Silvi bersama temannya dari perwakilan dari siswa-siswi SMAN 3 Batam yang menjadi duta HIV pada acara kampanye peduli HIV Aids pada siswa SMA dan Sederajat para peringatan hari aids sedunia di Dataran Engku Putri Batamcenter, Rabu (19/10/2016). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Kasus HIV-Aids di Batam terbilang tinggi. Hingga November 2016, tercatat penderita HIV 4.962 penderita, Aids sebanyak 2001. Sedangkan korban meninggal sebanyak 682 orang.
Data ini diungkapkan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Batam, Pieter Pureklolong, berdasar data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Batam.
“Tahun 1992, pertama kali ditemukan satu kasus. Baru sampai November 2016, Desember belum masuk,” katanya.
Menurutnya, kasus HIV/Aids di Batam masuk 10 besar kota dengan jumlah temuan kasus HIV/Aids. Di Kepri sendiri, Batam berada pada posisi pertama penyumbang jumlah kasus HIV/Aids dari tujuh kabupaten/kota.
“Batam sudah pasti posisi pertama, angka yang disumbang sekitar 50 hingga 60 persen dari total jumlah kasus di Kepri, sisanya daerah lain,” ucapnya.
Menurutnya HIV/Aids dapat dicegah melalui Gerakan ABCDE. Gerakan tersebut meliputi Absen Sex khusus bagi remaja, pasangan muda-mudi belum menikah, janda, dan duda. Bersikap setia dengan pasangan bagi yang sudah menikah. Penggunaan kondom untuk kelompok beresiko, seperti PSK di lokalisasi.
Selanjutnya, dihindari pemakaian jarum suntik bergantian, khusus pada pengguna narkoba, tindik maupun tato. Terakhir yakni Edukasi tentang bahaya HIV/Aids yang berkelanjutan.
Pihaknya berharap pencegahan HIV/Aids juga dapat didukung dengan diterbitkannya peraturan daerah yang dijadikan landasan pencegahan HIV/Aids.
“Di Karimun udah ada Perda nya, padahal DPRD Karimun itu konsultasinya ke kita KPA Batam,” pungkasnya. (cr13)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam mengaku telah melakukan diskusi dengan asosiasi pengusaha pelayaran terkait penentuan tarif jasa pelabuhan. Hasilnya sudah dituangkan dalam berita acara resmi dan sudah disetujui oleh Ketua Dewan Kawasan (DK), Darmin Nasution dan akan segera berlaku mulai pekan depan.
“Mengenai tarif pelabuhan tidak ada masalah. Asosiasi pelayaran sudah melakukan diskusi, Dan penetapan tarif itu juga sudah dituangkan dalam berita acara,” ungkap Deputi V BP Batam, Gusmardi Bustami, Sabtu (24/12).
Menurut Gusmardi, tarif pelabuhan yang berlaku dalam Peraturan Kepala (Perka) Nomor 17 Tahun 2016 sebenarnya masih lebih rendah dari tarif kota lain, seperti Medan, Tajungpriok, dan Surabaya.
“Karena pada tarif pelabuhan, kami tidak memberlakukan tarif atas,” jelasnya.
Dan jika masih ada yang keberatan, Gusmardi menerangkan bahwa hal tersebut tidak beralasan. Jika dibandingkan dengan pelabuhan besar lainnya seperti Tanjungpriok, Malahayati, Belawan, dan Makasar, tarif di Batam paling rendah.
“Jadi kalau ada keberatan, saya kira tak beralasan,” katanya. (leo)
batampos.co.id – Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Batam optimis target wisatawan asing ke Batam mencapai target. Meski data publikasi resmi pemerintah pusat menyebutkan angka kunjungan ke Batam masih minus 7 persen.
Kepala Disparbud Kota Batam Yusfa Hendri mengatakan minusnya angka kunjungan dikarenakan berbagai faktor. Salah satunya adanya penangkapan beberapa kali teroris di Batam. Padahal, pihaknya sendiri memiliki target kunjungan untuk tahun 2016 sebanyak 1,6 juta wisman.
“Hingga Oktober angka wisman asing sekitar 1,3 juta. Masih minus tujuh persen dari target kita. Adanya penangkapan teroris, juga menjadi faktor berkurangnya angka kunjungan,” kata Yusfa kepada Batam Pos.
Meski begitu, lanjut Yusfa pihaknya optimis angka 1,6 juta kunjungan wisman itu akan tercapai. Sebab, pada bulan November lalu Pemko Batam maupun pihak swasta banyak menggelar kegiatan. Kegiatan itu diyakini mampu menarik jumlah wisawatan ke Batam.
“November banyak event, salah satunya festival bahari Kepri yang banyak digelar swasta. Dan saya yakin itu berpengaruh terhadap kunjungan,” jelas Yusfa.
Apalagi, kata Yusfa. Akhir tahun ini pihaknya juga menggelar beberapa kegiatan. Yang tak hanya dapat menarik wisatawan asing, namun juga lokal.
“Hingga akhir tahun, akan banyak event di Batam. Kami juga menggelar malam pergantian tahun baru di Dataran Engkuputri,” sebut Yusfa.
Selain itu, Yusfa juga menyebutkan angka kunjungan wisman masih di dominasi warga negara Singapura. Hal itu terlihat dari data resmi pemerintah pusat, yang mana dari Januari hingga Oktober sudah ada 754.384 wisman Singapura yang ke Batam.
“Bulan Oktober saja jumlah mereka sudah hampir 70 ribu orang. Yang kemudian disusul wisman Malaysia, Filipina, India dan Taiwan,” terang Yusfa.
Sementara untuk wisman asal Tiongkok juga mengalami peningkatan meski tidak signifikan. Pada bulan Oktober saja, wisman yang Tiongkok yang berkunjung ke Batam mencapai angka 3 ribu lebih.
“Untuk Wisman Tiongkok memang tidak terlalu banyak. Namun meningkat dibandingkan tahun lalu,” pungkas Yusfa. (she)
batampos.co.id – Situasi ekonomi global yang belum stabil menyebabkan Badan Pengusahaan (BP) Batam dan stakeholder terkait harus melakukan upaya ekstra untuk menjaga stabilitas ekonomi di Batam. Untuk tahun 2017, BP Batam memperkirakan pertumbuhan ekonomi sama seperti tahun ini berkisar hingga 6 persen.
“Batam tak kepas dari pengaruh ekonomi global. Dan diperkirakan akan mengalami penurunan kontinu pada 2017. Pertumbuhan ekonomi akan terus berjalan walau tidak sebaik tahun 2016,” ungkap Deputi V BP Batam, Gusmardi Bustami, Sabtu (24/12).
Gusmardi menegaskan tahun depan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintahan di Batam tidak bisa bekerja seperti biasa lagi.
“Semua komponen harus bersatu. Perlu upaya ekstra untuk bisa menjaga kondisi perekonomian tahun depan,” ungkapnya.
Lalu apa yang menjadi fokus BP Batam untuk bisa menjaga stabilitas ekonomi pada tahun 2017. Pria berkacamata ini mengungkapkan BP Batam akan memperbaiki infrastruktur dan perizinan.
“Pelabuhan dan bandara akan ditingkatkan. Proyek-proyek perbaikan akan dilakukan dan itu membutuhkan studi dan proses,” jelasnya.
Infrastruktur yang baik sangat penting untuk menjaga tingkat realisasi investasi yang masuk ke Batam.
“Obat perbaikan ekonomi Batam adalah investasi. Infrastruktur sangat erat kaitannya untuk menumbuhkan investasi,” jelasnya.
Prioritas berikutnya adalah pembenahan masalah lahan, khususnya lahan tidur.
“Masalah lahan harus diselesaikan. Jangan orang datang cari lahan saja susah, padahal lahan tidur kan banyak,” ungkapnya.(leo)
Ketua DPW Hidayatullah Kepri, Khairul Amri, Ketua Panitia Rakernas, Jamaluddin Nur, Sekretaris Jenderal PP Syabab Hidayatullah, Suhardi Sukiman, Biro Data & Informasi PP Syabab Hidayatullah, Ainuddin Chalik usai mengelar konferensi pers terkait Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Periode 2016/2020 Hidayatullah dan Musyawarah Nasional (Munas) VI Syabab Hidayatullah yang akan digelar di Batam bertempat di Kampus Peradaban Hidayatullah 2 Tanjunguncang, Batuaji. Foto: Rezza Herdiyanto/Batam Pos
batampos.co.id – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II periode 2016/2020 Hidayatullah dan Musyawarah Nasional (Munas) VI Syabab Hidayatullah digelar di Batam, tepatnya di Kampus Peradaban Hidayatullah 2 Tanjunguncang.
Rangkaian acara akan diawali dengan pembukaan Munas VI Syabab Hidayatullah, Senin (27/12) pukul 08.00 WIB, turut hadir ketua MPR RI, Zulkifli Hasan yang sekaligus akan meresmikan Gedung Hidayatullah Asia Raya. Sementara Rakernas Hidayatullah akan dibuka Selasa (28/12) pukul 08.00 yang rencananya akan dibuka oleh Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.
Ketua Panitia Rakernas, Ustaz Jamaluddin Nur mengatakan, Rakernas yang akan diikuti 180 perwakilan 34 provinsi seluruh Indonesia ini mengusung tema ‘Optimalisasi Program Mainstream Menuju Sukses Gerakan’. Ada juga launching Bank Mini Sekolah (BMS).
Program yang dimaksud adalah pertama Tarbiyah, yang akan dilakukan dengan cara peningkatan pendidikan di lembaga pendidikan milik Hidayatullah dan kedua, dakwah.
“Peran Hidayatullah, Islam harus didemonstrasikan dengan indah dalam kehidupan. Islam itu bukan indah dalam cerita, bukan indah dalam teori namun indah dalam praktek,” katanya.
Sementara itu Sekretaris Jenderal PP Syabab Hidayatullah Suhardi Sukiman mengungkapkan Munas Syabab VI akan mengusung tema ‘Penajaman Gerakan Pemuda untuk NKRI Bermartabat’ yang akan diikuti 250 perwakilan dari seluruh Indonesia.
“Pemuda hari ini cenderung pragmatis, hampir jarang terlibat gerakan sosial. Kita berharap Syabab Hidayatullah sebagai organisasi yang baru bisa memberikan kontribusi untuk pemuda,” katanya.
Dia mengatakan di Munas nantinya, akan ada penetapan program umum, penetapan ketua baru. Tak hanya itu akan ada sosialisasi empat pilar berbangsa bernegara oleh Anggota DPD RI Muhammad Asri Anas.
“Dengan ini, akan menguatkan kiprah Syabab Hidayatullah sebagai perekat atau kohesi sosial di tengah masyarakat. Sebagai penguat kebhinekaan,” pungkasnya. (cr13)
batampos.co.id – Dewan Kawasan (DK) Batam akhirnya menyetujui dan mengesahkan revisi tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang diajukan Tim Teknis DK Batam. Surat persetujuan tersebut ditandatangani Ketua DK Batam, Darmin Nasution, pada Kamis (22/12) lalu.
Sesuai dengan usulan Tim Teknis, DK setuju tarif UWTO untuk perumahan sederhana, rumah susun sederhana, dan kaveling siap bangun (KSB) tidak mengalami kenaikan. Baik untuk alokasi lahan baru maupun untuk perpanjangan.
Namun tarif UWTO untuk sejumlah peruntukan lahan tetap mengalami kenaikan. Hanya saja, kenaikannya tidak sebanyak pada tarif sebelum direvisi. Kenaikan tertinggi hanya 150 persen, yakni tarif UWTO untuk lahan komersil.
Menanggapi hal ini, Deputi V BP Batam Gusmardi Bustami mengatakan pihaknya akan segera menyusun daftar tarif baru UWTO dalam Perka BP Batam yang baru sesuai hasil keputusan DK Batam. Selain itu, mulai pekan depan dia berjanji layanan perizinan lahan di BP Batam akan kembali dibuka.
“Meskipun sampai saat ini saya belum menerima surat keputusannya,” kata Gusmardi di kantornya, Jumat (23/12).
Anggota Tim Teknis DK, Taba Iskandar membenarkan hal tersebut. Menurut anggota DPRD Kepri ini, jika BP Batam sudah menerima persetujuan dari DK, maka semuanya sudah diputuskan.
“Karena hasilnya sudah ada sejak tiga minggu lalu. Tinggal formalitas saja dari DK untuk merapatkan kemudian memutuskannya,” ungkap Taba.
Intinya, lanjut Taba, jika BP Batam sudah menerima surat persetujuan dari DK, maka usulan revisi tarif tersebut telah resmi dan harus segera dilaksanakan BP Batam.
Sedangkan anggota DK, Jumaga Nadeak mengungkapkan belum menerima atau mendapat kabar mengenai persetujuan dari Ketua DK tersebut. “Mungkin dalam tiga atau empat hari lagi,” ungkapnya.
Jumaga berharap, keputusan DK ini segera disikapi BP Batam dengan kembali membuka layanan perizinan lahan. Sehingga penundaan perizinan tak berlarut-larut.
“Ini kabar bagus bagi masyarakat. Karena sudah ada kepastian,” terangnya. (leo)
batampos.co.id – Mulai 1 Januari 2017 nanti, pasien BPJS Kesehatan tidak dapat dirujuk ke Rumah Sakit Awal Bros (RSAB). Ini karena RSAB terlambat mengajukan surat permohonan perpanjangan kerjasama ke BPJS Kesehatan.
“Seharusnya, bulan September lalu, RSAB sudah mengajukan surat permohonan. Tapi surat itu baru masuk kemarin (Kamis (22/12), red),” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam, Tavip Hermansyah di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Batam, Jumat (23/12).
Tavip mengatakan, kerjasama antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit provider itu berlaku selama satu tahun sejak kontrak ditanda-tangani. Tiga bulan sebelum masa kerjasama itu berakhir, rumah sakit provider harus mengirimkan surat permohonan perpanjangan kerjasama. Jika tidak mengirimkan, RSAB menganggap rumah sakit itu tidak lagi ingin memperpanjang kerjasama.
Masa kerjasama BPJS dan RSAB berakhir per tanggal 31 Desember. Minimal, BPJS sudah menerima surat permohonan perpanjangan itu di bulan September. Namun, hingga pertengahan bulan Desember kemarin, surat itu tak kunjung datang.
BPJS Kesehatan pun mengambil inisiatif dengan mengirimkan surat pemberitahuan ke perusahaan-perusahaan dan layanan fasilitas kesehatan primer seluruh Batam. Surat itu berisi pemberitahuan bahwa BPJS Kesehatan tidak lagi bekerja-sama dengan RSAB per 1 Januari 2017.
BPJS Kesehatan tidak akan menjamin biaya berobat pasien BPJS yang mendaftar di RSAB per tanggal 1 Januari nanti. Namun, untuk pasien yang sudah menjalani rawat jalan maupun rawat inap sebelum tanggal tersebut, BPJS masih tetap akan menjamin biaya perawatannya.
“Tapi karena surat permohonan perpanjangan itu sudah masuk, semoga proses rekredensialnya berlangsung cepat. Sehingga, pasien BPJS bisa dirujuk kembali ke rumah sakit itu,” ujar Tavip lagi.
Proses rekredensial merupakan proses evaluasi ulang terhadap kelayakan sebuah rumah sakit provider. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari sarana-prasarana, sumber daya manusia, operasional rumah sakit, hingga komitmen rumah sakit itu dalam pelayanannya.
Proses kredensial awal minimal memakan waktu selama 21 hari. Namun, lantaran banyaknya hal yang perlu dievaluasi ulang, proses tersebut berlangsung lebih lama untuk rumah sakit provider yang mengajukan permohonan perpanjangan.
“Makanya, dalam klausul itu disebutkan, tiga bulan sebelum kerjasama berakhir, rumah sakit harus mengirimkan surat permohonan perpanjangan,” katanya.
RSAB menjadi satu-satunya rumah sakit rujukan yang terlambat mengajukan surat permohonan perpanjangan. Di tahun-tahun sebelumnya, sejak tahun 2013 lalu, RSAB tidak pernah terlambat mengajukan surat permohonan. BPJS Kesehatan mengaku tidak tahu alasan keterlambatan pengiriman surat tersebut.
“Ini tidak ada kaitannya dengan pelayanan RSAB yang banyak dikeluhkan masyarakat. Tapi pelayanan itu akan menjadi satu hal yang dinilai dalam proses rekredensial nanti,” jelasnya.
Manager Pengembangan Bisnis RSAB dr Shinta Trilusita, MARS, mengakui adanya penghentian kerjasama sementara antara kedua belah pihak. Penghentian itu terjadi karena sedang ada proses internalisasi baik dari pihak RSAB maupun BPJS Kesehatan.
“Proses internalisasi ini dilakukan untuk peningkatan pelayanan ke depannya,” kata dr Shinta.
Ia mengatakan, setiap kali hendak melakukan perpanjangan, BPJS Kesehatan langsung memberikan persyaratan terbaru sesuai peraturan yang terbaru. Lengkap dengan persyaratan kredensial sesuai format BPJS Kesehatan.
“Tapi hari ini kami sudah bertemu dengan pihak BPJS Kesehatan. Hasilnya, internalisasi di kedua belah pihak,” tuturnya. (ceu)
Anak-anak etnis Rohingya yang kehilangan keluarga dan tempat tinggal akibat kekerasan yang mereka terima. Foto: Soe Zeya Tun/reuters
batampos.co.id – Gabungan lembaga penyalur zakat dan organisasi masyarakat Islam se-Batam membentuk Komite Peduli Rohingya, Palestina, dan Aleppo, Rabu (21/12) malam. Ini wadah menggalang dana untuk umat muslim di Rohingya, Palestina, dan Aleppo.
“Semua masjid galang dana. Mahasiswa galang dana di kampus. Tapi nanti distribusinya satu pintu,” kata Ketua Komite, Ustaz Syarifuddin, Kamis (22/12).
Penggalangan dana itu akan dimulai serentak hari ini Jumat (23/12). Dan akan berlanjut hingga tiga minggu ke depan. Komite tidak memiliki target dalam jumlah khusus. Mereka berharap dapat mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya.
Dana yang terkumpul kemudian akan disalurkan secara langsung.Komite akan mengirimkan satu atau dua orang untuk mengawal penyaluran dana tersebut. Mereka kemudian akan membelanjakannya di Ibukota Rohingya. Umat muslim di sana membutuhkan, antara lain, baju, makanan, dan obat-obatan.
“Kalau dapat Rp 1 miliar kan bagus,” tuturnya.
Disampaikan Syarif, pembentukan komite itu berawal dari datangnya dua orang asal Rohingya ke Batam, sekitar sepuluh hari lalu. Mereka bertandang ke Kantor Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Raya Batam. Kedua orang itu meminta rekomendasi LAZ untuk dapat menggalang dana ke masyarakat Batam.
Syarif yang menjabat sebagai Direktur LAZ MRB menolak memberikan rekomendasi. Sebab, ketika itu, LAZ tengah disibukkan dengan penggalangan dana gempa Aceh. Selain itu, keduanya hanya mengantongi paspor kunjungan.
“Saya khawatir ada pelanggaran administrasi. Makanya, saya meminta mereka menunggu hingga kami selesai dengan (penggalangan dana) gempa Aceh,” katanya lagi.
Dua orang asal Rohingya itu bukan korban. Mereka anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang sengaja dikirim ke negara-negara lain untuk mencari bantuan. Mereka datang ke Indonesia sebab sebagian besar bantuan yang sampai ke Rohingya itu dari Indonesia.
“Namun, bantuan itu sifatnya G to G (pemerintah ke pemerintah) jadi tidak sampai ke pelosok. Makanya mereka keluar untuk mencari bantuan lagi,” tambahnya.
Para lembaga penyalur zakat dan ormas Islam sepakat membuat komite bukan hanya sekedar untuk membantu. Tetapi juga mencari jaringan umat muslim di negara-negara konflik tersebut. Jaringan itu dapat mempermudah komunikasi dan bantuan ke umat-umat muslim di negara tersebut.
“Sekarang dua orang itu tidak lagi tinggal di Masjid Raya. Ia tinggal di mess Hang Tuah,” katanya. (ceu)
Proyek pengerjaan Dam Sei Gong di kelurahan Sijantung, Galang. Foto: Ist
batampos.co.id – Pembangunan bendungan Seigong, di kecamatan Galang telah berjalan 20 persen dari target pembangunan secara umum. Proyek dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu diprediksi akan molor sebab saat ini berbenturan dengan persoalan lahan.
Luas lahan untuk genangan air bendungan sebesar 355,99 hektare ternyata belum semuanya dibebaskan dari warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan sebelumnya.
Aktifitas proyek yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya (Wika) Tbk itupun tersendat sebab puluhan warga yang mengklaim sebagai pemilik awal lahan di lokasi pembangunan bendungan itu berbondong-bondong mendatangi lokasi proyek, Kamis (22/12), pagi.
Warga menghentikan aktifitas proyek dan memintah Badan Pengawasan (BP) Batam selaku penanggung jawab proyek tersebut datang dan menyelesaikan persoalan tersebut.
“Tanah ini punya surat surat Grand waktu pemerintah masih di Tanjung Pinang tahun 1980 an. Kami juga sudah bayar pajak ke Pemko Batam. Kenapa tiba-tiba mau ditutup lahan kami jadi bendungan tanpa perundingan dulu,” kata Gio Tambunan salah satu perwakilan warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan.
Warga pemilik lahan kata Gio, sadar bahwa proyek tersebut memang proyek pemerintah pusat dan bahkan menjadi antensi dari presiden RI Joko Widodo untuk kepentingan bersama sebagai sumber air bagi masyarakat di pulau Galang, namun warga pemilik lahan tidak setuju jika proyek tersebut dibangun begitu saja tanpa memperhitungkan kepemilikan lahan tersebut.
“Ruli saja mau digusur pasti ada perundingan dan tuntut ini itu. Lah ini lahan yang punya surat dan bayar pajak loh, masa mau ditenggelamkan begitu saja,” ujarnya.
Untuk itu jika ingin proyek tersebut lanjut, warga pemilik lahan menuntut agar BP Batam ataupun pemerintah pusat menyelesaikan dulu persoalan lahan tersebut agar mereka sebagai pemilik lahan awal tidak dirugikan.
“Karena lahan itu menjadi mata pencharian kami selama ini. Ada kebun karet, kebun sayur, kebun gaharu, mangga, pisang dan bermacam-macam tanaman lainnya. Kalau ini ditenggelamkan kemana lagi kami bercocok tanam. Lagian ada legalitas kok lahan kami ini,” ujar Jhoni Tarigan warga lainnya.
Koordinator pelaksana utama PT Wika, Tino yang menemui puluhan warga di lokasi proyek belum bisa menjanjikan apapun kepada masyarakat pemilik lahan tersebut. Dia mengaku hanya sebagai pihak kontraktor yang hanya sebagai pelaksana proyek. Sementara untuk tuntutan tersebut akan disampaikan ke pihak BP Batam selaku pemerintah yang bertanggung jawab.
“Kami harap jangan halangi pekerjaan kami. Kalau untuk tuntutan bapak-ibu ya akan kami sampaikan ke BP Batam,” ujar Tino.
Penyampaian Tino itu tak membuat warga pemilik lahan lega. Mereka bahkan semakin geram dan menghentikan paksa proyek tersebut.
“Laporlah ke BP Batam bahwa ada warga yang blokir proyek ini, biar mereka ke sini temuin kami,” kata Jhoni.
Sampai siang kemarin, warga masih bertahan di lokasi proyek dengan harapan ada niat baik dari pihak BP Batam untuk menemui mereka untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Sebelum ada penyelesaian, tak boleh dilanjutkan dulu pekerjaan ini. Kalau lanjut kami akan bawa massa yang lebih banyak lagi,” ujar Jhoni.
Seperti yang diketahui proyek pembangunan bendungan tersebut merupakan proyek dari Kementrian PU dan Perumahan Rakyat melalui Direktrorat Jenderal Sumber Daya Air yang menelan anggaran APBN tahun anggaran 2015 hingga 2018 dengan total anggaran sekitar Rp 238 miliar. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Wika Tbk dan sudah berjalan sekitar 20 persen.
Bendungan Sei Gong memiliki luas genangan 355,99 hektar. Dari total lahan tersebut, seluas 294 hektar masuk lahan hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Lahan hutan tersebut sudah mendapat ijin pinjam pakai sejak 15 Maret 2016.
Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera IV, Agus Rudyanto menjelaskan bahwa pengerjaan bendungan di mulai 2015 dan ditargetkan pada 2018 sudah dapat dimanfaatkan. Volume tampungan bendungan sebesar 12 juta meter kubik dengan kapasitas 400 liter per detik. Lahan pada sepanjang sungai adalah tanah gambut dan sisanya tanah biasa.
Untuk membangun bendungan tersebut, lahan disiapkan oleh BP Batam sedangkan pengerjaannya dilakukan oleh Kementerian PUPR. Terkait pengelolaan, draft perjanjian kerjasama akan ditandatangani antara Dirjen Sumber Daya Air dan Kepala BP Batam dan direncanakan, pengelolaan akan diserahkan kepada BP Batam. (eja)
batampos.co.id – Proyeksi anggaran Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk tahun 2017 berkisar Rp 1,7 triliun. BP Batam menargetkan anggaran ini untuk pembangunan infrastruktur seperti Pelabuhan Kabil dan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Bengkong yang bekerjasama dengan Korea.
Anggaran tahun 2017 bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lewat Kementerian Keuangan sebesar Rp 529 miliar. Dan sisanya berasal dari tarif layanan BP Batam seperi tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO), tarif pelabuhan, rumah sakit dan lainnya.
Direktur Publikasi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono mengatakan anggaran tersebut akan difokuskan untuk infrastruktur.
” Yang besar antara lain untuk pembangunan awal Light Rail Transit (kereta,red), pelabuhan Kabil, perluasan RSOB dan pembangunan IPAL,” ungkapnya Kamis (22/12).
Pembangunan awal Light Rail Transit (LRT) memakan pagu anggaran sebesar Rp 100 miliar. Andi mengatakan lelangnya akan dilakukan Desember ini dan proyeknya mulai dikerjakan tahun depan. Namun dana tersebut diperkirakan hanya untuk melakukan studi awal mengenai kelayakan transportasi publik tersebut untuk Batam.
Sedangkan untuk IPAL di Bengkong, BP Batam menganggarkan Rp 319 miliar. Andi memaparkan IPAL tersebut memiliki kapasitas 250 liter per detik, untuk melayani sebagian limbah yang dihasilkan rumah tangga.
Adapun IPAL tersebut dapat mengolah air limbah menjadi air yang dapat digunakan kembali untuk keperluan industri serta menanam tanaman.
“IPAL itu dibangun dari pinjaman lunak dari sebuah institusi di Korea.Untuk sementara hasil recycle nya bisa dimanfaatkan untuk industri, cuci-mencuci dan untuk tanaman. Kalau konsumsi belum bisa,” katanya.
Sedangkan untuk Pelabuhan Kabil, BP Batam menganggarkan Rp 130 miliar untuk membangun dermaga curah.Dermaga curah Kabil yang ada saat ini dinilai tidak mampu melayani bongkar muat yang semakin hari semakin meningkat.
Andi mengatakan pengembangan dermaga curah kabil yang lebih kurang seluas 10 Ha dimaksudkan melayani lalu lintas dan bongkar muat CPO. Pertama, terbangunnya dermaga utama dengan panjang 273,6 m, lebar 33 m dengan kapasitas kapal 35.000 DWT, kedalaman alur kolam dermaga 12 mdpl. Kedua, terbangunnya sarana ponton/ dermaga wharf sepanjang 101 m dengan kedalaman kolam 6 mdpl. Ketiga mempercepat wakti sandar dan bongkar muat operasional pelabuhan.
Dan terakhir BP Batam akan membangun gedung baru di RSOB yang akan digunakan sebagai pusat pengobatan penyakit jantung.
“Kelak RSOB akan menjadi rujukan dari rumah sakit yang ada di Batam,” jelasnya.
Nilai anggaran yang diperlukan mencapai 53,67 miliar. Kemudian untuk belanja pegawai dan operasional lainnya mencapai Rp 300 miliar.
“Sedangkan untuk perbaikan jalan dan lainnya tetap akan menjadi prioritas walaupun anggarannya kecil,” ujarnya.(leo)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam mengaku telah melakukan diskusi dengan asosiasi pengusaha pelayaran terkait penentuan tarif jasa pelabuhan. Hasilnya sudah dituangkan dalam berita acara resmi dan sudah disetujui oleh Ketua Dewan Kawasan (DK), Darmin Nasution dan akan segera berlaku mulai pekan depan.
