batampos.co.id – Hingga Kamis (14/7), sejumlah warga perumahan di wilayah Batuaji dan Sagulung, Batam, Kepulauan Riau, masih mengeluhkan tumpukan sampah. Warga semakin cemas sebab hujan yang mengguyur kota Batam dua hari terakhir akan berdampak buruk bagi kesehatan mereka.

Warga di kawasan Marina City, misalnya, sejumlah anak-anak mulai terserang diare dan muntaber. Lalat, ulat dan belatung serta binatang yang bersumber dari tumpukan sampah lainnya mulai berkeliaran sampai ke rumah-rumah warga.

“Ada yang mulai gatal-gatal, anak-anak diare dan muntaber. Pemerintah harus ambil tindakan tegas. Jangan anggap sepele masalah ini. Iuran sampah kami bayar loh,” ujar Asriadi, warga Perumahan Marina Raya, Marina.

Warga yang berdiam di sekitaran wilayah Tanjunguncang juga mengeluhkan masalah yang sama. Masyarakat sangat berharap peran aktif pemerintah untuk mengatasi persoalan sampah tersebut.

“Sudah dua minggu sampah dari dalam perumahan belum diangkut. Petugas hanya angkut yang di pingggir jalan saja. Apakah warga harus buang lagi sampah-sampah di dalam perumahan ke pinggir jalan supaya diangkut?” tutur Marbun, warga di Tanjunguncang.

Camat Batuaji, Rinaldi M Pane membenarkan masih banyak keluhan warga atas persoalan sampah itu. Namun demikian kata Rinaldi, Satgas dari kecamatan masih bekerja sepanjang hari untuk membereskannya.

“Satgas kita masih kerja sepanjang hari, cuman ya karena wilayah kita cukup besar jadi bersabar, dalam minggu ini pasti selesai,” ujar Rinaldi.

Pihak kecamatan yang dititik beratkan untuk mengangkut sampah dari perumahan ke TPS sedikitnya menerjunkan 13 unit mobil pikap dan empat becak motor serta 44 petugas memungut sampah dari perumahan.

“Semua masih bekerja di lapangan. Semoga semuanya cepat beres dan Batam kembali bersih,” ujar Rinaldi. (eja/ray/jpnn)

batampos.co.id – Izin alokasi lahan di Badan Pengusahaan (BP) Batam, lambat. Demikian penilaian Walikota Batam, Rudi.

Menurutnya, kondisi ini sangat mengganggu iklim investasi di Batam, Kepulauan Riau.

Keluh kesah ini disampaikan kepada Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, saat keduanya bertemu di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (14/7). Kepada Gubernur Rudi berharap ada solusi terkait masalah ini.

Sebab, menurutnya, reformasi berokrasi perizinan yang kini digalakkan Pemko Batam akan menjadi sia-sia karena pada akhirnya semua akan terkendala masalah lahan.

“Masalah lahan ini wewenangnya diberikan ke BPN dan BP Batam. Sehingga masalah ini seperti tak bisa terselesaikan,” kata Rudi.

Menurut dia, selama ini sejumlah pihak, termasuk BP Batam terkesan menyalahkan Pemko yang dinilai lamban dalam menerbitkan izin usaha maupun perizinan untuk kepentingan investasi. Padahal masalah sebenarnya adalah masalah lahan.

“Izin alokasi lahan sebetulnya yang selalu menjadi masalah. Namun hal ini tak pernah dimunculkan, malah yang dipermasalahkan izin dari Pemko,” terang Rudi.

Dia mengklaim, proses perizinan di Pemko Batam bisa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Sebab dia menjamin pihaknya bekerja sesuai prosedur.

“Kemarin saya baca di koran jika penggurusan izin investasi di BP Batam bisa selesai dalam tiga jam. Kalau kami malah setengah jam, asal aktenya lengkap,” imbuh Rudi.

Namun proses perizinan yang cepat di Pemko Batam itu menjadi percuma, karena para pengusaha harus menunggu lama untuk mendapatkan izin alokasi lahan dari BP  Batam.

“Lahan itu ditunggu satu tahun, dua tahun, empat tahun, bahkan sampai meninggalpun tak dapat-dapat. Jadi persoalan sebenarnya adalah lahanm,” beber Rudi.

Menurut dia, Gubernur Kepri harus mendukung Pemko untuk bisa mendudukan masalah lahan dengan BP Batam. Karena jika persoalan lahan jelas, maka investasi di Batam dipastikan akan maju dengan sendirinya.

Rudi mengaku pernah menyarankan sejumlah solusi kepada BP Batam terkait perizinan alokasi lahan ini. Supaya prosesnya lebih transparan dan cepat. Misalnya dengan sistem lelang.

Namun, kata dia, pihak BP Batam malah mewacanakan penggabungan sistem perizinan terpadu yang akan dikelola BP Batam. Menurut dia, ini bukan menjadi solusi melainkan malah menimbulkan masalah baru.

“Kalau semuanya dikelola BP, lebih baik bubarkan Pemko,” terang Rudi.

Selain sulitnya mendapatkan lahan untuk membangun, pemerintah juga sulit melaksanakan pelebaran jalan karena row jalan banyak yang sudah beralih fungsi. Ia mencontohkan ada row jalan yang harusnya memiliki lebar 50 meter, kini hanya tinggal 25 meter karena 25 meter lainnya sudah dijual ke pengusaha.

Oleh karena itu, Rudi memohon dukungan Gubernur untuk memfasilitasi pertemuan dengan BP Batam. Sehingga permasalahan ini bisa segera diselesaikan.

“Hari ini Pak Gub saya mohon dukungannya. Kota yang maju, dilihat dari jalannya. Semua bicara Batam macet, apakah teknologinya kita tahan, tak mungkin. Maka satu-satunya jalan adalah dengan pelebaran jalan. Saya sudah minta ke Pak Hatanto (Kepala BP Batam, red), izin lahan yang diberikan harus dikembalikan ke fungsinya,” sebut Rudi.

Sementara itu, Gubernur Kepri Nurdin menyambut baik keinginan Wali Kota Batam yang ingin memajukan Batam. Ia mengaku akan mendukung semua hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak.

“Itu semua bisa kita lakukan kalau kita bisa duduk bersama, BP dan Pemko Batam. Apa yang disampaikan wali kota itu memang benar. Beliau menghadapi persoalan. Kalau kita tidak bantu dengan kebijakan, kasihan dia tak bisa selesaikan masalah,” jelas Nurdin.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi di Batam cukup baik dibandingkan daerah lainnya. Karena itu, apapun permasalahan yang menghambat kemajuan Batam harus diselesaikan.

“Kalau tidak dituntaskan dari sekarang nanti masalah besar lagi. Nanti akan kami bicarakan lagi,” kata Nurdin.

Dalam kunjungannya ke Kantor Wali Kota Batam kemarin, Nurdin juga menyerahkan bantuan kepada Pemko Batam berupa dua unit armroll truck, empat bin container, dan dua tangki air masing-masing berkapasitas 8.000 liter. (she/ray/jpnn)

batampos.co.id – Batam belajar dari Surabaya untuk menata kota.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sendiri yang berkunjung ke Kantor Wali Kota Batam, Kamis (14/7) sore.

Di depan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad serta seluruh SKPD Batam, Risma berbagi ilmu dan pengalaman dalam mengelola Kota Surabaya.

Sebab untuk memajukan Kota Surabaya, tak perlu anggaran yang besar, namun ada keinginan dari pemerintah untuk memajukannya.

“Anggaran kami sedikit, namun cukup. Malahan, pembangunan proyek pembangunan jalan sering kita lebihkan. Contohnya pembangunan jalan yang hanya 400 meter, kita jadikan 600 meter,” kata Risma di aula lantai 5 Pemko Batam.

Dalam melakukan suatu pekerjaan dirinya tak hanya memerintah, namun juga turun langsung mengontrol pekerjaan itu. Bahkan tak segan-segan bekerja langsung, seperti menyapu jalanan.

“Menyapu jalanan itu harus sabar. Saya belajar menyapu jalanan itu dari petugas. Ternyata kalau tak sabar, tugas itu tak akan selesai. Kadang saat sampah sudah terkumpul ada kendaraan lewat atau angin kencang, kemudian sampah kembali berserakan. Namun ada cara khusus agar bisa membersihkannya,” jelas Risma.

Surabaya memiliki 2 juta penduduk hanya ada 600 petugas kebersihan. Dulunya petugas kebersihan itu mencapai 1.700 orang, namun karena dianggap banyak yang santai, akhirnya ia memangkas hingga 600 orang. Ratusan petugas kebersihan itu pun harus bekerja ekstra selama delapan jam.

“Kerja bukan ngangkut sampah saja, namun juga membersihkan sampah dari selokan. Surabaya tak hanya bebas sampah namun juga bebas dari pasir jalanan. Kalau petugas kebersihan untuk Batam, saya rasa terlalu banyak karena sampai 1.300 orang. Harus dipangkas,” jelas Risma.

Untuk bisa memajukan sebuah daerah, pemerintah daerah harus banyak belajar dari kota-kota lainnya. Tak hanya belajar, kepala daerah juga harus mempraktikkan langsung hal yang didapat jika dianggap bisa memajukan kota.

“Saya belajar melihat dan mendengar dimana saja. Tak mesti di kota maju. Namun yang perlu saya tekankan, penggunaan anggaran harus diefesienkan,” jelas Risma.

Di Kota Surabaya biaya pendidikan, kesehatan hingga ambulan gratis untuk masyarakat. Bahkan, Pemkot Surabaya menyiapkan makanan untuk para lansia, serta pengobatan gratis setiap bulannya.

“Saya mencoba memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Bahkan, untuk pembuatan akte, tanda kematian dan SIUP TDP bisa daftar lewat ponsel. Nanti setelah tiga hari, petugas kita lah yang mengantarkannya ke rumah warga,” jelas Risma.

Menurut dia, untuk menjaga kualitas para pegawainya, ia tak lupa memberikan insentif. Besaran insentif tergantung dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Hal itu dilakukan agar para pegawai bisa semangat bekerja. Dan yang paling penting terhindar dari yang namanya korupsi.

“Insentif tergantung kenaikan PAD. Dan sebelum memberikan insentif saya juga presentasi dengan KPK apakah insetif yang diberikan berlebihan atau tidak,” imbuh Risma.

Karena itu, lanjut Risma, tak satupun proyek yang ada di Surabaya dikerjakan oleh pihak asing.

“Tak satupun pekerjaan di Surabaya dikerjakan asing,” sebutnya.(she/ray/jpnn)