batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memproyeksikan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 1,15 triliun di tahun 2017. Angka ini didapat setelah adanya peningkatan di beberapa sektor pajak daerah.
“Ada peningkatan. Sebelumnya PAD kita sebesar Rp 909 miliar,” ujar Kadispenda Kota Batam, Raja Azmansyah.
Proyeksi ini didapat setelah tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pemko Batam melakukan pembahasan dengan DPRD Kota Batam. Karena ada beberapa sektor pajak yang naik, tentunya berimbas pada pendapatan daerah.
“Perda pajak daerah kan sudah disahkan. Jadi pasti ada beberapa kenaikan,” ungkapnya.
Adapun pajak daerah yang mengalami kenaikan diantaranya pajak penerangan jalan umum (PPJU), dimana golongan rumah tangga naik menjadi 7 persen. Sedangkan golongan jasa dari awalnya 6 persen menjadi 8 persen. Selain PPJU, pajak panti pijat dan pajak ketangkasan (gelper) juga naik. (cr15)
batampos.co.id – Kios liar di Simpang Barelang Sagulung jual minuman beralkohol (Mikol). Sikapi hal ini, pihak kecamatan surati Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) Batam agar merazia kios yang dimaksud.
“Penjualan mikol tak berizin itu tidak diperboleh, kan ada perwakonya. Mereka (kios liar, red) ada izin nggak, jangan sembarangan (menjual),” kata Reza, kemarin.
Menurutnya, kecamatan sendiri telah melayangkan surat ke kios-kios tersebut, namun kini aktivitas jual mikol di kios-kios tersebut masih saja terjadi. “Udah kita tegur, sudah kita layangkan surat,” ucapnya.
Lanjut Reza, pedagang di kios liar tersebut akan menyembunyikan mikol yang diperdagangkan jika petugas kecamatan datang untuk mengecek atau sekedar melakukan pengawasan.
“Mereka kalau kami datang pakai baju dinas atau kenal muka kita, mereka langsung simpan, sembuyikan ke dalam supaya nggak kelihatan, kucing-kucingan mereka,” paparnya.
Untuk itu dia berharap untuk memberantas penjualan mikol ilegal ini Disperindag ikut turun tangan.
“Makanya kita minta tak hanya dari kecamatan tapi dari Disperindag juga,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Disperindag Batam Zarefriadi hingga berita ini ditulis belum bisa terkonfirmasi. Dihubungi, nomor mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam ini tidak aktif.
Pantauan Batam Pos di lokasi, hampir semua kios yang melakukan aktivitas niaga di ruas jalan yang menuju daerah wisata itu menjual mikol berbagai jenis seperti Wiskhi, Anggur cap Orangtua, Topi Miring, MC Donald juga Vodka dipajang tanpa perantara.
Tak hanya itu, keberadaan kios di lokasi ini cukup banyak memiliki dampak negatif. Di antaranya kios berdiri dekat simpang cukup menganggu arus lalulintas, bahkan pedestrian dipakai untuk memajang barang dagangan. Hal lain yakni, kendaraan penjual maupun pembeli sering terparkir di median jalan. (cr13)
batampos.co.id – Kecamatan Batamkota akan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Camat Batamkota Ashraf Ali mengaku telah merombak konsep pelayanan yang lama per 1 Januari lalu.
“Pukul 07.30 WIB saya minta pelayanan sudah dibuka,” katanya saat ditemui di Kantor Camat Batamkota, Jumat (6/1).
Setiap hari, ia mewajibkan apel pagi untuk seluruh karyawan. Termasuk di dalamnya, petugas pengangkut sampah. Dalam apel pagi tersebut, ia akan memberikan briefing dan motivasi.
Pelayanan menjadi prioritas utama. Mantan Camat Galang itu juga memberlakukan sistem shift ketika jam istirahat tiba. Shift pertama beristirahat pada pukul 11.00 WIB. Sementara shift kedua beristirahat pada pukul 12.00 WIB.
“Apel pagi dilakukan di aula. Petugas pelayanan dipersilakan tidak ikut apel tapi langsung stand by,” ujarnya.
Untuk pelayanan sampah, Kecamatan Batamkota memiliki 24 petugas pengangkutan sampah. Itu sudah termasuk sopir dan kenek mobil sampah. Petugas itu diperkuat dengan delapan unit mobil pick-up.
Setiap hari, mereka akan mengangkut sampah sebanyak empat trip. Mereka akan membawa satu ton sampah setiap tripnya. Total, ada 92 titik pengangkutan sampah di Kecamatan Batamkota ini.
“Kecamatan itu nanti tugasnya mengangkut sampah dari sumber sampah, atau perumahan, ke TPS (Tempat Pembuangan sampah Sementara). Kalau dari TPS ke TPA (Tempat Pembuangan sampah Akhir) itu tugas Dinas,” kata Ashraf lagi.
Saat ini, namun demikian, para petugas sampah tengah berjibaku menyelesaikan sampah-sampah yang menumpuk. Dalam sehari mereka dapat mengangkut hingga lima atau enam trip. Pengambilan sampah akan dilakukan setiap hari kecuali hari Minggu.
“Kami siap menyukseskan visi misi Pak Wali (Wali Kota Batam, Rudi). Prioritas kami nanti pada PIK (Peningkatan Infrastruktur Kelurahan), pelayanan KTP, dan sampah,” ujarnya. (ceu)
Pedagang cabai merah di Pasar Fanindo, Tanjunguncang, Batuaji Riyanti menunjukkan cabai merah dagangannya yang dijual per kilogram 80 ribu, Senin (7/11). F. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Inflasi tahunan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tercatat sebesar 3,53 persen. Angka tersebut lebih tinggi dari inflasi nasional 3,02 persen (year on year/yoy). Namun masih dalam kisaran sasaran inflasi nasional 4±1 persen (yoy).
“Tekanan inflasi di Kepri melambat pada Desember 2016. Inflasi Desember tercatat 0,25 persen (month to month/mtm), lebih rendah dibanding inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,86 persen, juga lebih rendah dibanding inflasi nasional 0,42 persen,” kata Sekretaris II Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kepri, Eko Waluyo Purwoko kemarin (6/1).
Menurut Eko, perlambatan laju inflasi Desember dipengaruhi oleh penurunan harga sejumlah komoditas volatile food, terutama cabai dan aneka sayuran. Setelah mencatatkan inflasi cukup tinggi sejak September, harga cabai merah turun 11,17 persen (mtm) pada Desember. Ini sekaligus menjadi pendorong utama kelompok volatile food alami deflasi 0,33 persen (mtm).
Sejumlah komoditas sayuran juga mencatatkan penurunan harga dibanding bulan sebelumnya. Seperti bayam turun 8,59 persen, kangkung 0,04 persen, dan kacang panjang 0,02 persen.
“Secara keseluruhan tahun, inflasi untuk kelompok volatile food ini tercatat sebesar 3,87 persen (yoy). Cukup rendah di tengah anomali iklim La Nina. Capaian ini didukung oleh terjaganya pasokan bahan pangan dan koordinasi lintas instansi yang semakin solid dalam wadah TPID,” terangnya.
Sementara dari kelompok inti, inflasi Desember sebesar 0,11 persen (mtm). Sumbangan terbesar bersumber dari komoditas lemari pakaian dan ketupat atau lontong sayur. Besaran inflasinya masing-masing 18,78 persen dan 3,37 persen (mtm). Secara keseluruhan tahun, tingkat inflasi kelompok inti relatif terjaga pada level rendah dan stabil yaitu 2,52 persen (yoy)
Di Batam, penyumbang inflasi terbesar adalah cabai. Harganya semakin tinggi karena persediaan di pasar pun sudah makin menipis.
Pantauan Batam Pos di Pasar Tiban Cipta Puri, harga cabe tetap bertahan di angka yang tinggi mulai dari Rp 80 ribu hingga Rp 140 ribu.
“Cabe setan paling mahal. Harganya sekitar Rp 140 ribu perkilonya,” ungkap pedagang disana, Iman.
Menurut Iman, tingginya harga cabe disebabkan persediaannya yang mulai menipis di pasaran. Sedangkan tingkat permintaan tetap tinggi.
Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kepri, Gusti Raizal Eka Putra mengatakan tim TPID akan mengupayakan sejumlah tindakan untuk mencegah agar inflasi tidak bertambah tinggi lagi.
Cara-cara tersebut antara lain adalah melakukan pemantauan harga dan distribusi barang, kemudian mengupayakan ketersediaan dan keterjangkauan harga, menjaga ekspektasi harga, dan mengintervensi pemerintah daerah (Pemda) terkait pengendalian tarif angkutan, elpiji, dan listrik.
“Melakukan sidak pasar untuk mengawasi pasokan dan harga terhadap kebutuhan pokok masyarakat di pasar utama. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya kenaikan harga sepihak yang dilakukan pengusaha,” ujarnya. (leo).
Sejumlah wisatawan saat tiba di Pelabuhan Internasional Sekupang, Sabtu (10/12). menjelang akhir tahun wisatawan yang berkunjung ke Batam mengalami peningkatan untuk menikmati liburan. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Petugas Imigrasi Kelas I Khusus Batam berjanji akan memperketat pengawasan pergerakan warga negara asing (WNA) di Batam menyusul penangkapan 10 PSK asing, Rabu (4/1) lalu. Selain PSK, Imigrasi juga akan memantau keberadaan WNA yang menyalahi aturan keimigrasian dan ketenagakerjaan.
“Lebih ketat lagi dan koordinasi lebih baik lagi dengan instansi terkait,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Teguh Prayitno, Jumat (6/1).
Terkait ke-10 PSK dari Vietnam dan Cina yang diamankan, Teguh mengatakan sampai saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan. Imigrasi mendalami kemungkinan masih adanya PSK asing lain di Batam. Serta, mencari tahu perekrut atau koordinator PSK asing itu yang diduga merupakan warga Indonesia (WNI).
Teguh memastikan, semua PSK impor itu akan dideportasi. Namun dia belum mengetahui, kapan mereka akan dipulangkan ke negara asalnya masing-masing.
“Tidak besok (hari ini, red). Kami masih butuh keterangan mereka,” kata Teguh.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pemerintah segera membentuk Badan Pengawas Orang Asing. Dia menyebut, sebenarnya dulu Indonesia pernah punya Satgas Pengawas Orang Asing (POA), tapi lantas dibubarkan menyusul terbitnya Undang Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
“Dulu Satgas POA itu di bawah kepolisian,” ujarnya usai memimpin rapat koordinasi khusus (rakorsus) di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta kemarin (6/1)
Menurut Wiranto, Badan Pengawas Orang Asing akan menjadi ujung tombak pemerintah untuk memantau dan mengawasi pergerakan para WNA, terutama yang bekerja sebagai TKA. Dengan begitu, pemerintah punya data yang akurat tentang keberadaan TKA dan jenis pekerjaan yang mereka geluti.
“Sebab, saat ini banyak informasi tentang TKA yang tidak benar,” katanya.
Misalnya, kata mantan Panglima ABRI itu, jumlah TKA asal Tiongkok yang disebut jumlahnya mencapai 10 juta orang. Padahal, angka 10 juta itu merupakan target jumlah wisatawan asal Cina yang dibidik pemerintah Indonesia. Selain itu, informasi mengenai upaya sistematis dan terencana beberapa pihak untuk mendatangkan TKA asal Cina pun dibantah oleh Wiranto.
“Itu jelas tidak benar,” tegasnya.
Namun demikian, Wiranto tidak menampik bahwa masih ada TKA dari Cina yang bekerja tanpa izin.
“Ada yang nyata-nyata menggunakan dalih sebagai turis kemudian bekerja,” jelas ketua dewan Pembina Partai Hanura tersebut.
Tapi, pemerintah pun tidak tinggal diam ketika mendapati fakta tersebut. Mereka menangkap dan memberi sanksi setiap TKA yang melanggar ketentuan dengan bekerja tanpa izin.
Karena itulah, lanjut Wiranto, keberadaan Badan Pengawas Orang Asing diharapkan mampu menutup celah-celah yang digunakan para WNA untuk melanggar izin keimigrasian.
“Saya optimistis badan yang baru nanti bisa menjalankan tugas itu,” ucapnya.
Sejak satgas POA dihapus, kata dia, tidak ada badan khusus yang mengawasi pergerakan orang asing di Indonesia. Bukan hanya ketika masuk dan keluar, melainkan juga pergerakan mereka selama berada di Indonesia. Semua diawasi ketat oleh pemerintah.
“Sehingga mereka tidak kemudian masuk ke Indonesia untuk maksud-maksud tertentu,” kata Wiranto.
Selain potensi pelanggaran izin wisata menjadi tenaga kerja, niat buruk lain seperti menebar teror atau memasarkan narkoba juga akan menjadi tugas pemantauan oleh Badan Pengawas Orang Asing. Sehingga, tugasnya lebih luas dibanding petugas imigrasi yang tidak mengikuti pergerakan WNA secara melekat.
“Misalnya masuk lewat Jakarta, lalu (WNA) bergerak ke Surabaya, sudah lepas kontrol (dari imigrasi),” sebutnya.
Wakapolri Komjen Pol Syafruddin yang kemarin ikut hadir dalam Rakorsus itu menambahkan, Polri akan menjadi ujung tombak sebagai pengawas di badan yang baru nanti. Ini sebenarnya merupakan tugas lama polisi yang dulu dijalankan melalui Satgas POA.
“Kalau (orang asing) ilegal, kami tindak. Demikian juga yang melakukan kriminalitas, tindak pidana, kami tindak,” jelas Wakapolri. (ska/syn/jpgrup)
Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Komjen Budi Waseso memberikan pemaparan materi tentang permasalahan narkoba saat menyampaikan kuliah umum di kampus Universitas Batam, Jumat (6/1). Foto: Cecep Mulyana
batampos.co.id – Wilayah Kepri dan Batam menjadi salah satu pintu utama masuknya narkoba dari luar negeri. Bukan karena kondisi geografis yang menyulitkan pengawasan, namun barang haram itu bebas masuk akibat adanya keterlibatan oknum aparat.
“Ada keterlibatan oknum Bea Cukai dan polisi di sana. Serta oknum nelayan yang mau membawa narkoba masuk ke Indonesia,” kata Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Waseso (Buwas) saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Batam (Uniba), Jumat (6/1).
Pria yang akrab disapa Buwas itu mengatakan, narkoba yang masuk melalui Batam kebanyakan dipasok dari Malaysia dan Singapura. Namun sebenarnya kedua negara tetangga itu hanya sebagai daerah transit. Karena semua narkoba tersebut berasal dari Cina.
Menurut Buwas, prekursor sebagai bahan utama narkotika dibuat di Cina. “Prekursor itu diproduksi rumahan, dan dikirim ke berbagai negara. Salah satunya Indonesia,” ungkapnya.
Dari Malaysia dan Singapura, narkoba asal Cina itu kemudian dikirim ke wilayah Kepri melalui berbagai pintu masuk. Baik pelabuhan resmi dan pelabuhan tikus maupun bandara.
Otoritas negara Malaysia dan Singapura, menurut Buwas, sengaja meloloskan barang haram itu ke Indonesia melalui Batam dan Kepri. Perjalanan barang haram itu ke dalam negeri menjadi semakin gampang karena ada keterlibatan oknum aparat tadi.
Ia mengatakan pihak berwenang di negara-negara pemasok dan distributor narkoba itu ada kapal yang memuat prekursor dalam jumlah besar. Namun karena ada kelengkapan dokumen dan barang itu tidak diperjualbelikan di sana, maka pihak berwenang di negara itu tak melakukan tindakan.
“Karena barang hanya transit, dan para pemasok tak berbuat kriminal di negara itu. Masalahnya di negara Indonesia ini mereka menyebarkannnya,” ungkapnya.
Kendati sudah memetakan alur pengiriman narkoba jaringan internasional, Buwas mengaku masih kesulitan memberantasnya. Di antara kendalanya adalah karena terbentur aturan dan hukum di negara pemasok narkoba tersebut.
“Negara-negara itu memiliki undang-undang sendiri,” ucapnya.
Karenanya, BNN telah menjalin kerjasama dengan negara-negara ASEAN untuk memberantas bisnis narkoba lintas negara ini. Namun menurut dia, selama ini kerjasama tersebut tidak efektif. Karena pada dasarnya, Indonesia adalah pasar utama dari jaringan narkoba internasional itu.
Untuk itu, Buwas mengaku akan mengevaluasi kembali jalinan kerja sama itu. “Jika tidak menguntungkan, lebih baik kita keluar. Dan kita sendiri yang harus memperkuat pertahanan dari ancaman narkoba,” tegasnya.
Buwas mengatakan, saat ini Indonesia sudah dalam status darurat narkoba. Dia menyebut, dalam dua bulan terakhir saja pihaknya sudah berhasil mengamankan ratusan kilogram sabu dan puluhan ribu pil ekstasi.
Oleh sebab itu, ia mengimbau semua masyarakat agar dapat bekerja sama dalam memerangi narkoba. Sebab narkoba mengancam generasi muda di Tanah Air.
“Kalau dibiarkan masuk dan beredar, maka narkoba ini akan membunuh generasi penerus bangsa,” katanya.
Dalam kuliah umum kemarin, Buwas juga menggelar dialog interaktif dengan para peserta yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar. Seorang mahasiswa, Nikson, mengatakan pemberantasan narkoba di Batam terkesan tebang pilih. Menurut dia, sebenarnya aparat sudah mengetahui lokasi-lokasi transaksi narkoba di Batam.
“Namun kenapa hingga saat ini tak ada penanganan,? tanya Nikson.
Menanggapi pertanyaan itu, Buwas membenarkan. Dia sendiri mengaku sudah sering mendengar ada sejumlah diskotel di Batam yang secara bebas mengedarkan narkoba. Bahkan Buwas mengklaim sudah menyiapkan strategi khusus untuk memberangus praktik bisnis haram tersebut.
“Percayalah pada BNN, kami sudah merencanakan langkah-langkah itu,” katanya.
Namun ia masih merahasiakan langkah yang akan diambilnya itu. Sedikit bocoran yang diungkapkan Buwas, dirinya telah menyiapkan kekuatan besar untuk menangani peredaran narkoba di Batam.
Sebab menurut Buwas, ada oknum aparat yang sengaja melindungi bisnis narkoba oleh para pengusaha hiburan malam di Batam. “Ada keterlibatan oknum (aparat) yang melindungi ini. Yakinlah kepada kami,” tegasnya lagi.
Buwas juga berkoar sudah mengantongi nama-nama pengusaha ‘hitam’ itu. Karena itu, selain akan menindak aparat yang membekingi bisnis tersebut, ia juga berjanji akan menyeret para pengusaha yang terlibat dalam bisnis narkoba di Batam.
“Pengusaha sebagai penglola (diskotek) harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Meski melibatkan aparat, Buwas mengaku tidak gentar membasmi bisnis narkoba di Batam. Sebab dia mengklaim mendapat dukungan penuh dari Polri dan TNI.
batampos.co.id – Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kepri, Heru Sukmoro mengatakan Walikota Tanjungping, Lis Darmansyah sudah menandatangani kesanggupan mengelola proyek percontohan nasional, Sea Water Riverse Osmosis (SWRO) Tanjungpinang.
“Mereka (Pemko Tanjungpinang, red) sudah berkoordinasi langsung ke Kementerian Pekerjaan Umum, terkait kesanggupan mereka untuk mengelola SWRO,” ujar Heru menjawab pertanyaan Batam Pos, Kamis (5/1/2016) di Tanjungpinang.
Dikatakan Heru, pihaknya sudah mendapatkan arahan dari Gubernur Kepri Nurdin Basirun agar segera memproses serahterima SWRO. Progresnya juga sudah dilaporkan ke Asisten Ekonomi Pembangunan (Ekbang) terkait bagaima teknis serah terima tersebut. Menurut Heru serah terima yang dilakukan sekarang hanya untuk pengelolaannya.
“Sedangkan aset menyusul, karena untuk serahterima aset membutuhkan waktu yang cukup panjang. Serahterima nanti akan disejalankan dengan perubahan MoU (Memorandum of Understanding). Karena MoU awal pengelolaan diberikan ke Pemprov, bukan Pemko,” papar Heru.
Masih kata Heru, tanggungjawab pihaknya yang harus segera diselesaikan adalah serahterima pengelolaan SWRO. Karena memang, pembangunan sudah selesai dilakukan Februari 2014 lalu. Apalagi sudah menghabiskan APBN dan APBD yang tidak sedikit.
“Manfaatnya harus segera dirasakan masyarakat. Kehadiran SWRO adalah untuk menjaga stabilitas air bersih di Tanjungpinang,” tutup Heru.
Sebelumnya, Direktur PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB), Asep Nana Suryana mengaakan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pihaknya siap menerima tanggungjawab untuk mengelola proyek percontohan nasional SWRO Tanjungpinang.
“Pada prinsipnya kita siap, kalau memang tanggungjawab tersebut diberikan kepada kami. Tetapi sampai saat ini belum ada pembicaraan kesana,” ujar Asep Nana Surya.
Seperti diketahui, SWRO Tanjungpinang selesai dibangun Februari tahun 2014 lalu. Untuk proses serahterima, harus dilakukan perubahan Mou atau nota kesepahaman. Akan tetapi sampai saat ini, belum ada perubahan MoU yang dilakukan Pemprov Kepri. (jpg)
Kampus Politeknik Negeri Batam, Foto: Rezza Herdiyanto/Batam Pos
batampos.co.id – Politeknik Negeri Batam menyambut baik kebijakan pemerintah yang membuka akses bagi lulusan politeknik untuk menjadi guru SMK.
Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama Poltek Batam, Muslim Ansori, menilai kebijakan itu sudah pas.
“Karena ada kesesuaian pembelajaran vokasi di Politeknik dan SMK,” kata Muslim Ansori, Kamis (5/1/2016).
Muslim menjelaskan, sistem pendidikan Indonesia itu meliputi dua jalur. Yakni, jalur akademis dan jalur vokasi. Pada jalur akademis, pembelajaran didominasi teori umum. Sebab, para lulusannya diharapkan dapat beradaptasi di semua lingkungan.
Sementara untuk jalur vokasi, pembelajaran dilakukan lebih spesifik. Teori tidak diberikan dalam jumlah banyak. Justru lebih banyak praktek. Sebab, tujuan akhirnya adalah menyiapkan tenaga kerja di bidang tertentu.
“Di level pendidikan menengah, jalur vokasi itu SMK. Di level pendidikan perguruan tingginya itu Politeknik,” ujarnya.
Menurutnya, sudah seharusnya, guru SMK itu merupakan lulusan politeknik. Sebab, porsi pendidikan vokasi dan teorinya sama. Akan menjadi tidak pas jika para siswa SMK yang sebagian besar studinya berupa praktikum diajar oleh guru yang jarang melakukan praktikum.
“Memang, kalau itu diterapkan, lulusan politeknik tidak bisa langsung mengajar. Mereka harus mendapatkan training metodologi pengajaran dulu,” tambahnya.
Muslim mengatakan, Politeknik Negeri Batam telah menerima surat keputusan bersama empat menteri yang berisi kebijakan untuk membuka akses lulusan politeknik menjadi guru SMK. Namun, menurutnya, Politeknik Negeri Batam belum akan menindaklanjutinya.
Poltek Batam akan melihat situasi terlebih dahulu. Terutama, tentang peluang pekerjaan menjadi guru SMK di Batam ataupun di wilayah Kepulauan Riau lainnya. Mereka juga akan menunggu inisiatif dari instansi pemerintahan terkait tentang hal tersebut.
“Itu kan kebijakan pemerintah pusat. Kalau pemerintah daerah diam-diam saja dengan hal ini, kami percuma juga menyiapkan,” tuturnya.
Muslim berharap pemerintah daerah juga mengambil peluang ini. Jika ada lampu hijau dari pemerintah daerah, Politeknik Negeri Batam akan mulai mempersiapkan mahasiswanya. Salah satu caranya dengan membuka mata kuliah baru atau setingkat training metodologi pengajaran.
“Kalau melihat kondisi di Batam, kebutuhan yang paling besar itu untuk tenaga kerja perusahaan. Tapi kalau memang ini sudah kebijakan pemerintah, kami mau tidak mau akan meresponnya,” ujarnya.
Sementara itu, sejumlah mahasiswa Politeknik Negeri Batam mengaku tidak memiliki keinginan untuk menjadi guru SMK. Edyanto Wijaya, misalnya. Mahasiswa Semester V Jurusan Teknik Mesin Konsentrasi Manufaktur Poltek Batam ini mengatakan tidak ingin menjadi guru SMK.
“Belum ada panggilan hati jadi guru,” ujarnya.
Edy lebih ingin bekerja di sebuah perusahaan. Mengerjakan proyek-proyek perusahaan. Hal tersebut, lebih sesuai dengan apa yang sudah ia pelajari selama ini di kampus.
“Lebih enak kerja-kerja buat alat seperti ini,” tuturnya.
Ketua Jurusan Teknik Mesin Cahyo Budi Nugroho juga pesimis anak politeknik berminat menjadi guru SMK. Terlebih, para lulusan baru. Mereka pasti lebih ingin bekerja di perusahaan.
“Gaji guru SMK itu berapa. Kalau mereka lihat teman-teman mereka yang kerja di perusahaan bisa dapat dollar, mereka juga pasti lebih ingin kerja di perusahaan,” ujar Cahyo. (ceu)
Gubnernur Kepri Nurdin Basirun dan GM PLN Wilayah Riau Kepri Feby Joko Priharto bertemu beberapa waktu lalu. Foto: istimewa
batampos.co.id – Gubernur H Nurdin Basirun menegaskan listrik di Kepri, khususnya Batam, Bintan, dan kabupaten/kota lain di Kepri yang menjadi pusat industri dan investasi, tidak boleh padam. Pasalnya, listrik berkaitan langsung dengan kondisi perekonomian daerah.
Itu sebabnya, Nurdin menilai penting membangun infrastruktur listrik tiap daerah di Kepri. Tiap daerah, sudah seharusnya menjadi lumbung energi dengan ketersediaan pasokan listrik yang maksimal.
“Listrik merupakan kebutuhan penting masyarakat. Ini sangat penting dalam membangun perekonomian masyarakat,” kata Nurdin saat menerima Direktur Utama PLN Batam Dadan Kurnia dan jajarannya di Ruang Kerja Gubernur, Istana Kota Piring, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (5/1/2016).
Bagi Nurdin, kebutuhan masyarakat dengan listrik akan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Karena itu, Nurdin minta ketersediaan sumber energi ini juga harus meningkat setiap waktu.
Apalagi beberapa kawasan di Kepri, akan fokus menarik investor. Seperti Karimun dan Bintan yang dalam proses menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Salah satu yang diperhatikan investor adalah ketersediaan energi listrik. Tak hanya ketersediaan, kelancaran pasokan juga harus aman.
“Kepri harus bebas pemadaman listrik,” kata Nurdin.
Dalam pada itu, Dirut PLN Batam, Dadan Kurnia mengatakan, terkait pemadaman listrik belakangan ini murni karena gangguan alam. Pihaknya berusaha semaksimal mungkin agar pasokan kepada konsumen selalu aman.
Untuk menambah pasokan itu, Dadan menyampaikan kesiapan pembangunan LNG di Tanjunguncang, Batam. Diperkirakan dalam waktu dekat segera beroperaai dan semuanya bakal lancar.
“Sehingga dalam waktu dekat dapat menyuplai ketersediaan pasokan listrik,” kata Dadan.
Tampak hadir dalam kesempatan itu Sekretaris Daerah Kepri H TS Arif Fadillah, Asisten I Raja Ariza, Asisten II Syamsul Bahrum. (bp)
Pedagang sayuran, Aji Pratama memilih cabe rawit setan yang akan dijual dengan harga Rp 120 ribu per kilogram di Pasar Mitra Raya, Batamcenter, Rabu(4/1). F.Rezza Herdiyanto/Batam Pos
batampos.co.id – Menteri pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, jadi sasaran kegeraman politikus PDIP. kegeraman itu terkait melonjaknya harga cabai di sejumlah daerah bahkan menembus Rp 200 ribu di Samarinda.
“Artinya Mentan telah gagal menjalankan programnya,” tegas Anggota Komisi IV DPR Ono Surono melalui pesan singkat, Jumat (6/1)
Politikus PDIP itu menuturkan, program kedaulatan pangan yang dicanangkan pemerintah sebagai implementasi Nawacita Presiden Joko Widodo telah diubah oleh Mentan menjadi program neoliberalisasi pangan.
“Kekuatan pasar yang pada akhirnya menentukan harga pangan di Indonesia. Produksi meningkat yang selalu digembar-gemborkan Mentan hanya sebagai lips service saja,” tuturnya.
Karena itu, Presiden Jokowi, menurutnya, harus melakukan evaluasi mendalam terhadap implementasi program-program yang selama ini dibuat oleh Mentan.
“Judul program yang bagus belum memastikan hasilnya juga berjalan dengan bagus,” ucap Ono.
Solusinya, lanjut dia, pemerintah harus membuat program yang mengurai masalah-masalah dasar dan mengarah ke peningkatan produksi.
“Perbaiki data pertanian yang selama ini sangat kacau, tidak valid,” sebutnya.
Lalu, adanya pengawalan program dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi berbasis data pertanian yang valid. Pembentukan Badan Pangan Nasional menjadi mendesak untuk menyinkronkan produksi dan pasar menuju kedaulatan pangan.
Hal yang sangat penting, masyarakat memerlukan menteri yang jujur.
“Perlu seorang menteri yang berani berkata jujur,” pungkasnya (dna/JPG)
