Pengunjung mengujungi gerai telkomsel untuk menanyakan paket terbaru dan sekaligus meramaikan peresmian Kampung UKM Digital Telkom Indonesia, Jodoh, Jumat (15/7). F.Rezza Herdiyanto/Batam Pos
batampos.co.id – Setelah sebelumnya hadir di Plaza Khazanah Sukajadi November 2015 lalu, kini program Kampung UKM Digital persembahan Telkom Indonesia untuk kemajuan UKM Indonesia merambah Pusat Baju Muslim DC Mall, Jodoh.
General General Manager Telkom Witel Kepulauan Riau, Teddy Hartadi mengatakan Kampung UKM Digital merupakan program nasional PT Telkom sebagai bentuk kepedulian terhadap UKM se Indonesia. Menurutnya dengan adanya kampung digital maka pengembangan pemasaran UKM tak hanya transaksi tatap muka, namun dapat menggunakan teknologi kekinian.
“Kami ingin seluruh UKM indonesia itu lebih maju, mandiri dan lebih modern,” kata Teddy usai peresmian Kampung UKM Digital Pusat Baju Muslim DC Mall, Jodoh, kemarin.
Dia mengatakan selanjutnya UKM akan dibekali strategi pemasaran online, pengunaan aplikasi online serta pengenalan kampung UKM yang lain. Selain itu selanjutnya UKM salah satunya akan diarahkan masuk ke aplikasi toko online Jarvis Store. Dengan demikian, pelaku UKM tak hanya punya toko di dunia nyata namun juga di online.
“Sehingga kalau mau datang langsung ke toko bisa, kalau lewat online tinggal klik,” terangnya.
Kampung UKM Digital, kata Teddy, tak hanya positif untuk pelaku UKM namun juga bisa dirasakan manfaatnya oleh konsumen baik dari Batam, luar Batam maupun negara tetangga. “Mereka (konsumen) akan lebih mudah mengetahui bahwa ada ikon belanja tertentu yang namanya pusat busana muslim DC Mall di Batam,” tuturnya.
Sementara itu Kepala Dinas PMP KUKM Kota Batam, Febrialin menyambut baik program yang dinilai sangat membantu UKM itu. “Dengan ada kampung UKM Digital sangat membantu UKM mudah mempromosikan produk. Mudah-mudahan dengan adanya mampu meningkat usaha bagi pelaku UKM,” ungkapnya. (cr13/bpos)
Walikota Batam MUhammad Rudi saat memimpin rapat SKPD, belum lama ini. foto:cecep mulyana/batampos
batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi sepertinya tak sabar ingin segera merombak struktur pejabat di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemko Batam. Meski baru empat bulan menjadi wali kota, Rudi sudah mewacanakan akan mengganti delapan kepala dinas (kadis) dan kepala badan.
“Hampir separuh (SKPD) akan dirombak. Kerja tak bagus kita ganti, namun yang bagus pasti dipertahankan,” ujar Rudi di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (15/7).
Namun dia berdalih, wacana pergantian para kadis ini bukan keinginan pribadi semata. Dia mengklaim, selama empat bulan menjadi wali kota, dirinya banyak menerima keluhan dari masyarakat terhadap kinerja sejumlah dinas di Pemko Batam.
Untuk itu, pihaknya segera melakukan evaluasi. Dan hasilnya, sedikitnya ada delapan dinas yang akan menjadi sasaran perombakan di tahap awal kepemimpinan Rudi-Amsakar. Namun pergantian kadis ini akan resmi dilakukan setelah masa jabatan Rudi-Amsakar memasuki bulan ketujuh.
“Sudah empat bulan saya menjabat, tinggal dua bulan lagi semua akan berubah. Tunggu saja tanggal mainnya,” sebut Rudi.
Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan delapan kepala SKPD dinilai perlu dilakukan uji kompetensi. Saat ini tim panitia seleksi (Pansel) pun telah dibentuk dan di SK-kan. Tugas Pansel ini melakukan seleksi kelayakan dan kompetensi pejabat-pejabat eselon 2 dan 3 yang akan menduduki jabatan kepala dinas dan kepala badan.
Pansel, kata Amsakar, juga sudah melakukan tes psikologi terhadap sejumlah kandidat kepala dinas dan badan. Hasilnya diharapkan keluar pada pekan depan.
“Kami juga sudah panggil BKD (Badan Kepegawaian dan Diklat, red) dan Sekda untuk membentuk Pansel untuk uji kelayakan,” terang Amsakar.
Pansel yang ditunjuk berasal dari BKN Regional, tiga perguruan tinggi di Batam, serta pegawai negeri sipil (PNS) senior yakni yakni Sekda Agussahiman, Kepala BKD M Sahir, dan Asisten Administrasi Umum, Firmansyah.
Dalam tahapan seleksi ini, para calon kadis diminta memaparkan target kerja selama lima tahun. Kemudian target jangka pendek satu tahun dan tiga tahun. Target tersebut harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan saat ini.
“Terutama dengan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah ini (Batam),” jelas Amsakar.
Misalnya, kata Amsakar, terkait persoalan sampah di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam. Kata dia, saat ini produksi sampah rumah tangga di Batam mencapai 9,5 ton per hari.
Dengan jumlah petugas kebersihan sebanyak 1.300 orang dan keterbatasan peralatan yang ada, maka sampah rumah tangga di Batam hanya terangkut antara 70 sampai 80 persen per hari.
“Nah, nanti akan ditanya, bagaimana cara calon (Kadis DKP) menyelesaikan itu, apa target selama satu tahun,” imbuh Amsakar.
Menurut dia, saat ini Pansel tengah mempersiapkan materi-materi yang relevan dengan pokok institusi yang akan diseleksi. Ia percaya mekanisme itu cara mendapatkan calon terbaik untuk SKPD ke depannya.
Dalam kesempatan itu Amsakar menegaskan, di antara delapan kepala SKPD yang akan diganti adalah Kepala DKP Kota Batam, Suleman Nababan.
“Satu DKP, dua DKP, dan yang ketiga rencananya DKP,” kata Amsakar.
Sementara anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Muhammad Jefri Simanjuntak, mengatakan selain DKP ada beberapa dinas lain yang perlu dirombak karena kinerjanya buruk. Di antaranya Dinas Pehubungan (Dishub) Kota Batam.
Selain itu, Jefri menambahkan, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan (KP2K) termasuk yang perlu dievalusi kinerjanya.
“Terkait kinerja mitra di Komisi III, kami menilai Dishub yang paling rendah,” ujar Jefri Simanjuntak, kemarin.
Terpisah, Kepala DKP Kota Batam Suleman Nababan enggan mengomentari wacana pergantian dirinya.
“Saya, enggan komentarlah,” kata dia.
Suleman mengatakan, dirinya hanya merupakan bawahan yang harus selalu tunduk dengan perintah atasan. Termasuk jika dirinya diminta melepas jabatannya itu.
“Semua tergantung pimpinan saja,” ujarnya diplomatis.
Saat ini, kata dia, dirinya masih fokus menuntaskan masalah penumpukan sampah rumah tangga di masyarakat. Sebab akibat aksi mogok para petugas kebersihan beberapa waktu lalu, kini terjadi penumpukan sampah di beberapa titik, terutaman di kawasan permukiman. (she/cr17)
batampos.co.id – Seorang wanita berinisial DI (43) nekat melakukan aksi bunuh diri dengan cara melopat dari lantai 3 rukonya di Komplek Seraya Mas, Batuampar, Jumat (15/7/2016).
Kapolsek Batuampar, Kompol Arwin A Wientama mengungkapkan aksi bunuh diri yang dilakukan DI ini dikarenakan permasalahan yang terjadi dalam keluarganya.
“Dia melakukannya karena ada permasalahan sama keluarganya,” ungkap Arwin.
Lebih lanjut, Arwin menerangkan kronologis kejadian ini bermula saat korban dan abang kandungnya sedang berbicara di dalam kamar lantai 2 untuk membicarakan permasalahan bisnis.
“Pada saat berbicara itu, terjadi perselisihan dan korban turun ke lantai dasar sambil menurunkan barang-barangnya dan akan berangkat meninggalkan Batam,” lanjutnya.
Saat korban turun ke lantai dasar dan ingin pergi, abang korban kemudian mengikuti korban ke lantai dasar untuk mengajak berbicara baik-baik. Namun korban tidak mau di ajak berbicara.
“Pada saat sampai dibawah itu, abangnya langsung menutup pintu dan menguncinya karena abangnya mengetahui korban saat itu akan pergi,” katanya lagi.
Dikarenakan pintu utama langsung dikunci oleh abangnya, korban pun memutuskan kembali lagi ke lantai atas rukonya.
“Kemudian saksi naik lagi ke atas untuk mencari korban, namun korban tidak ditemukan di lantai 2 dan ternyata korban menuju lantai atas. Saat dilantai 3 itu saksi mencoba untuk membujuk korban, namun korban langsung melompat ke bawah,” terangnya.
Akibat kejadian ini, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Harapan Bunda dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah karena mengalami patah tangan kiri dan luka robek di tangan kiri.
Beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan, namun ia harus lama di runah sakit untuk menyembuhkan luka-lukanya.
“Saat ini korban telah di rumah sakit umum dan renacananya akan langsung di operasi,” pungkas Arwin. (eggi)
Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat bertemu dengan Walikota Batam Rudi dan Wawako Amsakar Ahmad membahas persoalan lahan di Batam. Pada kesempatan itu Gubernur juga menyerahkan bantuan mobil. foto:humas pemprov
batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mendorong penyelesaian karut-marut persoalan lahan di Kota Batam. Nurdin yakin sejumlah masalah yang muncul bisa diselesaikan dengan baik. Penyelesaiannya bisa cepat atau lambat tergantung keinginan para pihak untuk menyelesaikannya.
“Insya Allah tidak persoalan yang tidak bisa kita selesaikan. Kalau ada keinginan bersama-sama untuk menyelesaikannya, cepat atau lambat tentu akan selesai,” ujar Nurdin disela-sela pertemuan dengan Pemko Batam di Kantor Walikota Batam, Kamis (14/7).
Dalam pertemuan itu, Nurdin memang menyimak sejumlah permasalahan dari Pemko Batam, baik yang disampaikan Kepala Bappeko Batam, Wan Darussalam ataupun oleh Wali Kota Batam, Rudi. Mantan Bupati Karimun tersebut menegaskan, karut-marut yang terjadi tidak lepas dari masing-masing pihak yang terlibat.
“Mari kita duduk bersama menyelesaikannya. Kalau sudah ada keinginan kita bersama-sama untuk menyelesaikannya, tentu akan selesai,” papar Nurdin.
Masih kata Nurdin, seperti masalah sampah, lahan akan selesai jika para pihak berkeinginan kuat untuk menyelesaikannya. Koordinasi, kata Nurdin harus terus dilakukan, baik dalam pertemuan-pertemuan formal, maupun informal seperti di kedai kopi.
“Kita selesaikan dengan ikhlas untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” jelas Nurdin.
Nurdin yakin di bawah kepemimpinan Rudi-Amsakar akan semakin berkembang lebih baik. Baik penataan kota maupun yang lainnya. Dalam kesempatan itu, Nurdin juga menyerahkan mobil kepada Pemko Batam. Mobil yang diserahkan itu antara lain dua mobil tangki air, dua truk sampah dan tiga mobil jenazah.
Hadir dalam pertemuan itu Wali Kota Batam HM Rudi, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad, Sekretaris Kota Batam Agussahiman dan sejumlah kepala SKPD Kota Batam. Turut mendampingi Nurdin adalah Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Guntur Sakti, Kepala Dishub Kepri, Muramis, Kepala Biro Perlengkapan, Martin Maromon, dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Buralimar. (jpg/bpos)
Seorang warga Melcem, Batuampar berusaha menyelamatkan barang dari air yang masuk ke dalam rumah, Rabu (13/7/2016). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengaku prihatin atas musibah yang diderita warga Melcem Batuampar setiap hujan turun. Kawasan tersebut selalu terendam banjir hingga sepinggang orang dewasa.
“Saya sudah kabar dan saya turut prihatin,” kata Nurdin, kemarin.
Nurdin mengaku akan melanjutkan tugas Pemerintah sebelumnya (Almarhum M Sani) untuk membangun kanal di daerah tersebut. Apalagi hal tersebut demi kepentingan masyarakat.
“Apa janji pemerintah lama pasti kita laksanakan,” terang Nurdin.
Namun, lanjut Nurdin, proses untuk pembangunan itu harus melalui sistem pengeluaran anggaran mulai dari musrembang, persetujuan DPRD hingga perencanaan.
“Ini sistem anggaran pemerintah tak bisa seperti mengambil kocek dalam saku. Tapi untuk yang ini, akan kita prioritaskan,” jelas Nurdin.
Menurut dia, dalam pembangunan pihaknya juga akan mengikutsertakan Pemerintah Kota (Pemko).”Kota juga akan membangun,” pungkas Nurdin. (she/bpos)
Banjir di perempatan lampu merah Nagoya Hill. Foto: adam/FB/WB
– Memasuki musim hujan, sejumlah warga di Batam dihantui banjir. Sedikit saja hujan turun, warga yang rumahnya langganan banjir, sudah was-was rumahnya teredam air. Apalagi diperparah dengan banyaknya sistem drainase buruk di Batam.
Anggota Komisi III DPRD Kota Batam Rohaizat mengatakan, sudah seharusnya Pemko Batam memprioritaskan penanggulangan banjir. Salah satunya pembenahan dan normalisasi sistem drainase, mengingat saat ini sudah banyak titik-titik banjir di Kota Batam.
“Titik banjir ini terjadi karena banyaknya drainase yang tak optimal. Baik itu karena pendangkalan atau drainasenya yang buruk,” ujar Rohaizat, kemarin.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku, persoalan banjir harus menjadi tolak ukur pemko dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU). Mengingat, setiap kali banjir akan merembes kepada kondisi jalan yang direndam akan cepat rusak.
“Jadi selain merugikan masyarakat juga berdampak kepada infrastruktur jalan,” terangnya.
Anggota Komisi III lainnya, M Yunus Muda mengaku drainase memiliki peran penting sebagai jalan bagi air untuk sampai ke laut. Baik itu master plan harus ditinjau kembali. Mana drainase yang tak berfungsi dengan baik harus segera diperbaiki.
Begitu juga dengan drainase yang tak mampu menampung debit air juga harus diperhatikan. Sehingga titik-titik banjir tak ikut bertambah.
“Tak perlu jauh-jauh kita belajar. Lihat saja drainase kawasan industri Batamindo atau Mc dermot. Dari pertama kali dibangun sampai sekarang tak pernah kena banjir, karena mereka berfikir jangka panjang,” pungkasnya. (rng/bpos)
Wali Kota Batam, Muhamad Rudi saat berbincang dengan pedagang rujak di Seraya. Foto: Eggi/ batampos.co.id
batampos.co.id – Pemerintah Kota Batam melarang pedagang rujak berjualan di lahan penyangga (row) jalan di depan Batam Motor Cente (BMC), Bengkong. Sebab, hal itu dinilai akan menyebabkan kemacetan panjang, apalagi terletak di dekat lampu merah.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PMPK-UKM) Kota Batam, Pebrialin mengatakan Tim Terpadu menolak permintaan pedagang rujak yang menginginkan row jalan sebagai tempat relokasi.
“Hasil rapat tim tetap tidak boleh,” kata Pebrialin, Kamis (14/7).
Dikatakannya, Tim Terpadu telah memutuskan relokasi pedagang rujak ke kios yang ada di dalam kawasan BMC. Karena itu, pihaknya akan meminta tenda yang telah dipasang agar segera dibongkar.
“Kita sudah berkoordinasi dengan Satpol PP dan Ditpam. Kalau tak juga dibongkar akan kita bongkar paksa,” imbuh Pebrialin.
Dari 36 pedagang hanya 12 pedagang rujak yang bersedia direlokasi ke kios tersebut. Sementara yang lain ingin berjualan di row jalan. Namun hasil rapat memutuskan tak ada yang boleh berjualan di row jalan.
“Kita anjurkan mereka kalau mau silahkan menempati kios. Hasil rapat mutlak, inilah keputusannya. Jadi yang mau buka silahkan tempati kios,” terang Pebrialin.
Menurut dia, alasan Tim Terpadu tetap melarang, mengingat lokasi yang diminta dianggap akan sama seperti tempat sebelumnya. Dan akan menimbulkan kemacetan yang sama.
“Kalau kita berikan, apa bedanya dengan tempat lama,” pungkas Pebrialin. (she/bpos)
Kapolda Kepri Brigjen Sam Budigusdian bersama Kapolresta Barelang Kombes Helmy Santika dan jajarannya saat meninjau pengoperasian terminal baru pelabuhan Batuampar yang khusus untuk melayani arus mudik warga Batam yang menggunakan kapal Pelni, Jumat (24/6/2016). Foto: eggi/batampos.co.id
batampos.co.id – Pemindahan pelabuhan kapal PT Pelni dari Sekupang ke Batuampar dinilai terburu-buru tanpa memperhatikan aspek keselamatan bagi para penumpang.
“Polisi harus bekerja ekstra karena harus memeriksa secara manual, kita kan tidak tahu jika ada yang bawa narkoba dari Medan atau tempat lainnya,” ujar anggota DPRD Kepri, Ruslan Kasbulatov.
Ia menilai keputusan untuk memindahkan pelabuhan kapal PT Pelni sangat terburu-buru sekali. Ia menyoroti masalah keamanan, dimana di pelabuhan tersebut tidak dilengkapi detektor pengaman.
Menanggapi hal tersebut, Deputi V BP Batam, Gusmardi Bustami mengatakan pelabuhan Sekupang saat ini tengah dibangun, dan jika sudah selesai maka kapal Pelni akan kembali kesana.
“Sifatnya hanya sementara, setelah selesai Pelni akan di Sekupang lagi,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Kota Batam, Jadi Rajagukguk mengatakan “Dalam peraturan kepelabuhan, tidak boleh pelabuhan penumpang disatukan dengan pelabuhan bongkar muat”.
Ia menilai keselamatan penumpang sangat terabaikan. Pasalnya jalur penumpang menuju kapal bersinggungan dengan rute bongkar muat.
“Penumpang yang turun juga harus berjalan kaki menuju pintu keluar yang cukup jauh, belum lagi kalau hujan,” ujarnya.
Kadin Batam juga mendapat pengaduan dari sejumlah pengusaha yang mengeluh karena waktu bongkar muat barang-barang mereka tertunda akibat hal ini.
“Waktu bongkar muat sekitar 7 jam, jadi ketika kapal PT Pelni merapat, maka terpaksa ditunda, sehingga rugi biaya,” katanya. (leo/bpos)
Nasabah melakukan transaksi pengadaian emas dengan petugas kantor pengadaian Batamcenter, Kamis (14/7). Semenjak tanggal 11-13 Juli nilai harga gadai naik hingga 400 juta untuk wilayah Batamcenter. F.Rezza Herdiyanto/Batam Pos
batampos.co.id – Jumlah transaksi tebus barang di Pegadaian Cabang Syariah Seipanas, Komplek Ruko Raflesia Blok B Nomor 3 meningkat signifikan saat sebelum lebaran sebulan lalu. Uniknya saat lebaran usai transaksi gadai barang kembali mengalami kenaikan.
“Tiap menjelang lebaran banyak nasabah yang menebus barang yang mereka gadai. Setelah lebaran usai, justru transaksi gadai barang kembali ramai,” jelas Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Sei Panas, Muhammad Arif Dasril, Kamis (14/7).
Puncak pelunasan atau penebusan barang terjadi dari 31 Mei hingga 30 Juni. Berdasarkan data Pegadaian Syariah, tercatat nilai tebus naik mencapai 1,7 Miliar. “Bahkan dua hari dari tanggal 1-2 Juli kemarin tercatat turun nilai tebus bertambah 500 juta,” ungkapnya.
Usai lebaran tepatnya tanggal 11, 12 dan 13 Juli, transaksi gadai kembali naik sebesar 400 juta. “Hal ini mungkin akan terus naik dalam beberapa minggu kemudian,” ucapnya.
Sekedar informasi, Pegadaian memiliki 9 Cabang di Batam. Tujuh cabang adalah Pegadaian Konvensional dan dua cabang merupakan Pegadaian Syariah. Tercatat per 31 Mei, nilai barang yang ada pada Pegadaian Area Batam mencapai 710 Miliar. Per 30 Juni nilai mencapai 680 Miliar. “Jadi ada penurunan sebanyak 30 Miliar dalam satu bulan, artinya senilai inilah telah Nasabah telah melunasi barangnya” jelasnya. (cr18/bpos)
Ribuan pencari kerja antri untuk melamar kerja ke PT Epcos di Asrama Haji Batamcenter, Jumat (22/4/2016). Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam sangat optimis program pelayanan izin investasi 3 jam yang akan diluncurkan Agustus mendatang dapat membuka lowongan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat Batam.
“Izin tiga jam itu untuk investasi senilai Rp 50 miliar keatas dan syarat lainnya harus mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 300 orang,” ujar Direktur Publikasi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono, kemarin (14/7).
Saat ini, pelayanan izin 3 jam tersebut pelaksanaannya baru untuk delapan jenis izin saja, diantaranya izin prinsip, izin angka pengenal import, baik umum maupun produsen. Lalu dua jenis izin tenaga kerja, NPWP, dan NIK.
“Sebelumnya untuk mendapatkan 8 izin tersebut bisa makan waktu tiga minggu, sekarang hanya 3 jam,” ungkapnya.
Persyaratan ini cukup ringan jika dibandingkan dengan persyaratan izin 3 jam di daerah lain.”Di tempat lain, izin ini hanya berlaku untuk investasi senilai Rp 100 miliar keatas dan mampu menyerap 1000 tenaga kerja,” ujarnya.
Pemerintah memberi kemudahan karena Batam adalah kawasan perdagangan bebas dengan harapan dapat mendorong kenaikan realisasi investasi.(leo/bpos)
