Minggu, 10 Mei 2026
Beranda blog Halaman 13914

Walikota Batam Ingin Bangun Masjid Bernuansa Arab, Turki dan Melayu

0
Maket masjid agung Batuaji

batampos.co.id – Pembangunan Masjid Agung II masih berlanjut. Setelah tahun lalu Pemerintah Kota Batam membebaskan lahan dari 63 kepala keluarga (KK), tahun ini Pemko akan meratakan lahan tersebut. Pemerintah juga akan membuka lelang untuk konstruksinya.

“Tahun ini kami anggarkan Rp 26 miliar untuk lelang konstruksi dan meratakan lahan,” tutur Wali Kota Batam, Rudi, kemarin.

Masjid Agung II menempati lahan seluas 4,2 hektare di kawasan industri Tanjunguncang. Masjid itu direncanakan mampu menampung hingga 10 ribu jamaah.

Rudi mengatakan, ingin membuat masjid itu layaknya masjid Turki. Namun dengan tetap memasukkan ornamen melayu.

“Modelnya campuran Arab, Turki, dan Melayu,” ujarnya.

Ia mengaku tak memiliki pilihan arsitek tertentu. Arsitek itu sudah termasuk dalam lelang konstruksi tersebut.

“Saya sampaikan ingin begini, ingin begitu. Nanti, dia yang menerjemahkannya,” katanya lagi.

Masjid itu akan memiliki kubah besar berwarna biru langit. Rudi mengatakan, pilihan itu tidak ada kaitannya dengan partai yang mengusungnya. Ia memilih warna biru setelah melihat masjid berkubah biru di Turki.

“Saya lihat, yang di Turki bagus sekali,” tambahnya.

Pemko Batam akan memulai pembangunan pada tahun ini. Peletakan batu pertama akan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret nanti.

“Saya ingin masjid ini dapat menjadi ikon pariwisata di Batam. Jadi semua orang bisa datang ke sana untuk menikmati keindahan bangunan itu,” tuturnya. (ceu)

Kapolda: Kampung Aceh Lebih Baik Jadi Kawasan Ekonomis

0
Mesin gelper yang diamankan polisi saat penggerebekan di Kampung Aceh, Rabu (10/8/2016) lalu. Foto: eggi/batampos.co.id

batampos.co.id – Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian meminta kerjasama dan koordinasi intansi yang ada di Kepri, terkait dengan relokasi ruli Simpang Dam  Mukakuning atau sering disebut Kampung Aceh. Walau sudah beberapa kalipun digerebek kampung tersebut, namun tak menimbulkan efek jera. Masih tetap saja menjadi tempat bermulanya tindak kejahatan.

“Kami sudah sering melakukan patroli di daerah tersebut,” kata Irjen Pol Sam Budigusdian, kemarin.

Walau begitu masih ada beberapa hal, yang luput dari pengawasan kepolisian. Salah satunya tindak pidana penjualan sabu, yang berakhir dengan pembunuhan bandar oleh pembelinya.

“Kalau polisi sendiri taklah bisa,” ucapnya.

Ia mengatakan Kampung Aceh ini bukan hanya jadi permasalahan bagi kepolisian, namun bagi semua orang yang ada di Batam. Dan ia berharap ada tindakan yang benar-benar tegas, diterapkan oleh instansi yang terkait agar penduduk di Kampung Aceh ini bisa dipindahkan.

“Harus bersama,” ungkapnya.

Sam menyarankan Kampung Aceh lebih baik menjadi kawasan yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Batam. Dari pada menjadi tempat transaksi narkoba, oleh para pengedar.

“Lebih baik jadi kawasan ekonomis, sehingga bisa mensejahterakan masyarakat,” ucapnya. (ska)

Diduga Terima Suap Rp 20 Miliar, Transaksi di Singapura, Emirsyah Satar, Jadi Tersangka KPK

0

batampos.co.id – Mantan Dirut PT Garuda Indonesia ESA (Emirsyah Satar) ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Emir Diduga terlibat dalam kasus suap pengadaan mesin pesawat milik maskpai penerbangan Garuda Indonesia yang dibeli dari produsen mesin pesawat asal Inggris, Rolls Royce. Dia diduga menerima suap dari Rolls Royce melalui perantara Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd. SS (Soetikno Soedarjo) yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menjelaskan, dua hari belakangan penyidik KPK menggeledah lima lokasi di wilayah Jakarta Selatan. Yakni kediaman ESA di Grogol Utara, kediaman SS di Cilandak Barat, kantor SS di Wisma MRA, juga sebuah rumah di daerah Jati Padang dan kawasan Bintaro.

”Sampai saat ini (kemarin) masih berlangsung penggeledahan di lokasi kelima di Bintaro,” ungkap pimpinan KPK yang akrab dipanggil Laode itu Kamis (19/1).

Menurut Laode, ESA menerima suap dalam bentuk uang dan barang. Suap dalam bentuk uang sebesar 1,2 juta euro dan US 180 ribu. Itu setara Rp 20 miliar. Sedangkan dalam bentuk barang, suap yang diterima ESA senilai US 2 juta.

”Tersebar di Singapura dan Indonesia,” ujarnya.

Suap tersebut diberikan setalah ESA sepakat bekerja sama dengan Rolls Royce untuk pembelian mesin pesawat untuk pengadaan pada kurun waktu 2005 sampai 2016.

Transaksi suap tidak dilakukan di Indonesia. Melainkan di Singapura. Setelah ESA dan Rolls Royce sepakat, suap diberikan melalui Connaught International Pte. Ltd yang berada di bawah kendali SS. Dari sana suap dialirkan ke rekening milik ESA di Singapura. Guna memastikan rekening tersebut terkunci, KPK melakukan sejumlah langkah pengamanan. Mereka dibantu oleh lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

Lantaran suap turut melibatkan perusahaan penyuplai mesin pesawat asal Inggris, KPK juga bekerja sama dengan lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO).

Laode menegaskan, suap yang melibatkan ESA dan SS merupakan perkara korupsi lintas negara atau transnasional. Karena itu, KPK menjalin komunikasi secara intens dengan CPIB juga SFO. Sehingga KPK mendapat akses data dan informasi yang dibutuhkan.

Selain itu, kerja sama dengan CPIB dan SFO juga dilakukan lantaran kuat dugaan praktik serupa terjadi di  luar Indonesia. Diduga praktik suap dilakukan juga kepada beberapa pejabat di Malaysia, Thailand, Tiongkok, dan Rusia. Dugaan itu menguatkan indikasi kasus transnasional besar. Sehingga lembaga antikorupsi di Inggris dan Singapura turut  terlibat.

”Saat ini kedua badan itu (CPIB dan SFO) tengah melakukan penyidikan kepada tersangka lain,” Terang Laode.

Atas kasus tersebut SFO menghukum Rolls Royce dengan denda 671 juta pound sterling. Sementara itu, KPK menyangkakan ESA melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Tipikor jucto pasal 55 ayat (1) ke-1 jucto pasal 64 KUHP.

Sebagai perantara suap, KPK menyangkakan SS dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU Tipikor jubcto pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan, besar kemungkinan ESA memilih mesin pesawat buatan Rolls Royce lantaran iming-iming suap.

”Pabrik mesin pesawat Rolls Royce kemungkinan menawarkan. Kalau beli mesin kami (Rolls Royce) ada sesuatunya,” terang Agus.

Dugaan itu muncul lantaran ada tiga pilihan mesin yang dapat digunakan untuk melengkapi badan dan rangka pesawat yang dibeli dari Airbus S.AS.

Menurut Agus pola itu sangat mungkin terjadi karena dari tiga mesin yang ada, ESA memilih mesin buatan Rolls Royce.

”Tapi, yang terjadi sesungguhnya nanti perlu pendalaman,” ungkap dia.

Untuk itu, KPK bakal mencari tahu mesin buatan Rolls Royce benar cocok untuk badan dan rangka pesawat yang dibeli dari Airbus S.A.S atau tidak. Pendalaman juga bakal dilakukan guna mencari tahu sebab lain ESA memilih mesin pesawat dari Rolls Royce.

Secara tegas, Agus menyatakan, bahwa suap yang melibatkan ESA dan SS tidak ada kaitannya dengan PT Garuda Indonesia. Karena itu, salah satu perusahaan BUMN tersebut bakal dibebaskan dari tuntutan korupsi.

Sikap tersebut diambil KPK lantaran suap hanya menguntungkan ESA, SS, dan Rolls Royce.

”Gratifikasi tidak dinikmati oleh perusahaan (PT Garuda Indonesia), gratifikasi dinikmati oleh individu,” jelasnya.

Berkaitan dengan keterlibatan pihak lain dalam belanja mesin pesawat tersebut, KPK berjanji akan mendalami kemungkinan itu. Namun, mereka tidak bisa menuntut Rolls Royce sebagaimana CPIB telah menghukum perusahaan tersebut.

UU di Indonesia belum bisa menjembatani itu. Yang pasti, KPK akan memeriksa semua pihak yang keterangganya dibutuhkan untuk menuntaskan kasus tersebut. Tidak terkecuali pihak Rolls Royce dan Airbus S.A.S. (dee/wir/jpgrup)

Tips Tingkatkan Partisipasi Politik, Tak Ada Seks Jika Tak Daftar sebagai Pemilih

0

SEORANG anggota parlemen Kenya meminta para istri jangan mau berhubungan seks dengan suami sampai mereka mendaftar untuk pemilihan umum 8 Agustus mendatang.

Misho Mboko -yang mewakili daerah pemilihan kota pantai Mombasa- mengatakan langkah itu merupakan strategi terbaik untuk meningkatkan perolehan suara kubu oposisi.

“Para perempuan, ini adalah strategi yang sebaiknya Anda terapkan. Jangan beri mereka seks sampai mereka (suami) menunjukkan kartu pemilih,” saran Mboko.

Pendaftaran pemilih untuk pemungutan suara pada 8 Agustus mendatang akan berakhir pada 17 Februari.

Mboko menambahkan, seks merupakan senjata yang ampuh dan akan mendorong para pria yang masih enggan untuk segera mendaftarkan diri sebagai pemilih.

Seruan boikot seks dengan suami bukan yang pertama kalinya ditempuh di Kenya. Tahun 2009 lalu, para pegiat perempuan melancarkan mogok seks selama sepekan untuk menekan agar Presiden Mwai Kibaki dan Perdana Menteri Raila Odinga serta para pendukung masing-masing menempuh rekonsiliasi atas permusuhan sengitnya. (BBC/jpgrup)

Jelang Imlek Nelayan Tajur Biru Bangun Kelong Dingkis

0
Salah satu alat tangkap tradisonal warga pesisir nelayan Lingga yang ramah lingkungan. Foto : batampos

batampos.co.id – Menjelang perayaan hari raya Tahun Baru Imlek atau Hari Raya Tahun Baru Cina 2568, nelayan desa Tajur Biru kecamatan Senayang siapkan bangunan kelong ikan dingkis. Ikan laut yang menjadi primadona saat perayaan hari raya tersebut menjadi salah satu penghasilan besar warga nelayan pesisir kabupaten Lingga saat perayaan Imlek.

Salah seorang nelayan desa Tajur Biru, Kamil mengatakan sejauh ini sejumlah nelayan mulai menyiapkan pembangunan kelong atau perangkap ikan. Cara ini dinilai lebih efektif dan membuat harga pasaran dingkis lebih baik.

“Ikan dingkis hasil kelong harganya lebih bagus karena daging ikanya tidak rusak dibandingkan tangkapan dengan jaring. Sekarang banyak nelayan yang mulai siapkan kelong. Tangkapan juga lebih banyak. Harganya juga lebih baik,” kata Kamil kepada wartawan Batam Pos, Rabu (18/1) siang.

Perkilogram ikan dingkis yang ditangkap menggunakan kelong harganya terang kamil mencapai Rp 60 ribu hingga Rp 80 ribu perkilogram. Sedangkan ikan dingkis menggunakan jaring harganya hanya Rp 25 ribu hingga Rp 30 ribu perkilogram.

Untuk mendapat hasil yang baik dengan kualitas tinggi lanjut kamil, waktu tangkap ikan juga harus tepat. Yakni mulai 1 hari bulan hingga 4 hari bulan hitungan tahun baru Imlek.

“Untuk dapat ikan segar, bagus dan bertelur mulai dari 1 hari bulan sampai 4 hari bulan. Waktunya kita hanya 4 hari. Setelah itu, ikan yang bertelur akan melepas telur-telurnya. Setelah ditangkap langsung dikirim keluar. Rata-rata ke pasar Singapura,” terangnya.

Dalam waktu 4 hari, tangkapan ikan dingkis nelayan terang Kamil bisa mencapai 400 Kilogram hingga 1 Ton.

“Tahun kemarin, harga paling tinggi perkilo bisa mencapai Rp 90 ribu. Kalau ada pembeli luar biasanya beli borongan dengan harga Rp 70 ribu. Dingkis ada tiga ukuran. Kecil, sedang dan besar. Harganya juga berfariasi mulai dari Rp 10 ribu yang kecil, sedang Rp 30 ribuan dan besar mencapai Rp 60 ribuan sampai Rp 90 ribu,” bebernya.

Perayaan Imlek terang Kamil sedikit banyak membantu ekonomi nelyan pesisir kabupaten Lingga. Hasil laut yang melimpah menjadi penopang ekonomi warga nelayan. “Hasil nelayan cukuplah. Cuma kita nelayan kecil, gali lubang tutup lubang juga,” jelas Kamil lagi.

Selain nelayan desa Tajur Biru sambung Kamil, desa Mensanak dan desa Pulau Duyung kecamatan Senayang juga menjadi lokasi nelayan memanen hasil laut berupa ikan dingkis tersebut. (mhb)

Polda Kepri Kirim 100 Brimob Amankan Pilkada Aceh

0
Brimob.
Foto: dokumen JPNN.Com

batampos.co.id – Polda Kepri mengirimkan sebanyak 100 orang personel Brimob untuk back up Polda Aceh dalam pengamanan Pilkada di daerah itu yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.  Dalam upacara pengecekan kesiapan keberangkatan Brimob pada Rabu (18/1), Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian menyampaikan beberapa amanatnya.

“Tumpuan harapan rakyat dalam penyelenggaraan Pikada yang aman, tertib dan damai dipercayakan kepada Polri, jagalah harapan itu. Agar pesat demokrasi berjalan sukses,” katanya pada apel Rabu (18/1) pagi itu di Mapolda Kepri.

Ia menekankan pada 100 personel brimob ini, kondisi damai pada Pilkada Aceh tak hanya dibebankan pada anggota kepolisian saja. Para personel ini diminta berkoordinasi dan bekerjasama dengan elemen masyarakat yang ada di Aceh. Selain itu, Sam meminta anggota Brimob tak hanya menjalani fungsi keamanan saja.

“Tapi juga harus sebagai pemersatu berbagai elemen masyarakat di sana (Aceh,red),” tuturnya.

Satu hal yang penting dan perlu diingat juga oleh seratus anggota Brimob adalah netralitas. Pengamanan tidak memihak pihak yang bersaing di Pilkada, tapi murni menjaga suasana yang tertib pesta demokrasi rakyat tersebut. “Keberhasilan dalam melaksanakan tugas, bila tercipta kondisi yang kondusif selama pilkada 2017 di Aceh,” ujarnya.

Sam menyampaikan juga beberapa pesan pada personel yang akan berangkat ini yakni meningkatkan keimanan dan ketaqwaan pada tuhan. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, dan selalau menggunakan cara persuasif dalam setiap tindakan.”Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan guna membangun kepercayaan publik,” ucap Sam.

Ia meminta juga para personel Brimob segera menyesuaikan diri serta beradaptasi dengan lingkungan baru. Dan diminta juga menghargai adat istiadat masyarakat setempat. Para personel juga selalu menjaga sikap, prilaku selama  bertugas. Serta hindari  perbuatan   yang  dapat merusak   citra   Polri. Senantiasa menjaga fisik, stamina dan kesehatan.

“Pegang teguh disiplin dan SOP yang ada,” tuturnya.

Sam berharap para anggota yang akan berangkat memegang   teguh   prinsip   Brimob,  “sekali   melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil, jiwa ragaku demi kemanusiaan”. (ska)

400 Personel Disiagakan Amankan Imlek di Batam

0
ilustrasi

batampos.co.id – Jajaran Polresta Barelang melakukan rapat koordinasi dengan beberapa instansi terkait untuk menggelar rapat persiapan imlek pada 28 Januari 2017 mendatang.

Wakapolresta Barelang AKBP Hengky mengatakan, ada delapan titik yang akan menjadi prioritas dalam pengamanan tersebut. Adapun delapan titik Vihara dan Kelenteng itu tersebar di kawasan Batamcenter Windsor dan Sei Panas.

“Dalam pengamanan ini, tentunya semua dibawah pengawasan pak Kapolresta Barelang,” ujarnya.

Lebih lanjut Hengky mengatakan, dari pendataan total jumlah kelenteng dan vihara yang akan dilakukan pengamanan terdapat sebanyak 92 titik. Dari jumlah itu, termasuk 8 titik yang akan menjadi prioritas.

“Bukan berarti kelenteng dan Vihara diluar 8 prioritas itu tidak kita lakukan penjagaan. Yang delapan itu merupakan kelenteng yang jumlah jemaatnya banyak,” katanya.

Dalam pengamanan itu, aparat kepolisian juga akan dibantu oleh jajaran Satpol PP, Dinas Perhubungan, petugas Damkar, Penanggulangan bencana, TNI dan Dinas Kesehatan.

Untuk jumlah personil sendiri, Hengky mengatakan bahwa Polresta Barelang akan menurunkan sebanyak 400 personil.

“Semoga saja perayaan imlek mendatang bisa berjalan dengan lancar dan yang menjalankan ibadah bisa tenang dalam menjalankan ibadah,” imbuhnya. (cr1)

Target Parkir Besar, Dishub Rombak Sistem

0
Tukang parkir di BCS Mall, Lubukbaja sedang mengatur parkir mobil dan memungut retribusi uang parkir, Senin (17/10).  F.Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir meningkat menjadi Rp 30 miliar tahun ini. Dinas Perhubungan (Dishub) Batam berniat merombak sistem yang ada.

“Ini target besar. Kami akan melakukan perubahan manajemen parkir,” kata Kepala Dinas Perhubungan Batam, Yusfa Hendri, usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD, Rabu (18/1).

Perombakan itu meliputi tiga hal. Yaitu, juru parkir (jukir), sistem penarikan parkir, dan penataan data perparkiran. Yusfa mengatakan, mulai tahun ini, para jukir akan mendapatkan gaji dari pemerintah. Tidak lagi hasil potongan dari koordinator lapangan.

“Seluruh retribusi itu akan masuk kas daerah. Mereka akan digaji sesuai target yang mereka dapatkan,” ujarnya.

Dishub akan menetapkan target setiap jukirnya. Jika target itu tercapai, pemerintah akan membayar mereka sesuai target. Jika tidak, target pembayaran juga akan berkurang.

“Dengan cara ini, si jukir akan bertanggung-jawab memenuhi target itu,” tambahnya.

Lantas bagaimana mengetahui target itu tercapai atau tidak?

Inilah dia perombakan sistem penarikan parkir yang Yusfa sampaikan. Dishub akan menggunakan sebuah aplikasi pembayaran parkir. Caranya dengan menggunakan kartu parkir. Setiap warga akan dihimbau menggunakan kartu. Mereka dapat membeli kartu tersebut termasuk saldo parkirnya. Jika saldo habis, mereka dapat melakukan pengisian ulang di tempat yang sudah ditentukan.

Selain itu, Dishub juga akan menerapkan sistem back-up data jukir. Setiap kali hendak bekerja, jukir wajib mengaktifkan alatnya. Alat itu akan terhubung dengan sistem Dishub. Dengan ini, Dishub dapat mengetahui jam kerja para jukir.

“Ini yang disebut dengan sistem tenaga harian sesuai jam kerja,” ujarnya.

Dishub juga berniat memberikan apresiasi kepada para jukir dengan kinerja baik. Misalnya, jukir yang berhasil melebihi targetnya. Penghargaan itu dapat berupa bonus atau yang lainnya.

“Supaya mereka termotivasi mengumpulkan parkir sebanyak-banyaknya,” ujarnya.

Yusfa berharap sistem itu dapat diterapkan sebelum bulan Maret nanti. Ini supaya, “kami bisa mengejar untuk memenuhi target di akhir tahun nanti,” ujarnya. (ceu)
 

SWRO Terancam Berkarat

0
Sejumlah pekerja memasang pipa SWRO di jalan Agus Salim Tanjungpinang, beberapa waktu lalu. f.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id -Lambatnya pergerakan Pemprov Kepri untuk menyelesaikan proses serahterima proyek percontohan nasional, Sea Water Riverse Osmosis (SWRO) Tanjungpinang, memberikan ancaman serius bagi kebutuhan air bersih di Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang. Februari mendatang, genap dua tahun SWRO tidak memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Kita mendorong supaya SWRO cepat diserahterimakan. Karena sudah hampir dua tahun, infrastruktur yang ada tidak memberikan manfaat kepada masyarakat di Tanjungpinang,” ujar Pengawas PDAM Tirta Kepri, Yudi Carsana menjawab pertanyaan Batam Pos di Kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (18/1).

Mantan Anggota DPRD Kepri tersebut mengatakan, Pemerintah Daerah harus bergerak cepat untuk menyelesaikan persoalan. Karena meskipun dilakukan serahterima pada tahun ini, belum tentu bisa dioperasionalkan langsung. Kondisi ini mengundang kekhawatiran, yakni akan berkaratnya infrastruktur SWRO yang sudah ada.

“Karena terbatasnya ketersediaan air bersih di Tanjungpinang ini, Pempda bersusah payah untuk mendapatkan proyek strategis tersebut. Padahal menyangkut tentang kesejahteraan masyarakat,” papar Yudi.

Masih kata Yudi, belakangan ini, pihaknya mendapat informasi, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun masih berpikir kembali untuk menyerahkan pengelolaan SWRO ke Pemko Tanjungpinang. Bahkan kata Yudi, Gubernur meminta PDAM Tirta Kepri untuk melakukan kajian kembali, mengenai masalah tarif SWRO. Disebutkan Yudi, pada awal pembangunan SWRO, target pemasangan meteran adalah sebanyak 3.000 sambungan.

“Sebenarnya kita sudah mendekati target, yakni 2.845 sambungan. Itu artinya, masyarakat sangat membutuhkan aliran air bersih. Karena sebagian besarnya adalah masyarakat yang tinggal dikawasan pelantar,” paparnya lagi.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua menambahkan, semasa Gubernur Sani, sudah dilakukan kajian-kajian. Yakni menyangkut masalah tarif. Namun demikian, sudah dilakukan perhitungan. Awalnya SWRO hanya untuk zona I, yakni kawasan pasar. Bagi masyarakat yang sudah tersambung aliran PDAM, tentu SWRO menjadi pilihan alternatif, ketika terganggungnya distribusi air oleh PDAM.

“Melihat hal itu, maka timbul inisiatif lainnya, bahawa pemasangan pipa bisa dilipat gandakan. Yakni untuk 8.000 pelanggan, makanya tersambunglah pipa sampai ke daerah Tanjungunggat,” ujar Rudy.

Masih kata Rudy, saat ini kemampuan Waduk Sei Gesek adalah 100 liter perdetik. Sedangkan Waduk Sei Pulai adalah 270 liter perdetik. Kemampuan tersebut tergantung pada curah hujan. Disaat seperti ini, kapasitasnya bertambah. Akan tetapi, disaat musim kemarau, kondisinya sangat memprihatinkan. Apalagi kawasan catchment area disekitar waduk sudah rusak.

“Ketersediaan air bersih di Tanjungpinang jangka menengah harapannya adalah estuaridam Dompak, dan Waduk Kawal. Sementara waduk kawal, progresnya masih belum berwujud,” papar Rudy.

Seperti diketahui, proyek percontohan pengolahan air laut menjadi air tawar Sea Water River Osmosis (SWRO) untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat Kota Tanjungpinang itu, dikerjakan sejak Juli 2013 lalu oleh PT Artha Envirotama. Dengan nilai kontrak sebesar Rp49 miliar. Seharusnya proyek tersebut selesai pada tahun yang sama. Akan tetapi kontraktor baru bisa menyelesaikan pekerjannya pada Februari 2014 lalu.

Meskipun selesai, SWRO yang bisa memproduksi air bersih dengan kapasitas 50 liter perdetik tersebut hingga sampai saat ini, belum bisa dipergunakan. Dan manfaatnya masih belum bisa dirasakan oleh masyarakat Tanjungpinang. Padahal proyek tersebut bisa memenuhi kebutuhan 4.000 pelanggan air bersih.(jpg)

18 Hari Polisi Tembak Mati Empat Pengedar Narkoba

0
ilustrasi

batampos.co.id – Dalam tempo 18 hari pada awal 2017, empat pengedar Narkotika meregang nyawa karena timah panas petugas.

Kendati Korps Bhayangkara memastikan tembak mati itu secara natural muncul di lapangan, tapi diharapkan untuk mempercepat Indonesia bebas narkotika.

Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar menuturkan dengan penembakan yang berujung pada kematian pelaku peredaran narkotika itu diharapkan menjadi shock therapy pada pengedar sehingga menghentikan aktivitasnya. ”Semoga jadi pelajaran bagi pengedar lainnya,” tuturnya.

Banyaknya kejadian tembak mati pada pengedar itu bukan merupakan instruksi kepolisian. Namun, tindakan tegas itu telah terukur sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Kondisi petugas menembak pelaku narkotika itu muncul dengan sendirinya karena adanya perlawanan dan upaya melarikan diri.

”Aparat penegak hukum mengetahui apa yang harus dilakukan saat menghadapi pengedar yang melawan atau melarikan diri. Mereka penyidik yang berpengalaman, tidak perlu harus diinstruksi,” ungkap mantan Kapolda Banten tersebut.

Yang pasti, Polri mengerahkan tenaga ekstra untuk mempercepat target Indonesia bersih dari narkotika. Kalau bisa, tahun 2017 ini tidak ada lagi narkotika yang beredar di Indonesia. ”Kita ingin secepatnya bebas dari narkotika yang membunuh generasi bangsa,” paparnya.

Namun begitu, persoalan narkotika itu tidak hanya soal peredaran di Indonesia. Diketahui, sebagian besar narkotika itu berasal dari luar negeri, seperti Malaysia, Cina dan Taiwan.

”Sumbernya diupayakan dihentikan, namun pokoknya narkotika yang dibawa masuk ke Indonesia pasti ditindak tegas. Tidak ada pilihan lain, harus ditindak sesuai dengan hukum di negara kita,” ujarnya.

Sementara Kepala Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kombes Slamet Pribadi menuturkan, penanganan sumber narkotika dari luar negeri, seperti Cina, Taiwan, dan Malaysia sebenarnya sudah dilakukan berulang kali.

”Bentuknya share informasi antaranegara,” tuturnya.

Namun, masalahnya seperti di Cina produksi narkotika memang resmi untuk kebutuhan pengobatan. Namun, ada penyalahgunaan yang dilakukan oleh pengedar.

”Bagaimana pengedar bisa membeli narkotika dari produsen resmi dan menyelundupkan ke Indonesia ini yang kami tidak mengetahui. Namanya juga penjahat,” keluhnya.

Yang juga memicu banyaknya penyelundupan itu karena jumlah konsumen narkotika di Indonesia yang begitu banyak. Pengedar narkotika mendapatkan untung besar bila bisa dijual di Indonesia.

”Maka, sebenarnya upaya menutup sumber narkotika itu bisa dilakukan dengan penegakan hukum dan menekan jumlah pengguna. Kalau tidak ada pengguna, mau dikirim berapapun ke Indonesia tidak ada yang beli,” tuturnya.

Apalagi, sistem rekrutmen pengedar narkotika itu multilevel marketing (MLM). Pengedar merekrut banyak orang yang menjadi bawahannya.

”Sederhananya, bos bandar tidak mengenal kurir dan konsumen. Hanya bandar kecilnya yang mengetahui kurir dan konsumen,” ungkapnya. (idr/jpgrup)