Senin, 6 April 2026
Beranda blog Halaman 13883

Hindari Pungli di Pelabuhan, BP Batam Gunakan Sistem Host to Host

0
Pelabuhan Batuampar di lihat dari udara. Foto: istimewa/singapuraterkini
Pelabuhan Batuampar di lihat dari udara. Foto: istimewa/singapuraterkini

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam memperkenalkan sistem host to host pembayaran jasa kepelabuhanan.

Dengan konsep ini diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya pungli karena tidak lagi bertemu langsung dengan petugas.

“BP Batam mencoba membuat sebuah sistem digital untuk meminimalisir kemungkinan terjadi potensial lost dan pelayanan secara tatap muka atau sebelumnya manual, disamping itu ini kita buat se dinamis mungkin dan sistem lebih transparan dalam pelaksanaanya,” ujar Staff Khusus Anggota 3 BP Batam Bidang Pelabuhan, Nasrul, Kamis  (8/9/2016) Gedung IT BP Batam pada acara sosialisasi kebijakan ini.

Nasrul menjelaskan sistem host to host merupakan sebuah sistem yang diterapkan BP Batam yang menghubungkan server penyedia jasa dengan server bank untuk menunjang segala mekanisme di lapangan melalui sistem online bagi para pengguna jasa.

“Sistem ini berlaku untuk pembayaran kegiatan jasa kepelabuhanan oleh BP Batam yang dilakukan pada pelabuhan umum dan non umum,” ungkapnya.

Ia menambahkan pada peraturan ini para pengguna jasa terlebih dahulu melakukan registrasi untuk memperoleh penyataan umum kapal (PUK)  dan kemudian harus menyetorkan dana sebagai deposit sebesar 125 persen dari nilai estimasi biaya yang disetorkan pada pihak bank yang ditunjuk penyedia jasa dengan menggunakan rekening atas nama pengguna jasa.

BP Batam sebagai penyedia jasa menyediakan jasa kepelabuhan meliputi jasa kapal, jasa barang, jasa alat dan jasa penunjang kepelabuhan.

“Dana sebesar 125 persen dari  nilai estimasi seluruh layanan jasa yang diberikan kepelabuhanan dana tersebut di freeze di akun pengguna jasa, dana akan berkurang ketika pengguna jasa telah menggunakan jasa kepelabuhan setelah terbit perintah bayar,” lanjutnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Pelabuhan Laut BP Batam, Bambang Gunawan mengatakan BP Batam siap memberikan pelayanan yang baik dan professional dengan didukung sistem baru dan sumber daya manusia (SDM) yang profesional.

“Saya berharap kepada seluruh pengusaha dan pihak yang berkepentingan untuk selalu bekerjasama dan dengan pengembangan system dan SDM yang lebih baik dan profesional dimiliki Kantor Pelabuhan BP Batam dapat lebih memberikan pelayanan yang baik,”ucapnya.

Pemimpin Bidang Pemasaran dan Bisnis Bank BNI Batam, Indarto menyambut baik langkah tersebut. Sebagai rekan BP Batam, BNI siap melayani para pengusaha agar aktivitas transaksi keuangan berjalan lancar, mudah dan aman.

“Melalui BNIdirect para nasabah perusahaan (non perusahaan) dapat melakukan transaksi keuangan dan memperoleh informasi transaksi dengan lancar, mudah, dan aman,” terangnya. (leo)

Layanan Perizinan Lahan Lama Tetap Jalan, Sudah 2.325 Alokasi Lahan Disetujui

0
Peluncuran pelayanan perizinan 123J yaitu pelayanan perizinan yang bisa selesai dalam 3 jam PTSP BP Batam di Gedung Sumatera beberapa waktu lalu. foto: cecep mulyana / batampos
Peluncuran pelayanan perizinan 123J yaitu pelayanan perizinan yang bisa selesai dalam 3 jam PTSP BP Batam di Gedung Sumatera beberapa waktu lalu. foto: cecep mulyana / batampos

batampos.co.id – Direktur Publikasi dan Humas Badan Pengusahaan (BP) Batam, Purnomo Andiantono mengungkapkan pelayanan alokasi lahan baru memang berhenti untuk sementara waktu karena menunggu pembenahan sistem. Namun, untuk pelayanan  alokasi lahan yang lama masih berjalan seperti biasanya.

“Yang berhenti ya alokasi baru, karena data yang ada kan dibenahi dahulu. Namun untuk alokasi yang lama ya tetap jalan dong,” ungkapnya, Kamis (8/9/2016) seperti diberitakan koran Batam Pos.

Senada dengan Andi, Kepala Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam, Imam Bahroni juga mengungkapkan pelayanan untuk alokasi lahan yang lama tidak ada yang berhenti. Para pengusaha properti yang mengeluhkan hal tersebut bisa datang ke BP Batam.

“Tidak ada yang berhenti. Pelayanan tetap berjalan dan dapat diketahui progres masing-masing jenis pelayanan. Selama persyaratan lengkap akan dilayani,” ungkapnya.

Ia kemudian memaparkan sejumlah data terkait pelayanan alokasi lahan untuk meyakinkan masyarakat bahwa pelayanan tidak pernah berhenti. Untuk dokumen Izin Peralihan Hak (IPH) tahun 2016, hingga Agustus sudah ada 9.640 berkas masuk dengan rincian 1.674 berkas di Januari; 1.432 berkas di Februari; 1.750 berkas di Maret; 1.120 berkas di April; 1.432 berkas di Mei; 1.563 berkas di Juni; 669 berkas di Juli, dan 1.219 berkas di Agustus.

Kemudian dokumen balik nama Penetapan Lokasi (PL). Hingga Agustus, sudah ada 3.672 berkas. Rinciannya, 490 berkas di Januari, 477 berkas di Februari, 537 berkas di Maret, 433 berkas di April, 440 berkas di Mei, 489 berkas di Juni, 233 berkas di Juli, dan 573 berkas di Agustus.

Selanjutnya dokumen endors UWTO sudah masuk 1104 berkas hingga Agustus. Pada Januari ada 187 berkas, 158 berkas di Februari, 199 berkas di Maret, 124 berkas di April, 197 berkas di Mei, 85 berkas di Juni, 22 berkas di Juli dan 132 berkas di Agustus.

Untuk dokumen Surat Perjanjian (SPJ) dan Surat Keputusan (Skep). Rinciannya ada 1318 berkas. 242 berkas di Januari, 231 berkas pada Februari, 302 berkas pada Maret, 195 berkas pada April, 91 berkas pada Mei, 178 berkas pada Juni, 79 berkas pada Juli dan 234 berkas pada Agustus.

Sedangkan untuk dokumen rekomendasi, ada 982 berkas yang masuk. Pada Januari ada 59 berkas, 232 berkas di Februari, 207 berkas pada Maret, 144 berkas pada April, 207 berkas pada Mei, 93 berkas pada Juni, 40 berkas pada Juli dan 41 berkas pada Agustus.

Dan terakhir dokumen pengganti yang hilang. ada 129 berkas yang masuk dengan rincian tidak ada berkas di Januari, 21 berkas pada Februari, 18 berkas pada Maret, 39 berkas pada April, 19 berkas pada Mei, 24 berkas pada Juni, 8 berkas pada Juli dan 20 berkas hingga 26 Agustus.

“Adapun permohonan alokasi lahan, baru 2325 yang sudah selesai dan sudah dikirim ke pemohonnya masing-masing untuk selanjutnya menunggu lelang,” pungkas Bahroni. (leo/koran bp)

Imigran di Batam Tidak Diawasi Petugas

0
Imigran di lobi Hotel Kolekta Batam. Foto: eggi/batampos.co.id
Imigran di lobi Hotel Kolekta Batam. Foto: eggi/batampos.co.id

batampos.co.id – Para imigran pencarin suaka yang ditampung di Hotel Kolekta, Baloi secara bebas bekeliaran. Di hotel tersebut mereka tidak diawasi petugas imigrasi serta petugas Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).

Padahal pihak IOM memberlakukan peraturan kepada setiap imigran dilarang untuk ke luar hotel pada malam hari. Namun, banyak diantara imigran yang berkeliaran di luar hotel hingga beberapa hari tak kembali.

“Banyak juga yang bandel ke luar malam. Karena petugas IOM dan imigrasi jarang berada di sini (hotel) untuk mengawasi,” ujar Hendri, salah seorang petugas hotel, Kamis (8/9/2016).

Pantauan di hotel tersebut menyediakan buku catatan untuk para imigran yang beraktivitas di luar. Dari catatan itu, banyak para imigran beraktivitas menuju Mall dan fitnes.

“Yang tidak mencatat di buku itu banyak juga. Kita pihak hotel tidak bisa memaksa,” terang Hendri.

Dia menjelaskan di hotel tersebut menampung sebanyak 280 imigran. Mereka terbagi dua, yakni para pengungsi serta pencari suaka.

Untuk para pengungsi, IOM memberikan biaya Rp 1,25 juta per bulan. Sedangkan para pencari suaka dibekali makanan dan minuman setiap harinya.

“Makannya disediakan. Kalau aktivitas mereka di luar saya kurang tahu,” terangnya.

Hendri menjelaskan 10 orang imigran yang diamankan pihak imigrasi dan terlibat praktik prostitusi tersebut jarang terlihat di hotel. Para imigran ini merupakan warga negara Afghanistan dan Pakistan.

“Jarang terlihat. Mereka itu yang termasuk bandel dan sering ke luar malam,” tegas Hendri.

Menurutnya, 10 imigran yang diamankan pihak imigrasi tersebut sudah menempati hotel selama 1-1,5 tahun. “Mereka sudah lama berada di sini (hotel),” pungkasnya.

Sementara itu, Ahmed, salah seorang imigran asal Afghanistan mengaku tak terlalu mengenal 10 imigran tersebut. Namun, ia pernah menasehati rekan senegaranya itu.

“Saya pernah nasehati untuk tidak macam-macam di Indonesia ini. Tapi mereka tidak mendengarkan,” terangnya.

Menurutnya, rekan senegaranya yang diamankan tersebut kerap ke luar dari hotel pada sore hari. Mereka menuju tempat fitnes di kawasan Nagoya. (opi/eggi)

Wali Kota Batam Minta Imigran Ditarik ke Pusat

0
Para imigran pencari suaka saat ditampung di Hotel Kolekta, Baloi. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Para imigran pencari suaka saat ditampung di Hotel Kolekta, Baloi. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi tak ingin mengeluarkan kebijakan apapun terkait kondisi para imigran di Batam. Ia memilih lebih baik menunggu arahan dari pemerintah pusat yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) .

“Sudah kita kirim surat ke pak Menkopolhukan, kita tunggu apa arahannya,” kata Rudi di kantor Walikota Batam, Kamis (8/9/2016).

Rudi juga enggan memberikan lokasi yang lebih layak untuk para imigran. Dengan alasan takut membuat nyaman dan jumlah imigran yang datang ke Batam semakin banyak.

“Kalau kita tempatkan di suatu tempat, nanti mereka (pencari suaka) beranggapan kita menerima mereka,” ujarnya.

Namun secara pribadi, Rudi berharap agar seluruh pencari suaka di Batam ditarik ke pusat, agar keberadaan mereka terawasi. Sebab keberadaan mereka dinilai sudah menimbulkan keresahan dan permasalahan baru di Kota Batam. Bahkan dikhawatirkan akan terjadi tindak kriminal karena dampak sosial.

“Mereka hidup, butuh makan kalau tak ada yang ngasih bagaimana. Ini jadi masalah. Kita minta ke Pak Menko (Menkopolhukam) menarik mereka balik ke Jakarta,” harap Rudi. (she)

Ini Pengakuan Imigran yang Diamankan Imigrasi kerena Jadi Penghibur Wanita Kesepian di Batam

0
Lima dari 10 imigran diamankan Imigrasi Batam karena diduga melakukan pekerjaan haram, Kamis (8/9/2016). Foto: anggie/batampos
Lima dari 10 imigran diamankan Imigrasi Batam karena diduga melakukan pekerjaan haram, Kamis (8/9/2016). Foto: anggie/batampos

batampos.co.id -Imigrasi Batam mengamankan 10 imigran dari Afganistan dan Pakistan yang berstatus sebagai pencari suaka. Imigran ini diduga melakukan kegiatan haram, dengan menjadi pria yang bisa menemani wanita-wanita yang butuh kehangatan.

Lalu bagaimana para imigran ini bisa terjebak di bisnis haram itu? Salah satu imigran berinisial J mengaku awalnya tak ada niat untuk terjun ke bisnis haram ini. Namun pria ganteng berusia 17 tahun itu mengaku terjebak sejak mengenal pria bernama Bonny Syahrio, di Hotel Kolekta Batam, tempat para imigran ditampung IOM.

Sebulan lalu, J bahkan sempat berangkat ke Jakarta bersama Bonny untuk mendaftar sebagai model di sebuah agency.

“Saya ketemu Bonny sekitar delapan bulan lalu. Dia tawari saya kerjaan sebagai model di Jakarta. Saya pun mau,” ujar remaja 17 tahun itu.

J mengklaim dirinya layak menjadi seorang model. Alapagi dengan penampilan fisik yang sangat proporsional. Berkulit putih bersih, hidung mancung dan berbadan atletis, adalah keunggulan fisik yang dimilikinya.

Ditambah lagi, untuk menguatkan keinginannya menjadi seorang model, ia pun tekun belajar bahasa Indonesia. “Saya sudah 1,5 tahun di Indonesia. Sekarang sudah lancar berbahasa Indonesia,” tuturnya.

Namun langkahnya untuk menjadi model tersendat karena dana. “Butuh dana Rp 10 juta untuk lengkapi surat izin dan segala macamnya, makanya saya balik ke Batam lagi,” sambung J.

Ia mengaku, Bonny pun menawari pekerjaan menyenangkan wanita-wanita kesepian untuk mendapatkan dana tambahan. “Yang penting bisa jadi model, jadi saya mau turuti kata Bonny,” ucapnya.

Melalui Bonny, J bersama sembilan rekannya yang merupakan imigran atau pencari suaka asal Afghanistan dan Pakistan itu, diperkenalkan ke beberapa wanita di Batam yang membutuhkan kehangatan.

Kesepuluh imigran itu pun aktif mengikuti fitnes di salah satu gym di Nagoya. Hingga informasi adanya imigran berolahraga bersama wanita Indonesia di Batam, membuat pihak imigrasi Batam menelusuri kegiatan mereka.

Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi kelas I Khusus Batam, Muhammad Novyandri mengatakan, kesepuluh imigran tersebut telah terbukti melakukan pekerjaan yang melanggar hukum.

“Kami melakukan penyamaran melalui petugas imigrasi berinisial J, yang mencoba memesan salah satu imigran gigolo tersebut,” ujar Novyandri.

Dari pesan singkat melalui WhatsApp antara Bonny dan J, lanjut Novyandri, mereka meminta tarif 800 dolar Singapura (sekitar Rp 8 juta). “Kami bersedia agar pergerakan jaringan dapat dihentikan,” ucapnya.

Sabtu (3/9/2016) lalu, pihak Imigrasi Batam bergerak melakukan penangkapan. “J ditangkap di Hotel Amir Harbour Bay. Sementara yang lainnya ditangkap di berbagai tempat yang berbeda,” sebut Novyandri.

“Masih dalam proses pemeriksaan lebih dalam,” pungkasnya. (cr15/koran bp)

Kelanjutan Pembahasan Tarif PLN Batam Tunggu Komitmen dan Kejelasan dari Gubernur

0
Rudy Chua. foto:yusnadi
Rudy Chua. foto:yusnadi

batampos.co.id – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Rudy Chua menegaskan, hingga kini pihak legislatif sama sekali belum melanjutkan tahapan pembahasan usulan kenaikan tarif listrik yang diajukan PLN Batam.

Ada komitmen dan kejelasan gubernur yang hingga kini masih ditunggu Komisi II dan Komisi III DPRD Kepri. “Karena kesepakatan rapat terakhir dari Dinas ESDM dan Biro Hukum diminta mendapatkan konfirmasi final dari Pak Gubernur, apakah beliau akan melanjutkan usulan kenaikan tarif tersebut sesuai dengan suratnya atau membatalkan sesuai pernyataan di media massa,” kata Rudy, Rabu (9/7).

Sebelumnya, Wakil Ketua III DPRD Kepri, Amir Hakim pernah menyebutkan, sikap plin-plan gubernur tersebut mencuat bermula dari pernyataan Nurdin pada publik, bahwa dirinya menolak usulan kenaikan tarif listrik Batam. Padahal, kata Amir, usulan kenaikan listrik tersebut justru berasal dari Gubernur.

“Jadi yang mengusulkan kenaikan itu Pak Nurdin saat menjabat sebagai Plt Gubernur. Sekarang beliau sendiri yang menolak usulan yang diajukan sendiri,” kata Amir.

Bukan tanpa dasar Amir mengatakan hal ini. Ia mengacu pada surat gubernur kepada Ketua DPRD bernomor 015/0520/SET tertanggal 27 April 2016. Dalam poin kelima surat itu dinyatakan gubernur meminta kepada jajaran DPRD Kepri agar segera membahas dan menyetujui kenaikan usulan listrik yang diusulkan Gubernur.

Untuk diketahui, Surat Gubernur nomor 015/0520/SET yang ditujukan kepada DPRD Kepri berisi usulan persetujuan tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN Batam. Dalam poin pertamanya, Gubernur mengatakan bahwa untuk penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen merupakan kewenangan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.

Selanjutnya, Gubernur juga menjelaskan bahwa harga yang ada saat ini telah dibahas secara menyeluruh bersama dan akan dibuka ke ruang publik atau stakeholder terkait untuk harmonisasi kebijakan.

Dan dalam kelima atau penutup, Gubernur meminta agar DPRD Kepri membahas dan menyetujui usulan tarif tersebut.

Maka dari itu, Amir keheranan jika tiba-tiba Gubernur berkomentar pada sebuah media menolak rencana kenaikan tarif tenaga listrik tersebut. “Kalau mau menolak kenaikan tarif listrik, silakan saja. Tapi, tarik dulu surat terdahulu sebagai bentuk good governance,” katanya serius.

Sebab jika tidak, Amir menilai gubernur telah melakukan kebohongan publik karena meminta DPRD membahas kenaikan listrik sementara di satu sisi beliau menolak kenaikan listrik. “Jadi jangan bilang beliau menolak, sementara disatu sisi gubernur mendorong kami membahas menaikan listrik secara diam-diam. Jangan menjebak kami,” kata Amir.

Selain menunggu komitmen dan kejelasan dari gubernur, Rudy menambahkan, Komisi II DPRD juga menanti hasil laporan keuangan 2015 dari PLN Batam. Hingga kini, Rudy menyebutkan, ia dan rekan-rekannya belum menerima laporan yang sudah diminta sejak jauh-jauh hari.

Dari informasi yang terpercaya, Rudy menyebutkan ia sudah menerima laporan keuangan tersebut. “Dari data yang kami dapat bukan dari PLN Batam langsung, di tahun 2015 itu memang ada tercatat beberapa hal yang fantastis,” ungkap Rudy.

Masih dari informasi yang sama, Rudy mengatakan, keuntungan PLN Batam mencapai Rp 164 miliar. Kemudian, bila direevaluasi aset secara komprehensif kekayaan PLN Batam mencapai Rp 1.800 miliar. “Komperhensif keseluruhan yaitu laba keuntungan yang di laba usaha dan juga laba yang dicatatkan karena reevaluasi asset mereka,” terang Rudy.

Angka laba tidak terhenti sampai di sini. Rudy menambahkan masih ada laba tertahan per 31 Desember yang angkanya mencapai Rp 1.200 miliar. “Nah itu apakah termasuk hal-hal yang menjadi kewajaran yang dipertimbangkan? Bisa tuh untuk dipinjamkan kepada pemprov yang sedang kesulitan mikir defisit ini,” canda Rudy.

Adanya angka-angka yang tertera pada laporan keuangan PLN Batam kni, lantas membuat anggota komisi II ini berpikir kemungkinan adanya kekhawatiran PLN Batam akan kemungkinan adanya kesalahan intervensi dari DPRD Kepri.

“Padahal jika mereka mau menjelaskan laporan keuangan 2015-nya itu, saya rasa kami anggota dewan juga bisa memahami,” pungkasnya. (aya/bpos)

Kapal Bermuatan Beras Impor Selundupan Belum Diserahkan ke Bea Cukai

0
Mujayin, Kabid P2 Bea Cukai, Batam. Foto: Icank/Posmetro
Mujayin, Kabid P2 Bea Cukai, Batam. Foto: Icank/Posmetro

batampos.co.id – Badan Keamanan Laut (Bakamla) Zona Barat mengamankan kapal penyelundup beras asal Singapura belum lama ini. Namun hingga saat ini kapal tersebut belum diserahkan ke Bea Cukai untuk diproses lebih lanjut.

“Sampai sekarang belum dilimpahkan (Bakamla),” ungkap Kepala Bidang P2 Bea Cukai Batam, Mujayin, seperti dilansir posmetro.co (grup batampos.co.id), Kamis (8/9/2016) sore.

Tak hanya kapal bermuatan beras yang diduga ilegal itu, Mujayin juga menyebutkan  kapal yang menyelundupkan 20 ton pasir timah pertengahan Mei 2016 lalu di perairan Natuna, Kepri, juga belum dilimpahkan Bakamla.

“Kita minta Bakamla segera limpahkan tangkapan tersebut dan itu harus lengkap,” tegas Mujayin.

Sebenarnya, pengusaha atau importir yang hendak melakukan impor berbagai produk pangan ke Batam, tidak perlu menggunakan cara ilegal. Sepanjang menggunakan dokumen yang lengkap dan sah berlaku, maka Bea Cukai tak akan mempersulit.

Nah, saat barang masuk memang harus melalui pemeriksaan fisik oleh Bea Cukai jika melalui jalur merah. Namun jika melalui jalur hijau bebas dari pemeriksaan fisik, hanya pemeriksaan dokumen.

“Hanya 15 persen importir menggunakan jalur merah, sisanya nya 85 persen menggunakan jalur hijau,” ujar Mujayin. Sementara untuk pusat, importir yang menggunakan jalur merah lebih sedikit hanya 5 persen saja.

Mujayin mengakui tak semua barang yang lewat jalur hijau dicek satu persatu. “Dalam hal ini kita ada intel untuk mengawasi dan menyelidikinya,” tutup Mujayin. (cnk/PM/nur)

Bila Ingin Poros Maritim Sukses, Ubah Pola Pikir dari Agraris ke Maritim

0

batampos.co.id – Kepulauan Riau merupakan wilayah yang paling siap menjadi poros maritim Indonesia. Sebab Kepri berbatasan langsung dengan Selat Malaka juga Laut Cina Selatan. Serta memiliki pelabuhan-pelabuhan interrnasional. Namun, sayang, Kepri tidak banyak mendapatkan perhatian.

“Dari rencana pembuatan 24 pelabuhan senilai total Rp 800 triliun itu tidak satupun ada di Kepri. Apa sebab, pemerintah tidak memberi Rp 1 triliun pun untuk membangun pelabuhan di Kepri?” kata Chairman Riau Pos Group, Rida K Liamsi, Kamis (8/9).

Rida hadir sebagai pembicara pemungkas acara focus group discussion (FGD) gagasan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri dan BEM Politeknik Negeri Batam kala itu. FGD tersebut mengangkat tema “Peran Batam Bintan Karimun Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan Menyambungkan Archipelago Melalui Tol Laut”.

Menurutnya, ada tiga hal yang membuat Kepri terpinggirkan. Pertama, karena perairan Kepri dangkal. Ini menyulitkan kapal-kapal besar untuk bersandar.

“Tapi itu kan bisa didalamkan, bisa dikorek. Apa susahnya,” tambahnya.

Alasan kedua, Pemerintah Indonesia takut dengan Singapura. Menurutnya, Singapura tidak akan mau dikalahkan oleh Indonesia. Singapura, tentunya, tidak ingin Indonesia punya pelabuhan hebat. Sebab, kapal-kapal itu akan beralih ke Singapura.

“Tekanan dari Singapura itu sangat besar,” katanya lagi.

Dan alasan ketiga, Pemerintah sengaja tidak memberi anggaran supaya bisa dibangun swasta. Sehingga, wilayah ini dibiarkan hingga ada investor yang tertarik untuk membangunnya.

“Padahal kita punya Karimun. Langsung bikin saja Pelabuhan di Karimun,” ujarnya.

Chairman Riau Pos Group Rida K Liamsi bersama Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Rektor Umra, Kemenko bidang maritim,  memberikan pemaparan saat menjadi narasumber pada acara Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri bersama BEM Politehnik di Gedung Politehnik Batam, Kamis (8/9). F Cecep Mulyana/Batam Pos
Chairman Riau Pos Group Rida K Liamsi bersama Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Rektor Umra, Kemenko bidang maritim, memberikan pemaparan saat menjadi narasumber pada acara Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri bersama BEM Politehnik di Gedung Politehnik Batam, Kamis (8/9). F Cecep Mulyana/Batam Pos

Menurut Rida, ada satu hal yang harus diubah jika ingin mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yakni, pola pikir agraris. Selama ini, masyarakat telah dicekoki doktrin bahwa Indonesia adalah negara agraris. Ini yang menyebabkan anggaran untuk wilayah kepulauan seperti, Kepulauan Riau, tidak banyak.

“Penyusunan anggaran itu tidak boleh lagi berbasis agraris tetapi dari maritim. Harus ada keberanian untuk mengubah itu,” ujarnya.

Kepala Bagian Program Deputi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Dirham Cahyono, mengatakan,  Kepri sudah masuk dalam pembangunan 24 pelabuhan dengan nilai total Rp 800 triliun tersebut. Itu berada dalam proyek tol laut.

Saat ini, pembangunan difokuskan untuk dua pelabuhan. Yakni, Pelabuhan Kualatanjung di Kabupaten Batubara Sumatera Utara dan Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara. Kedua pelabuhan itu yang disiapkan sebagai tempat bersandar kapal-kapal besar.

“Sekarang ini kan semua kapal masuknya ke Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Nanti, jangan lagi,” ujar Dirham.

Disampaikannya, tol laut sangat penting bagi Indonesia. Keberadaan tol ini diharapkan mampu menurunkan disparitas harga yang selama ini terjadi. Sehingga perekonomian ke depan semakin baik.

“Ya selama ini kan yang mereka keluhkan seperti itu. Barang-barang harganya mahal,” tuturnya.

FGD itu turut menghadirkan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Syafsir Akhlus dan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun. Keduanya sepakat, bahwa seharusnya, Indonesia tidak memunggungi laut. Petuah-petuah kaum pendahulu sudah mengatakan seperti itu.

“Ada pepatah lama, ‘jika diri ingin selama, selamatkanlah laut dan selat’. Laut dan selat itulah yang harus diingat,” ujar Syafsir Akhlus.

Ia mengatakan, Umrah siap memantau perkembangan maritim daerah. Salah satu caranya dengan bekerja-sama dengan Bank Indonesia untuk memantau inflasi. Disampaikannya, inflasi di daerah kepulauan berbeda dengan daerah non-kepulauan.

“Kita perlu yang namanya index pricing. Sebab, bisa jadi, ketika sudah dikirim, biaya ongkos kirimnya lebih mahal daripada harga barangnya,” ujarnya.

Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun mengaku tetap berkomitmen untuk selalu membangun infrastruktur Kepri. Meskipun saat ini, Kepri tengah mengalami defisit anggaran. Menurutnya, selalu ada jalan keluar untuk hal-hal baik yang dilakukan.

“Seperti yang dilakukan Bupati Lingga dengan membuka sawah 2.000 hektare lalu, padahal anggarannya sedang defisit. Tak tahunya Menteri Pertanian datang dan malah menambah dana untuk membuka 5.000 hektare lahan sawah lagi,” ujar Gubernur. (ceu)

Tarif Imigran Ganteng Diduga Puluhan Juta

0
Salah satu imigran dibawa ke Imigrasi Batam untuk diperiksa, Kamis (8/9/2016). Foto: eggi/batampos.co.id
Salah satu imigran dibawa ke Imigrasi Batam untuk diperiksa, Kamis (8/9/2016). Foto: eggi/batampos.co.id

batampos.co.id -Imigran ganteng yang diduga nyambi menjadi teman wanita-wanita kesepian namun tajir, sambil menunggu mendapatkan suka diduga bertarif tinggi.

Posmetero melansir, tarifnya ada yang mencapai Rp 20 juta. Yakin? Hanya mereka yang  tahu kebenaran pastinya.

Yang pasti, kasus ini masih didalami oleh pihak Imigrasi dan kepolisian. Bahkan, kepolisian mengembalikan imigran ke Migrasi karena belum menemukan cukup bukti untuk menjerat imigran yang diduga nyambi tersebut.

Kalau pun terbukti, bisa jadi mereka hanya menjadi korban para mucikari yang ingin memanfaatkan para imigran yang menanti suaka yang tak pasti. Apalagi banyak diantara mereka yang tak memiliki uang lagi.

“Kalau memang masuk pelanggaran hukum, akan ditindak. Kita sedang menunggu proses pemeriksaan,” kata Muhammad Noviandri, Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi (Wasdakim), Kamis (8/9/2016). (iik/PM)

10 Imigran Ganteng Diamankan karena Diduga Terlibat Bisnis Haram

0
Salah satu imigran dibawa ke Imigrasi Batam untuk diperiksa, Kamis (8/9/2016). Foto: eggi/batampos.co.id
Salah satu imigran dibawa ke Imigrasi Batam untuk diperiksa, Kamis (8/9/2016). Foto: eggi/batampos.co.id

batampos.co.id -Sepuluh imigran ganteng yang mencari suaka diamankan oleh Imigrasi Kelas I Khusus Batam karena diduga terlibat bisnis haram. Mereka diduga menjadi teman wanita-wanita kesepian namun tajir.

Dari hasil pengungkapan ini, Imigrasi telah membawa 10 orang yang diantaranya 9 WNA asal Afganistan dan 1 WNA asal Pakistan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Mereka diantaranya MBH (15) asal Afganistan, MH (19) asal Afganistan, MYA (19) asal Afganistan, MA (20) asal Afganistan, FH (20) asal Afganistan, MIS (22) asal Afganistan, AH (24) asal Afganistan, MA (26) asal Pakistan, JMN (34) asal Afganistan, dan MZA (37) asal Afganistan.

Kasi Wasdakim Imigrasi Batam, M Noviandi mengungkapkan awal terungkapnya kasus ini bermula dari informasi dari masyarakat tentang adanya anak muda WNA yang sering berolahraga di suatu pusat kebugaran bersama salah seorang wanita Indonesia.

“Setelah dapat informasi itu, langsung kita bentuk tim untuk menyelidiki kasus ini selama dua bulan,” ungkapnya, Kamis (8/9/2016) di  kantor Imigrasi Batam.

Dari hasil pengembangan informasi dan penyelidikan, diketahui bahwa WNA tersebut adalah pengungsi dan pencari suaka warga negara Afganistan yang berinisial MD alias JN.

Setelah MD diamankan, diketahui bahwa ia mengaku dijual oleh mucikari yang berinisial BS (WNI) kepada beberapa wanita yang butuh kehangatan.

“Mendapatkan informasi itu, kami langsung mengamankan BS bersama polisi,” lanjutnya.

Dari keterangan BS diketahui beberapa pengungsi dan pencari suaka lainnya yang berprofesi sama dari postingan mereka di media sosial

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Memo Ardian mengungkapkan saat ini pihaknya masih melakukan pencarian bukti dan dikenakan wajib lapor kepada BS.

“Unsur mucikari dan undang-undang Perlindungan Anak belum terpenuhi. Sehingga kita pulangkan sambil mencari alat bukti yang mendukung perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mucikarinya,” ungkapnya. (eggi)