Satpol PP) akan diamanahkan menjabat Plt Kasatpol PP. Tapi semua itu harus ada persetujuan dari Walikota Tanjungpinang dan Sekda Tanjungpinang.

“Bisa saja sekretarisnya menjabat sebagai plt. Tapi salah satu asisten di Pemko Tanjungpinang juga berkesempatan. Bahkan tak tutup kemungkinan menunggu hasil open biding untuk menetapkan langsung pejabat definitivenya,” ungkapnya. (ary)

Gubernur Buka Musrenbang Kepri 2017

0
Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Nuryanto Hadi Sucipto menerima cenderamata dari Gubernur Kepri, Nurdin Basirun pada pembukaan Musrembang Kepri 2017 di Hotel CK, Tanjungpinang, Selasa (4/4).

batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun resmi membuka penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri Tahun 2017. Pada kegiatan yang bertajuk “Peningkatan Infrastruktur Guna Mendorong Pengembangan Ekonomi Kemaritiman Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan Riau” tersebut, gubernur berharap Musrembang ini dapat memberikan masukan dan terbentuknya pokok-pokok tujuan pembangunan untuk Kepri.

“Keselarasan dari semua pihak sangat dibutuhkan dan dengan Musrembang inilah kita wujudkan hal tersebut, Bagaimana kita menjawab apa yang menjadi kepentingan masyakarakat,” ujar Nurdin.

Ditambahkan Nurdin, perencanaan merupakan elemen yang sangat penting untuk menjalankan sebuah tujuan pembangunan. Oleh karna itu perencanaan harus disusun dengan sangat baik agar alur selanjutnya dapat berjalan baik dan lancar serta tepat sasaran.

“Fokus kerja kita ke depan adalah tetap mengacu pada RPJMD yang telah disusun. Yakni menyangkut infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan perekonomian daerah,” papar gubernur.

Sedangkan Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak dalam penyampaiannya terkait pokok-pokok pikiran DPRD mengatakan, setiap daerah harus memiliki sistem perencanaan yang jelas maka melalui Musrembang inilah apa yang diinginkan masyarakat dapat dimusyawarahkan dan tercapai.

“Merupakan ajang tepat untuk berbagi pikir dalam meluruskan program pembangunan,” ujar Jumaga.

Jumaga menambahkan, beberapa pokok pikiran yang disarankan dari pihak DPRD antara lain adalah pembangunan disemua sektor tidak perlu dijabarkan kembali karna sudah tertera jelas pada RPJMD 2016-2021.

Setelah memperhatikan perkembangan ekonomi di Kepri sudah sepantasnya Kepri membentuk bank daerah sendiri yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi daerah. Pembangunan yang dilakukan harus berbasiskan kemaritiman maka agar digali potensi yang ada di kelautan seperti budidaya ikan serta prioritaskan masyarkat pesisir.

“Fokus pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di berbagai sektor, serta peningkatan bidang pendidikan juga kesehatan dan diwujudkan dalam peran yang nyata,” papar Jumaga.

Sedangkan Wakil Ketua Panitia, Lamidi dalam sambutannya mengatakan, Musrenbang ini akan berlangsung selama tiga hari. Yakni mulai tanggal 4 hingga 6 April mendatang. Tujuannya untuk membahas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018 mendatang.(jpg)

Kemendagri Sorot Pengesahan APBD Kepri

0

batampos.co.id – Arena Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah Provinsi (Musrenbangprov) Kepri tahun 2017 menjadi media evaluasi bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sorotan tajam yang disampaikan Kemendagri adalah terkait selalu molornya pengesahan APBD Provinsi Kepri.

“Kita apresiatif, Musrenbangprov dilaksanakan lebih cepat. Tetapi pengesahan APBD juga harus cepat, jangan sampai lewat Desember lagi,” ujar Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Nuryanto Hadi Sucipto usai menghadiri Musrenbangprov di Hotel CK, Tanjungpinang, Selasa (4/4) malam.

Pria yang pernah duduk sebagai Penjabat Gubernur Kepri tersebut juga mengatakan, beberapa kali pengesahan APBD Kepri selalu diwarnai dengan keterlambatan. Persoalan ini memang yang menjadi cacatan strategis Kemendagri yang harus disampaikan di dalam Musrenbang ini.

“APBD adalah motornya pembangunan daerah. Sehingga jelas, apabila APBD molor pengesahannya tentu menggangu rencana kerja daerah,” papar Nuryanto.

Masih kata Nuryanto, pihaknya menyambut baik atas berlangsungnya Musrembang ini, Nuryanto berharap agar dapat berjalan dengan baik dan lancar serta hasil yang didapat dapat menjelaskan dengan benar dan jelas terkait masukan dan saran yang datang untuk pembangunan di Kepri.

“Apa yang terpenting adalah, harus adanya sinergitas antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Karena menyangkut rencana pembangunan secara nasional,” tegas Nuryanto.

Senada dengan Nuryanto, Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan perwakilan Kementrian Negara PPN/Bappenas, Rizky Ferianto mengatakan pentingnya dilaksanakan musrembang adalah untuk penyatuan persepsi agar terbentuk satu kesepakatan untuk mewujudkan pembangunan di daerah serta penyelarasan program daerah dengan program pemerintah pusat.

“Ini kunci, agar pelaksanaan berupa sasaran yang ingin dicapai dan manfaat pembangunan dapat terelalisasi dan dirasakan oleh masyarakat,” ujar Rizky.(jpg)