Seorang pekerja kontraktor sedang mengelas besi untuk dijadikan pondasi jalan tambahan di Sisi Jalan Teuku Umar, Lubukbaja, Rabu (28/12). Atribut keselamatan dalam bekerja perlu diperhatikan untuk mengurangi kecelakaan dalam bekerja. Foto:Rezza Herdiyanto/Batam Pos
batampos.co.id – Rumah Sakit Awal Bros (RSAB) Batam memenangkan penghargaan Trauma Center Award 2016 dari BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (29/12). RSAB menjadi Trauma Center terbaik yang ada di wilayah Sumbariau (meliputi Kepulauan Riau).
“Penghargaan ini dalam rangka ulang tahun ke-39 BPJS Ketenagakerjaan. Ini achievement yang diberikan kepada RSAB yang telah bekerjasama dengan kami,” kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Batam – Nagoya, Ahmad Fatoni, usai menyerahkan penghargaan untuk RSAB di Ruang Morning Report RSAB, Kamis (29/12).
Rumah Sakit Trauma Center merupakan rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melayani peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Dalam penghargaan ini, setiap kantor BPJS Kesehatan mengusulkan satu trauma center ke kantor wilayah (Kanwil).
Total, ada 129 trauma center yang terkumpul di seluruh wilayah Indonesia. Penjurian kemudian menghasilkan 11 trauma center terbaik yang ada di setiap kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan se-Indonesia.
“Tentu ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat diusulkan sebagai rumah sakit trauma center terbaik,” tuturnya.
RSAB, jelas Fatoni, memenuhi kaidah-kaidah perawatan dari BPJS Ketenagakerjaan. Seperti, pemenuhan pelayanan golden hours (istilah kedokteran untuk pelayanan segera), perawatan yang memenuhi standar medis, serta tertib dalam hal administrasi.
Ini terkait dengan ketepatan penagihan. Ketepatan penagihan itu terbilang penting. Sebab, ketepatan penagihan akan berimbas pada cashflow rumah sakit dan prediksi pembayaran BPJS Ketenagakerjaan.
“Para pasien pun menyatakan bahwa pelayanan di RSAB lebih baik dari rumah sakit lain,” tambahnya lagi.
Direktur RSAB Widya Putri gembira menerima penghargaan tersebut. Menurutnya, penghargaan itu bisa diterima karena RSAB memiliki fasilitas kesehatan yang baik. Mulai dari Unit Gawat Darurat (UGD), tenaga spesialis, dan ruang perawatan.
“Dan juga, jika melakukan tindakan segera, kami bisa langsung mengambil keputusan,” tuturnya. (ceu)
batampos.co.id – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Batam mulai tahun 2017 menerapkan secara bertahap pajak online. Sebagai proyek percontohan (pilot project) meliputi empat bidang yaitu hiburan, hotel, restoran, dan parkir yang sudah siap infrastruktur manajemennya.
“Pada empat bidang pajak online tersebut, Dispenda menargetkan ada kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) untuk
pajak hotel 32 persen,
restoran 29 persen,
hiburan 21 persen,
parkir 100 persen.
Kepala Dispenda Batam, Raja Azmansyah
Secara umum target PAD 2016 sebesar Rp909 miliar dan tahun 2017 naik menjadi Rp1 triliun,” ujar Kepala Dispenda Batam, Raja Azmansyah kepada Batam Pos di ruangannya, beberapa waktu lalu.
Kenaikan signifikan pada pajak parkir yaitu parkir yang dikelola oleh pengelola kawasan tertentu seperi parkir di mal, pelabuhan, bandara, dan lainnya. Pajak parkir tahun 2016 sebesar Rp6 miliar menjadi Rp12 miliar pada tahun 2017. “Pengelola parkir infrastruktur sistim manajemen onlinenya sudah lebih siap dibandingkan bidang yang lain. Makanya Dispenda menargetkan 100 persen,” ujar Azmansyah yang didampingi Sekretaris Dispenda Zulkifli aman dan Kabid Penagihan Muhammad Samad.
Tarif untuk pajak parkir, kata Azmansyah, juga dinaikkan. Jika selama ini tarif parkir motor yang dikelola pengelola kawasan untuk motor Rp1 ribu menjadi Rp2 ribu per sekali masuk. Mobil juga naik dari Rp2 ribu menjadi Rp4 ribu per sekali masuk, kecuali penurunan penumpang (drop in) di bawah 10 menit. “Misalnya ada taksi yang mengantar penumpangnya ke mal atau ke pelabuhan atau ke bandara, sekali masuk di bawah 10 menit tak dikenakan tarif,”ungkap Azmansyah.
Di bidang lain, kata Azmansyah, pihaknya menargetkan PAD dari sektor Bea Peralihan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) naik 34 persen dari Rp254 miliar tahun 2016 menjadi Rp342 miliar tahun 2017. Berhubung BPHTB ini menyangkut dengan pelayanan di Badan Pengusahaan (BP) Batam seperti izin peralihan hak (IPH) dan jual beli tanah dan bangunan di atasnya, Dispenda berharap tidak terjadi kemacetan.
“Akhir-akhir ini saya baca dari koran juga, pelayanan IPH di BP Batam dikeluhkan pengusaha. Kalau terjadi kemacetan pelayanan di BP Batam, maka berpengaruh pada pendapatan BPHTB,” ujar Azmansyah.
Ditambahkan Zulkifli Aman, Dispenda juga menargetkan PAD dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) naik 22 persen dari Rp107 miliar tahun 2016 menjadi Rp131 miliar tahun 2017. Zulkifli mengetuk kesadaran masyarakat membayar PBB, karena Wali Kota sangat konsen melakukan pembangunan infrastruktur yang dananya dari sektor pajak.
“Batam disiapkan Pemerintah Pusat sebagai kawasan strategis. Sehingga, perlu kerja keras menjaga dan menumbuhkan Batam sebagai kawasan strategis ini,” ujar Zulkifli.
Sedangkan Muhammad Samad menyebutkan, Dispenda akan membuat terobosan tagihan PBB sudah bisa dicek melalui smartphone.
“Teknologi ini harus dimanfaatkan untuk terobosan kemudahan pelayanan,” aku Samad. (ash)
Sejumlah masyarakat mendatangi kantor PTSP di gedung Sumatera Expo untuk mengurus dokumen penting terkait lahan, investasi dan bongkar muat barang, Batamcenter, Senin (21/11/2016). Foto:Rezza Herdiyanto/Batam Pos
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatat realisasi investasi asing di Batam sepanjang Januari-Oktober 2016 naik 47 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Angka tersebut diperoleh berdasarkan izin usaha yang masuk ke BP Batam.
Direktur Publikasi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono, mengatakan selama periode Januari-Oktober 2016 terdapat 67 proyek dengan nilai investasi 470 juta dolar Amerika.
Sementara pada periode yang sama pada tahun 2015 realisasi investasi hanya mencapai 318 juta dolar Amerika dari 60 proyek.
“Izin usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi sebagai pelaksanaan atas persetujuan penanaman modalnya,” ujar Andi, Kamis (29/12).
Sedangkan realisasi investasi berdasarkan izin prinsip juga meningkat. Pada periode Januari-November 2016 ada 132 jumlah proyek dengan nilai investasi mencapai 577 juta dolar Amerika.
Angka tersebut naik dari tahun 2015 di mana investasinya hanya mencapai 313 juta dolar Amerika dengan 157 proyek. “Walaupun jumlah proyeknya menurun, nilai investasi 2016 cenderung meningkat berkat kemudahan progam Izin Investasi 3 Jam dan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KILK),” tambah Andi.
Realisasi investasi tersebut didominasi dari sektor angkutan dan transportasi, industri kimia dasar, industri makanan, konstruksi, industri logam dasar, dan industri mesin, dan industri elektronik.
Untuk negara asal investor, Singapura menjadi yang terbesar karena telah menanamkan modal sebesar 125,12 miliar dolar AS atau 26,39 persen dari total investasi di Batam.
“Sedangkan Hongkong menjadi peringkat kedua dengan nilai investasi 107,07 miliar dolar AS atau 21,53 persen,” tambah Andi.
Di peringkat ketiga ada Jepang dengan nilai investasi mencapai 47,44 miliar dolar AS atau 10,01 persen. Dan terakhir Malaysia dengan nilai mencapai 12,14 miliar dolar AS atau sekitar 2,56 persen.
“Sedangkan investasi lainnya didominasi oleh gabungan sejumlah negara yang menanamkan modal di Batam. Nilainya sekitar 148,06 miliar dollar AS, atau sekitar 31,23 persen.” tambahnya.
Deputi V BP Batam, Gusmardi Bustami mengatakan walaupun tahun 2017 diperkirakan situasi perlambatan ekonomi global belum berubah.
“Namun kami dari BP Batam berjanji untuk segera membenahi perizinan dan perbaikan infrastruktur,” ungkapnya.
Salah satu perusahaan asing terakhir yang akan melakukan ekspansi adalah Feen Marine, perusahaan joint venture asal Norwegia dan Denmark. Mereka akan membuka proyek baru senilai 4 juta dolar Amerika. (leo)
Satpol PP menggiring terapis di salah satu panti pijat di Simpang Basecamp, Sagulung, Batuaji. Foto: Dalil Haharap/batampos
batampos.co.id – Pemerintah Kota Batam melalui Badan Penanam Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pintu (BPM-PTSP) menyegel tujuh panti pijat yang diduga melakukan praktik prostitusi terselubung.
“Penyegelan ini berdasarkan laporan serta informasi dari pihak warga di sini,” ujar Kepala Bidang Pengawasan dan Pengaduan kota Batam, Noviandri kepada Batam Pos, Kamis (29/12/2016).
Pemilik panti pijat yang diduga plus-plus ini membandel sebab tak hanya pihak Pemko Batam, warga sekitar juga sering menggerebek tapi itu tak membuat jera para pelaku yang diduga melakukan praktik prostitusi. Tak berapa lama, tempat itu beroperasi lagi usai digerebek.
Akhirnya BPM PTSP setelah berkoordinasi dengan pihak Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat memutuskan untuk menyegel tempat tersebut. Tempat itu tak boleh lagi digunakan sebagai tempat praktik prostitusi.
“Yang jelas mereka tidak punya izin, jadi tidak ada alasan lagi mereka untuk buka,” kata Noviandri.
Ia mengatakan pihaknya akan menindak tegas panti pijat ini. Keseriusan ini dibuktikan oleh Novriandi dengan membawa serta Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PNS).
Disebutkannya bukti yang didapat sangat kuat, dimana mereka terbukti melakukan tindak pidana.
“Kita sikat semua panti pijat diduga melakukan tindak asusila,” ucapnya.
Noviandri menyatakan akan terus mengawasi. Bila ada laporan masyarakat lagi, pihaknya akan langsung turun. “Gak berhenti di sini aja. kami siap turun kapan saja,” ucapnya.
Jika dari 7 panti pijat tersebut terbukti bersalah, maka akan dijerat dengan Perda nomor 06 tahun 2002 ketertiban umum dan sosial.
“Dengan ancaman hukum penjara selama satu tahun dua bulan atau denda Rp 50 juta,” tegasnya.
Hingga kini, pihaknya sudah melakukan penindakan di empat kecamatan yakni Sagulung, Batuaji, Lubukbaja dan Batuampar. Dan itu tak menutup kemungkinan akan dilakukan razia di kecamatan lainnya. “Laporkan saja bila ada panti pijat esek-esek,” tuturnya.
Eki Kurniawan wakil ketua komis I DPRD Kota Batam, menyambut baik tindakan BPM PTSP. “Saya dukung penuh lah,” ungkapnya. Harapannya tindakan seperti ini tidak berhenti sampai di sini.
Sementara itu, pemilik panti pijat atau massage di simpang Basecamp, Sagulung yang ditertibkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM BTSP) Pemko Batam, Rabu (29/12/2016), protes karena penyegelan panti pijit ini terkesan tebang pilih. Mereka tidak terima atas perlakuan yang tak adil ini.
“Masak tempat kami saja, kok yang lain enggak,” kata perempuan paruh baya dengan dandanan menor.
“Itu juga buka, tertibkan lah pak,” tukas perempuan itu. Namun petugas memilih menghindari mereka.
Seorang perempuan panti pijat juga menggiring petugas agar menutup salah satu panti pijat. “Ini buka tadi loh pak, jangan kami aja ditutup,” katanya.
Petugas lalu mencoba memeriksa bangunan yang diduga tempat pijat tersebut. Namun pintu masuk ke panti pijat ini dikunci dari luar. Petugas berasumsi, kalau tempat ini sudah tutup.
Salah satu pegawai massage, Santi mengatakan dirinya baru bekerja di panti pijat di Simpang Basecamp tersebut. “Sebelumnya di Nagoya,” tuturnya.
Perempuan asal Lampung ini mengatakan tidak tahu kalau tempat ini ilegal. Alasannya dia hanya dibawa temannya, dengan iming-iming pendapatan lebih besar. “Tarifnya Rp 250 ribu aja mas,” ungkapnya.(cr19/ska)
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk. Foto: Rifki Setiawan Lubis/ Batam Pos
batampos.co.id – Kalangan pengusaha Batam yakin tahun 2017 akan menjadi momentum balik pertumbuhan ekonomi Batam. Asalkan sektor pariwisata digarap dengan baik untuk mengimbangi perlambatan ekonomi global.
“Program pemerintah harus menitikberatkan pada sektor pariwisata. Dimulai dengan pembenahan infrastruktur, penambahan transportasi publik, dan menciptakan badan pariwisata seperti Batam Tourism Board (BTB),” ungkap Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk, kemarin (28/12).
Dunia maritim di Kepri khususnya di Batam sudah sepantasnya dikembangkan mengingat sektor industri pengolahan mendapatkan saingan berat dari kawasan industri yang ada di Malaysia dan Vietnam.
“Salah satu yang cocok dikembangkan adalah sektor pariwisata olahraga. Lokasi yang dekat dengan luar negeri dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi pemasukan negara lewat sektor tersebut,” ungkapnya.
Saat ini banyak aset untuk dunia olahraga yang dibiarkan terbengkalai contohnya Stadion Tumenggung Abdul Jamal. Menurut Jadi, jika pemerintah tak sanggup memeliharanya karena ketiadaan biaya, mereka bisa mengajak pengusaha kerjasama untuk mengelolanya dan mengembangkannya.
“Dan untuk menambah masa menginap para turis, event-event bergengsi harus banyak digelar. Apalagi banyak resort yang sudah lama berkiprah di Batam. Mereka butuh dukungan pemerintah,” ujarnya.
Jadi yakin kedua instansi pemerintah yakni Pemerintah Kota (Pemko) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam bisa bersinergi melakukannya, apalagi saat ini pemerintah pusat tengah membahas peraturan yang akan mengatur hubungan kerja dan wilayah kewenangan antara keduanya.
“Kami juga siap jika diminta untuk melakukan promosi keluar negeri untuk memperkenalkan keunggulan Batam,” tambahnya.
Jadi sangat optimis karena Pemko Batam telah memberikan sinyal positif bahwa pembangunan infrastruktur akan menjadi prioritas yakni pelebaran jalan dan pembangunan drainase untuk tanggulangi banjir.”Tujuannya untuk memberi kenyamanan,” jelasnya. (leo)
batampos.co.id – Kalangan pengusaha Batam bakal menjadikan 2017 menjadi momentum balik pertumbuhan ekonomi Batam. Asalkan sektor pariwisata digarap dengan baik untuk mengimbangi perlambatan ekonomi global.
“Program pemerintah harus menitikberatkan pada sektor pariwisata. Dimulai dengan pembenahan infrastruktur, penambahan transportasi publik, dan menciptakan badan pariwisata seperti Batam Tourism Board (BTB),” ungkap Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk, Rabu (28/12/2016).
Dunia maritim di Kepri khususnya di Batam sudah sepantasnya dikembangkan mengingat sektor industri pengolahan mendapatkan saingan berat dari kawasan industri yang ada di Malaysia dan Vietnam.
“Salah satu yang cocok dikembangkan adalah sektor pariwisata olahraga. Lokasi yang dekat dengan luar negeri dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi pemasukan negara lewat sektor tersebut,” ungkapnya.
Saat ini banyak aset untuk dunia olahraga yang dibiarkan terbengkalai contohnya Stadion Temenggung Abdul Jamal. Menurut Jadi, jika pemerintah tak sanggup memeliharanya karena ketiadaan biaya, mereka bisa mengajak pengusaha kerjasama untuk mengelolanya dan mengembangkannya.
“Dan untuk menambah masa menginap para turis, event-event bergengsi harus banyak digelar. Apalagi banyak resort yang sudah lama berkiprah di Batam. Mereka butuh dukungan pemerintah,” ujarnya.
Jadi yakin kedua instansi pemerintah yakni Pemerintah Kota (Pemko) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam bisa bersinergi melakukannya, apalagi saat ini pemerintah pusat tengah membahas peraturan yang akan mengatur hubungan kerja dan wilayah kewenangan antara keduanya.
“Kami juga siap jika diminta untuk melakukan promosi keluar negeri untuk memperkenalkan keunggulan Batam,” tambahnya.
Jadi sangat optimis karena Pemko Batam telah memberikan sinyal positif bahwa pembangunan infrastruktur akan menjadi prioritas yakni pelebaran jalan dan pembangunan drainase untuk tanggulangi banjir. “Tujuannya untuk memberi kenyamanan,” jelasnya.
Tahun 2016 yang telah berlalu menjadi pembelajaran penting karena sepanjang tahun tersebut sangat penuh dengan tantangan dimulai dengan pergantian secara mendadak jajaran pimpinan BP Batam, kemudian kisruh masalah pelayanan dan juga tarif lahan.
Dunia perbankan juga menyampaikan aspirasinya terkait optimisme menghadapi tahun depan. Vice President Area Head Batam/Kepri, Rully Setiawan mengungkapkan BP Batam dan Pemko Batam harus bersinergi pada tahun 2017.
Ia mengakui persaingan perbankan cukup ketat pada tahun 2016. Pasalnya kondisi ekonomi dan kepastian hukum belum jelas sehingga berupaya keras untuk bertahan.
“Tahun lalu banyak perusahaan dari Singapura yang menarik dananya keluar dari Batam. Bukan karena situasi perizinan,tapi karena kondisi ekonomi. Sehingga dana yang hilang diganti dengan dana yang lain” ujarnya.
Ia meminta agar proses perizinan harus berjalan dengan baik karena memiliki pengaruh besar terhadap situasi ekonomi Batam.
Pada September tahun 2016, Bank Mandiri mencatat terjadi penurunan dana pihak ketiga menjadi Rp 45,3 triliun. Kemudian total kredit menjadi 37,2 triliun. Menurut Ruli, terjadi penurunan 1,14 persen. “Penurunan tersebut karena perizinan,” jelasnya.
Untuk kredit Bank Mandiri, Rully mengungkapkan sektor yang mendominasi adalah proyek infrastruktur, perdagangan dan industri pengolahan. Ia kemudian memberi saran agar sektor pariwisata harus didukung dan diberikan insentif. (leo)
Walikota Batam, Muhammad Rudi. foto:cecep mulyana/batampos
batampos.co.id – Wali Kota Batam Rudi berencana memanggil Direktur Utama PLN Batam Dadan Kurniadipura. Ini terkait rencana mogok 480 karyawan PLN Batam jika tarif listrik tak kunjung disesuaikan hingga akhir tahun nanti.
“Kalau memang demikian, saya akan undang Kepala PLN,” ujar Rudi usai meninjau kondisi jalan di kawasan Jodoh – Nagoya, Rabu (28/12/2016).
Namun demikian, Rudi menilai, rencana aksi mogok itu tak masuk akal. Niat mogok para karyawan tidak sesuai dengan permasalahan yang ada.
Akan menjadi masuk akal apabila niat mogok itu dipicu permasalahan gaji. Apakah itu gaji tak naik atau gaji yang terlambat dibayarkan.
“Sama seperti pegawai saya. Kalau saya tak gaji mereka, mungkin mereka akan demo,” katanya.
Jika ternyata mogok itu benar karena gaji, Rudi akan meminta PLN Batam untuk membuka laporan keunganan mereka. Hingga terlihat apakah mereka merugi atau tidak.
“Kalau itu soal gaji, kami minta PLN transparan. Tapi kalau tidak, hubungan karyawan dengan kenaikan tarif itu tidak ada,” ujarnya lagi.
Sebelumnya, 480 karyawan PLN Batam mengancam akan mogok kerja jika penyesuaian tarif tak direalisasikan hingga akhir tahun. Tak tanggung-tanggun, karyawan dari sistem pembangkit hingga pelayanan itu akan mogok kerja selama tiga hari berturut-turut. Dengan aksi itu, Pulau Batam dan Bintan terancam blackout.
“Bila penyesuaian tak direalisasikan hingga akhir tahun, 480 karyawan dari sistem pembangkit hingga pelayanan akan mogok kerja di awal tahun nanti,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Pekerja PLN Batam, Bukti Panggabean. (ceu)
Sejumlah pekerja tengah mengerjaak proyek pembangunan Pelabuhan Telaga Punggur, Selasa (27/12/2016). Pengerjaan proyek ini agak lambat dari batas waktu yang ditentukan. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Revitalisasi Pelabuhan Punggur sudah 93 persen. Badan Pengusahaan (BP) Batam melakukan revitalisasi menyeluruh di berbagai sektor pelabuhan domestik. Salah satunya adalah penambahan luas bangunan serta penambahan fasilitas utama dan pendukung pelabuhan.
Direktur Publikasi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi perhatian utama BP Batami sehingga dapat mengoptimalkan peluang-peluang secara nyata guna meningkatkan pelayanan dan infrastruktur yang memadai.
“Revitalisasi pelabuhan sudah mencapai 93 persen dan merupakan upaya pencapaian hasil dan target baru Batam. Kami ingin terus meningkatkan kualitas Batam agar menjadi kawasan berdaya saing di antara kawasan sejenis di kawasan Asia Pasifik,” katanya kemarin
Revitalisasi Pelabuhan Domestik Telaga Punggur sudah mulai dikerjakan sejak Mei 2015. Saat ini progresnya sudah mencapai 93 persen dengan pekerjaan di antaranya pemancangan akhir u pier dan abutment, halte, power house, plafond seam & grid, plafond pvc KM, pemasangan pendingin ruangan/ac dan armature lampu, alumunium cladding yang mengarah ke halte, dan lanjutan struktur ramp pada lokasi parkir pelabuhan.
Pelabuhan Domestik Telaga Punggur memiliki luas lahan seluas 2.2 hektar dengan luas bangunan 4.600 meter persegi. Dengan kondisi tersebut tentunya permasalahan yang kerap dihadapi oleh BP Batam dalam mengelola Pelabuhan Domestik Telaga Punggur adalah minimnya lahan parkir dan sirkulasi kendaraan yang tidak rapi, lay out ruang yang tidak optimal, usia bangunan, mahalnya perawatan dan rawannya keselamatan.
Pengembangan yang sedang dan telah dilakukan di Pelabuhan Domestik Telaga Punggur meliputi transformasi bangunan menjadi tiga lantai dengan luas total bangunan menjadi 6.430 meter persegi dengan rincian sebagai berikut lantai satu dengan luas bangunan 992 meter persegi sebagai kedatangan, teras keberangkatan dan parkir inap.
Kemudian, lantai dua dengan luas bangunan 2944 meter persegi sebagai hall ticketing/check in, komersial dan ruang keberangkatan dengan 200 kursi.
Lalu lantai tiga seluas 2494 meter persegi sebagai hall ticketing, rental space/komersial, halte dengan luas 64 meter persegi. “Dan parkir kendaraan untuk 300 mobil dan 120 kendaraan roda dua,” imbuh Andi.
Revitalisasi tidak hanya dilakukan pada Pelabuhan Domestik Telaga Punggur melainkan juga pada Pelabuhan Domestik Sekupang.
Untuk fasilitas baru yang disediakan adalah ruang menyusui dan toilet bagi orang yang memiliki keterbatasan fisik (difable) juga sedang dilakukan pengerjaannya di Pelabuhan Domestik Telaga Punggur dan Pelabuhan Domestik Sekupang. (leo)
Wali Kota Batam dan jajarannya saat meninjau proyek pelebaran jalan di Nagoya dan Jodoh, Rabu (28/12/2016). Foto: batampos
batampos.co.id – Pekerjaan pelebaran jalan di kawasan Jodoh-Nagoya untuk anggaran 2016 ini telah rampung. Kesimpulan tersebut disampaikan Walikota Batam, Muhammad Rudi usai meninjau pelaksanaan pekerjaan, Rabu (28/12/2016).
“Kita cek sudah 100 persen. Besok uang sudah bisa dicairkan semua. Jumat, tanggal 30 sudah close semua. Terimakasih, apa yang kita targetkan, kita rencanakan, jalan semua,” kata Rudi usai meninjau pelebaran Jalan Teuku Umar tepatnya dari simpang Martabak Har hingga Hotel Virgo.
Menurut Rudi pembangunan infrastruktur ini tidak berhenti di situ saja. Pelebaran jalan yang ada sekarang akan ditindaklanjuti dengan program pembangunan di tahun berikutnya.
“Tahun depan kita tindaklanjut yang sudah jadi, lampu hias dan overlay (pengaspalan), menambah jalan yang ada di Nagoya,” kata dia.
Adapun jalan yang akan dibangun di 2017 mendatang antara lain pelebaran jalan dari Hotel Planet Holiday ke arah tanah longsor sampai Hotel The Hills. Kemudian dari Apartemen Harmoni ke arah simpang Baloi, simpang BNI hingga Simpang Jam, simpang Telkom Pelita sampai ke Irinco, serta dari Telkom ke arah underpass Pelita.
Selain itu juga ada rencana pelebaran drainase dari depan Hotel Nan Tongga ke arah laut di samping Hotel Pacific. Serta pelebaran jalan dari Simpang Frengki sampai ke underpass Pelita yang pelaksanaannya diajukan ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
“Kita juga berencana membuka lajur lambat dari Simpang Jam ke Sekupang. Karena di situ kalau ada kecelakaan bisa macet parah. Tapi kita harap ada bantuan dari pusat, karena jalurnya cukup panjang,” kata Rudi. (mta)
batampos.co.id – Tak kunjung adanya kepastian tentang kenaikan Tarif Listrik Batam (TLB) memicu kemarahan karyawan PLN Batam. Mereka akan mogok massal awal Januari 2017 sehingga Batam-Bintan terancam gelap gulita tiga hari.
Ironisnya, Gubernur Kepri Nurdin Basirun juga masih belum bersedia untuk memenuhi permintaan audiensi yang disampaikan PLN Batam sejak 2 Desember 2016 lalu.
“Kita harapkan Gubernur segera bertindak untuk menyikapi persoalan ini. Ini persoalan serius,” ujar Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua, kepada Batam Pos di Tanjungpinang.
Legislator Dapil Tanjungpinang tersebut mengatakan, apabila pasokan listrik untuk Pulau Bintan (Bintan-Tanjungpinang) terputus, maka kondisi kelistrikan di Pulau Bintan akan terganggu. Karena kemamapuan pembangkita cadangan yang dimiliki PLN Area Tanjungpinang masih tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik di Tanjungpinang.
“Sistem interkoneksi listrik Babin menjadi tumpuan untuk memenuhi kebutuhan listrik Pulau Bintan dalam jangka menengah,” papar Rudy.
Menurut Rudy, kondisi yang terjadi sekarang ini, menjadi alarm bagi PLN Area Tanjungpinang untuk waspada.
Masih kata Rudy, beberapa waktu lalu PLN Batam sudah meminta waktu Gubernur. Karena mereka ingin menjelaskan tentang kondisi mereka. Akan tetapi sampai saat ini, permintaan tersebut masih belum dipenuhi oleh Gubernur.
“Pembahasan rencana kenaikan TLB akan dilanjutkan pada 2017 nanti. Sebelum itu, tentu tidak ada salahnya kalau Gubernur memenuhi permintaan PLN Batam untuk berdiskusi,” tutup Rudy.
Sementara itu, GM PLN Arean Tanjungpinang, Armunanto berharap solusi terbaik dari Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dan DPRD Provinsi Kepri. Sehingga persoalan yang ada segera teratasi.
Diakuinya, adanya interkoneksi listrik Babin menjadi andalan bagi PLN Area Tanjungpinang dalam memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Bintan.
“Kita berharap jangan sampai pasokan listrik dari Batam ke Pulau Bintan terhenti. Konsekuenai terburuknya adalah akan terjadi pemadaman bergilir lagi,” ujar Armunato tadi malam.
Lebih lanjut, Armunanto mengatakan, secara keseluruhan Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang sudah menggunakan sistem interkoneksi listrik Batam-Bintan (Babin). Meskipun demikian, pihaknya tetap akan mensiagakan pembangkit cadangan, apabila terjadi gangguan pada sistem interkoneksi.
“Untuk listrik Pulau Bintan, Tanjungpinang khususnya sudah masuk sistem interkoneksi. Kita berharap ini menjadi penerang bagi pembangunan Tanjungpinang kedepan,” paparnya.
Armunato juga menjelaskan, blackout terjadi sebelum interkoneksi lebih disebabkan oleh ketidaksinkronan proteksi antara Pembangkit Tenaga Mesin Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG). Karena ketiganya dihubungkan dengan jaringan penghubung express feeder yang panjang.
“Sehingga apabila terjadi gangguan pada pembangkit dan atau jaringan penghubung tersebut maka listrik bisa padam total, solusi dari itu semua adalah beroperasinya interkoneksi 150 kilo volt (kv) Babin,” jelasnya.
Menurut Armunanto, dengan beroperasinya interkoneksi 150 kv dan gardu induk, maka semua arus listrik yang ke masyarakat langsung dari gardu induk. Sehingga sistem lama, yakni sistem isolated pembangkit dan express feeder yang sering menyebabkan blackout (padam total) sudah tidak digunakan lagi. Pihaknya juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan listrik terbaik kepada masyarakat.
“Mudah-mudahan tidak terjadi pemadaman secara total lagi. Kita berharap pembangunan di Pulau Bintan terus berkembang, dengan adanya infrastruktur listrik yang representatif,” jelasnya lagi.
Ditambahkan Armunanto, langkah antisipasi jika terjadi gangguan pembangkit Batam dan interkoneksi Babin , tentunya pembangkit-pembangkit lama yang ada di Pulau Bintan akan dioperasikan. Baik itu PLTD, PLTU, dan PLTMG yang ada di Tokojo, Kijang, dan Dompak, Tanjungpinang. Sehingga pemadaman listrik dapat dihindari.
“Untuk merevitalisasi jaringan di Pulau Bintan, PLN Area Tanjung Pinang akan melakukan revitalisasi/rehabilitasi jaringan secara bertahap, hal ini kami lakukan agar pendistribusian listrik ke masyarakat menjadi lebih handal,” tutup Armunanto. (jpg)
