batampos.co.id – Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau, resmi naik tipe dari B ke A.  Kenaikan tipe ini sekaligus akan diikuti peningkatan jumlah personel di atas 10 ribu polisi.

Tak hanya personel yang ditambah jumlahnya, peralatan, dan infrastruktur lainnya juga diperkuat karena Kepri berbatasan langsung dengan sejumlah negara yang rawan berkonflik. Terutama di Kabupaten Natuna yang berbatasan langsung dengan negara-negara yang kini mempersengketakan di laut Cina Selatan.

“Dinamika di perbatasan, terutama sengketa laut Cina Selatan tersebut yang menjadi salah satu pertimbangan utama menaikkan tipe Polda Kepri B ke A,” ujar Kapolri Jendral Tito Karnavian, saat meresmikan tipologi Polda Kepri menjadi A, Jumat (20/1). Persemian ini dilakukan dengan menggelar upacara kenaikan tipologi di Mapolda Kepri.

Khusus penguatan personel melalui penambahan jumlah dan peningkatan kompetensi, Tito meminta Polda Kepri melakukan secara profesional dan proporsional. “Jangan asal-asalan,” tegasnya.

“Butuh berapa, ya diterima segitu nantinya,” tuturnya, lagi.

Ia meminta penambahan personel tidak melebihi kapasitas yang ada. Sebab kadang personel terlalu banyak, sehingga tidak memiliki kerjaan.

“Kerjanya duduk saja, itu membebani negara,” ungkapnya.

Secara khusus Kapolri juga memerintahkan Kapolda Kepri Irjen Budigusdian  memberi perhatian serius pada keamanan di Natuna. Karena pemerintah pusat saat ini tengah konsen membangun perekonomian di daerah tersebut.

Natuna diproyeksikan  menjadi pusat ekonomi baru di Indonesia. Meski pengembangan Natuna kini dibayang-bayangi memanasnya konflik di Laut China Selatan.

“Polda Kepri harus lebih kuat dan memiliki kewenangan yang besar,” tegas Tito.

Jenderal asal Tangga Buntung, Palembang, Sumsel ini menyebutkan naiknya tipe Polda Kepri ini adalah sebuah tanggung jawab besar dan lebih berat. Setiap personelnya harus memiliki kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya.

“Kapolda harus buat konsep pembangunan personel,” tuturnya.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan masih menunggu pengajuan sarana serta prasaran yang dibutuhkan oleh Polda Kepri. Bila ada permintaan, maka akan disetujui secara bertahap.

Mabes Polri juga telah memberikan bantuan pengamanan wilayah perbatasan. Ke depannya, disebutkan oleh Boy bahwa pihaknya akan mengerahkan kapal-kapal yang besar dan canggih untuk mengamankan perbatasan negara.

“Pengamanan laut di batas negara, termasuk prioritas kami,” ucapnya.

Naiknya tipe Polda Kepri ini didukung  Menteri Aparatur Negara Asman Abnur. “Polda Kepri ini berada di wilayah yang spesial, jadi hal ini sangat perlu,” ucapnya.

Asman juga memuji reformasi birokrasi di tubuh Polri berjalan dengan lancar.  Hal ini mengacu pada rapor Polda Kepri yang direkap oleh Kemenpan.

“Sebelumnya itu nilai B, sekarang BB. Lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa nilai ini bisa saja naik di tahun ini. Sebab dibawah kepemimpinan Jenderal Tito Karnavian polri terus bereformasi diberbagai bidang, baik aspek pelayanan maupun di Internal. “Mungkin bisa A,” ungkapnya sembari tersenyum.

Kenaikan tipologi Polda Kepri ini dimeriahkan berbagai atraksi mulai dari tarian nasional, tarian sekapur sirih.

Tak kalah hebohnya, personel Polda Kepri semuanya berpartisipasi dalam tari rentak zapin melayu. Bahkan,  Kapolri, Menpan, Gubernur Kepri, Kepala BP Batam, serta tamu undangan lainnya ikut menari zapin. (ska)

batampos.co.id – Polda Kepri selama tahun 2016,  memenjarakan sebanyak 17 koruptor Kepri.

Sedangkan satu orang pelaku, kasusnya saat ini masih sidik. Para pelaku yang terlibat mulai dari Direktur Perusahaan Umum Daerah, Anggota Dewan hingga Wakil Bupati. Akibat para koruptor ini, negara rugi Rp 14.86 miliar.

Uang negara yang berhasil diselamatkan sebanyak Rp 3.9 milir serta 70 ribu dollar Singapura serta satu unit mobil hillux.

“Kami sangat konsen dalam memberantasi korupsi,” kata Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budisgusian pada Batam Pos, Rabu (18/1).

Ia mengatakan pihaknya juga tidak tebang pilih dalam penindakan korupsi. Dan hasilnya pada tahun 2016, Polda Kepri mendapat penghargaan atas prestasinya dalam menindakan para koruptor. Lalu pada tahun ini, Polda Kepri juga menempati posisi teratas.

“Walau turun, kami nomor dua dalam penindakan korupsi se Indonesia,” ucapnya.

Saat ditanyai kasus apa saja yang ditangani oleh Polda Kepri selama tahun 2016 ini, Sam meminta untuk menanyakan detail ini ke Ditreskrimsus Polda Kepri.

Direktur Ditreskrimsus Polda Kepri Kombes Pol Budi Suryanto merinci ada 10 kasus yang ditangani jajaran Polda Kepri. Disebutkannya Kasus dugaan penggelapan BPHTB BPN Kota Batam senilai Rp 1.5 miliar. Kasus ini menyeret Kepala Seksi BPN Kota Batam yakni Bambang Supriyadi. Sebab dari penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian, Kasi BPN Batam ini tidak menyetorkan uang yang seharusnya menjadi milik negara.

“Saat ini kasusnya lagi sidik,” tutur Budi.

Tahun 2016 Polda Kepri juga memenjarakan anggota DPRD Provinsi Kepri Herianto, mantan Wakil Bupati Natuna Imalako dan M Nazir selaku ketua LSM BP Migas. Ketiganya tersangkut kasus dana hibah senilai Rp 3.2 miliar. Dari kasus ini pihak kepolisian berhasil menyita satu unit toyota hillux senilai Rp 300 juta yang semulanya milik Imlako. Diduga mobil mewah ini dibeli dari uang hasil korupsi dana hiba tersebut.

“Kasus ini sudah kami kirimkan ke kejaksaan,” ujarnya.

Lalu kasus yang melibatkan Kasi Lalulintas BP Batam Heru Purnomo dan Direktur perusahaan pengadaan laboratorium milik BP Batam Rendra. Dari kasus ini negara rugi sebanyak Rp 800 juta, akibat adanya unsur mark up yang dilakukan kedua tersangka ini.

“Tahun 2016, kami juga menangani lanjutan kasus 2015 Bansos untuk koperasi tahu tempe, dimana ditetapkan tersangka yang ikut bermain yakni Rizal Dalimunthe. Kasus ini juga melibatkan mantan anggota dewan (sudah vonis pada 2015,red),” ungkapnya.

Tak hanya Ditreskrimsus Polda Kepri saja yang menangani kasus korupsi. Jajaran Polda Kepri juga ikut menyidik beberapa kasus dugaan korupsi. Polresta Barelang mengamankan pegawai imigrasi M Zulkifli dan Manasar Siagian, terlibat suap. Sehingga melapaskan seorang tahanan. Dua orang ini disuap sebesar Rp 50 juta satu orang.

“Ini juga sudah selesai,” ujarnya,

Sementara itu kasus yang ditangani oleh Polres Natuna, mengenai korupsi dana belanja BBM serta suku cadang untuk kegiatan puskesmas keliling. Akibatnya negara rugi sebanyak Rp 1.2 miliar.

Dari kasus ini ditetapkan tiga orang tersangka yakni Yuri Destarius, Said Damri dan Syarifuddin. Polres Karimun menangani kasus korupsi restribusi pelabuhan, yang melibatkan Direktur Umum PUMD Karimun Mandiri, Firdaus Hamzah. Dari korupsi yang dilakukan Firdaus, negara harus kehilangan pendapatan sebesar Rp 1.6 miliar. Dari hasil saat penangkapan, pihak kepolisian berhasil menyita uang sebesar 72 ribu dollar Singapura.

Polres Bintan menangani kasus korupsi alat kesehatan RSUD Tanjunguban, dengan tersangka yakni Suhardi selaku penyedia. Sebelumnya pada tahun 2015, sudah ditetapkan seorang pejabat yang berwenang atas kasus ini. Akibat perbuatan para tersangka, negara rugi sebanyak Rp 1.6 miliar.

Polres Tanjungpinang berhasil mengungkap kasus korupsi yang merugikan negara 1.4 miliar, yang melibatkan calon bupati daerah Riau yakni Usman Taufik. Selain itu juga ditetapkan tersangka M Waldi, yang diduga ikut ambil bagian dalam kasus pengadaaan pakaian hansip Binmas di Tanjungpinang.

“Polres Lingga juga ada menanganani kasus korupsi sarana dan prasarana puskesma serta rumah sakit lapangan. Dimana tersangkanya Syamsuri dan said merupakan PPKnya. Kerugian negara sebanyak Rp 969 juta,” ungkapnya.

Pada tahun 2017 ini, ia menyebutkan pihaknya akan tetap terus mengusut setiap perkara kasus korupsi. (ska)