Selasa, 19 Mei 2026
Beranda blog Halaman 13853

Fokus Pertanian, Mantapkan SDM Lokal Kerjasama dengan IPB

0

batampos.co.id – Bupati Lingga, Alias Wello mengatakan Kabupaten Lingga sangat konsen mengembangkan sektor pertanian. Target besar pemerintah setempat menjadikan Lingga sebagai lumbung pangan provinsi Kepulauan Riau juga telah didukung pemerintah pusat.

Namun, Lingga masih memiliki kendala. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) salah satunya. Untuk mencetak tenaga trampil dan menguasai bidang-bidang yang mendukung program pemerintah tersebut, pemkab Lingga kata Awe akan menjalin kerjasama dengan Instiut Pertanian Bandung (IPB). Hal ini tegasnya sebagai solusi.

“Ini salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas SDM Lingga, khususnya bidang pertanian yang saat ini jadi prioritas Pemkab. Jadi anak daerah tidak perlu sekolah jauh-jauh, cukup di Lingga,” ungkap Awe, beberapa waktu lalu.

Pada tahun ini juga lanjut Awe, Lingga akan segera miliki kampus jauh IPB.

“Baru-baru ini saya sudah duduk bersama pihak IPB. Lingga akan membuat MoU untuk penyelenggaraan pendidikan DI sampai D IV bidang pendidikan pertanian dan peternakan. Akan kita dirikan kampusnya di Lingga tahun ini juga. Kalau daerah tidak sanggup, saya akan undang pihak swasta untuk mengelola ini,” tuturnya.

Untuk biaya kuliah kelas jauh IPB kata Awe juga cukup terjangkau. Dengan jumlah 45 mahasiswa, biaya setahun yang dikeluarkan berkisar Rp 540 juta.

“Kami akan minta kuota penerimaannya ditambah tidak hanya 45 orang, tapi 100 orang. Bisa dua lokal,” jelasnya.

Alias Wello cukup optimis, sektor pertanian di Lingga akan semakin baik kedepannya jika di tunjuang dengan pembangunan SDM seperti itu. Ditambah lagi dengan program cetak sawah dari Kemntan RI dan TNI AD akan ada balai benih sebagai penunjang pendidikan nanti.

“Mereka nilai Lingga sudah memiliki dasarnya. Ada balai benih yang tahun ini berdiri serta lahan sawah seluas 3000 hektar di Lingga. Ini akan menunjang program pendidikan kampus jauh tersebut,” jelasnya.

Rencana kerjasama dengan IPB ini diharapkan Awe dapat berjalan dengan mulus. Juga mendapat dukungan dari masyarakat serta legislatif.

“Mudah-mudahan ini tidak meleset. Kami juga minta dukungan wakil rakyat kita untuk merealisasikan hal ini,” tegasnya.

Sejauh ini kata Awe baru ada dua Kabupaten di Indonesia yang menjalin kerjasama dengan IPB untuk kampus jauh itu yakni, Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan dan Kabupaten Cianjur Jawa Barat. (mhb)

Pemko Susun RDTR 2017-20237

0

batampos.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang, Riono mengatakan Pemko Tanjungpinang sudah menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 2017-2037. Karena menyangkut dengan daerah perbatasan, Pemko melakukan koordinasi dengan Pemprov Kepri melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Provinsi Kepri

“Kita sudah memetakan mengenai pemanfaatan tata ruang. Yakni mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah ditetapkan. Langkah ini juga untuk mensinergikan dengan RTRW Pemprov Kepri,” ujar Riono menjawab pertanyaan Batam Pos, Jumat (24/2) usai rapat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Menurut Riono, pihaknya sudah menganti berbagai rekomendasi untuk menyusun RDTR. Dijelaskan Riono, pemanfaat tata ruang yang didiskusikan adalah menyangkut di kawasan perbatasan daerah. Karena perlu sinergi mengenai pemanfaatan ruangnnya. Misalnya ketika Tanjungpinang membangun kawasan pemukiman. Kabupaten Bintan juga memanfaatkan untuk pembangunan yang sama.

“Pemprov Kepri dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah sebagai fasilitator. Apabila ada persetujuan bersama, baik Tanjungpinang dan Bintan. RDTR 2017-2037 bisa dilaksanakan,” papar Riono.

Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kepri tersebut mengatakan, komunikasi dan koordinasi yang dilakukan adalah untuk menghindari terjadinya salah persepsi. Sedangkan menyangkut masalah tapal batas kewenangannya berada dibawah Biro Pemerintahan Provinsi Kepri.

“Penyusunan RDTR ini adalah untuk kebutuhan pembangunan. Sekarang ini kedua belah pihak, baik Pemko Pinang maupun Kabupaten Bintan masih mempelajari secara mendalam mengenai RDTR di kawasan perbatasan,” tutup Riono.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemprov Kepri, Abu Bakar mengatakan pihaknya hanya memfasilitasi saja. Diakuinya RTDR yang dibuat merupakan pedoman pembangunan kedepan. Menurut Abu Bakar, melalui RTDR pihaknya bisa melihat apakah rencana pembangunan sudah sesuai dengan RTRW Provinsi Kepri atau tidak.

“Pembahasan ini bukan terkait selisih pendapat. Tetapi untuk menyatukan persepsi pembangunan di dalam tata ruang kawasan perbatasan. Yakni antara Tanjungpinang dan Bintan,” ujar Abu Bakar menambahkan.(jpg)

2000 Atlet akan Mengelilingi Tiga Wilayah Bintan

0

batampos.co.id – Pemkab Bintan menjamin perhelatan Event Toure de Bintan 2017 yang dihelat di Kawasan Pariwisata Lagoi dari 3-5 Maret mendatang diharapkan berjalan sukses. Sebab event olahraga bertaraf internasional ini tidak hanya sekedar diikuti 2000 atelt dari 45 negara dan 40 kabupaten/kota saja melainkan akan dimeriahkan penyanyi dangdut papan atas Indonesia.

“Iis Dahlia akan mengguncang panggung Toure de Bintan. Jadi masyarakat bisa menyaksikan pertandingan balap sepeda sekaligus dihibur oleh penyanyi dangdut yang terkenal,” ujar Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Bintan, Luki Zaiman Prawira ketika dikonfirmasi, Jumat (24/2).

Dijelaskannya, ajang bergengsi balap sepeda dunia ini mempertandingkan satu kelas mencari waktu terbaik (Individual Time Trial) dan empat kelas Grand Fondo. Untuk Individual Time Trial, kata Luki, digelar di Plataran Plaza Lagoi Bay pada 3 Maret. Kelas ini akan diikuti 12-20 atlet sepeda dunia.

Kemudian untuk empat kelas Grand Fondo, lanjut Luki, yaitu Grand Fondo Classic dengan jarak tempuh 140 Km dan Grand Fondo Challenge dengan jarak tempuh 82 Km akan digelar di Depan Kawasan Terminal Simpang Lagoi 4 Maret.

Lalu, Grand Fondo Discovery dengan jarak tempuh 55 Km dan Grand Fondo Century dnegan jarak tempuh 107 Km juga digelar dilokasi yang sama. Namun akan dilaksanakan sehari kemudian atau 5 Maret.

“Empat kelas Grand Faondo akan diikuti sekitar 2000an atlet sepeda. Mereka akan mengayuh sepeda mengelilingi tiga wilayah Bintan. Dari wilayah bagian Utara, Tengah dan Timur,” jelasnya.

Sedangkan penampilan pedangdut terkenal Iis Dahlia, sambung Luki, akan disuguhkan diatas panggung Kawasan Terminal Bus Simpang Lagoi. Iis Dahlia, masih Luki, akan membawakan berbagai tembang andalannya diruang terbuka (out door) untuk menghibur masyarakat dari Bintan dan Tanjungpinang.

“Kalau Iis Dahlia akan tampil dihari kedua, Sabtu (4/3). Pastinya di Kawasan Terminal Simpang Lagoi akan dipadati ribuan masyarakat dari berbaagai daerah,” sebutnya.

Luki berharap event yang dikemasnya semenarik ini mampu meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan lokal ke Bintan. Sebab imbas event ini tak hanya sekedar membuat penuhnya penginapan di Kawasan Pariwisata Lagoi saja. Tetapi di luar kawasan tersebut juga ikutserta merasakannya. Seperti hotel dan resort di Kawasan Pantai Trikora, Kecamatan Gunung Kijang. (cca)

 

Dewan Tolak Kenaikan Harga Gas Elpiji 3 Kg

0

batampos.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungpinang menolak kenaikan gas elpiji tabung ukuran 3 Kg yang diusulkan Tim Kajian Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kepri. Sebab dengan menaikan harga gas sebesar Rp 20.185,10 pertabung disatu daratan dan Rp 22.185,10 pertabung di daerah pesisir akan membebankan hidupnya masyarakat Tanjungpinang.

“Perekonomian di daerah ini masih lemah. Bahkan kondisi daya beli masyarakat menurun. Jadi kami sangat menolak kenaikan harga gas elpiji ukuran 3 Kg itu,” ujar Anggota Komisi II DPRD Tanjungpinang, Peppy Candra ketika dikonfirmasi, Jumat (24/2).

Dikatakannya, Hiswana Migas Kepri menuntut agar Harga Eceran Tertinggi (HET) gas elpiji tabung ukuran 3 Kg naik dari Rp 15.000 pertabung menjadi Rp 22.185,10. Kemudian untuk daerah pesisir naik dari Rp 16.000 menjadi Rp 22.185,10 pertabung.

Sedangkan versi Pemko Tanjungpinang, kata Peppy, menginginkan kenaikan HET gas elpiji itu dari Rp 15.000 pertabung menjadi Rp 18.000 pertabung. Dan untuk daerah pesisir dari Rp 16.000 pertabung menjadi Rp 19.000 pertabung.

“Dua usulan ini sama sekali tidak pro rakyat. Karena dasar yang digunakan hanya mementingkan para pengusaha. Seharusnya kedua lembaga bisa melihat kondisi nyata dilapangan seperti apa,” jelasnya.

Legislator dari Partai Demokrat ini meminta agar HET gas elpiji tabung ukuran 3 Kg sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Walikota Tanjungpinang Nomor 34 Tahun 2010. Yaitu HET untuk pertabungnya sebesar Rp 15.000. Dengan besaran harga tersebut, menurut Peppy, sudah sangat rasional jika dikaji dengan kondisi perekonomian Tanjungpinang saat ini.

Selain itu juga, sambung Peppy, peruntukan gas elpiji tabung ukuran 3 Kg hanya untuk masyarakat ekonomi bawah. Jadi diharapkannya Hiswana Migas Kepri maupun Pemko Tanjungpinang tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memberatkan masyarakat.

“Kami minta HET sesuai SK Walikota Tahun 2010 saja. Karena dengan HET RP 15.000 pertabung itu sudah membuat masyarakat berat. Apalagi dinaikan, pasti lebih menyusahkan masyarakat saja,” ungkapnya.

Hal senada dikatakan, Bayu. Pedagang kecil ini menolak keras jika HET gas elpiji tabung ukuran 3 Kg dinaikan. Sebab dengan HET yang ditetapkan Rp 15.000 saja sudah banyak pedagang-pedagang sekalas dirinya mengeluh.

“Dengan HET Rp 15.000 saja harga jual diwarung sudah Rp 18.000. Apalagi dinaikan, bisa-bisa harga yang dipatok Rp 25.000 pertabung,” ujar pedagang gorengan yang ngetem di Kampung Jawa ini.

Apabila HET gas elpiji itu dinaikan, kata Bayu, otomatis harga dagangannya juga akan ikut naik. Karena jika tidak, dia akan mengalami kerugian besar. Namun dengan menaikan harga dagangan, lanjut Bayu, dapat dipastikan daya beli masyarakat akan melemah.

“Kalau harga dagangan naik pasti daya belinya melemah. Imbasnya dagangan kami bisa sepi pembeli,” sebutnya.

Diberitakan sebelumnya, Tim Kajian Hiswana Migas Kepri mengusulkan Pemko Tanjungpinang menjual gas elpiji tabung ukuran 3 Kg seharga Rp 20.185,10 pertabung. Kemudian untuk daerah pulau atau pesisir dikenaikan biaya transportasi Rp 2.000 sehingga harga jualnya Rp 22.185,10.

Sedangkan harga versi Pemko Tanjungpinang HET gas elpiji akan dinaikan dari Rp 15.000 pertabung menjadi Rp 17.635,10 kemudian dibulatkan menjadi Rp18.000 pertabung. Sedangkan untuk wilayah pesisir, khususnya Pulau Penyengat harganya ditambah biaya transportasi Rp 1.000 sehingga HET ditetapkan sebesar Rp 19.000.

HET gasl elpiji versi Pemko Tanjungpinang ini lebih murah dibandingkan usulan HET dari Hiswana Migas Kepri. Perbandingannya sebesar Rp 2.000 untuk penetapan HET dan Rp 1.000 untuk biaya transportasinya.

“Memang angka HET versi Kota Tanjungpinang sudah didapatkan. Tapi belum bisa kita berlakukan karena harus koordinasi dengan Kabupaten Bintan dulu,” ujar Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian (Disdagprin) Kota Tanjungpinang, Juramadi Esram ketika dikonfirmasi, Kamis (23/2). (ary)

Bunguran Tengah Perbanyak Ternak Sapi

0

batampos.co.id – Pemerintah Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna, berencana mewujudkan swasembada sapi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

Camat Bunguran Tengah, Saidir mengatakan, tiga Desa di Kecamatan Bunguran Tengah memiliki potensi lahan yang mendukung pengembangan peternakan sapi. Setiap pemerintah Desa diharapkan mendukung program ini.

Menurutnya, rencana swasembada sapi akan terwujud dengan dukungan anggaran di tiga Desa, yakni Desa Harapan Jaya, Desa Tapau dan Desa Air Lengit.

“Wacana program ini sudah dikoordinasikan dengan Kepala Desa, BPD dan tokoh masyarakat, agar tahun 2018 nanti bisa menganggarkan pembelian bibit sapi sebagai tahap awal,” dikantornya kemarin.

Swasembada sapi ini sambungnya, ditargetkan bisa direalisasi hingga tahun 2020 mendatang. Dan tahun 2018, setiap desa bisa menyediakan 100 ekor sapi. Sehingga dari tiga Desa, dapat mengembangkan 300 ekor sapi.

Pembelian bibit sapi kata Saidir, dapat dianggarkan melalui dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Akan tetapi usulan ini juga hisa diserahkan ditingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Dijelaskannya, pembelian Dana Desa diharapkan nantinya sebagai perangsang. Namun ke depannya, peran Pemerintàh Kabupaten dan Provinsi dapat menambah dukungan program swasembada sapi tercapai.

Dikatakannya, program pengembangan peternakan sapi di Bunguran Tengah menjadi gagasan baru. Mengingat keberadaan lahan tidur di Kecamatan Bunguran tengah sangat luas. Sehingga masyarakat bisa memanfaatkan lahan tersebut untuk memelihara sapi.

“Pakan sapi juga sangat mudah di Kecamatan ini. Tentu sapi tidak akan kekurangan pakan,” ujar Saidir.

Selain itu dijelaskan Saidir, tujuan dari ternak sapi salah satu upaya membantu perekonomian masyarakat dan sekaligus menekan harga daging di Natuna yang relatif tinggi. Saat ini rata-rata masih di atas Rp 100 ribu per kilo gram.

“Tentu harga daging saat ini punya peran menyumbang inflasi. Swasembada sapi bisa menekan salah satu penyebab inflasi,” ujar Saidir.(arn)

Penyelesaian Pelabuhan Dompak Tunggu APBN Perubahan

0

batampos.co.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersedia melanjutkan pembangunan Pelabuhan Dompak, Tanjungpinang. Untuk mendukung pekerjaan tersebut, Pemprov Kepri bersedia menghibahkan lahan di atas kawasan tersebut. Apabila tidak ada halangan, pekerjaan menunggu APBN Perubahan 2017.

“Tidak ada persoalan yang mendasar, terkait penyelesaian Pelabuhan Dompak, Tanjungpinang,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Kepri, Jamhur Ismail menjawab pertanyaan Batam Pos, Jumat (24/2) di Tanjungpinang.

Menurut Jamhur, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Dirjen Perhubungan Laut (Dirjenhubla) Kemenhub untuk membahas kelanjutan pembangun pelabuhan tersebut. Masih kata Jamhur, pada prinsipnya Kemenhub sangat bersedia untuk merampungkan pekerjaanya pada tahun ini.

“Memang kita harus menghibahkan tanah ke Kemenhub. Tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Yakni pengelolaanya dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik Pemprov Kepri,” papar Jamhur.

Mantan Perwira TNI AD tersebut menjabarkan, kondisi pelabuhan semakin rusak, apabila dibiarkan. Bahkan kerusakannya akan semakin parah. Lebih lanjut katanya, melihat kondisi yang sekarang ini, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ditegaskan Jamhur, pihaknya juga tidak akan menerima bangunan yang dalam kondisi rusak.

“Apa yang kita harapkan, infrstruktur yang ada bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Rencananya penyelesaiannya akan dilakukan lewat APBN 2017,” jelas Jamhur.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menilai lokasi Pelabuhan Dompak memang strategis keberadaanya. Hanya saja, panjang trestle pelabuhan tersebut menjadi salah satu kendala. Selain itu, belum terbukanya akses transportasi dari Tanjungpinang kr Pelabuhan Dompak.

“Persoalan ini juga akan segera dicarikan solusi terbaiknya. Kita memang tengah mengesa percepatan pembangunan Pulau Dompak yang merupakan pusat Pemerintahan Provinsi Kepri,” ujar Nurdin Basirun di Kantor Gubernur, Tanjungpinang, Selasa (23/2) lalu.

Terpisah, Anggota Komisi III DPRD Kepri, Irwansyah mengatakan, Pemprov Kepri tidak perlu khawatir, meskipun harus menghibahkan lahan diatas kawasan Pelabuhan Dompak ke Kementerian Perhubungan. Karena masih bisa diikat kerjasama untuk mendapatkan pemasukan bagi daerah.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kepri tersebut mengharapkan, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun untuk segera melakukan proses serahterima lahan tersebut. Ditegaskan Irwansyah, tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda. Sesuai peraturan Kementerian Keuangan untuk medapatkan APBN bagi pembangunan fisik, lahan harus dihibahkan ke Pemerintah Pusat.

“Daerah lain juga dihadapkan pada persoalan yang sama. Ternyata dengan menghibahkan lahan, pembangunan lebih cepat selesainya,” papar Legislator Dapil Batam tersebut.(jpg)

Tim WFQR Lanal TBK Gagalkan Penyelundupan TKI Ilegal

0

batampos.co.id – Tim Western Fleet Quick Response (WFQR) Lanal Tanjung Balai Karimun (TBK), menggagalkan upaya penyelundupan Tujuh orang TKI ilegal, di perairan Tanjung Sebatak Leho, Kabupaten Karimun, pada Rabu (22/2) lalu.

Komandan Lantamal IV Tanjungpinang, Laksamana Pertama (Laksma) TNI S Irawan, mengatakan penggagalan upaya penyelundupan TKI tersebut dilakukan pihaknya menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Untuk itu, tim WFQR melaksanakan pencarian sesuai dengan informasi yang diterima.

“Informasi itu benar adanya, tim berhasil menangkap boat pancung mesin 40 PK, tanpa dilengkapi dokumen dengan membawa tujuh orang TKI yang terdiri dari lima orang pria dan dua orang wanita diperairan timur Tanjung Balai Karimun,”ujar S Irawan, Jumat (24/2).

Dikatakan Irawan, dari hasil pemeriksaan. Ketujuh orang TKI tersebut diberangkatkan oleh agen penanggung jawab berinisial YL, 31, yang ditangkap dirumahnya di TBK.

“YL ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dan informasi dari para TKI,”kata Irawan.

Adapun identitas TKI yang hendak diselundupkan ke Malaysia tersebut, terang Irawan, yakni Tomin, 43, Aris, 36, Tuwadi, 41, Musliyadi, 37, Lisna, 33, istri dari Musliyadi, Murni ,13, anak Musliyadi, Asmawi, 10, anak Musliyadi.

“Sedangkan tekong boat yang hendak membawa TKI tersebut yakni Agus Susanto, 42. Tujuh orang TKI, penanggungjawab dan tekong itu pun masih menjalani pemeriksaan di Mako Lanal Tanjung Balai Karimun,”terang Irawan.

Dijelaskan Irawan, dari hasil keterangan yang didapat pihaknya dari tekong. TKI tersebut rencana nya hendak dikirim dengan tujuan TBK – Sungai Cokoh Johor, Malaysia. Selain itu, saat diamankan baik Tekong dan TKI semuanya juga dilakukan cek urine untuk mengetahui apakah mereka terlibat narkoba atau tidak.

“Terkait tindak pidana pelayaran bahwa Nakhoda berlayar tanpa SPB diancam pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 600 juta sesuai dengan pasal yang telah diatur dalam undang-undang. Untuk hasil tes urine semuanya negatif,,”jelas Irawan.

Pada kesempatan ini, Jenderal Bintang Satu itu pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terbujuk rayu oleh oknum agen TKI yang merekrut dan bekerja diluar negeri dengan upah yang menggiurkan. Sebab, sudah banyak contoh pengiriman TKI secara ilegal ini sangat berbahaya seperti beberapa waktu lalu. Yang mana Speedboat yang membawa TKI ilegal mengalami kecelakaan dan hampir semua penumpang tenggelam dan meninggal.

“Ini bukan pertama kalinya, tapi sudah berulang kali. Apa lagi saat ini kondisi cuaca dan laut kurang bersahabat sangat riskan terjadinya kecelakaan di laut. Ini tanggung jawab kita semua untuk mencegah penyelundupan secara ilegal,”pungkasnya.(ias)

Stand Kerajinan, Solusi Tingkatkan Ekonomi Kerakyatan

0
Tulang ikan yang disulap jadi kerajinan tangan yang dibuat warga Bintan. Foto: dok batampos.

batampos.co.id – Pemerintah terus berkomitmen melakukan terobosan dalam memajukan perekonomian di daerah Bintan. Salah satunya menggerakan potensi ekonomi berbasis kerakyatan, membangun stand-stand untuk menjajakan hasil kerajinan tangan, serta jajanan tradisional masyarakat Kabupaten Bintan. Rencananya pembangunan difokuskan di Simpang Lagoi, Desa Ekang Anculai, Kecamatan Teluk Sebong.

“Secepatnya ide pembangunan stand ini segera direalisasikan, agar ekonomi berbasis kerakyatan ini dapat berjalan. Ini salah satu cara membantu ekonomi masyarakat menengah ke bawah,” ungkap Bupati Bintan, Apri Sujadi, dengan didampingi Ketua PKK Kabupaten Bintan, Deby Apri Sujadi saat melakukan kunjungan ke Desa Ekang Anculai, (21/2) lalu.

Apri menjelaskan rencana pembangunan stand tersebut melihat letak strategis dari Desa Ekang Anculai yang berada pada posisi di jalur keramaian. Apalagi saat musim liburan, tentunya banyak masyarakat dari luar Bintan, seperti Tanjungpinang dan Kota Batam, yang menghabiskan waktu liburan untuk berkunjung ke Kawasan Pariwisata Lagoi, melalui desa tersebut.

“Disini (Desa Ekang Anculai, red) saya melihat potensi dari hasil kerajinannya bisa dipasarkan, apalagi didukung dengan didirikannya stand tepat di Simpang Lagoi. Sehingga pengunjung yang datang dari Batam, khusus hanya berkunjung untuk selfie ke Lagoi melalui desa tersebut, setidaknya dapat diakomodir dan dimanfaatkan,” jelasnya.

Selain itu, sambungnya lokasi pembangunan stand tersebut juga sangat berdekatan dengan lokasi wisata baru, seperti gurun pasir di Desa Busung. Hal ini tentunya akan semakin memberikan peluang yang menjanjikan untuk kemajuan ekonomi Bintan.

Sementara itu, Camat Teluk Sebong Erika Sylvia, menyambut baik rencana dari Bupati Bintan, untuk segera membangun stand yang akan diutamakan untuk hasil kerajinan dan jajanan tradisional tersebut. Menurutnya dengan keberadaan stand ini, nantinya perekonomian masyarakat Desa Ekang Anculai, tentunya akan bergairah dengan sendirinya.

“Masyarakat disini sangat gembira mendengar rencana dari pak Bupati, yang akan membangun tempat untuk bisa menyalurkan seluruh keterampilan dari warga yang memiliki kreativitas dalam membuat sesuatu yang bermanfaat,” ungkapnya, Jumat (24/2).

Erika berharap dengan pembangunan stand tersebut, kedepannya perekonomian masyarakat sekitar bisa berkembang dan, tentunya bisa meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Bintan. (cr20)

Rp 2,5 Miliar untuk Perbaiki Lift Masjid Dompak

0
Disperkim Kepri akan memfokuskan perbaikan lif menara Masjid Raya Nur Ilahi Dompak. F.Yusnadi/BatamPos

batampos.co.id – Masjid Raya Nur Ilahi, Dompak akan menjadi kekuatan baru bagi percepatan pembangunan Pulau Dompak. Menyadari hal itu, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun memberikan tugas kepada Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Provinsi Kepri untuk memperbaiki lift menara Masjid Dompak.

“Kita sudah membuat rencana belanja (Renja) untuk perbaikan Menara Masjid Raya Dompak. Adapun besar anggaranya adalah Rp2,5 miliar,” ujar Kepala Disperkim Kepri, Heruk Sukmoro menjawab pertanyaan Batam Pos, Jumat (24/2) di Tanjungpinang.

Menurut Heru, pihaknya sudah berkoordinasi dengan teknisi yang bergerak dibidang perawatan lift. Masih kata Heru, dengan adanya lift itu nanti bisa menjadi daya tarik masyarakat untuk berkunjung ke kawasan Masjid Raya Dompak. Lebih lanjut katanya, sebelumnya operasional lift terkendala dengan kapasitas listrik. Namun sekarang ini ketersediaan listrik sudah sangat memadai.

“Mudah-mudahan perbaikannya bisa terlaksana. Sehingga aktivitas di Masjid Raya Dompak menjadi lebih hidup. Artinya bisa menjadi pusat perhatian bagi wisatawan,” papar Heru.

Ditambahkan Heru, sejak selesainya Jembatan I Dompak, akses masyarakat menjadi lebih mudah untuk menuju Pulau Dompak. Bahkan kawasan Masjid menjadi tujuan masyarakat untuk menikmati keindahan Jembatan I Dompak. Atas dasar itu, perbaikan infrastruktur lift untuk menuju puncak Menara Masjid menjadi satu kebutuhan.

“Selain bisa melaksanakan ibadah di Masjid, masyarakat juga bisa menikmati Dompak dari ketinggian. Tentu ini menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat,” tutup Heru.

Seperti diketahui, Menara Masjid Raya Nur Ilahi atau lebih dikenal dengan nama Masjid Raya Dompak tersebut memiliki ketinggian sekitar 56 meter. Butuh waktu 20 menit untuk sampai ke puncak menara, dengan cara menaiki tangga. Didalam bangunan tersebut ada 303 anak tangga. Sementara itu, apabila menggunakan lift hanya butuh beberapa menit untuk sampai keatas menara.(jpg)

Diduga Pengedar Narkoba, Pegawai Pemko Ditangkap Polisi

0
Is, tersangka pengedar narkoba jenis sabu diamankan petugas di Mapolres Tanjungpinang, Jumat (24/2). F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Jajaran Satnarkoba Polres Tanjungpinang, meringkus Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Tanjungpinang berinisial IS, 33, yang diduga sebagai pengedar narkoba, pada Rabu (22/2) lalu. Dari tangannya petugas menyita narkotika jenis sabu dan pil ekstasi.

Wakapolres Tanjungpinang, Kompol Andi Rahmansyah mengatakan penangkapan terhadap oknum ASN tersebut dilakukan pihaknya berdasarkan informasi masyarakat yang ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan.

“Yang bersangkutan kami tangkap di Hotel BBR Jalan Pantai Impian. Saat itu dia berada di kamar 208,”ujar Andi, yang didampingi Kasat Narkoba AKP Ricky Firmansyah dan Kasubbag Humas Iptu Aryanto, saat eskpose di Mapolres Tanjungpinang, Jumat (24/2).

Dikatakan Andi, oknum ASN tersebut merupakan residivis kasus yang sama dan pernah dihukum pada tahun 2015 lalu. Saat ditangkap, petugas menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 24 paket besar dan 3 paket kecil dengan total berat mencapai 30 gram.

“Ada juga tiga butir pil ekstasi, dua warna merah muda dan satu warna oranye, alat hisap sabu (Bong), timbangan digital, gunting korek api dan jarum suntik,”kata Andi.

Dilihat dari banyaknya barang bukti yang didapatkan, sambung Andi, tersangka yang diringkus saat hendak menggunakan narkoba tersebut diduga juga sebagai pengedar. Selain itu, dari hasil tes urine yang bersangkutan juga positif mengkonsumsi narkoba.

“Kami juga saat ini sudah mengantongi identitas orang yang merupakan jaringan diatasnya. Saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut,”ucap Andi.

Sementara saat ditanya pengedar narkoba yang berstatus ASN Pemko Tanjungpinang tersebut bertugas di Dinas mana. Andi, enggan menjelaskan. Dia beralasan tidak mau menyebutkan karena masih melakukan pengembangan.

“Yang jelas dia seorang ASN dan tinggalnya di wilayah Tanjungpinang Barat. Untuk tugasnya di mana saya tidak akan memberikan keterangan. Sebelumnya dia pernah dihukum selama satu tahun dalam kasus yang sama,” jelasnya.

Diterangkan Andi, dari hasil pemeriksaan, tersangka melakoni pekerjaan sampingan sebagai pengedar narkoba setelah menghirup udara bebas atas kasus yang menjerat dia sebelumnya.

“Setelah bebas lima bulan yang lalu dan aktif kembali sebagai ASN, dia terlibat dalam jaringan narkoba dan kami ringkus lagi,”terang Andi.

Akibat perbuatannya, tegas Andi, tersangkanya dijerat dengan pasal 114 ayat (2) junto pasal 112 undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara diatas lima tahun.

“Saat ini kami masih melakukan pemeriksaan untuk mengungkap jaringan diatasnya. Untuk itu mohon dukungan dan doa teman-teman agar bisa terungkap,”pungkas Andi.(ias)