Tim medis Rumah Sakit Awal Bros (RSAB) Batam bercengkrama dengan si-kembar siam Rahma-Rahmi. Foto: cecep mulyana/batampos
batampos.co.id – Operasi pemisahan kembar siam Rahma-Rahmi sudah dijadwalkan pada 14 Agustus 2016 mendatang. Persiapan operasi sudah dilakukan, mulai tim dokter, peralatan, hingga kondisi kesehatan Rahma-Rahmi sendiri.
Ketua Tim Dokter Operasi Pemisahan Bayi Kembar Siam Kepulauan Riau, dr Indrayanti, SpA MARS, mengatakan ada dua tim operasi, dua ruangan operasi, dan dua meja operasi dalam operasi pemisahan ini.
Masing-masing tim diisi dokter baik dari Surabaya maupun Kepulauan Riau. Setiap tim beranggotakan sekitar sepuluh orang. Satu tim untuk satu bayi.
“Tim 1 akan melakukan operasi pemisahan dulu. Baru setelah pisah, tim 2 akan mengambil alih bayi yang kedua,” katanya.
Operasi pemisahan ini, tambah dr Indrayanti, akan disiarkan secara langsung. Rumah Sakit Awal Bros (RSAB) menyediakan satu ruangan khusus untuk pihak yang akan menyaksikan operasi ini.
Namun, ruangan khusus ini terpisah dengan ruang operasi. Tapi semua proses operasi bisa disaksikan karena di ruangan ini ada layar yang terhubung ke ruang operasi.
Rencananya, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, dijadwalkan akan hadir menyaksikan proses operasi Rahma-Rahmi ini dari ruang khusus itu.
Namun, meskipun waktu sudah dekat, dana bantuan operasi masih belum memenuhi target yang diinginkan. Hingga Selasa (19/7/2016), dana yang terkumpul baru Rp 190 juta. Sementara kebutuhan operasi ini mencapai Rp 1,6 miliar.
“Kalau dananya kurang, kami tetap lanjut. Sebab ini menyangkut kepentingan masyarakat. Tapi kami masih berharap bantuan donatur,” kata dr Indrayanti. (ceu)
Gubernur Kepri, Nurdin Basirun didampingi Tim Dokter kembar siam dr Agus dan dr Purwadi melihat kondisi bayi kembar siam Rahma dan Rahmi di Rumah Sakit Awal Bros, Selasa (1/5/2016). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Operasi pemisahan bayi kembar siam Rahma-Rahmi dijadwalkan berlangsung 14 Agustus mendatang. Namun, jadwal itu masih bisa berubah, mundur atau justru lebih cepat.
“Kami lihat hasil evaluasi jantungnya terlebih dahulu,” kata Ketua Tim Dokter Operasi Pemisahan Bayi Kembar Siam Kepulauan Riau, dr Indrayanti, SpA MARS.
Dokter spesialis jantung anak RSUD dr Soetomo – Surabaya, dr Mahrus A Rahman, SpA(K), yang akan melakukan evaluasi. Sebab, Batam belum memiliki dokter spesialis jantung anak.
“Jantung anak berbeda dengan jantung orang dewasa. Apalagi ini kasus khusus dengan kondisi yang kompleks,” tuturnya.
Rahma-Rahmi merupakan kembar siam yang dempet di bagian perut. Dua organ hati ikut menempel. Hanya saja tidak dalam dan tidak terlalu bermasalah.
Kondisi kompleks, yang dimaksud dr Indrayanti, adalah kondisi kesehatan Rahma. Bayi bernama lengkap Rahma Fairuz Maknuniyyah itu mengalami kelainan jantung. Bilik kanan jantungnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
“Tapi sejauh ini, tidak ada masalah dengan Rahma,” kata dokter spesialis anak di Rumah Sakit Awal Bros (RSAB).
Rahma memang tidak seaktif saudara kembarnya, Rahmi Fahira Nahlannisa Namun, ia tidak pernah mengalami sesak dan tidak muntah. Ia juga lancar buang air besar dan kecil.
Kedua bayi yang lahir 29 Maret itu terpantau mulai aktif. Mereka sudah mulai bergerak-gerak ke sana ke mari. Dan jengkel ketika harus kembali ke posisi semula lagi.
“Kalau yang satu tidur, yang satunya gangguin. Ditepuk-tepuk gitu. Jadi bangun lagi,” ujar dr Indrayanti lagi sambil tertawa.
Kondisi kesehatan keduanya pun terpantau bagus. Berat badan mereka kini mencapai 8,25 kilogram. Ini dua kali lipat berat mereka ketika lahir, 4,6 kilogram.
Dr Indrayanti mengatakan, berat badan tidak lagi menjadi acuan mereka menentukan waktu operasi. Karena tidak ada kenaikan berat badan yang signifikan di usia mereka yang mencapai 3 bulan 22 hari ini. Tidak seperti di masa-masa ketika mereka baru lahir.
“Ini karena mereka sudah mulai aktif bergerak-gerak begitu,” ujarnya.
Tim medis Operasi Pemisahan Kembar Siam tengah melakukan sejumlah persiapan. Meliputi, persiapan fasilitas, ruangan, dan obat-obatan. Mulai dari obat antibiotika, pembiusan, obat-obatan paska-operasi.
“Kami bahkan sudah membuat rundown,” tutur dokter yang juga menjadi Penasehat Ikatan Dokter Anak Indonesia Wilayah Kepri ini.
Tim akan menggelar gladi kotor dan gladi bersih, sebelum operasi berlangsung. Mereka akan menggunakan boneka yang kondisinya dibuat mirip dengan kondisi Rahma-Rahmi. Ini untuk menganalisa, hal-hal apa saja yang harus diperbaiki. (ceu)
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi waseso. Foto: dokumen JPNN.Com
batampos.co.id – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso menyebut ada 72 bandar besar narkoba di Indonesia. Salah satu bandar besar tersebut berada di Batam.
Buwas dan jajaran BNN beserta kepolisian bertekad memberangus penjahat narkoba itu, khususnya para bandar besarnya, termasuk yang ada di Batam.
Ini sesuai dengan komitmen Presiden Joko Widodo untuk memberangus peredaran narkoba di Indonesia
Bahkan Jokowi meminta aparat menembak di tempat setiap pelaku kejahatan narkotika.
“Itu kegeraman Presiden. Tapi kita terhalang dengan undang-undang, jadi tak bisa seperti itu,” ujarnya.
Kendati menyebut ada bandar besar di Batam, Buwas enggan menyebut secara detail karena BNN bertekad akan memberangusnya.
Buwas menyebut Indonesia sudah darurat narkoba. Ini, setidaknya, dilihat dari banyaknya kasus dan barang bukti narkoba yang diamankan aparat.
Untuk jenis sabu saja, tahun lalu BNN berhasil mengamankan sebanyak 6 ton.
Awalnya, Buwas mengira angka tersebut merupakan hasil operasi yang sudah optimal. Namun ternyata Buwas keliru. Sebab faktanya, angka 6 ton itu hanyalah 20 persen dari total sabu yang beredar di Indonesia setiap tahunnya.
“Ada sebanyak 30 ton sabu (yang beredar di Indonesia per tahun). Dan yang tak bisa diamankan ada sebanyak 24 ton sabu yang dapat meracuni 150 juta masyarakat Indonesia,” ungkapnya.
Buwas mengaku kesulitan mengungkap seluruh peredaran narkoba jenis sabu tersebut. Sebab sabu tersebut beredar berdasarkan pesanan.
Akibat peredaran narkoba ini, Indonesia termasuk negara dengan jumlah korban narkotika meninggal yang cukup tinggi. Dalam sehari, setidaknya ada 40-50 korban narkoba yang meninggal.
“Coba dibayangkan kalau dalam sebulan berapa, setahun berapa. Dan yang meninggal itu adalah kelompok genarasi produktif,” tutur Buwas.
Sebab dalam peredarannya, Buwas menduga ada misi menghancurkan generasi muda Indonesia. Sehingga sasaran peredaran naroba di Indonesia umumnya adalah kalangan usia produktif bahkan anak-anak.
Dan untuk menjaring pecandu baru, para pengedar tetap menggunakan cara lama. “Awalnya diberikan gratis, setelah itu bayar,” ungkapnya.
Narkoba yang masuk ke Indonesia, kata Buwas, terdiri dari berbagai bentuk. Ada yang cair, serbuk, dan padat. “Ada juga yang sintetis,” ucapnya.
Buwas mengungkapkan hingga saat ini di dunia terdapat 634 jenis narkoba. Dan yang telah masuk ke Indonesia sebanyak 44 jenis.
“Baru tercantum dalam undang-undang ada 18 jenis saja. Jadi jenis baru, tak bisa kita jerat dan bawa ke ranah hukum,” imbuhnya.
Selama berada di Batam, Budi Waseso akan melakukan sosialisasi bahaya narkoba pada sejumlah perusahaan. Buwas dan rombongan juga Pelabuhan Batuampar.
Menurut dia, pelabuhan, baik resmi maupun ilegal, sangat rawan menjadi pintu masuk narkoba. Khususnya dari luar negeri.
“Peredaran narkoba itu kuat melalui jalur laut, makanya kami berkumpul membicarakan persoalan ini,” katanya.
Ia mengatakan bahwa Indonesia memiliki garis pantai terpanjang yakni 99.093, sangat dirugikan atas peredaran narkoba melalui pelayaran ini. Sehingga ia merasa perlu ada kerja sama antar negara, agar dapat mengatasi peredaran nakoba.
“Garis pantai ini terpanjang kedua setelah Kanada. Dengan personil yang terbatas, garis pantai panjang ini dimanfaatkan oleh pengedar narkoba,” ujarnya. (ska/ant)
Kepala Badan Narkotika Nasional RI Komjen BUdi Waseso berbincang dengan Kepala BNN Kepri Kombes Benny Setiawan usai kampanye stop narkoba pada pekerja di PT Semens Batuampar, Rabu (20/7/2016). Selain melakukan kampanye stop narkoba Komjen Budi Waseso sebelumnya melakukan pertemuan dengan negara-negara Asean di Turi Beach terkait maraknya peredaran narkoba. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso menyebut Batam merupakan jalur utama masuknya narkotika dari luar negeri.
Posisi Batam yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dinilai sangat menguntungkan jaringan narkoba internasional.
Namun secara umum Batam hanya merupakan daerah transit barang haram tersebut. Khususnya narkoba jenis sabu yang dipasok Cina melalui Malaysia.
“Batam sangat rawan akan masuknya jaringan narkoba internasional untuk menjadikan Kota Batam sebagai daerah transit,” kata Budi Waseso (Buwas) dalam acara Meeting ASEAN Seaport Intredection Task Force (ASITF) atau gugus tugas interdiksi pelabuhan ASEAN di Turi Beach, Batam, Rabu (20/7/2016).
Inilah sebabnya, kata Buwas, BNN memilih Batam sebagai lokasi diselenggarakannya ASITF 2016. Di antara poin penting yang dibahas dalam ASITF adalah maraknya penyelundupan narkotika jenis sabu dari negara Malaysia baik melalui jalur pelabuhan resmi maupun pelabuhan tidak resmi di Batam.
“Kami akan membuat kesepakatan yang saling menguntungkan. Jadi nantinya sudah ada keputusan dan kesepakatan yang bisa dilaksanakan dalam bentuk penanganan masalah narkotika,” katanya.
Ia juga mengimbau agar masyarakat bekerja sama dalam penanganan narkotika dan tidak hanya menyerahkan semuanya kepada negara. Terutama masyarakat yang berada di wilayah perbatasan semisal Batam.
“Jangan hanya menyalahkan, tetapi kami juga harus bisa mencegah. Kalau pemakai tidak ada tentunya suplai barang juga tidak ada,” kata dia.
Pertemuan tersebut diharapkan akan mencapai kesepakatan untuk berkolaborasi antar negara, berinisiatif dan berkoordinasi dalam melakukan interdiksi lalu lintas peredaran narkoba di ASEAN melalui pemeriksaan di pelabuhan internasional. Tujuannya bisa menghentikan lalu lintas narkoba baik ke dalam negeri maupun melalui kawasan ASEAN.
“Kami berharap ada beberapa capaian penting seperti pembentukan kontak penghubung dengan Asean SIFT dan bertukar informasi lebih maju. Selain itu juga diharapkan adanya peranan tanggung jawab ASEAN SIFT dalam pemberantasan jaringan narkoba internasional,” katanya. (ska/ant)
Wakil Kepala Kejati Kepri, Asri Agung (kiri) didampingi Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, Rahmat, Foto: istimewa
batampos.co.id – Tim penyidik Tipikor, Direskrimsus Polda Kepri, melakukan pelimpahan tahap II Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Rendra, tersangka kedua kasus korupsi pengadaan laboratorium BP, ke Kejati Kepri, Rabu (20/7) siang. Pelimpahan dilakukan setelah sebelumnya berkas BAP tersangka di nyatakan lengkap oleh Kejati Kepri.
Rendra merupakan Direktur PT Cakrayuda. Perusahaan tersebut merupakan penyedia barang dari pengadaan laboratorium BP Batam. Barang yang diadakan tidak sesuai dengan klasifikasi di kontrak. Ia bermain mata dengan Kasi Lalu Lintas Barang BP Batam, Heru Purnomo yang sudah terlebih dulu mendekam di penjara dan sedang menjalani persidangan.
Salah seorang penyidik Tipikor, Direskrimsus Polda Kepri, mengatakan tersangka sudah diserahkan ke pihak Kejati Kepri. Jaksa nantinya yang membawa tersangka ke Rutan. ”Sudah kami serahkan, selanjutnya wewenang Kejaksaan,”ujar, anggota Polisi yang tidak mau namanya disebutkan.
Aspidsus Kejati Kepri, N Rahmat, membenarkan adanya pelimpahan tahap dua tersangka kasus dugaan korupsi laboratorium BP Batam atas nama Rendra yang dilimpahkan Polda Kepri.
”Iya penyidik Polda Kepri sudah melimpahkan. Tersangka juga sudah kami periksa Kesehatannya untuk selanjutnya kami titipkan di Rutan Kelas IA Tanjungpinang,”ujar Rahmat.
Dikatakan Rahmat, selain tersangka. Penyidik Polda Kepri juga membawa sejumlah dokumen dan barang bukti dari keterlibatan tersangka. Pihaknya mempunyai waktu untuk 20 hari kedepan untuk menyelesaikan dakwaan, dan segera melimpahkan ke Pengadilan Tipikor.
”Dengan sudah dilimpahkannya ke kami. Nantinya kami akan menunjuk siapa Jaksa yang akan menangai perkara tersebut hingga penuntutan di Pengadilan Tipikor,”kata Rahmat.
Seperti diketahui sebelumnya, saat ditetapkan sebagai tersangka. Direktur PT Cakrayuda tersebut sempat menghilang. Lama menghilang, Polda Kepri pun akhirnya berhasil menangkapnya di Bandung, pada Sabtu (28/5).
Dalam proyek pengadaan laboratorium BP Batam tahun anggaran 2012 tersebut. PT Cakrayuda merupakan perusahaan yang memenangi proyek tersebut. Proyek tersebut menang lelang diduga dengan cara kongkalikong bukan karena kualitas. Karena barang yang diadakan tidak sesuai dengan kasifikasi di kontrak, sehingga laboratorium tersebut dibangun tidak sesuai dengan perencanaan awal.
Berdasarkan hasil audit BPKP negara dirugikan Rp 569 juta dari pagu anggaran senilai Rp 3,4 miliar. Hal itu karena dari beberapa item seperti Spectrometer, gas chromotography, oven dan accesories harganya di mark up tersangka.(ias/bpos)
Pencuri Helm di parkiran dataran Engku Putri Batam Centre, diamankan polisi sektor Batam Kota, Rabu pagi (20/7/2016). Foto: eggi/batampos.co.id
batampos.co.id – Edy Sibarani, pemuda ganteng berusai 24 tahun yang merupakan warga Batuaji diamankan polisi setelah kepergok mencuri helm di parkiran motor Dataran Engku Putri, Rabu (20/7/2016) sekitar pukul 08.00 WIB.
Edy terpaksa harus berurusan dengan hukum dan kini harus merasakan dinginnya sel tahanan Mapolsek Batamkota untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
Kasus ini bermula dari banyaknya pengaduan masyarakat yang kehilangan helm saat parkir di parkiran motor Dataran Engku Putri.
Dari banyaknya laporan dari masyarakat tersebut, Mapolsek Batamkota pun melakukan pengintaian di parkiran dan menerjunkan Unit Buser dengan berpakaian preman.
Hingga akhirnya, tepat pada pukul 07.45 WIB pelaku dengan memakai baju kaos warna biru tersebut menghampiri salah satu sepeda motor di parkiran dan memotong tali helm yang saat itu posisinya tergantung di bawah jok motor.
Melihat pelaku yang saat itu memotong tali helm, unit Buser yang berada di lokasi langsung meringkus pelaku dan membawa pelaku ke Mapolsek Batamkota untuk dimintai keterangan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.
Kanit Reskrim Polsek Batamkota, Ipda Ikhtiar Nazara mengatakan kalau pelaku telah melakukan pencurian sebanyak 10 kali di Dataran Engku Putri.
“Pengakuan pelaku sama kita bahwa dia telah melakukan pencurian helm sebanyak 10 kali di Engku Putri,” ungkapnya.
Ikhtiar Nazara menjelaskan jika helm yang telah berhasil di curi oleh pelaku tidak langsung di bawanya pulang. Melainkan pelaku menyembunyikan helm hasil curiannya telebih dahulu di semak-semak kawasan Bukit Clara.
“Selain meminta keterangan pelaku, kita juga meminta pelaku untuk menunjukkan tempat dimana ia menyimpan helm hasil curiannya,” lanjutnya lagi.
Sementara itu, untuk satu helm hasil curiannya, pelaku menjualnya dengan temannya sendiri dengan harga Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu. Helm yang dicuri rata-rata helm mahal.
“Pelaku ini hanya menjual dan menawarkan helm hasil curian itu hanya kepada orang-orang yang dikenalnya saja. Jadi dia tidak mau menawarkan kepada orang yang belum dikenalnya,” terangnya.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan (Curat) dengan ancaman hukuman penjara selama tujuh tahun. (eggi)
Dubes RI untuk Singapura, Ngurah Swajaya di Bintan Expo. foto:fatih muftih/batampos
batampos.co.id – Terkait beredarnya kabar negatif yang menyatakan Singapura menolak adanya keberadaan Undang-Undang Tax Amnesty, merupakan sesuatu yang salah tafsir. Menurut, Dubes RI Singapura, Ngurah Swajaya peran Singapura sangat penting terkait tax amnesty.
Diungkapkannya, pihaknya sudah kumpulkan masyarakt Indonesia di Singapura yang memiliki potensi. Yakni mereka yang hartanya disimpan. Bahkan pihaknya sudah mengundang Dirjen Pembiyaan dan Keuangan, serta Staf Ahli Menteri Keuangan.
“Alhamdulillah ressponnya cukup postif. Dengan skema pajak untuk kepentingan pembangunan. Bahkan pemerintah Singpura memberikan sinyal positif,” ujarnya.
Ditegaskannya, Pemerintah Singapura tidak ada menatang tax amnesty. Apa yang diharapkan adalah tidak hanya mendorong percepatan pembangunan infrastuktur di Indonesia. Tetapi, juga menjadi momentum bagi Indonesia membuktikan diri bahwa negara ini, punya kridibelitas.
Dalam pertemuan dua jam bersama Gubernur, Duber RI juga membahas berbagai persoalan. Seperti kasus penjualan bayi. Selain itu kasus kejahatan di Selat Malaka. Persoalan lainnya yang dikupas adalah aksi penyeludupan barang-barang bekas dari Singapura. (jpg/bpos)
Warga Baloi Kolam kembali melayangkan protes terhadap pemilik lahan yang melakukan aktivitas perataan lahan menggunakan alat berat di Balo Kolam, Rabu (20/7/2016). Tampak anggota TNI menenangkan warga. Foto: eggi/batampos.co.id
batampos.co.id – Aksi protes masyarakat Baloi Kolam untuk menuntut hak pemukiman bagi warga Baloi Kolam dan menolak campur tangan TNI di Baloi Kolam kembali berlanjut, Rabu (20/7/2016).
Aksi protes yang dilakukan pada hari ini didominasi oleh ibu rumah tangga, mereka mendatangi lokasi pengerukan tanah untuk menolak setelah adanya aktivitas alat berat yang melakukan pengerukan tanah.
“Tolong lah di hentikan pak, kami ini hanya rakyat kecil. Jangan lah tindas kami ini,” teriakan salah seorang ibu rumah tangga dengan lantang.
Warga sempat mengamuk dan merusak satu unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5631 GB. Warga menduga motor tersebut merupakan milik penjaga lahan.
“Tidak boleh ada yang bekerja di sini,” ujar warga lainnya.
Dia menambahkan aksi penolakan tersebut akan selalu dilayangkan warga Baloi Kolam.
“Sebelum jelas lahan ini. Tak satupun boleh bekerja,” tuturnya.
Edo, salah seorang saksi mata mengaku pengrusakan sepeda motor itu dilakukan spontan oleh warga. Pemilik sepeda motor saat itu terlihat berada di lahan untuk mengawasi aktivitas alat berat.
“Warga langsung mengejar pria (pemilik motor). Lalu motornya di rusak,” ujarnya.
Berdasarkan pantauan di lokasi, beberapa anggota TNI yang berada di lokasi tampak mencoba menenangkan kemarahan warga dan memberikan pengertian kepada seluruh warga yang datang, bahwa keberadaan mereka di sana bukan untuk memusuhi warga, tapi menjaga agar kondisi tetap aman.
Namun aksi protes yang dilakukan ratusan warga ini tidak berlangsung lama, mereka membubarkan diri setelah hujan lebat turun di sekitaran lokasi aksi mereka.
Dalam berita sebelumnya, ribuan warga Baloi Kolam juga telah melakukan aksi protes dengan mendatangi kantor BP Batam dan DPRD Kota Batam.
Dalam aksi protes yang dilakukan tersebut, mereka tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan setelah beberapa anggota DPRD berjanji untuk mempertemukan para pihak yang terkait.
Karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, warga Baloi Kolam pun mencoba untuk mengusir sendiri keberadaan TNI di sekitar pemukiman mereka dengan cara membakar alat berat yang berada di lokasi.
Namun, aksi yang diprediksi berujung anarkis tersebut urung terlaksana, setelah beberapa anggota kepolisian dan koordinator aksi menenangkan emosi warga yang sudah berapi-api. (eggi/opi)
Ribuan warga Baloi Kolam (Dam Baloi) demo di depan kantor PemkoBatam setelah demo di depan BP Batam, Selasa (19/7/2016). Foto: eggi/batampos.co.id
batampos.co.id – Sengketa lahan Dam Baloi atau Baloi Kolam antara ribuan warga yang menghuni lahan yang telah dialokasikan ke 12 perusahaan tersebut ternyata penyelesaiannya tak semudah yang dibayangkan.
Hal ini diakui oleh Deputi III Badan Pengusahaan (BP) Batam, Eko Santoso Budianto.
“Lahan itu memang sudah dialokasikan ke 12 perusahaan sejak 2004. Namun karena tak kunjung mendapat surat keputusan (skep) dan surat perjanjian (SPJ) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), maka tak bisa dikelola sampai sekarang,” ujar Rko, Rabu (20/7/2016) di BP Batam kepada koran Batam Pos (grup batampos.co.id), Kamis (21/7/2016).
Menurut Eko, selain izin yang belum keluar dari Kemenkeu, persoalan mendasar juga muncul lahan tersebut kini dihuni ribuan warga dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) resmi. Mereka menolak digusur karena telah merasa menjadi penduduk sah di sana.
“Membereskan ini bukan sehari dua hari,” ungkapnya.
Eko melanjutkan untuk bisa merelokasi warga Baloi Kolam harus ada kajian hukum.
Menurutnya, pemindahan itu sebenarnya kewajiban pemilik lahan. Namun, pemilik lahan belum resmi dapat izin, maka jadi kewajiban BP Batam.
“Konsekuensinya itu tadi, UWTO 12 perusahaan tersebut dikembalikan,” tegasnya.
Namun pria berambut putih ini mengaku tak berani memutuskan hal serumit ini. Persoalan ini aka ia bawa ke Dewan Kawasan (DK) Batam untuk dibahas bersama.
“Ini merupakan kajian menyeluruh menyangkut ribuan kepala keluarga. Persoalan lahan itu memang harus jelas, kalau tidak begini nih jadinya. Jadi masalah lahan harus diperjelas ke depannya,” tegasnya.
Eko meminta semua pihak tenang, termasuk warga karena persoalan ini akan diselesaikan dengan memperhatikan aspek hukum atau legalistas dan lain sebagainya.
Ia berharap pada pembahasan dengan DK yang memang memiliki kewenangan terkait lahan bisa ada solusi terbaik. (leo/bp)
Dam Baloi dilihat dari udara. Foto: dokumentasi PT ATB
batampos.co.id – Deputi III Badan Pengusahaan (BP) Batam, Eko Santoso Budianto mengatakan ada 12 perusahaan yang telah mendapat alokasi lahan di Baloi Kolam, Batam sejak 2004. Namun, karena tak kunjung mendapat surat keputusan (skep) dan surat perjanjian (SPJ) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), maka tak bisa dikelola sampai sekarang.
“Karena di wilayah tersebut ada barang-barang milik negara, harus ada izin dulu dari Menkeu untuk memindahkannya,” kata Eko di Gedung Marketing BP Batam, Rabu (20/7/2016).
Deputi III BP Batam ini juga mengakui Baloi Kolam memiliki sejarah yang cukup panjang. Dahulu merupakan kawasan yang tak boleh dibangun karena terdapat waduk di sana.
“(Tapi kemudian) bisa dialokasikan karena pada akhirnya dilakukan pertukaran lokasi waduk di wilayah Tembesi,” jelasnya.
Menurut Eko, pokok persoalannya berasal dari sana. Saat ini ribuan kepala keluarga menempati lahan tersebut dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) resmi. Mereka menolak digusur karena telah merasa menjadi penduduk sah di sana.
“Dua hal ini bisa diperdebatkan dan memang ini warisan dari pendahulu (BP Batam) sebelumnya yang harus kami bereskan. Bukan sehari dua hari menyelesaikan ini,” ungkapnya.
Eko melanjutkan untuk bisa merelokasi warga Baloi Kolam harus ada kajian hukum.
Pria berambut putih ini mengungkapkan ia tak berani memutuskan hal serumit ini. Ia berencana membawa persoalan ini ke Dewan Kawasan (DK) Batam untuk dirapatkan bersama.
“Ini merupakan kajian menyeluruh menyangkut ribuan kepala keluarga. Ternyata begini nih, lahan harus diperjelas ke depannya,” ujarnya.
Sekadar mengingatkan, hutan Lindung Dam Baloi atau disebut juga Baloi Kolam luasnya mencapai 119,6 hektare.
Lahan tersebut sudah dialihfungsikan menjadi area peruntukan lain (APL) untuk menjadi kawasan bisnis, jasa, properti, dan fasilitas umum lainnya.
Status Hutan Lindung Baloi, resmi dicabut di era Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan. Ditandai terbitnya dua Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan (Menhut) No. 724/menhut-II/2010 tentang penetapan kawasan Hutan Lindung Sei Tembesi seluas 838,8 hektar sebagai pengganti hutan lindung Baloi.
Kemudian SK No. 725/menhut-II/2010 tentang pelepasan kawasan Hutan Lindung Baloi seluas 119,6 hektar.
Kedua SK tersebut ditekenm tertanggal 30 Desember 2010. SK Menhut itu diserahkan Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasansaat itu kepada Walikota Batam Ahmad Dahlan dan Ketua Badan Pengusahaan (BP) Batam Mustofa Widjaja pada 25 April 2011 di Graha Kepri, Batam.
Siapa pemilik lahan seluas 119,6 hektare itu? Data BP Batam ada 12 perusahaan yang tergabung dalam satu konsorsium yang menjadi pemilik lahan di eks Dam Baloi. Kesemuanya pengusaha besar di Batam, termasuk perusahaan properti di Batam. (leo/opi/batampos/nur)
