Sejumlah masyarakat mendatangi kantor PTSP di gedung Sumatera Expo untuk mengurus dokumen penting terkait lahan, investasi dan bongkar muat barang, Batamcenter, Senin (21/11/2016). Foto:Rezza Herdiyanto/Batam Pos
batampos.co.id – Setelah terbitnya surat penundaan pelayanan perizinan lahan dari Ketua Tim Teknis Dewan Kawasan kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam, belum ada tanda-tanda pelayanan akan berjalan lagi.
“Masyarakat tidak mendapat kepastian hukum karena belum tahu sampai kapan penundaan ini dilakukan,” ujar praktisi hukum Batam, Markus, Sabtu (4/12/2016).
Pelayanan perizinan lahan sangat strategis karena pengembang properti menggantungkan hidupnya dari perizinan tersebut.
“Transaksi properti menjadi tidak berjalan, dan itu banyak merugikan pengembang,” ujarnya.
Selasa (29/11/2016), tim teknis DK telah merampungkan usulan tarif baru layanan BP Batam termasuk tarif layanan lahan atau yang biasa dikenal dengan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO). Gagasan terbaru dari revisi tarif ini adalah menerapkan tarif single untuk kelompok peruntukan.
Usulan tarif tersebut telah diserahkan kepada Ketua DK sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. Selanjutnya akan dirapatkan dengan anggota DK lainnya.
Namun, sayangnya hingga saat ini belum ada rapat kelanjutan untuk membahas usulan revisi tarif ini sehingga penundaan pelayanan perizinan lahan akan berlangsung semakin lama.
Anggota tim teknis DK, Taba Iskandar menjelaskan bahwa rapat pembahasan usulan tarif ini belum ada dilaksanakan. “Hingga saat ini, kami belum ada melakukan rapat,” jelasnya. (leo)
batampos.co.id – Tim pencari korban jatuhnya pesawat Casa Sky Truck berhasil menemukan satu jenazah pada pukul 17.55 wib Sabtu (3/12), demikian dikabarkan oleh Kabid Humas Polda Kepri, AKBP S Erlangga.
Minggu (4/12) pagi ini jenazah korban akan dibawa ke Batam untuk identifikasi oleh team DVI Polda Kepri.
Nelayang di lokasi jatuhnya pesawat menemukan tas milik korban berisi pakaian, Kartu Tanda Anggota, foto dan topi personel.
Tim SAR gabungan ( Basarnas, Pol Air, TNI AL dan BC, RCC Singapura, KPLP ) mengerahkan 16 unit kapal, 2 unit heli, 1 unit pesawat udara dan 151 personel.
Casa milik Polri itu membawa jumlah penumpang, sesuai manifes sebanyak 16 personel. Tiga diantaranya ialah Brigadir Sandoko, Brigadir Endri L dan Bripda Angga sudah turun di Pangkal Pinang – Bangka, sehingga yang hilang sebanyak 13 personel.(egi)
batampos.co.id – Pesawat M 28 Sky Truck P 4201 dari Pangkal Pinang, tujuan Batam hilang kontak saat berada di perairan Senayang pada Sabtu (3/12) pukul 11.00. Pesawat tersebut dipekirakan jatuh dititik koordinat sesuai data GPS pruno JP32 0″17,246N utara selatan 104″50,261E barat timur
antara pulau mensanak dengan pulau sebangka atau pulau gentar Perairan Lingga.
Menurut Kabid Humas Polda Kepri AKBP Erlangga kedatangan pesawar tersebut, membawa empat orang kru heli Direktorat Polisi Udara Mabes Polri yang di BKO ke Polda Kepri.
“Setiap sebulannya, kru heli BKO Mabes Polri di Polda Kepri selalu melakukan pergantian kru,” katanya saat dihubungi Batam Pos, Sabtu (3/12).
Dan pergantian ini merupakan hal yang rutin selalu dilakukan Ditpoludara.
“Selalu,” ucapnya.
Mengenai kronologis keberangkatan pesawat tersebut. Erlangga menjelasakan secara singkat dimana pada pukul 09.25 pesawat take off dari Bandara Pangkal Pinang. Estimasi sampai di Batam sekitar pukul 10.58. Sekitar pukul 10.15 pesawat tersebut putus kontak dengan otoritas penerbangan.
Hingga pukul 11.00, pihak bandara tak mendapat kabar mengenai keberadaan pesawat tersebut. Hingga akhirnya pihak pengawasan lalulintas udara melaporkan hal tersebut. Selang berapa lama laporan diterima pihak kepolisian. Basarnas dan Ditpolair Polda Kepri menurunkan kapalnya untuk mencari pesawat yang kontak terakhirnya di sekitar Lingga.
“Hingga saat ini belum ada korban ditemukan,” ujar Erlangga.
Ia mengatakan pihak Ditpolair yang dibantu berbagai instansi lainnya, hanya menemukan barang-barang milik kru pesawat. Dan juga beberap kursi pesawat.
“Kami masih terus melakukan pencarian,” tuturnya.
Atas musibah ini, Polda Kepri membangun posko-posko. Erlangga menyebutkan posko di Pulau Senayang dikoordinir oleh AKP Sopandi dan Iptu Idris. Posko Pelabuhan Sei Enam Kijang dibawah araha AKP Sinurat. Lalu Posko Basarnas Tanjungpinang di komandoi AKBP Joko Bintoro. Posko Pelabuhan Punggur dibawah arahanAKP Norman Wahyu. Posko Bandara Hang Nadim Batam dikoordinir oleh Iptu Betty.
Tak hanya itu, Polda Kepri juga telah bersiaga dengan segala kemungkinan yang terjadi. Dimana juga didirikan posko Ante Mortem atau DVI, untuk pengindetifikasian korban yang berada di Rs Bhayangkara Polda Kepri. Posko ini dibawah araha Dr Novita. (ska)
batampos.co.id – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merasa kelistrikan adalah objek yang penting dan perlu dilindungi dari tindak terorisme. Selain itu standar operasional prosedural penanganan teroris di objek kelistrikan juga dirasa perlu oleh pihak BNPT.
“Kami ingin dengan sosialisasi ini, ada SOP penanganan teroris. Meskipun dengan peralatan yang minim. Jadi mampu mengatasi terorisme” kata Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius saat membuka rapat Sosilisasi Standar Opersonal Prosedur Penanganan Aksi Terorisme pada Objek Vital Nasional Sektor Ketenagalistrikan, di Hotel Alium pada Rabu (30/11) lalu.
Suhardi mengatakan saat ini aktifitas masyarakat sangat bergantung pada listrik. Jika kelistrikan diganggu atau diserang teroris, maka seluruh aktivitas masyarakat bisa teranggu.
“Bayangkan jika listrik diserang. Apalagi Batam kawasan industri, seluruh kegiatan akan terhenti,” ucapnya.
Ia berharap dengan adanya rapat SOP ini. Para pihak yang bersinggungan dengan bagian kelistrikan, dapat mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan tersebut.
Ia juga menyebutkan bahwa letak Batam sangat strategis yang berbatasan dengan sejumlah negara.
“Kini terotis tak hanya jadi ancaman di luar negeri saja, tapi juga Indonesia. Kondisi geogragis ini, dimanfaatkan oleh teroris,” tutur Suhardi.
Oleh sebab itu, ia meminta seluruh pihak yang datang di rapat sosialisasi tersebut dapat saling bersinergi dengan instansi pengamanan seperti kepolisian maupun BNPT.
Ia menyebutkan juga sangat perlu membangun kepedulian semua pihak sangat penting agar sel-sel terorisme tidak tumbuh berkembang termasuk di Kepri.
“Bila ada gerakan tak lazim, laporkan saja,” tuturnya.
Ia meminta masyarakat tak hanya mengandalkan pihak keamanan. Saat ini, Suhardi menilai terorisme terbanyak masuk dari sosial media sehingga perlu peran bersama untuk menanggulangginya.
Ia mengungkapkan di Batam pada beberapa waktu lalu, gerombolan terorisme ditangkap. Gerombolan ini merencanakan akan melaksanakan aksi di Singapuura.
“Untung cepat diketahui,” tuturnya.
Dengan kegiatan sosalisasi ini, BNPT berharap akan tercipta sinergitas antara berbagai lembaga untuk penanganan terorisme khususnya pada objek vital sektor kelistrikan.
Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian beserta sejumlah jajaran pejabat utama, Kabinda Kepri, Wakil Wali Kota Batam, perwakilan dari PLN. (ska)
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan. (foto: jpnn)
batampos.co.id – Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M Iriawan, memastikan situasi di Ibukota Jakarta setelah Aksi Super Damai 212 dalam keadaan kondusif.
Hal itu diungkapkan Iriawan di pos VVIP Monas, siang tadi. Kapolda datang ke pos tersebut menggunakan kendaraan tempur milik TNI. Dia turun lalu menyalami Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana.
Ketika berjabatan tangan, keduanya menyebut Jakarta Aman. Masyarakat juga terpantau tetap beraktivitas.
“Jakarta aman,” ujarnya, Jumat (2/12).
Setelah mengecek situasi Monas dan Istana dengan berjalan kaki, Kapolda bertolak menggunakan helikopter yang berada di dekat Istana.
Sebelumnya, mantan Kapolda Jawa Barat itu juga sempat mengecek situasi di sekitar komplek DPR/MPR RI.
“Melayani saudara kita yang ikut di Monas maupun di DPR ini. Kita antisipasi kalau ada massa yang ke sini,” tandasnya. (adk/jpnn)
batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam melelang enam jabatan kepala dinas di organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru. Proses pendaftaran telah dibuka seminggu yang lalu dan akan berakhir pada 6 Desember mendatang.
Enam jabatan kepala dinas yang dilelang yakni:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam,
Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam,
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam,
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertamanan Kota Batam.
“Pansel telah membuka pendaftaran lelang untuk enam jabatan di OPD yang baru,” kata Kabag Humas Pemko Batam di kantor Walikota Batam, kemarin.
Dikatakan Ardi, pendaftaran pada lelang di enam jabatan ini telah dibuka pada 28 November lalu dan berakhir 6 Desember mendatang. Syarat pendaftaran berstatus sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri atau Pemko Batam.
PNS juga diharuskan memiliki pangkat atau golongan serendah-rendahnya Pembina IV/a, pernah atau sedang menduduki jabatan Eselon II atau eselon III, usia maksimal 58 tahun, dan memiliki latar belakang pendidikan S-1.
“Seleksi ini terbuka untuk seluruh PNS yang memenuhi syarat. Maksimal II B dan minimal III A. PNS tersebut juga tidak pernah dijatuhi hukuman maksimal,” jelas Ardi.
Ketua tim pansel Agussahiman belum mengecek apakah sudah ada PNS yang mendaftar untuk lelang jabatan tersebut. Namun proses seleksi akan berlangsung pada akhir masa pendaftaran 6 November nanti.
“Tahapan seleksinya setelah seleksi administrasi, pengumuman hasil, dilakukan assessment, pengumuman hasil assessment, penulisan makalah, presentasi dan wawancara, pembahasan hasil,” sebut Agussahiman.
Sementara untuk di enam jabatan yang sempat dilelang belum mendapat siapa yang menjabat, meski sudah ada tiga nama terbaik untuk masing-masing SKPD.
“Belum diputuskan oleh Walikota Batam. Kita pansel hanya sebagai proses pendaftaran hingga seleksi. Ketika dapat tiga nama terbaik, Walikota lah yang memilih,” pungkas Agussahiman.
Enam jabatan yang dilelang sebelumnya adalah Kepala Dinas Pendapatan, Kepala Dinas Tata Kota, Kepala Dinas KP2K, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Staf Ahli. (she)
Pelabuhan Batuampar di lihat dari udara. Foto: istimewa/singapuraterkini
batampos.co.id – Penentuan tarif jasa pelabuhan bakal ditetapkan berdasarkan hasil dialog antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dan pengusaha pelayaran.
Cara ini mendapat tanggapan positif dari dunia usaha di Batam. Wacana yang sudah diusulkan oleh tim teknis Dewan Kawasan (DK) ke DK ini dianggap dapat memberikan kepastian hukum kepada pengusaha pelayaran di Batam.
“Kami menyambut baik wacana tersebut. Sudah seharusnya penentuan tarif pelabuhan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dunia usaha. Kalau sudah ketemu, baru bisa diusulkan kebijakan yang tepat,” jelas Sekretaris II Indonesia National Shipowners Association (Insa), Osman Ali, Kamis (1/12/2016).
Sebenarnya wacana ini masih jauh dari harapan pengusaha pelayaran yang menginginkan agar tarif jasa pelabuhan dan otoritas pelabuhan dipegang secara langsung oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sama seperti pelabuhan-pelabuhan lainnya di Indonesia. Namun, wacana ini sudah cukup membuat puas karena sudah ada kepastian.
“Di Indonesia, hanya pelabuhan di Batam yang menyandang nama sebagai Kantor Pelabuhan (Kanpel) Batam dan berada dibawah BP Batam. Padahal otoritas pelabuhan di wilayah lainnya mengikuti Kemenhub lewat Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 15 Tahun 2016,” ujarnya.
Kalangan pengusaha pelayaran kata Osman berharap agar revisi tarif Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148 Tahun 2016 segera selesai agar BP Batam bisa segera berkonsultasi mengenai tarif jasa pelabuhan.
“Kami juga akan berkonsultasi mengenai sistem host to host karena membayar deposit 125 persen cukup berat bagi pengusaha pelayaran di Batam. Intinya jangan hanya pikirkan pemasukan saja, namun pengusaha mati,” ungkapnya.
Pelabuhan merupakan aset penting karena banyak kegiatan ekonomi dimulai sejak sebuah kapal merapatkan jangkarnya. Dengan tarif saat ini, maka pengusaha pelayaran harus menyiapkan dana sekitar 1 juta Dollar Amerika pertahunnya jika ingin mendapatkan pelayanan di pelabuhan Batam.
“Nanti mereka bisa kabur karena sudah merasa tak nyaman dan memberatkan,” jelasnya.
Terpisah, Direktur Publikasi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono mengatakan pihaknya masih menunggu revisi PMK yang sedang digodok oleh DK.
Mengenai pelabuhan, ia mengungkapkan bahwa pelabuhan merupakan aset dari BP Batam, sehingga BP Batam punya hak untuk menentukan tarif.
“Namun sebagai pelaksana, kami hanya mengikuti peraturan dari pusat. Jika telah turun peraturan baru, maka akan kami ikuti,” ungkapnya. (leo)
Ketua Real Estate Indonesia (REI) Khusus Batam, Djaja Roeslim. Foto: Fitri Hardiyanti/ Untuk Batam Pos
batampos.co.id – Penundaan pelayanan perizinan lahan sebagai konsekwensi menunggu revisi PMK soal tarif uang wajib tahunan Otorita (UWTO), pengusaha properti di Batam mengaku mengalami kerugian baik secara waktu dan finansial.
Mereka berharap agar pemerintah selesai membenahi Peraturan Menteri Keuangaan (PMK) Nomor 148 Tahun 2016 agar pelayanan bisa berjalan lagi.
“Tiap hari bisa ada 50-an Izin Peralihan Hak (IPH) yang harus diurus. Kalikan saja harga rumah rata-rata Rp 500 juta perunit, maka ada kerugian hingga Rp 25 miliar perhari,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam, Djaja Roeslim.
Djaja menaruh harapan besar terhadap revisi PMK Nomor 148 Tahun 2016, khususnya mengenai perubahan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO). Kenaikan tarif harus disesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini.
Menurut bos dari developer Trias Jaya Propertindo (TJP) ini, kenaikan seharusnya tidak boleh lebih dari 100 persen. “Apalagi untuk peruntukan pemukiman. Rumah sederhana dan rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) harus murah,” ungkapnya.
Penyesuaian tarif UWTO untuk perumahan idealnya hanya naik 50 persen karena sangat tepat dengan kondisi ekonomi saat ini. Djaja juga meminta agar revisi tarif segera dikeluarkan supaya pelayanan perizinan lahan di BP Batam berjalan lagi.
“Pengembang jadi bisa menjual rumah lagi. Namun bisa dipastikan, tarif berubah nanti pun, penjualan rumah masih tetap menurun, karena ada kenaikan tarif,” ungkapnya.
Senada dengan Djaja, Kepala Perhimpunan Bank Swasta Nasional (Perbanas) Batam, Daniel Samson mengatakan sebenarnya belum melakukan pengkajian secara akurat terhadap masalah UWTO ini. Namun ia mengakui ada perlambatan proses realisasi kredit di bank-bank.
“Ada perlambatan proses realisasi kredit, namun faktornya adalah karena proses pengeluah dokumen Izin Peralihan Hak (IPH) yang lambat. Kalau untuk UWTO, belum terasa karena baru berlaku,” jelasnya.
Ia menyatakan dunia perbankan mulai ragu sejak tarif baru UWTO keluar. Pasalnya untuk pengajuan proses akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR), maka beban dana yang lebih besar akan dibebankan kepada si pemohon.”Untuk kedepan, saya dari perbankan ingin agar masalah ini segera terselesaikan,” jelasnya. (leo)
Direktur Latihan Bakamla Laksamana TNI AL Muspin Santoso memberikan keterangan usai latihan bersama penanganan penyelundupan manusia di perairan Nongsa, Batam, Kamis (1/12/2016). Foto: dalil Harahap/batampos
batampos.co.id – KN Belut Laut 4806 Bakamla RI bersama-sama KP Antasena dari Polair, Kapal Joesoef Adiwinata dari Imigrasi, Kapal Marapas dan Combat boat 58 dari TNI AL serta satu unit Helikopter milik Polisi diterjunkan dalam operasi penangkapan satu kapal tanpa nama yang mengangkut 73 pengungsi tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah di wilayah perairan Kabil, Nongsa, Batam, Kamis (1/12/2016).
Penangkapan dimulai dengan informasi yang di dapat oleh perwira jaga Pusat Informasi Maritim (PIM) Bakamla RI terkait adanya kapal (target) yang diduga melakukan penyelundupan manusia yang mengangkut 73 pengungsi terdiri dari orang dewasa dan anak-anak akan melalui perairan Indonesia.
Menerima informasi tersebut, PIM Bakamla RI meneruskan informasi ke Imigrasi, Kepolisian dan TNI AL. Tim gabungan itupun menindaklanjuti dengan melakukan interccept pada kapal Penyelundup oleh Bakamla RI (KN Belut Laut 4806), Imigrasi (KP Joesoef Adiwinata), Kepolisian (KP Antasena) dan TNI AL (KAL Marapas, Combat boat 58) di Perairan Batam kemudian dilakukan pengembangan kasus untuk mencari otak atau smuggler dari penyelundupan tersebut.
Kapal pembawa pengungsi dapat ditemukan dengan bantuan pemantauan helikopter Kepolisian Udara (NBO), kemudian dilakukan intercept.
Setelah dilakukan negosiasi dengan Nakhoda dan beberapa korban smuggling diperoleh informasi bahwa penyelundup (smuggler) berada di Batam.
Namun informasi tersebut bocor, sehingga dua orang Smuggler mencoba melarikan diri dari Batam menuju ke luar negeri menggunakan kapal penumpang.
Mengetahui informasi tersebut bocor, tim penindak menugaskan KP Antasena untuk melakukan penangkapan.
Dengan koordinasi yang baik, kapal target, korban people smuggling dan dua orang Smuggler dapat ditemukan dan diselamatkan. Selanjutnya seluruh barang bukti dibawa ke dermaga terdekat untuk dilaksanakan proses hukum sesuai aturan yang berlaku.
Ya, itu hanya simulasi latihan bersama Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dalam rangka mengantisipasi keamanan dan keselamatan Laut di wilayah perairan Batam, Kamis (1/12/2016).
Latihan yang melibatkan sejumlah instansi terkait itu fokus pada penanganan penyelundupan manusia atau People Smuggling.
Latihan tersebut dipimpin oleh Direktur Latihan Bakamla Laksamana TNI AL Muspin Santoso itu.
Muspin usai menjalani latihan bersama menuturkan, latihan tersebut bertujuan untuk membudayakan pengiriman, penerimaan berita dan informasi oleh Bakamla RI dalam wadah operasi bersama melalui jaring informasi yang secure (enkripsi).
Selain itu latihan bersama ini juga untuk memberdayakan semua potensi yang dimiliki Bakamla RI dan stakeholder terkait agar dapat berperan aktif dalam setiap pelaksanaan operasi Bakamla RI.
“Latihan ini bukan karena ada ancaman serisu atau gimana, tapi ini murni untuk meningkatkan skill anggota Bakamla dan stake holder terkait baik sesama di laut ataupun di darat agar selalu cepat dan sigap dalam menanggapi informasi terkait People Smuggling,” kata Muspin.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bakamla yang diaplikasikan dalam patroli keamanan dan keselamatan di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia, kata Muspin pelanggaran tindak pidana penyelundupan manusia semakin sering terjadi.
Dengan situasi perkembangan global yang demikian, maka Bakamla RI bersinergi dengan TNI AL, Polri, Imigrasi, Polhukam, dan Kementrian Luar Negeri terus berupaya untuk meningkatkan jalinan sinergi dan keterpaduan untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal pembawa penumpang yang berlayar melalui perairan Indonesia, baik legal maupun ilegal sebagai upaya langkah strategis dalam menghadapi People Smuggling.
“Jadi jika sewaktu-waktu ada indikasi tindakan penyelundupan manusia bisa dilaksanakan dengan baik karena petugas Bakamla ataupun stake holder terkait sudah tahu prosedurnya,” ujar Muspin.
Latihan bersama tersebut dilakukan ditengah hujan deras sepanjang siang kemarin. Namun demikian kegiatan tersebut berjalan lancar sebagaiman adanya sebab semua personil yang ikut dalam latihan tersebut mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. (eja)
batampos.co.id – Perbuatan tak senonoh yang dilakukan terdakwa Sanotona Dachi terhadap putri angkatnya, Is, 4, mendapat hukuman penjara tujuh tahun dari majelis hakim Pengadilan Negeri Batam, Rabu (30/11/2016) malam.
Majelis menilai, perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar hukum pidana sesuai pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
“Selain pidana penjara, terdakwa juga dikenakan denda Rp 60 juta subsider enam bulan kurungan,” ujar Hakim Ketua Tiwik.
Atas putusan yang dijatuhkan, terdakwa menerimanya. “Saya khilaf yang mulia,” ucap terdakwa yang mengaku menyesali perbuatannya itu.
Diketahui, terdakwa memulai aksi tak wajarnya itu kala istri terdakwa berangkat kerja. Is yang ditinggalkan bersama terdakwa di rumahnya yang berada di kavling Bukit Seroja Sagulung itu, nyatanya mendapat perlakuan yang buruk, hingga sang istri mengetahuinya dan melaporkan terdakwa ke kepolisian, sekitar Agustus lalu. (cr15)
