batampos.co.id – Deputi IV Badan Pengusahaan (BP) Batam, Robert Purba Sianipar, menuturkan pemeriksaan delapan pejabat BP Batam oleh Kejaksaan Agung ialah terkait dengan dugaan korupsi yang menimbulkan kerugian negara.

Dugaan ini muncul dari hasil audit BPK dan BPKP.

Robert menjelaskan, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pusat dilakukan atas kinerja keuangan BP Batam tahun anggaran 2014. Kemudian audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dilakukan pada 2015 lalu.

Hasilnya, terdapat indikasi korupsi yang berpotensi merugikan negara.

“Tim kejaksaan bantu investigasi untuk menindaklanjuti temuan kerugian negara,” kata Robert, Kamis (24/11).

Potensi kerugian negara itu, kata Robert, muncul dari proses dan sistem pengalokasian lahan yang selama ini dijalankan BP Batam, khususnya pada tahun 2015 ke bawah. Kemudian juga dari pengelolaan pendapatan dari pelabuhan, bandara, dan lainnya.

“Semua tercantum dalam hasil audit,” kata Robert saat ditanya nilai total potensi kerugian negara tersebut.

Dia hanya mencontohkan, potensi kerugian negara dari pengelolaan pelabuhan oleh BP Batam timbul dari nilai piutang perusahaan pelayaran yang mencapai Rp 80 miliar. Sebab ada sekitar 200 perusahaan yang menunggak tagihan biaya sandar kapal di pelabuhan Batuampar.

“Di lahan juga begitu, potensi kehilangan itu yang sedang ditelusuri kejaksaan,” ungkapnya.

Kejagung ingin mengumpulkan data untuk bisa menelusuri lebih jauh mengapa negara bisa merugi.

“Saat ini baru penjelasan awal. Belum terlalu jauh,” imbuhnya lagi.

Namun, jika dalam pengembangan selanjutnya ada peningkatan dari status memberi keterangan menjadi terperiksa, maka Biro Hukum BP Batam akan mencoba melihat penyebabnya.

Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro, mengatakan pemeriksaan pejabat BP Batam hanya untuk mengumpulkan keterangan lebih lanjut terkait hasil audit BPK dan BPKP. Dia yakin, tidak ada pejabatnya yang terlibat dalam kasus ini.

“Gak terlibatlah, tapi (diperiksa dalam kapasitas) jabatan mereka saja,” kata Hatanto, kemarin (24/11).

Hatanto mengaku mendukung sepenuhnya upaya Kejagung menindaklanjuti hasil temuan BPK dan BPKP di BP Batam itu.

“Kami mendukung keterbukaan, jangan ada yang ditutup-tutupi,” katanya.

Namun Hatanto buru-buru mengelak saat ditanya apakah pemeriksaan kasus ini bakal menyeret para pejabat lama BP Batam. Dia hanya menyebut, pengusutan kasus ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi para pejabat BP Batam saat ini. Supaya mereka bekerja dengan baik dan sesuai prosedur.

BP Batam sendiri, kata Hatanto, saat ini terus berupaya memperbaiki sistem pelayanan agar lebih transparan dan bebas korupsi. Salah satunya dengan menerapkan sistem online.

“Untuk mengurangi moral hazard, kami buat sistem di mana semua orang bisa akses,” katanya.  (leo/ska/cr15).

batampos.co.id – Pemeriksaan pejabat BP Batam oleh jaksa muda Kejagung di kantor Kejari Batam dilanjutkan Kamis (24/11). Jika sehari sebelumnya ada lima pejabat, maka kemarin ada tiga pejabat lainnya yang dimintai keterangan. Sehingga totalnya ada delapan pejabat BP Batam yang diperiksa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) kejagung itu.

Satu dari tiga pejabat BP Batam yang diperiksa kemarin adalah Kepala Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam, Imam Bachroni.

Imam keluar dari ruang pemeriksaan jelang jam makan siang. Meski diperiksa beberapa jam, Imam tetap terlihat tenang dan ramah kepada awak media yang memberondongnya dengan berbagai pertanyaan.

“Saya cuma diundang. Selebihnya, tanya saja sama kejaksaan,” ujarnya santai.

Selain Imam, terlihat juga Direktur Pemanfaatan Aset BP Batam, Baskoro Ananto Hadi. Namun ia tetap berada di dalam ruangan pemeriksaan di waktu istirahat siang itu.

Sekitar pukul 13.30 WIB, pemeriksaan kembali dilanjutkan. Imam Bachroni juga datang kembali untuk pemeriksaan lanjutan. Hingga pukul 17.00 WIB, Imam kembali keluar ruangan tersebut. Namun kali ini ia tak lagi menunjukkan raut wajah yang ceria.

Ia terlihat tegang dan enggan tersenyum. Namun dia membantah jika tertekan selama pemeriksaan.

“Gak lah. Saya biasa-biasa saja,” ucapnya.

Imam juga enggan melayani wawancara wartawan. Terutama saat ditanya seputar materi pemeriksaan. “Tanya sama kejaksaan saja,” katanya sambil berlalu.

Pejabat lainnya diperiksa hingga pukul 18.00 WIB tadi malam. Namun wartawan yang menungguinya di depan ruang pemeriksaan dibuat kecele, karena mereka keluar dari pintu belakang.

Sementara seorang jaksa dari Kejagung juga enggan membeberkan perihal pemeriksaan kedelapan pejabat BP Batam itu.

“Kami tidak bisa berkomentar. Nanti setelah (semuanya) selesai, hal ini akan diungkap oleh Kepala Kejari Batam,” ucap jaksa berhijab itu.

Setelah tim Jampidsus meninggalkan kantor Kejari Batam, Kajari Batam M Mikroj, menyusul. Namun Mikroj juga tak mau berkomentar banyak terkait pemeriksaan tersebut, termasuk soal nama-nama pejabat yang dimintai keterangan.

“Kami hanya memfasilitasi. Saya belum diberitahu apa-apa,” jawabnya.

Mikroj menyebutkan, proses pemeriksaan sudah selesai. Hari ini (25/11) tim Jampidsus Kejagung kembali ke Jakarta untuk membuat laporan hasil pemeriksaan.

“Belum ada arahan berikutnya. Ini masih dalam penyelidikan,” katanya. (leo/ska/cr15).

batampos.co.id – Tarif pas masuk penumpang di seluruh pelabuhan di Batam naik terhitung sejak Kamis (24/11). Jika sebelumnya tarif pas penumpang Rp 5.000, kemarin naik menjadi Rp 10.000 atau naik 100 persen.

Selain taif pas masuk, tarif sewa loket juga naik. Angkanya lebih fantastis lagi. Jika sebelumnya hanya Rp 60 ribu per meter per bulan, sejak kemarin resmi naik menjadi Rp 500 ribu per menter per bulan.

Kenaikan tarif ini mengacu pada PMK Nomor 148 Tahun 2016 yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 17 Tahun 2016. Kontan saja, kebijakan ini langsung ditentang pengusaha pelayaran.

“Ini baru tarif untuk (pelabuhan) domestik. Untuk internasional kami masih cari tahu,” kata Sekretaris II Indonesia National Shipowner’s Association (INSA) Batam, Osman Hasyim, kemarin (24/11) di Hotel Harmoni, Nagoya, Batam.

Osman menilai, kenaikan tarif jasa kepelabuhanan ini akan mengganggu kondusivitas dunia pelayaran di Batam.

“Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai Badan Layanan Umum (BLU) tidak bisa menerapkan tarif karena pada dasarnya pelabuhan di seluruh Indonesia itu menganut tarif berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang kepelabuhanan,” jelasnya.

Osman mengatakan, permasalahan pelabuhan sangat sensitif karena menyangkut kebutuhan masyarakat luas.

“Soalnya berdampak dunia maritim, industri elektronik, dan kebutuhan masyarakat luas. Ini yang dari awal kami selalu khawatirkan,” ujarnya.

Selain memberatkan pengusaha, tarif ini juga disampaikan tanpa sosialisasi sama sekali.

“Tiba-tiba sudah keluar tagihan,” imbuhnya.

Menurutnya, BP Batam tidak pantas untuk menaikkan tarif karena itu melampaui kewenangan Kementerian Perhubungan. “Menyangkut pelayaran dan perhubungan harus melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhan,” imbuhnya.

Selain itu, masalah lainnya yang dikeluhkan adalah dualisme kewenangan Kantor Pelabuhan (Kanpel) Batam.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Publikasi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono menjelaskan kenaikan tarif ini akan diselaraskan dengan perbaikan pelayanan. Salah satu buktinya adalah renovasi pelabuhan Punggur dan Batuampar.

Sedangkan mengenai masalah dualisme, Andi menjelaskan Kanpel itu memang dibagi atas dua satuan kerja. “Kalau soal teknis keselamatan pelayaran itu dari Kemenhub yang dikomandoi syahbandar. Sedangkan untuk sisi komersilnya, BP Batam yang mengatur,” ungkapnya.

Hal ini telah diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) bersama dengan Kemenhub.Sedangkan mengenai tarif, BP Batam yang mengatur.

“Karena pada dasarnya pelabuhan di Batam itu aset BP Batam, bukan milik Kemenhub,” ujarnya. (leo)

batampos.co.id – Polda Kepri memburu pelaku penyelundup 1.071 burung murai dan kacer asal Malaysia yang diamankan di perairan Nongsa. Jika tertangkap, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara atau denda hingga Rp 15 miliar karena melanggar pasal 5 ayat 1 tentang karantina hewan dan tumbuhan.

Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian mengatakan pelaku yang berjumlah lebih dari satu orang berhasil melarikan diri saat polisi menyergap di lokasi. Meski begitu, anggotanya telah mengamankan 1.071 burung, speed boat dan satu unit mobil toyota Avanza BP 1982 AN.

“Pelaku masih kami kejar dan kasus ini tahap penyelidikan,” ujar Sambudi di Balai Karantina Pertaniaan Kelas 1 Batamcenter, kemarin.

Menurut dia, 1071 burung berbagai jenis itu disimpang dalam 88 kardus besar. Mirisnya, lebih dari setengah burung dalam keadaan mati. Ia pun belum bisa memastikan burung-burung itu akan dibawa oleh pelaku kemana.

“Lebih dari setengah mati. Sedangkan burung yang masih hidup kita serahkan ke Karantina,” jelasnya.

Sementatara, Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam Suryo Irianto mengatakan pengagalan penyelundupan burung dari negeri Malaysia merupakan yang kedua kalinya dalam tahun ini.  Rencananya burung-burung itu akan dilepas ke habitat usai dilakukan uji laboratorium.

“Kita pastikan dulu apakah burung-burung itu bebas dari penyakil. Jika hasil laboratorium negatif, maka burung itu kita lepas ke habitat,” jelasnya.

Untuk kondisi burung yang sudah mati disimpan untuk sementara waktu di dalam freezer. Bangkai burung itu nantinya akan dimusnakan dengan cara dibakar.

“Jika ternyata pada kenyataanya ada burung yang positif berpenyakit, maka akan kita musnakan,” pungkas Suryo. (she)