Jumat, 24 April 2026
Beranda blog Halaman 13827

Demi Pariwisata akan Bangun Patung Kuntilanak Setinggi 100 Meter

0

batampos.co.id – Kebayang tak ada patung kuntilanak. Hiii………

Kartius, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kalimantan Barat, punya ide unik.

“Kami akan bikin menara kuntilanak setinggi 100 meter. Jadi wisatawan bisa melihat Kota Pontianak dari atas, tidak perlu keliling-keliling,” ujar Kartius., belum lama ini, seperti dilansir prokal.com

Dalam rencananya, tugu itu akan dibangun di tepian Sungai Kapuas dekat Jembatan Kapuas I.

Mantan Kepala BKD Kalbar itu menegaskan, dirinya tidak mempermasalahkan jika ada pihak-pihak yang menolak idenya.

“Kami berpikir kreatif dibilang gila, dibilang syirik,” ucapnya santai.

Kartius mengaku tidak mempermasalahkan jika orang mengkritik dirinya. Dengan dikritik, membuat ide itu semakin membuncah.

“Pro dan kontra biasa dalam hidup. Kalau tidak ada pro dan kontra itu tempayan. Kalau takut dikritik jadi tempayan saja. Birokrasi harus mampu inovasi dan kreatif untuk melakukan terobosan supaya kesejahteraan rakyat meningkat. Jangan dianggap enteng,”  ujar dia.

Rencana Kartius ini jelas saja direspons berbagai pihak. Salah satunya Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, yang menanggapi dingin.

“Ka’ati (suka-suka) die lah, saye tak ngurus itu, terserah jak,” ujar Sutarmidji ditemui Rakyat Kalbar usai menghadiri silaturahmi Kamtibmas antara Forkopimda bersama Forum Kerukunan Umat Beragama di aula Kodim 1207/BS, Selasa (17/1).

Sebelum itu, Sutarmidji bahkan sempat menulis di akun facebook-nya, “Ada yang ingin bangun patung KUNTILANAK, saya terus terang aja dari dulu mikir nih, gimana modelnya ya, soalnya saya belum pernah ketemu, terus kalau dibuat lalu ada yang mirip dengan patung yang dibuat kan bisa marah dia nya atau kuntilanak malah protes nantinya”.

Ia kemudian mengajak masyarakat melontarkan ide atau pandangan terkait wacana Disporapar Kalbar tersebut.

“Ayo ada yang punya ide atau pandangan tentang wacana dinas Disporapariwisata propinsi yang ingin buat patung Kuntilanak. Atau ada yang pernah liat atau punya gambaran Kuntilanak, tapi kalau yangg merasa mirip jangan koment di sini ye… he he he,” kelakarnya di halaman Facebook Bang Midji.  (Iman Santosa, Fikri Akbar, prokal)

Mantan Kepala BPN Terima Uang Rp 140 Juta Dari Radja Tjelak

0

Sidang Perkara Korupsi Mes Pemda dan Asrama Mahasiswa Anambas di Tanjungpinang

batampos.co.id – Mantan Sekda Kabupaten Kepulauan Anambas,Radja Tjelak Nurjalal dan mantan Kepala Dispenda, Zulfahmi, Rabu (18/1), kembali menjalani persidangan atas perkara dugaan korupsi pengadaan mes Pemda dan asrama Mahasiswa asal Anambas di Tanjungpinang dari APBD Pemkab Anambas tahun 2010 senilai Rp 5 miliar, dengan agenda mendengarkan keterangan dari empat orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Elyta Ras Ginting, mantan Kepala BPN Kota Tanjungpinang, Suryadianus, memberikan keterangan pertama kali sebagai saksi.

Dalam keterangannya, Suryadianus, mengaku menerima uang Rp 140 juta dari terdakwa Radja Tjelak, sebagai imbalan dari pengurusan pelepasan hak tanah yang digunakan sebagai mes dan asrama tersebut.

“Uang sebesar Rp 140 juta, diberikan oleh Bendahara keuangan BPN Tanjungpinang, sebagai dana pengurusan pelepasan hak tanah dari pemenang tender proyek tersebut,”ujar Suryadianus.

Dikatakan Suryadianus, setelah menerima uang tersebut. Dirinya membagikan dengan saksi Yusrizal, yang saat itu menjabat sebagai Kasi Hak tanah dan Penjualan tanah di BPN Tanjungpinang.

“Kami bagi dua, saya Rp 70 juta, Yusrizal Rp 70 juta juga,”kata Suryadianus.

Mendengar keterangan saksi tidak sesuai dengan BAP dan selalu berubah-ubah, ketua majelis hakim, terlihat geram dan meminta saksi untuk berhati-hati dalam memberikan keterangan.

“Saudara kalau berbicara disini kan disumpah. Kalau saudara memberikan keterangan yang tidak benar, maka bisa di pidana,”ujar hakim.

Menanggapi apa yang disebutkan hakim, Suryadianus pun langsung memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan yang ada di BAP. Bahwa uang Rp 140 juta itu merupakan imbalan atas pengurusan pelepasan hak tanah.

“Saya mengaku bersalah yang mulia. Uang yang saya terima itu bukan hak saya dan sudah saya kembalikan,”terangnya.

Sementara itu, Yusrizal dalam keterangannya, juga membenarkan menerima uang sebesar Rp 70 juta. Namun, uang itu digunakannya untuk dana pembuatan pembebasan pelepasan hak atas tanah yang diurus untuk mes Pemda dan asrama Mahasiswa Anambas tersebut.

“Uang itu saya gunakan untuk dana pengurusan pembuatan seluruh berkas-berkas pelepasan hak atas tanah itu,”katanya.

Setelah mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU. Majelis hakim, Elyta Ras Ginting didampingi dua hakim anggota Purwaningsih dan Suherman, menunda persidangan satu Minggu kedepan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi lainnya yang akan dihadirkan JPU.(ias)

Ngengat Itu Diberi Nama Donald Trump

0
Ngengat Donald Trump (Telegraph.co.uk)

batampos.co.id – Spesies ngengat itu baru ditemukan oleh Dr Vazrick Nazari, ahli ekologi asal Kanada.

Agar cepat dikenal publik dan mudah diingat, spesies itu dinamai Neopalpa donaldtrumpi. Jenis itu sering ditemukan di daerah Southern California, AS, serta di daerah Baja, Meksiko.

Nazari punya alasan kuat menamai temuan barunya dengan nama presiden yang dibenci sebagian besar warga AS tersebut.

Pertama, tentu untuk menarik perhatian publik. Penemuan spesies ngengat itu harus dibikin ramai karena hampir punah.

’’Tujuannya, masyarakat aware dan ikut menjaga kelestariannya,’’ kata Nazari kepada Live Science Journal.

Apa alasan kedua? ’’Coba lihat deh fisiknya,’’ ucap Nazari enteng.

Jika diperhatikan, ngengat tersebut memang tampak seperti Trump. Matanya kecil dan mencureng. Kepalanya berwarna terang. Bahkan, ada sejumput rambut warna blonde seperti poni ikonik sang presiden terpilih.

’’Mirip kan,’’ kata Nazari. Ya sudah, kalau tujuannya konservasi, cukup Trump yang ini saja yang dijaga kelestariannya. (fam/c19/na/sep/JPG)

Rayakan Tahun Baru Imlek, Matahari Berikan Promo Menarik

0
Serba serbi Imlek di Matahari TCC Mall/ foto : Cipi Ckandina/batampos

batampos.co.id – Matahari Departement Store Tanjungpinang City Center (TCC) Mall, menawarkan banyak promo spesial dan menarik memeriahkan perayaan Imlek. Aneka promo menarik tersebut diantaranya, shopping really yang bisa didapatkan oleh tiga costumer beruntung yang memiliki total pembelanjaan tertinggi akan langsung mendapatkan voucher belanja sebesar Rp 1,5 juta.

“Promo ini khusus untuk tanggal 21 Januari. Bagi pengunjung yang berbelanja dengan nominal tertinggi bisa langsung bawa pulang hadiahnya. Tapi dengan waktu yang sudah di tentukan oleh Matahari,” terang Ravi, Asisten Manager Matahari Departement Store di Tanjungpinang City Center (TCC) Mall, Kamis (18/1).

Tak hanya itu, Matahari juga memberikan diskon hingga 70 persen untuk aneka koleksi busana wanita dan pria serta anak-anak. “Tentunya syarat dan ketentuan berlaku,” katanya.

Ravi menuturkan, Matahari juga menyediakan aneka koleksi khusus untuk perayaan Imlek, berupa baju dan celana untuk pria serta wanita, dengan berbagai pilihan ukuran mulai dari anak-anak, hingga dewasa. “Semua pilihan koleksi bertemakan Imlek juga tersedia lengkap disini, dengan ciri khas berwarna merah,” sebutnya.

Lanjut Ravi, promo ini bertujuan untuk memanjakan para pengunjung dengan beragam kemeriahan Imlek yang juga bisa dirasakan kala berbelanja di Matahari. “Pengunjung pun bisa langsung dapat potongan harga Rp 50 ribu, dengan berbelanja sebesar Rp 150 ribu. Syaratnya harus menunjukkan struk kupon diskon. Berlaku, mulai Kamis, dan Jumat Besok,” imbuhnya. (cr20)

Mau Belanja Online Supeeerrr Hemat? Ingat Cara Ini supaya Dapat Semua KODE DISKON dari Semua Toko Online di Indonesia

0

Trend e-commerce memang sedang meningkat di Indonesia dan diprediksikan akan terus meningkat di tahun 2017 ini. Sebagai referensi, pada tahun 2013 Menkominfo mencatat nilai transaksi e-commerce mencapai angka Rp130 triliun dan minat masyarakat Indonesia dalam hal belanja online naik dari 55.8% menjadi 70.6% pada tahun 2014. Data ini menunjukkan bahwa industri e-commerce memang sangat menjanjikan dan menjadi solusi yang pas untuk membantu masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Masyarakat Indonesia menganggap bahwa belanja online sangat mudah dan menyenangkan. Cukup memilih produk yang ingin dibeli melalui perangkat komputer atau gadget, klik tombol beli, dan pilih metode pembayaran serta pengiriman yang diinginkan. Dalam beberapa hari atau bahkan tidak sampai satu hari pun, barang tersebut dapat Anda terima dengan jasa pengiriman kilat. Benar-benar sangat menghemat tenaga dan waktu. Lalu bagaimana dengan harga yang ditawarkan dalam belanja online?

Menurut Cecilia Harjadan, country manager Saleduck Indonesia berpendapat bahwa harga produk online bisa jadi sama, lebih murah, ataupun bahkan lebih mahal dengan produk yang dijual di toko fisik. Hanya saja persepsi sebagian orang akan menganggap bahwa belanja di toko online pasti akan lebih murah. Hal ini tentunya didukung oleh beberapa faktor, seperti iklan promo toko online di berbagai media,  banner diskon toko online yang terpasang di jalan, dan juga tampilan laman depan website toko online yang pastinya selalu menampilkan potongan harga setiap saat. Jadi bagaimana untuk memastikan bahwa Anda akan selalu mendapatkan diskon terbaik pada saat belanja online?

Ini dia tips yang sangat jitu bagi Anda para penggila online shopping, yakni “selalu cari promo code, kode diskon, kode promo, atau voucher diskon dari toko online tersebut”.  “Anda harus tahu dan sadar, bahwa tren diskon dalam belanja online di Indonesia sekarang ini adalah dengan menggunakan kode promo yang dimasukkan pada saat cek out pembayaran dalam transaksi online”, kata Cecilia. Hanya dengan cara ini Anda akan memperoleh diskon yang nyata dan sebenarnya, dijamin Anda akan puas dan mendapatkan pengalaman belanja online yang menyenangkan.

Lalu bagaimana cara mencari kode promo ini? Apakah di website toko online tersebut dapat ditemukan kode promo nya? Tentu saja bisa, akan tetapi hanya melalui Website penyedia kode kupon dan diskon, seperti Saleduck, Anda akan mendapatkan semua kumpulan kode-kode promo dan kode diskon eksklusif dari semua toko online di Indonesia, mulai dari kode promo Lazada, MatahariMall, Blibli.com, Airasia, ZenRooms, Tiket.com, dan lainnya.

Agar Anda tidak salah dalam menggunakan kode promo ini, langkah pertama adalah mencari toko online/ produk yang Anda inginkan pada kolom pencarian di website penyedia kode promo ini, lalu klik “buka kode promo” dan copy kode promo nya. Setelah itu klik “Gunakan kode pada toko online” dan Anda akan dihubungkan secara otomatis ke laman wesbite toko online tersebut.

Langkah selanjutnya, Anda dapat berbelanja seperti biasa pada toko online dan jangan lupa untuk memasukkan kode promo yang sudah di copy tadi pada kolom yang tersedia pada saat cek out transaksi. Dijamin, setelah mengikuti tips ini, pengalaman belanja online Anda akan jauh lebih menyenangkan dan super murah!

Komisi untuk Sales Mobil Berkurang, Uang Muka Beli Mobil Berpotensi Naik

0
Ilustrasi

batampos.co.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran OJK (SE OJK) No 1/SEOJK.05/2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan.

Imbasnya uang muka kredit kendaraan bermotor berpotensi naik pada kuartal pertama 2017.

Potensi kenaikan uang muka atau DP (down payment) tersebut muncul karena ada pembatasan komisi bagi pihak ketiga dari perusahaan pembiayaan. Pihak ketiga dalam hal itu adalah diler dan seluruh unsur di bawahnya, termasuk wiraniaga (sales).

Tertera dalam pasal V ayat 2 poin C.4 beleid tersebut, pengeluaran biaya insentif pihak ketiga terkait dengan akuisisi pembiayaan per perjanjian pembiayaan dibatasi sebesar 15 persen. Batasan itu diambil dari nilai pendapatan yang terkait dengan pembiayaan dan sudah termasuk pajak.

Poin C.5 menyatakan pengeluaran biaya insentif pihak ketiga terkait dengan akuisisi pembiayaan secara total dibatasi sebesar 20 persen dari nilai pendapatan yang terkait dengan pembiayaan sudah termasuk pajak.

Vice President Director of Marketing and Sales PT Nissan Motor Indonesia (NMI) Davy J. Tuilan mengungkapkan, aturan OJK yang dirilis sekitar pertengahan 2016 dan efektif penuh berlaku pada Januari 2017 tersebut akan berdampak pada penjualan kendaraan bermotor, terutama mobil, tahun ini.

’’Komisi dari perusahaan leasing kepada diler dibatasi maksimal 15 persen,’’ ungkapnya di sela acara Nissan GT Academy 2016 menjadi Reality Show di kompleks Hanggar, Jakarta, kemarin (18/1).

Pembatasan itu akhirnya berpotensi membuat nilai DP untuk kredit kendaraan menjadi “murni” sehingga berpotensi naik.

’’Di kuartal pertama, yang jelas, DP kredit kendaraan akan naik jika dibandingkan dengan 2016,’’ ucapnya.

Kenaikan DP kredit biasanya memengaruhi motivasi konsumen untuk membeli kendaraan. Sekitar 70 persen konsumen kendaraan, terutama mobil, di Indonesia membeli dengan cara kredit.

’’Yang jelas, pendapatan wiraniaga sedikit turun,’’ ujar Davy.

Pada saat yang sama, jika dilihat dari indikator makroekonomi, Davy memperkirakan pasar mobil nasional masih cenderung datar. Satu-satunya harapan terdapat pada produk mobil ramah lingkungan dengan harga terjangkau alias low cost and green car (LCGC). Pada tahun lalu, penjualan efektif para pemain baru di LCGC hanya berlangsung sekitar lima bulan.

Dari lima bulan saja, performanya terhadap total penjualan mobil nasional cukup signifikan. Pada tahun ini, peran penjualan LCGC akan berkontribusi setahun penuh sehingga diyakini lebih signifikan.

’’Dengan adanya peran LCGC itu, market mobil nasional saya kira naik 2 persen sampai 3 persen tahun ini,’’ tuturnya.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno Siahaan menjelaskan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pemberlakuan aturan OJK itu.

’’Perumusan aturan juga sudah dibicarakan dengan semua pelaku usaha,’’ ucapnya kepada Jawa Pos, kemarin (18/1).

Dia justru berpendapat bahwa pembatasan komisi untuk pihak ketiga, dalam hal itu diler dan semua unsur di dalamnya, akan memacu penjualan mobil lebih tinggi. Sebab, dengan komisi yang kecil per realisasi kredit, seharusnya mereka menjual lebih banyak supaya komisinya juga besar.

“Coba lihat, sudah bertahun-tahun market mobil flat. Memang komisi untuk sales menjadi kecil sih iya,’’ jelasnya.

Aturan OJK tersebut, menurut Suwandi, diberlakukan agar perusahaan pembiayaan bisa lebih sehat serta lebih prudent dalam menyalurkan kredit. Besaran komisi yang memang variatif karena tidak masuk dalam peraturan sebelumnya secara rinci bisa dijadikan subsidi oleh diler untuk memenuhi ketentuan DP. Dengan begitu, DP terhadap konsumen menjadi lebih rendah.

’’Tapi, kalau DP kecil terus, kemudian kredit macet dan mobil ditarik, itu menjadi tidak bagus buat kita. Percuma saja,’’ katanya. (gen/c5/sof/jpgrup)

Tingkatkan Komunikasi, Pemkab Akan Gunakan Parlink

0

batampos.co.id – Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan, di Natuna akan dipasang peralatan telekomunikasi Farlink. Alat komunikasi ini dianggap bisa menghemat biaya dan mengatasi sulitnya komunikasi di pulau.

Hamid mengaku, sangat berminat memasang alat komunikasi Parlink tersebut di Natuna. Tidak hanya kebutuhan Pemerintah, namun bisa menunjang pengembangan pariwisata.

“Dalam waktu dekat, alat komunikasi Parlink ini akan dipasang di Natuna. Tentu ini trobosan bagi daerah, meninggalkan terisolasinya daerah terluar dan terpencil, kebetulan pihak perusahaan sudah survei di Natuna dan sangat cocok,” ujar Hamid.

Seperti diketahui, Parlink merupakan sistem telekomunikasi yang digagas sebuah perusahaan asal Rusia, Micron Research and Production Company.

Perwakilan perusahaan Micron Research and Production Company, Achmad Sudjarmaji mengatakan, telekomunikasi Parlink ini sudah mendapat sertifikat dari Kemenkoinfo dan direkomendasikan untuk daerah terluar dan terpencil. Mengingat biayanya sangat minim dibanding menggunakan telekomunikasi operator seperti visat.

Saat ini katanya, bersama tim dari Perusahaan sudah melakukan survei lapangan. Dan rencana telekomunikasi akan dipasangkan disetiap pulau – pulau berpenghuni di Natuna.

“Rencananya pemasangan ini , sampai di Pulau Laut. Jadi nanti Pemerintah bisa telekompren dengan lancar tanpa gangguan alam atau gunungm,” ujar Achmad, Rabu (17/1).

Dikatakan Achmad, pihaknya ke Natuna untuk membantu Pemerintah Daerah, melalui program Nawacita Presiden Joko Widodo, mengatasi terisolirnya telekomunikasi di daerah terluar dan terpencil. Salah satunya di Natuna.

“Telekomunikasi Parlink ini, tidak menggunakan dana APBD. Tetapi bisa melalui Kemenkoinfo. Jadi Bupati bisa menyampaikan proposalnya di Kementerian” ujar Achmad.(arn)

DPRD Setujui APBD Natuan 2017 Rp 1,19 Triliun

0

batampos.co.id – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Natuna tahun 2017 disetujui DPRD sebesar Rp 1,19 triliun, dalam paripurna pendapat akhir fraksi, Selasa (17/1) malam kemarin.

Ketua DPRD Natuna Yusripandi mengatakan, pembahasan RAPBD Natuna 2017 sudah diupayakan maksimal mengakomodir skala prioritas pembangunan dan perimbangan Kecamatan dengan segala persoalan di lapangan.

“Penyusunan RAPBD tahun 2017 ini mensinkronisasikan rencana kerja Pemerintah Pusat dan Daerah, melalui KUA PPAS di TAPD dan Banggar DPRD,” ujar Yusripandi.

Pada RAPBD 2017 kata Yusripandi, estimasi pendapatan daerah sebesar Rp 1,04 triliun. Berusmber dari pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 74 miliar, dana perimbangan Rp 834,57 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 131,62 miliar.

Sementara Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2017 senilai Rp 1,185 triliun, terdapat Sikpa tahun 2016 sebesar Rp150 miliar dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 5 miliar.

“Kami berharap, setelah pengesahan RAPBD di Provinsi. Kegiatan-kegiatan bisa segera dilaksanakan. Supaya tidak ada lagi kegiatan tertunda, misalnya kegiatan fisik” Yusripandi.

Pada pendapat akhir fraksi DPRD, tidak terdapat perubahan dari angka yang disampaikan pemerintah daerah dalam pidato keuangan sebelumnya. Namun dalam pendapat akhir fraksi terdapat beberapa poin sebagai saran masukan kepada Pemeritah Daerah, diantaranya penekanan pada transparansi penggunaan anggaran.

Penegasan transparansi anggaran disampaikan Sekretaris fraksi PPP Harken dalam pendapat akhir fraksi. Menurutnya, Pemerintah Daerah harus lebih serius dongkrak sektor pajak. Dengan menghimpun data objek dan subjek pajak.

Tidak hanya itu fraksi di DPRD menekankan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus digenjot, penerimaan ditahun 2016 lalu tidak mencapai target. Serta mempertimbangkan kesejahteraan guru dan menaikkan gaji pegawai honorer menyesuaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Seperti diketahui, UPK Natuna sebesar Rp 2 juta lebih, namun gaji pegawai honorer masih kisaran Rp 1,5 juta perbulan. Padahal UMK ditetapkan Pemerintah sendiri.

“Sekarang sudah tiga tahun guru sekolah swasta tidak terima gaji. Hal ini perlu perhatian dan perioritas Pemkab Natuna,” kata Hendey dari fraksi Demokrat.(arn)

Tetap Urus IPH meski dengan Tarif Lama

0
Sejumlah warga sedang melakukan pengurusan surat Izin Peralihan Hak (IPH) dan lainnya dikantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam, Rabu (18/1). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Berlarutnya penundaan layanan pengurusan Izin Peralihan Hak (IPH) di Badan Pengusahaan (BP) Batam membuat warga memilih jalan pintas. Mereka terpaksa mengurus IPH dengan tarif lama yang masih terbilang cukup mahal.

“Jika mau cepat harus bayar tarif lebih mahal,” kaya Aris, seporang notaris yang hendak mengurus IPH di Badan Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) BP Batam, Rabu (18/1).

Menurut Aris, banyak warga dan pengusaha yang tak sabar menunggu terbitnya tarif baru Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO). Padahal BP Batam menjanjikan akan mengeluarkan tarif baru UWTO melalui Perka BP Batam Nomor 20 Tahun 2017 pada pekan depan.

Namun sebagai notaris, Aris mengaku tak pernah mengarahkan kliennya untuk menggunakan jalan pintas itu. “Semua terserah klien kami,” katanya.

Tarif pengurusan dokumen IPH memang cukup tinggi. Berdasarkan Perka Nomor 19 Tahun 2016, jumlahnya adalah 2,5 persen dari tarif UWTO.

Dalam Perka Nomor 20 nanti, tarifnya dipastikan akan lebih rendah. Sebab tarif UWTO sudah direvisi dan hampir semua sektor mengalami penurunan. Bahkan untuk permukiman sederhana, tarif UWTO tidak mengalami kenaikan sama sekali.

Aris mengatakan, terkendalanya pengurusan IPH bukan satu-satunya yang dikeluhkan warga dan pengusaha. Sebab pengurusan Surat Keputusan (SK) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Pemerintah Kota (Pemko) Batam lewat Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Batam juga sempat tersendat.

“Sebenarnya sama-sama menunggu. SOP untuk IPH sekitar dua minggu, SK NJOP juga,” jelasnya.

Pada dasarnya tiap tahun, Pemko Batam merilis SK NJOP sebagai dasar ketentuan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

IPH bersama SK NJOP menjadi syarat untuk penting untuk mengurus Akta Jual Beli (AJB) di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). AJB juga merupakan dokumen penting untuk bisa melakukan akad kredit pemilikan rumah (KPR) di perbankan.

Jika seseorang terburu-buru ingin mengajukan KPR, maka ia bisa mengisi formulir pengajuan untuk segera menerbitkan SK NJOP.

“Nah di sini ada sejumlah kendala kemarin. Pertama, formulir tengah kosong, kedua ada pergantian pimpinan (Dispenda) Batam. Sebab SK NJOP itu ditantandatangani oleh Kepala Dispenda,” jelasnya.

Aris mengatakan jika memang tarif IPH akan terbit lewat Perka pada 23 Januari nanti, ia menyarankan masyarakat menunggu. “Yah kita hanya masyarakat kecil. Ya harus ikut peraturan pemerintah saja. Asal tepat dan jangan merugikan kami lagi,” ungkapnya.

Kasubdit BPM-PTSP BP Batam, Gunadi, membenarkan pengurusan IPH dengan tarif lama sudah berlangsung sejak 11 Januari lalu. Hingga kemarin, tercatat sudah ada 10 warga yang mengurus IPH dengan tarif lama itu.

Namun pihak BPM-PTSP BP Batam mewajibkan masyarakat yang mengurus IPH dengan tarif lama menyertakan surat pernyataan.

“Jika faktur IPH ingin segera cepat keluar harus tandatangani surat pernyataan,” ungkap Gunadi di Gedung Sumatera Promotion Centre, kemarin (18/1).

Surat pernyataan itu dibuat pada saat masyarakat menyerahkan data IPH untuk melakukan verifikasi di BPM PTSP BP Batam.

“Tujuannya supaya masyarakat tidak mempermasalahkan hal ini di kemudian hari,” ungkapnya.

Kebijakan ini dibuat menyusul mandegnya pelayanan perizinan lahan sejak November tahun lalu. Akibatnya banyak pengusaha khususnya di bidang properti gelisah karena tidak bisa melakukan transaksi karena ketiadaan IPH.

IPH sangat diperlukan untuk melengkapi proses akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Karena tidak bisa mengurus IPH, pengembang mengakui merugi miliaran rupiah. Begitu juga perbankan mengalami hal yang sama.

Bahkan sejak pelayanan dibuka pada 13 Desember tahun lalu, tetap tidak ada perubahan. Karena pada dasarnya walaupun pelayanan pengurusan dokumen IPH tetap jalan, namun hanya sampai pada tahap verifikasi data saja. Sedangkan untuk menerbitkan faktur masih harus menunggu Perka baru yang mengatur tarif lahan yang rencananya akan berlaku pada 23 Januari nanti.

Gunadi menyebut, jumlah dokumen IPH yang masuk sejak pelayanan perizinan lahan dibuka pada 13 Desember 2016 hingga saat ini mencapai 1.061 permohonan. Dan semuanya masih menunggu penerbitan faktur IPH.

(leo)

Warga Tak Bisa Pakai BPJS, BPD Air Bini Komplain

0

batampos.co.id – Salah seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Air Bini kecamatan Siantan Selatan Is Ahmad, menyampaikan langsung kepada Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, mengenai sejumlah permasalahan yang ada di desanya.

Salah satu permasalahan yang menurutnya janggal yakni adanya warganya yang ketika berobat di salah satu rumah sakit di Anambas, ditarik biaya lantaran BPJSnya tidak berlaku.

“Beberapa waktu lalu itu ada warga kita yang berobat di salah satu rumah sakit, dengan pelayanan kelas tiga. Anehnya masyarakat tersebut tidak ditanggung oleh BPJS tapi bayar secara pribadi,” ungkap pria yang sering disapa bang Is kepada Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, dalam acara ramah tamah bupati kepada masyarakat desa Air Bini di aula kantor camat Siantan Selatan Selasa (18/1) kemarin.

Bukan hanya itu, Is juga sudah tahu jika saat ini pemerintah daerah hanya menanggung 10 ribu masyarakat tidak mampu asal anambas. Sementara itu puluhan ribu sisanya tidak ditanggung lagi dengan alasan masyarakat mampu.

“Kalau yang ditanggung hanya 10 ribu saja, bagaimana dengan warga yang lainnya, apakah mereka bukan warga Anambas?” tanya Is kepada bupati.

Menanggapi hal ini Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, menjelaskan mengenai hal ini. Haris, mengatakan, jika pemerintah daerah saat ini hanya bisa menanggung premi BPJS 10 warga miskin asal anambas. Namun menurutnya meski hanya 10 ribu, namun ada spare lagi sebanyak 2000 lagi. Belum ladi ada tambahan dari pemerintah pusat sebanyak 6000 orang.

“Karena keterbatasan anggaran, pemerintah hanya menanggung 10 ribu orang, ditambah spare 2000 orang dan dari pemerintah pusat ada 6000 orang, sisanya menggunakan BPJS mandiri,” jelas Haris.

Sementara itu salah satu staff dinas kesehatan Anambas Nababan, menjelaskan jika ada masyarakat tidak bisa berobat dengan BPJS, bisa mengurus BPJS kepada pemerintah dengan syarat melampirkan surat keterangan tidak mampu dari desa. “Dijamin dalam satu hari BPJS akan aktif,” ungkap Baban.

Namun untuk mengurus itu masyarakat harus membayar premi tiga bulan pertama sesuai dengan pelayanan kelas. “Ini untuk mengaktifkan BPJS itu,” ungkap baban. (sya)