batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2017 Kota Batam sebesar Rp 2,5 triliun lebih.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan pihaknya telah menyelesaikan pembahasan RAPBD 2017. Dimana angka Rp 2,5 triliun langsung diajukan ke DPRD Batam.

“Sudah selesai dibahas, kita ajukan Jumat (9/12) Rp 2,5 triliun sekian,” kata Rudi kepada wartawan, kemarin.

Dikatakannya, angka itu didapat setelah melalui rapat dan pertimbangan bersama seluruh SKPD. Meski beberapa waktu lalu, pusat sempat memangkas RAPBD Batam menjadi Rp 2,4 triliun lebih.

“Tak usah ditanya lagi (yang disetujui pusat), yang jelas sudah kami kirim ke DPRD Rp 2,5 triliun sekian,” tegas Rudi.

Menurut dia, prioritas anggaran APBD 2017 adalah di bidang pendidikan. Sekitar 21 persen atau Rp 500 miliar dianggarkan untuk dunia pendidikan di Batam.

“Paling besar di Pendidikan, sekitar Rp 500 miliar lebih,” ujar Rudi.

Rudi mengaku angka itu lebih kecil jika dibandingkan anggaran tahun lalu, yang mana untuk pendidikan dianggarkan 28 persen dari APBD. Namun karena wewenang guru sekolah menegah dan swasta telah berpindah ke Propinsi, anggaran pun dikurangkan.

“Insetiv guru swasta menjadi wewenang propinsi. Jadi berkurang sekitar Rp 100 miliar dibanding tahun lalu,” beber Rudi.

Tak hanya pendidikan, APBD 2017 juga diprioritaskan untuk infrastruktur. Salah satunya untuk perbaikan dan pelebaran jalan di Batam yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum (PU) Batam.

“Infrastruktur jalan khusus PU sebesar Rp 320 miliar. Belum untuk infrastruktur yang lain,” sebut Rudi.

Sementara itu, Kadis PU Batam Yumasnur membenarkan anggaran sebesar Rp 320 miliar untuk perbaikan jalan. Anggaran itu lebih besar jika dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 250 miliar.

“Naik sekitar Rp 70 miliar untuk pembangunan jalan,” jelas Yumasnur.

Sebelumnya Pemerintah pusat memangkas Rp 118 miliar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 dari Rp 2,5 triuliun yang diajukan Pemko Batam sebesar .

Alhasil, Pemko Batam harus kembali merombak Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Batam. Pemangkasan APBD 2017 karena adanya pemotongan dana transfer dari Pemerintah pusat. Sehingga APBD 2017 harus dikurangi dari Rp 2,5 triliun menjadi Rp 2,4 triliun.(she)

batampos.co.id – “Lingkungan kami sekarang berbeda sekali dengan sebelumnya. Tidak kumuh,” kata Ketua RW 07 Kelurahan Tanjungsengkuang, Safri Cahyono.

Bantuan dari pemerintah, sebut Safri, berupa semenisasi jalan. Sementara dengan dana swadaya sendiri, masyarakat membersihkan parit dan menghias jalan yang sudah disemen. Hiasan itu berupa permainan kanak-kanak. Misalnya, congklak raksasa dan ular tangga.

“Jadi, anak-anak sekarang bisa main di situ. Lingkungan jadi rapi sekarang,” tuturnya.

Ini ialah program Neighborhood Upgrading and Shelter Project fase kedua (NUSP-2). Program milik Kementerian Pekerjaan Umum tersebut telah berhasil membuat mereka nyaman dengan tempat tinggal mereka.

NUSP-2 merupakan program pembenahan kawasan kumuh. Safri mengatakan, pemerintah langsung menunjuk Kelurahan Tanjungsengkuang sebagai lokasi program. Selain di RW 07, program itu juga berlangsung di RW 21 Tanjungsengkuang.

Program itu berlangsung dari bulan Oktober dan selesai bulan November lalu. Ia terbagi menjadi dua kegiatan. Yakni, kegiatan swadaya dari masyarakat dan bantuan langsung dari pemerintah.

Safri berharap, program ini masih akan berlanjut tahun depan. Sebab, masih banyak RW dalam lingkup Kelurahan Tanjungsengkuang yang membutuhkan penanganan kekumuhan tersebut. Dengan adanya program tersebut, masyarakat jadi merasa memiliki terhadap jalan tersebut. Mereka kemudian peduli dengan lingkungan dan mau menjaga lingkungan tersebut dengan baik.

“Harapan kami, semoga program ini berlanjut karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat,” ujarnya.

Program NUSP-2 di 6 Kelurahan

Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Batam Ardiwinata mengatakan, program NUSP dimulai pada tahun 2015. Ketika itu, program hanya untuk skala lingkungan atau pola pemberdayaan masyarakat. Ada dua lokasi yang mereka sasar. Yakni, Mangsang Permai dan Seidaun di Kecamatan Seibeduk.

“Program pemberdayaan dilakukan dengan mengajak masyarakat ikut dalam pembangunan sebagai tenaga kerja. Serta ikut mempercantik kawasan dengan penghijauan dan pengecatan,” jelas Ardiwinata.

Tahun ini, kawasan yang dikerjakan bertambah tiga kali lipat. Yakni, di Mangsang Permai, Seidaun, Tanjungsengkuang, Seipelunggut, Seilekop, dan Kabil. Penanganan dilakukan dalam dua tahap. Yakni, bukan hanya pada pola pemberdayaan masyarakat. Melainkan juga dengan skala kawasan atau kontraktual berupa pembangunan infrastruktu.

“Tahun lalu hanya satu siklus. Tahun ini dua siklus,” kata Ardiwinata.

Setiap siklus atau tahapan, pemerintah pusat menggelontorkan dana sebesar Rp 500 juta per kawasan. Tahun 2017 nanti, Pemerintah Kota Batam akan mengajukan tiga siklus dengan menambahkan pola penanganan sampah. Lokasi yang diajukan masih sama. Yaitu Mangsang, Tanjungpiayu, Kabil, Tanjungsengkuang, Seipelunggut, dan Seilekop.

“NUSP-2 ini berbeda dengan program Kotaku. Jika Kotaku tersebar di semua kabupaten dan kota di Indonesia, NUSP-2 ini hanya ada di 20 kabupaten dan kota se-Indonesia,” pungkas Ardi. (ceu)

batampos.co.id – Pemerintah Kota Batam menghentikan semua proyek kegiatan pematangan lahan di kawasan Marina, Sekupang. Penghentian kegiatan akan berlangsung hingga enam bulan kedepan sebagai langkah antisipasi mengatasi banjir di daerah tersebut.

Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Batam Dendi Purnomo mengatakan,m “Semua kegiatan pematangan lahan di kawasan Marina kita tunda hingga tiga sampai enam bulan kedepan.”

Dikatakannya, seluruh lahan rawa di kawasan Marina sudah memiliki izin pematangan lahan dari Badan Penguasahaan (BP) Batam. Namun, pembangunan belum bisa dilakukan karena berpotensi banjir. Karena itu, harus ada perencanaan terlebih dahulu sebelum adanya pembangunan.

“Segala pematangan lahan di daerah itu kita pending, meski PL nya sudah ada dari BP. Itu daerah rawa dan rawan banjir kalau tidak dilakukan perencanaan,” jelas Dendi.

Menurut dia, Pemko Batam tengah mendesain dan merancang alur drainase di kawasan tersebut. Mulai dari kedalaman, jalur, lebar dan arah drainase tersebut.
Yang mana selama tiga sampai enam bulan pengembang tersebut belum boleh melakukan kegiatan pembangunan.

“Menunggu rancangan drainase kami dulu, setelah setelai barulah mereka bisa membangun. Itu demi mereka juga, sebab kalau tetap membangun, daerah itu dipastikan akan banjir,” jelas Dendi.

Begitu juga dengan pembangunan yang dilakukan enam pengembang di daerah Tanjung Riau. Daerah tersebut juga berpotensi banjir.

“Kami tunda semua kegiatan, sampai ada perencanaan juga,” sebut Dendi. (she)