batampos – Rumah Sakit (RS) Awal Bros Group resmi membuka cabang barunya di kawasan Batuaji, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (26/6) Dengan kapasitas 175 tempat tidur dan fasilitas unggulan berteknologi tinggi, RS Awal Bros Batuaji diharapkan menjadi pusat layanan kesehatan modern yang menyeluruh untuk masyarakat Batam dan sekitarnya.

CEO RS Awal Bros Group, Arfan Awaloeddin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kehadiran rumah sakit ini merupakan langkah konkret menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan bermutu.

“Batuaji adalah kawasan berkembang, dihuni banyak keluarga muda dan pekerja. Mereka layak mendapatkan layanan medis terbaik tanpa harus pergi jauh, apalagi ke luar negeri,” ujarnya.

Rumah sakit ini dirancang dengan konsep Smart Hospital, mengintegrasikan sistem digital dalam layanan medis. Beberapa layanan unggulan yang ditawarkan meliputi IGD dan EMS 24 jam, trauma center, bedah minimal invasif, layanan ibu dan anak, hemodialisa, fisioterapi, terapi wicara, serta fasilitas radiologi canggih seperti MRI 1.5 Tesla dan CT-Scan.

Baca Juga: DLH Batam Gelar Uji Emisi di Tiga Lokasi, 40 Persen Kendaraan Pengguna Solar Gagal

Arfan juga menambahkan bahwa pembangunan RS Awal Bros Batuaji dilandasi semangat untuk memperkuat kemandirian layanan kesehatan dalam negeri. “Kami terpanggil untuk melayani masyarakat yang selama ini harus ke luar negeri untuk berobat. Komitmen kami adalah membangun kepercayaan lewat mutu pelayanan dan kedekatan dengan masyarakat,” katanya.

Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan apresiasinya kepada RS Awal Bros Group karena telah mempercayakan Kota Batam sebagai lokasi ekspansi. Ia menilai kehadiran rumah sakit ini sangat penting untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan di wilayah dengan populasi terbanyak di Kepri.

“Batam butuh rumah sakit yang bukan hanya lengkap tapi juga profesional dan terjangkau. Kami harap RS ini menjadi rujukan yang dapat diandalkan masyarakat,” kata Nyanyang. Ia juga berpesan kepada tenaga medis agar melayani dengan hati, penuh kejujuran dan tanggung jawab.

Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menyebut kehadiran RS Awal Bros Batu Aji sebagai kabar baik yang membanggakan. “Ini bukan sekadar tambahan fasilitas kesehatan, tapi langkah serius menuju peningkatan kualitas hidup masyarakat Batam. Rumah sakit ini membawa dampak positif bagi investasi, lapangan kerja, dan rasa aman warga,” tegasnya.

Peresmian ini turut dihadiri Ketua DPRD Kota Batam, pimpinan BP Batam, Kadin Kepri dan Batam, HIPMI, Apindo, serta sejumlah tokoh industri dan penyedia asuransi kesehatan. Acara ini juga menjadi bukti kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat infrastruktur kesehatan di Batam.

Baca Juga: Cegah Narkoba, Lapas Batam Perketat Pemeriksaan Pengunjung

Sebagai jaringan rumah sakit swasta yang telah berdiri sejak 1998, RS Awal Bros kini mengelola 10 rumah sakit di Riau dan Kepri. Komitmennya adalah menghadirkan layanan berbasis nilai-nilai PRIMA: Profesional, Rapi, Ibadah, Mendengarkan, dan Asertif, demi pelayanan yang manusiawi dan terpercaya.

Informasi lebih lanjut mengenai layanan dan fasilitas RS Awal Bros Batu Aji dapat diakses melalui situs resmi awalbros.com atau call center di 1500 088. Rumah sakit ini siap menjadi bagian dari masa depan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi Batam dan Indonesia. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel RS Awal Bros Batuaji Resmi Dibuka, Hadirkan Layanan Medis Modern Berbasis Teknologi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Menjelang pengumuman Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) tingkat SMA dan SMK di Kota Batam pada Sabtu (28/6), keresahan mulai dirasakan para orangtua. Mereka khawatir anak-anak mereka tidak terakomodir di sekolah negeri lantaran keterbatasan daya tampung sesuai petunjuk teknis (juknis) yang berlaku.

Kepala Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Cabang Batam, Kasdianto, menegaskan bahwa hingga saat ini kuota penerimaan siswa baru di SMA dan SMK masih mengacu pada juknis yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Sampai sekarang belum ada perubahan kuota. Kita masih menunggu keputusan dari pimpinan, dalam hal ini Gubernur Kepri dan Kadisdik Kepri,” ujarnya.

Menurut Kasdianto, dalam kunjungan Wakil Menteri Pendidikan ke Batam beberapa waktu lalu, pihaknya telah menyampaikan kondisi riil terkait lonjakan pendaftar di sejumlah sekolah favorit. Namun keputusan soal penambahan kuota sepenuhnya merupakan wewenang pimpinan pusat dan provinsi.

Baca Juga: Orang Tua Keluhkan Anak Tak Bisa Daftar Sekolah Negeri, Pemerintah Diminta Hadirkan Solusi Nyata

Ia mengakui sejumlah sekolah, baik tingkat SMA maupun SMK, mengalami lonjakan jumlah pendaftar yang signifikan.

“SMKN 5 dan SMKN 1 misalnya, masing-masing menerima lebih dari dua ribu pendaftar, padahal daya tampung tidak sampai separuhnya. Di SMA juga sama, SMAN 1, 3, 5 dan 8 sangat membludak,” tambahnya.

Kondisi ini membuat ribuan calon siswa terancam tidak lolos seleksi, karena kuota yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pendaftar. Situasi tersebut menimbulkan kecemasan bagi para orangtua yang sangat berharap anak mereka dapat menempuh pendidikan di sekolah negeri.

Marsel, warga Kavling Lama, Sagulung, misalnya, menyampaikan kekhawatirannya jika anaknya tidak diterima di SMAN 5.

“Sekolah itu paling dekat dari rumah. Kalau anak saya tidak lolos, saya akan terus datang ke sekolah berharap ada tambahan kuota,” ujarnya penuh harap.

Senada dengan itu, Endang, warga Marina, juga menyatakan tekadnya agar anaknya tetap masuk sekolah negeri.

“Tujuan kami SMKN 5. Kalau gagal, saya akan terus mencoba datangi sekolah, berharap ada kebijakan. Sekolah negeri biayanya lebih terjangkau bagi kami,” katanya.

Baca Juga: DLH Batam Gelar Uji Emisi di Tiga Lokasi, 40 Persen Kendaraan Pengguna Solar Gagal

Banyak orangtua menyuarakan hal serupa, bahwa keterbatasan kuota sebaiknya diimbangi dengan penambahan daya tampung agar tidak terlalu banyak siswa yang harus tersingkir. Apalagi sebagian besar berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah.

Pihak Dinas Pendidikan Kepri Cabang Batam pun mengaku siap menyampaikan aspirasi masyarakat ini ke pimpinan provinsi sebagai bahan pertimbangan. Namun, keputusan akhir tetap menunggu arahan resmi dari Gubernur dan Kadisdik Kepri.

Dengan pengumuman SPMB yang tinggal sehari lagi, ribuan pasang mata masih menanti kabar baik. Harapan pun menggantung tinggi, bukan hanya bagi siswa, tetapi juga bagi para orangtua yang ingin masa depan pendidikan anak-anaknya terjamin tanpa terbebani biaya mahal di sekolah swasta. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Kuota Siswa Terbatas, Orangtua di Batam Resah Menanti Pengumuman SPMB pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam mencatat mayoritas kendaraan roda empat hingga roda dua belas berbahan bakar bensin dan pertalite yang mengikuti uji emisi gratis dinyatakan lulus pengujian. Namun, hasil berbeda tercatat untuk kendaraan berbahan bakar solar, di mana sekitar 40 persen tidak memenuhi standar ambang batas emisi gas buang.

Kegiatan uji emisi ini dilaksanakan selama tiga hari, mulai 24 hingga 26 Juni 2025, di tiga titik lokasi yakni Mall Top 100 Tembesi, CGC Sagulung, dan Dataran Engku Hamidah (Edukit Sei Panas). Uji emisi ini digelar sempena peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Hari Bhayangkara ke-79.

Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup DLH Batam, IP, menyampaikan bahwa dari total 1.574 kendaraan yang diuji, sebanyak 796 kendaraan merupakan kendaraan berbahan bakar bensin, premium, dan pertalite. Dari jumlah tersebut, 736 kendaraan atau sebesar 92,5 persen dinyatakan lulus uji emisi.

“Sedangkan sisanya sebanyak 60 unit atau 7,5 persen tidak lulus,” kata IP, Jumat (27/6).

Baca Juga: Disnakertrans Kepri: Pengangguran Tinggi, Banyak Pencari Kerja Tak Punya Kompetensi

Sementara itu, untuk kendaraan berbahan bakar solar, dari 778 unit yang diuji, hanya 463 kendaraan atau sekitar 59,5 persen yang memenuhi standar emisi. Sisanya sebanyak 315 kendaraan atau 40,5 persen tidak lulus uji emisi.

Menurut IP, angka ketidaklulusan kendaraan solar ini menjadi perhatian khusus DLH Batam karena jumlahnya cukup signifikan. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk mengetahui faktor penyebabnya, yang antara lain disinyalir akibat kurangnya pemeliharaan mesin secara berkala dan kualitas bahan bakar yang digunakan.

“Salah satu faktornya kemungkinan karena pemeliharaan mesin yang tidak rutin dan kualitas bahan bakar yang mungkin tidak sesuai,” jelasnya.

IP juga menegaskan bahwa data hasil uji emisi ini akan digunakan sebagai dasar evaluasi kualitas udara perkotaan. Hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan DLH dalam menyusun kebijakan pengendalian pencemaran udara di Kota Batam.

“Tujuan jangka panjangnya adalah menjaga kualitas udara dan memastikan kendaraan yang beroperasi di jalan raya memenuhi standar ramah lingkungan,” ujarnya.

Baca Juga: Lagi, 76 PMI Dideportasi Dari Malaysia, Ada 3 Anak

Ia mengimbau pemilik kendaraan, khususnya kendaraan berbahan bakar solar, agar lebih rutin melakukan servis berkala guna memastikan performa mesin tetap optimal dan emisi gas buang tidak mencemari lingkungan.

“Kami berharap kesadaran masyarakat dalam menjaga kondisi kendaraan semakin meningkat. Perawatan rutin tidak hanya berdampak pada kelulusan uji emisi, tapi juga pada efisiensi bahan bakar dan keselamatan berkendara,” pungkasnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel DLH Batam Gelar Uji Emisi di Tiga Lokasi, 40 Persen Kendaraan Pengguna Solar Gagal pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepri, Diky Wijaya, mengungkapkan persoalan pengangguran di wilayahnya yang masih menjadi tantangan serius meski laju investasi tergolong tinggi.

Saat ini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kepri mencapai 6,8 persen dari sekitar satu juta angkatan kerja produktif.

“Artinya ada sekitar 70 ribu orang yang menganggur. Ini bukan hanya dari masyarakat lokal, tetapi juga dari para pendatang yang datang ke Kepri, terutama Batam, untuk mencari pekerjaan,” katanya, Jumat (27/6).

Menurutnya, Batam yang menjadi pusat industri dan pariwisata menjelma sebagai magnet bagi para pencari kerja dari berbagai provinsi di Indonesia. Meski begitu, ada anomali dalam persoalan ini: tingginya investasi dan ketersediaan lapangan kerja ternyata tak serta-merta menekan angka pengangguran.

Baca Juga: Orang Tua Keluhkan Anak Tak Bisa Daftar Sekolah Negeri, Pemerintah Diminta Hadirkan Solusi Nyata

Diky menjelaskan, banyak pencari kerja yang gagal terserap ke industri karena tidak memiliki keterampilan dan sertifikasi yang dibutuhkan.

“Misalnya, ada lowongan barista, ribuan yang melamar tapi tidak ada yang diterima karena tidak punya sertifikasi barista. Begitu juga welder atau helper, ditolak semua karena tidak punya skill,” ujarnya.

Oleh karena itu, Disnakertrans Kepri kini fokus meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi. “Kami memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) di Tanjungpinang, Tanjungbalai Karimun, dan Batam. Ini yang akan kami dorong terus agar sesuai dengan kebutuhan industri,” tambah dia.

Lulusan SMA menjadi fokus Disnakertrans Kepri karena masih belum memiliki keahlian teknis tertentu. Program pelatihan kerja ini akan dilakukan secara masif dan menyeluruh.

Disnakertrans Kepri berkomitmen menyesuaikan pelatihan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja agar bisa menurunkan angka pengangguran secara signifikan.

“Berbeda dengan lulusan SMK yang sudah punya dasar keahlian, banyak lulusan SMA yang belum siap masuk dunia kerja. Inilah yang menjadi fokus kami agar mereka bisa ikut pelatihan,” ujar Diky.

Baca Juga: Puluhan Bangunan di Jalan Tengku Sulung Dibongkar

Selain isu pengangguran, dia mengamini lemahnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di banyak perusahaan di Kepri. Ia menyebut, masih banyak perusahaan yang abai terhadap aspek keselamatan pekerja mereka.

“Kami selalu mengingatkan para pelaku usaha untuk patuh pada penerapan K3. Ini penting untuk melindungi para pekerja dari risiko kecelakaan kerja yang bisa merugikan semua pihak,” katanya.

Disnakertrans Kepri secara rutin melakukan pengawasan terhadap implementasi K3 di perusahaan-perusahaan. Pihaknya tidak segan-segan memberi sanksi jika ditemukan pelanggaran.

“Sanksinya bisa ringan hingga berat. Sanksi terberat tentu saja adalah penutupan, pemblokiran, atau pencabutan izin usaha,” ujar Diky.

Ia berharap, para pengusaha di Kepri semakin sadar untuk penerapan K3, dan di saat yang sama juga ikut ambil bagian dalam menyiapkan tenaga kerja lokal yang kompeten melalui kolaborasi pelatihan dan rekrutmen.

“Kami hadir untuk melindungi dua pihak: pekerja dan dunia usaha. Kami ingin pertumbuhan ekonomi Kepri tidak hanya tinggi, tapi juga berkualitas dan berkelanjutan,” kata Diky. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Disnakertrans Kepri: Pengangguran Tinggi, Banyak Pencari Kerja Tak Punya Kompetensi pertama kali tampil pada Metropolis.