batampos.co.id – Terbiasa tertib administrasi ternyata sangat membantu kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut siapa saja yang terlibat suap lelang jabatan di Pemda Klaten. Sang Bupati, Sri Hartini ternyata mencatat dengan rapi setiap uang yang diduga hasil dagang jabatan.

Dari catatan itu pula diketahui bahwa kepala daerah kader PDI Perjuangan tersebut tidak hanya menerima dari satu pemberi suap.

“Ada bukti catatan keuangan dari mana pemberian itu berasal,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Sabtu (31/12/2016).

Bukti catatan itu sudah disita penyidik KPK saat menangkap Sri di rumah dinas bupati Klaten, Jumat (30/12/2016).

Selain pemberi, KPK juga menduga kemungkinan ada penerima lain selain Sri. Sebab, melihat konstruksi pasal yang dijeratkan, terbuka kemungkinan ada pihak-pihak lain yang menerima.

Karenanya Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan, pihaknya saat ini masih memerlukan keterangan pihak-pihak lain. “Jadi,  penyidik masih membutuhkan keterangan dari pihak lain untuk mengetahui jaringan bekerja,” katanya/

Seperti diketahui,  Sri dan anak buahnya Suramlan, Sabtu (31/12/2016) ditetapkan sebagai tersangka suap terkait mutasi dan promosi jabatan. Keduanya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Jumat (30/12).

Sri sebagai penerima suap disangka melanggar pasal 12 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP juncto pasal 65 ayat 1 KUHP. Sedangkan Suramlan yang juga salah satu kepala seksi di Dinas Pendidikan Klaten disangka sebagai pemberi disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a dan b atau pasal 13 UU Tipikor.

Sri dijebloskan ke Rutan Klas I Jakarta Timur cabang KPK. Sedangkan Suramlan ditahan di Rutan Klas I Jaktim cabang KPK di Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan.(boy/jpnn)

batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan barang bukti yang mereka dapat saat operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Klaten, Jateng, Sri Hartini. Antara lain, uang dua kardus yang diduga hasil lelang jabatan.

Sang bupati kini ditahan KPK. Kasusnya makin menguatkan kecenderungan perilaku koruptif politik dinasti. Sri ibarat mewarisi takhta suaminya, Haryanto Wibowo, yang menjadi bupati Klaten periode 2000–2005.

Sebelumnya, Sri menjadi wakil bupati, mendampingi Bupati Sunarna yang menjabat untuk periode kedua pada 2010–2015.

Saat ini istri Sunarna, Sri Mulyani, menjadi wakil Sri Hartini sampai 2021. Praktis, dalam kurun 2000–2021, Klaten silih berganti di bawah kendali pasutri Haryanto Wibowo-Sri Hartini dan Sunarna-Sri Mulyani.

’’Kondisi seperti ini biasanya sangat rentan terhadap praktik-praktik korupsi,’’ ujar Wakil Ketua KPK Laode di Jakarta, Sabtu (31/12/2016).

Haryanto pernah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Polwil Surakarta pada 2005. Dia terbelit kasus pengadaan buku paket tahun pelajaran 2003–2004 senilai Rp 4,7 miliar dan uang perjalanan dinas ke luar negeri.

Sementara itu, Sri ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dalam kasus promosi dan mutasi jabatan. Penyuapnya adalah Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Suramlan.

’’Ini kasus yang signifikan bagi KPK. Kasus pertama yang berkaitan dengan dagang jabatan,’’ kata Laode.

Enam orang lain yang dibawa ke kantor KPK pada Jumat malam (30/12/2016) masih berstatus saksi. Yakni, tiga PNS (Nina Puspitarini, Bambang Teguh, dan Slamet), seorang pegawai honorer (Panca Wardhana), serta dua swasta (Sukarno dan Sunarso).

Tersangka sangat mungkin bertambah. KPK sudah mengantongi barang bukti berupa buku catatan berisi daftar penyetor uang suap yang mereka sebut sebagai uang syukuran itu.

’’Buku penerimaan uang dari tangan NP (Nina Puspitarini),’’ ujar Laode. Yang menerima lebih dari 20 orang.

Penyuap memberikan uang sesuai dengan eselon atau jabatan yang dikehendaki. Angkanya mulai ratusan juta hingga puluhan juta untuk satu jabatan.

Barang bukti uang yang disita adalah Rp 2 miliar, USD 5.700, dan SGD 2.035. ’’Kalau eselonnya tinggi bisa Rp 100 juta. Kalau eselon bawah bisa puluhan, tidak selalu Rp 50 juta,’’ ungkap Laode.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, ada orang lain yang diduga menerima dan terlibat uang suap.

’’Misalnya, A menerima melalui B atau C. Kemungkinan tersangka bertambah tergantung di proses penyidikan,’’ ujar dia.

Penangkapan Sri itu menjadi catatan penutup tahun KPK. Dalam kurun 2016, komisi antirasuah telah melakukan 17 kali operasi tangkap tangan (OTT).

Empat orang di antaranya kepala daerah. Yakni, Bupati Subang Ojang Sohandi pada April, Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian (September), Wali Kota Cimahi Atty Suharti (Desember), dan Bupati Klaten Sri Hartini.

Wali Kota Atty dan Bupati Sri termasuk kategori politik dinasti. Suami Atty, Itoc Tocija, adalah mantan wali kota. Dia juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Donald Fariz menuturkan, politik dinasti memang cenderung koruptif.

Sebab, untuk melanggengkan kuasa, diperlukan biaya yang besar guna merawat jaringan yang telah terbentuk.

Misalnya, organisasi masyarakat, keluarga, hingga partai politik. ’’Simpul-simpul itu butuh biaya besar untuk maintenance,’’ katanya.

Calon kepala daerah dari politik dinasti bisa saja sudah tenar karena keluarganya menjabat. Tapi, sistem politik di Indonesia masih pragmatis.

Belum secara substansi mengandalkan kapabilitas calon. ’’Secara prosedur, politik memang jalan. Tapi, substansinya tidak,’’ ujar Donald. (jun/c19/ca/jpnn)