Sylviana Murni, cawagub DKI Jakarta. Sebelumnya menjabat Deputi Gubernur DKI Bidang Pariwisata. Foto: istimewa/http:/poskotanews.com
batampos.co.id – Dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal melakukan lelang jabatan Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
Seperti diketahui, semenjak ditinggal Sylviana Murni lantaran keikutsertaannya di Pilgub DKI, posisi strategis tersebut hingga sekarang kosong.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, mengatakan akan melalukan lelang jabatan untuk mengisi kekosongan posisi tersebut.
“Pejabat terpilih tidak boleh ditunjuk langsung seperti pejabat eselon lainnya. Deputi ini akan dilelang, enggak bisa langsung diangkat, kalau eselon satu harus lelang, seleksi terbuka,” kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/1).
Di Jakarta sendiri ada empat deputi yakni Deputi bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dijabat oleh Oswar Muadzin Mungkasa, dan Deputi bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi yang dijabat Sutanto Soehodho.
Kemudian Deputi Bidang Pengendalian Kependudukan dan Pemukiman dijabat Syahrul Effendi. Sementara jabatan Deputi bidang Pariwisata dan Kebudayaan masih kosong. (jar/rmol/mam/JPG)
Kadis PU Bintan, Juni Rianto sedang meninjau pelaksanaan pembangunan Jalur Lintas Timur di Jalan Tirta Madu, Kecamatan Gunung Kijang. Foto: Dinas PU.
batampos.co.id – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bintan berhasil merampungkan proyek pembangunan Jalur Lintas Barat Sambungan atau Jalur Lintas Timur sepanjang 7,3 Kilometer (Km) akhir Desember 2016 lalu.
Proyek yang menelan dana dari APBNP sebesar Rp 40 miliar itu akan menjadi akses penghubung antara wilayah utara dengan timur Kabupaten Bintan.
“Kita berhasil selesaikan pembangunan Jalur Lintas Timur 27 Desember 2016. Tahap pertama kita bangun dulu jalan sepanjang 7,3 Km dari total keseluruhan 12,3 Km,” ujar Kadis PU Bintan, Juni Rianto ketika dikonfirmasi, Selasa (3/1/2016).
Untuk merampungkan seluruh Jalur Lintas Timur sepanjang 12,3 Km ini, kata dia, diprediksikan akan menelan biaya APBN sebesar Rp 155 miliar. Namun Kementerian PU hanya mampu mengalokasikan dana melalui APBNP 2016 sebesar Rp 40 miliar. Sehingga dengan besaran dana itu dilakukanlah pembangunan jalur tahap pertama sepanjang 7,3 Km dengan lebar 20 meter.
Pembangunan jalur tahap pertama itu dilaksanakan oleh empat kontraktor. Setiap kontraktor memiliki tanggungjawab masing-masing dari tugas yang membuka dan memangkas lahan, menimbun dataran, mencari tanah timbunan serta mengaspalnya.
“Pelaksanaannya dimulai dari Jalan Nusantara Batu 23-Korindo-Tirta Madu. Namun dari total panjang jalur yang dikerjakan hanya 1,5 Km diaspal. Sedangkan sisanya masih berkondisi tanah,” bebernya.
Juni mengaku banyak kendala ataupun rintangan yang dihadapinya dalam merampungkan jalur ini. Diantaranya faktor cuaca seperti hujan lebat dan angin kencang serta faktor alam yaitu batu-batu berkapasitas besar. Namun semua masalah itu bisa dilalui berkat komitmen bersama antara instansinya dengan para kontraktor.
“Kalau kondisi cuaca sifatnya hanya sebatas menunggu membaik. Tapi batu-batu besar itu agak sedikit merepotkan sebab dengan dikerahkannya alat-alat berat tak juga hancur. Sehingga kita gunakan bahan peledak untuk menghilangkannya,” sebutnya.
Besar harapannya Kementerian PU mengalokasikan dananya kembali melalui APBN 2017 untuk melanjutkan pembangunan Jalur Lintas Timur tersebut. Jika tidak maka jalur penghubung antar dua wilayah itu tak akan pernah bisa difungsikan sebab kondisinya jalannya masih tanah sehingga belum bisa dilalui.
“Semoga Pemerintah Pusat mau mengalokasikan dananya kembali. Kalau tidak proyek jalur ini akan dihentikan untuk sementara waktu,” pungkasnya. (ary)
media islam VOA-Islam.com Alhamdulillah masih aktif. Foto: printscreen
batampos.co.id – Pemerintah memblokir 11 media online Islam pada 30 Desember 2016. Aksi pemerintah itu dinilai sewenang-wenang dan diskriminatif.
Sikap pemerintah itu menuai kecaman dari Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Menurutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah berbuat diskriminatif dan sewenang-wenang.
Fadli Zon menambahkan, pemblokiran media online harus dilakukan secara transparan, serta melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan.
“Pemblokiran yang sewenang-wenang selain dapat melanggar konstitusi, juga mengancam kebebasan berpendapat yang telah dibangun,” tegas Fadli Zon kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/12/207).
Fadli menjelaskan, Kemenkominfo punya tata kelola yang harus dijalankan sebelum melakukan pemblokiran sebuah situs. Seperti tahap pendahuluan, mulai dari verifikasi, pemanggilan pengelola situs, hingga keputusan. Atau hanya cukup dengan peringatan keras atau sanksi pemblokiran.
“Para pengelola situs juga memiliki identitas yang jelas dan resmi, bisa ditelusuri. Sehingga tidak sulit untuk melakukan verifikasi dan pemanggilan. Pemerintah harus melakukan sesuai prosedur agar tidak subjektif,” imbuh Fadli Zon.
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan bahwa masyarakat berhak tahu prosedur serta alasan pemblokiran. Dalam Undang-Undang 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa masyarakat berhak mengetahui dasar dari setiap keputusan yang diambil oleh lembaga pemerintah.
Menurut Fadli, yang justru penting untuk dikontrol serta ditertibkan pemerintah adalah keberadaan akun-akun palsu yang sudah jelas melakukan fitnah dan hujatan.
“Saya minta agar Kemenkominfo tidak gegabah dan tidak diskriminatif dalam mengontrol situs-situs di dunia maya. Upaya pemblokiran harus dijalankan secara transparan dan sesuai prosedur. Agar jaminan terhadap kebebasan berpendapat tetap dapat dipelihara,” tegas Fadli Zon.
Pemerintah memblokir 11 situs setelah menyatakan akan menertibkan media online yang berkonten fitnah dan provokasi. Apalagi kerap berbau unsur suku, agama, ras, dan antar golongan (Sara).
Sebelas media online Islam yang diblokir yaitu;
1. voa-islam.com
2. nahimunkar.com
3. kiblat.net
4. bisyarah.com
5. dakwahtangerang.com
6. islampos.com
7. suaranews.com
8. izzamedia.com
9. gensyiah.com
10. muqawamah.com
11. abuzubair.net
Sembilan situs diblokir karena dinilai mengandung konten negatif seperti ujaran kebencian, fitnah, provokasi, Sara, hingga penghinaan terhadap simbol negara. Sedangkan dua situs lain diblokir karena mengandung phising dan malware.
Sementara itu, penelusurian batampos.co.id, media Islam yang ditutup itu hampir semua bisa diakses kembali. (wah/rmol/one/pojoksatu)
batampos.co.id – Sejumlah rumah sakit juga mengeluhkan sêrêtnya pembayaran klaim yang diajukan ke BPJS Kesehatan. Kondisi ini sedikit banyak mengganggu pelayanan dan operasional rumah sakit rujukan.
Humas Rumah Sakit Budi Kemuliaan (RSBK) Batam Donny Irawan mengungkapkan, pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan juga sering terlambat. Misalnya dalam sebulan kalim seharusnya dibayar dengan cara diangsur sebanyak tiga kali, tapi dibayar baru dua kali.
“Padahal bulan baru akan masuk lagi. Ini yang perlu kami dudukkan bareng, supaya tahu di mana titik masalahnya,” kata Donny, Jumat (30/12).
Tak hanya itu, lanjut dia, hampir setiap tagihan juga tak dibayar 100 persen sesuai dengan yang diajukan pihak rumah sakit. Ini terjadi lantaran ada yang menurut BPJS Kesehatan ada verfikasi yang tak lulus.
“Kami, rumah sakit kan tangani dulu, BPJS Kesehatan verifikasi (untuk dibayar) nanti. Verifikasi ini juga harusnya jelas,” ucapnya.
Humas BPJS Kesehatan Cabang Batam, Irfan Rachmadi di Batam mengaku BPJS Kesehatan senantiasa lancar membayar klaim dari rumah sakit.
“Sampai saat ini seluruh klaim yang telah selesai diverifikasi telah dibayar,” ujar Irfan melalui pesan pendek.
Humas Rumah Sakit Budi Kemuliaan (RSBK) Batam Donny Irawan berharap ke depan, harusnya sudah ada sistem online untuk memperjelas sistem verifikasi, selain itu sistem online juga dapat mepercepat verifikasi dibanding sistem manual yang dinilai lama dan syarat perbedaan.
“Ini untuk meminimalkan perbedaan persepsi diagnosis sehingga tak lagi perbedaan. Jika Kalau sudah begini tak masalah,” katanya.
Tak hanya itu, dia berharap BPJS Kesehatan juga rumah sakit dapat melakukan pertemuan periodik untuk mengevaluasi kerjasama kedua belah pihak.
“Ibaratnya, rapor untuk rumah sakit. Evaluasinya baik dari sisi kepatuhan, layanan maupun lainnya,” ujarnya.(ceu/rng/cr13)
batampos.co.id – Meski telah dirombak menjadi lebih realistis, pemerintah tetap gagal mencapai target dalam APBN-P 2016. Sejumlah asumsi makro juga meleset dari proyeksi. Misalnya, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di posisi 5,0 persen atau lebih rendah dari target 5,2 persen.
Namun, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, realisasi asumsi makro telah mendekati proyeksi.
”Secara umum, pada 2016, realisasi indikator dari asumsi makro ekonomi sangat mendekati (target, Red) APBN-P,” ujarnya dalam konferensi pers realisasi APBN-P 2016 di gedung Djuanda, Kemenkeu, Selasa (3/1/2016).
Dari sisi penerimaan, pendapatan negara sebesar Rp 1.551,8 triliun atau 86,9 persen dari target APBN-P yang sebesar Rp 1.786,2 triliun. Realisasi pendapatan tersebut berasal dari pendapatan dalam negeri, yakni Rp 1.546 triliun atau 86,6 persen dari target Rp 1.784,2 triliun. Sementara itu, penerimaan hibah mencapai Rp 5,8 triliun atau 295,2 persen dari target Rp 2 triliun.
Realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.283,6 triliun atau hanya 83,4 persen dari target Rp 1.539,2 triliun. Perinciannya, penerimaan pajak sebesar 81,5 persen atau Rp 1.104,9 triliun dari target Rp 1.355,2 triliun, bea cukai sebesar Rp 178,7 triliun atau 97,2 persen dari target Rp 184 triliun.
Meski lagi-lagi meleset dari target, menurut Sri Mulyani, ada pertumbuhan penerimaan pajak jika dibandingkan dengan tahun lalu. ”Penerimaan pajak secara umum mengalami pertumbuhan 4,2 persen. Tapi, memang kalau dilihat dari penerimaan yang tumbuh ini, lebih rendah Rp 33 triliun dari outlook yang telah saya sampaikan,” terangnya.
Terkait penerimaan Bea Cukai, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengakui adanya penurunan sebesar 0,5 persen. Hal itu disebabkan adanya kenaikan cukai rokok dan penurunan produksi rokok. Sementara terkait penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pencapaiannya lebih tinggi Rp 17 triliun dari yang diharapakan. Hal tersebut terkait dengan realisasi lifting minyak dan gas yang di atas asumsi.
”Selain itu, ada peningkatan deviden BUMN. Tapi, yang perlu dijaga adalah cost recovery migas yang pada 2016 melampaui target dari Rp 8 miliar menjadi Rp 11,9 miliar. Ini perlu diwaspadai,” tegasnya.
Di sisi lain, untuk pos belanja negara, terealisasi Rp 1.859,5 triliun atau 89,3 persen dari target yang telah ditetapkan pada APBN-P 2016, yakni sebesar Rp 2.082,9 triliun. Perinciannya, belanja pemerintah pusat terealisasi Rp 1.148,5 triliun atau 87,9 persen dari target Rp 1.306,7 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 710,9 triliun atau 91,5 persen dari target Rp 776,3 triliun.
Defisit di APBN-P 2016 sebesar Rp 307,7 triliun atau 2,46 persen terhadap PDB (produk domestik bruto). Realisasinya membengkak dari target 2,35 persen terhadap PDB atau Rp 296,7 triliun. (ken/c5/sof/jpgrup)
Renault ZOE, mobil listrik buatan Renault yang sudah mengaspal di Malaysia. Di Indonesia kini PNBP kendaraan bermotor naik lebih dari 100 persen mulai 6 Januari 2016. Foto: istimewa
batampos.co.id – Sejumlah warga mengaku kaget dengan penerapan PP Nomor 60 Tahun 2016 yang mengatur besaran kenaikan pajak kendaraan bermotor. Mereka menilai selama ini tidak ada sosialisasi dari pemerintah.
Antony, seorang warga yang ditemui Kantor Samsat Kepri di Batamcenter mengaku belum mengetahui informasi kenaikan tarif tersebut. Ia menilai, seharusnya pemerintah dan kepolisian melakukan sosialiasi terlebih dahulu.
“Gak tahu ada kenaikan. Sosialisasinya yang saya nilai masih kurang,” ujarnya.
Menurut Antony, kenaikan ini jelas akan memberatkan masyarakat. Apalagi melihat kondisi ekonomi saat ini yang masih belum membaik. “Kalau semuanya naik, masyarakat lah korbannya,” tutur warga Batamcentre itu.
Apalagi, lanjut dia, kenaikan tarif atau biaya PNBP yang berlaku di Polri itu cukup signifikan. Persentasenya ada yang mencapai 100 persen, bahkan lebih.
Sementara Kepala Sesi (Kasi) Penerimaan Dinas Pendapatan Kepri Juniarto mengatakan, perubahan PP itu merupakan ranahnya pihak kepolisian. Karena PP tersebut mengatur tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang nantinya akan disetor langsung ke kas negara.
Namun begitu, dia mengklaim selama ini pihaknya gencar melakukan sosialisasi. “Dispenda bersama Ditlantas Polda Kepri terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kepulauan Riau (Kepri),” katanya saat dihubungi melalui telepon, kemarin. (ska/rng)
Pegawai Negeri Sipil dan Honorer Pemko Batam usai melaksanakan upacara Hari Pendidikan Nasional di Dataran Engku Putri Batamcenter, Senin (2/5/2016) lalu. Pembahasan APBD Batam 2017 yang molorberimbas pada nasib ribuan honorer yang bakal tak bisa gajian tepat waktu. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – DPRD Batam terkesan tak serius dan tak komitmen menyelesaikan pembahasan APBD Batam 2017. Buktinya, hingga tahun berganti ke 2017, pembahasan belum juga disahkan.
Padahal, sesuai ketentuan, harusnya APBD Batam 2017 sudah harus diketok paling lambat akhir 2016. Namun Dewan Batam tak kunjung merampungkan pembahasan tersebut.
Molornya pembahasan dan pengesahan APBD Kota Batam tahun anggaran 2017 berdampak luas. Satu di antaranya adalah ribuan honorer di lingkungan Pemko Batam yang terancam tak gajian dalam beberapa bulan ke depan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Muslim Bidin, mengakui hal itu. Sebab di lingkunan Dinas Pendidikan sendiri ada guru dan tenaga honorer yang jumlahnya tidak sedikit.
“Ini yang akan menjadi masalah, karena gaji mereka dari APBD,” kata Muslim, Selasa (3/1/2016).
Dia berharap pengesahan APBD Batam 2017 bisa segera dilakukan. Sehingga tidak ada keterlambatan pembayaran gaji para honorer. Kalaupun terlambat, setidaknya tidak sampai berlangsung lama.
“Secepatnyalah, karena gaji ini masalah yang cukup riskan,” kata dia.
Selain gaji honorer, program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan Pemko Batam dalam APBD 2017 otomatis juga akan tertunda. Apalagi sampai saat ini belum ada tanda-tanda dari DPRD Batam untuk segera mengesahkan APBD 2017, dalam waktu dekat ini.
“Kalau untuk proyek kegiatan belum bisa jalan. Menunggu APBD disahkan dulu,” kata Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin, kemarin (3/1).
Namun mantan Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Batam ini memastikan anggaran operasional pemerintahan tak akan terganggu. Semua kegiatan operasional bisa berjalan sebagaimana mestinya, walaupun saat ini sudah ada beberapa dinas baru sesuai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah disahkan.
“Gaji PNS, listrik atau anggaran untuk operasional masih berdasarkan APBD 2016. Jadi tak ada masalah meski OPD baru,” terang Jefridin.
Menurut dia, jika APBD tak kunjung disahkan atau tidak disetujui, maka APBD 2017 akan merujuk pada APBD 2016 dengan angka Rp 2,3 triliun. Namun jika APBD yang baru disahkan, maka APBD 2017 Kota Batam Rp 2,5 triliun.
“Kita harapkan bulan ini sudah disahkan. Sebab saat ini masih kita usahakan,” jelas Jefridin.
Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan, buntut dari molornya pengesahan APBD ini berimbas pada banyak rencana pembangunan Kota Batam yang tertunda.
Meski begitu, dirinya tetap meminta agar kepala dinas menyiapkan segala sesuatu untuk persyaratan lelang kegiatan ke depan. Hal itu merujuk pada pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta untuk infrastruktur lebih diutaman.
“Kalau kira-kira program yang pasti jalan, jangan ragu-ragu. Siapkan saja. Yang jelas, laksanakan lelang sesuai prosedur, mudah-mudahan APBD bisa segera disahkan,” jelas Rudi.
Rudi menambahkan, para pejabat setingkat kepala dinas juga akan ikut merasakan dampak molornya pengesahan APBD 2017 ini. Mereka belum bisa menikmati kenaikan tunjangan baru. Setidaknya pada bulan ini. Sebab penggunaan anggaran operasional masih merujuk pada pagu anggaran lama.
“Februari mungkin ada kenaikkan tunjangan. Bulan ini tidak ada perubahan karena masih ikut APBD lama,” katanya.
Terpisah Wakil Wali Kota Amsakar Achmad berharap pembahasan APBD tak berlarut-larut sehingga tak mengganggu semua program yang sudah dirancang. Menurut dia, semua kegiatan yang sudah disusun sesuai mekanisme yang ada. Rancangan APBD tahun ini juga sudah mengakomodir hasil reses anggota DPRD Batam.
“Semua sudah sesuai mekanisme pembahasan Musrembang,” terangnya.
Dikatakannya, semua hasil reses anggota DPRD dimasukkan namun ada yang tereliminasi karena masing-masing tahapan dari kelurahan, kecamatan dan tingkat kota masing-masing ada skala prioritas. Hal tersebut lantaran terbatasanya anggaran.
“Hasil reses dan hasil Musrembang kita satukan, kemudian mana kira-kira yang menjadi skala prioritasnya. Bisa dibilang ini beauty contest, mana yang terbaik kita masukkan,” kata Amsakar.
Ia juga mengaku pihaknya telah menyiapkan surat untuk dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Surat merupakan penjelasan tentang kronologis terlambatnya pengesahan APBD Batam 2017.
“Hari ini pegawai kita akan langsung ke Kemendagri,” sebut Amsakar, kemarin. (she/cr17)
batampos.co.id – Sebuah aplikasi alternatif berbasis search engine islami kini hadir di Google PlayStore. Salah satu pengembang bernama WEBHAPPEN yang bermarkas di Serpong, Tangerang Selatan, membuat mesin pencari Islami bernama Goo212.
Nama Goo212 diambil dari kata Google dengan tulisan dua huruf O dan 212 merupakan nama lain Aksi Bela Islam III pada 2 Desember lalu.
Dalam profilnya di Google Play Store, Goo212 menawarkan mesin pencari yang memfilter konten palsu (hoax), penyesatan akidah, paham liberal, pornografi dan konten negatif lainnya.
Pengembang Goo212 juga menuliskan, mesin pencari ini lahir karena dilandasi semangat umat Islam di Indonesia untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.
“Kini saatnya umat muslim memiliki layanan mesin pencari website yang islami, bebas dari konten yang menyesatkan umat, seperti aliran sesat, pemikiran liberal, konten berbau pornografi, dan masih banyak lagi yang dapat ditemukan jika menggunakan mesin pencari pada umumnya,” tulis pengembang dalam deskripsi Goo212 di Google Play Store, Selasa (3/1).
Goo212 mengklaim hanya menampilkan website yang sudah difilter dengan baik oleh tim yang terdiri dari berbagai latar belakang keilmuan sehingga dapat terhindar dari konten yang di luar dari akidah Islam.
Aplikasi ini juga mengajak kepada umat Islam untuk turut berpartisipasi menambahkan website terpercaya ke direktori database mesin pencari Goo212.
Sudah ada 10 ribu pengunduh yang mendownload aplikasi pencari ini. Saat ini aplikasi ini hanya tersedia untuk smartphone berbasis Android. (jpnn)
Melihat posting-an itu Aldi kembali banjir dukungan dan doa dari netizen. Mereka mendoakan agar Aldi cepat pulih dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. (zul/ps)
