batampos.co.id – Kapolda Kepri, Beigjend Sam Budi Gusdian menegaskan Kepri khususnya Batam bersih dari peredaran vaksin palsu untuk balita. Diduga, vaksin berbahaya ini telah beredar dibeberapa wilayah.
“Saya sudah intruksikan unit Intelkam dan Krimsus (kriminal khusus) untuk mendalami hal ini (peredaran vaksin palsu,” ujar Sam di Mapolresta Barelang.
Dia menyebutkan pemeriksaan vaksin palsu tersebut akan dilakukan ke seluruh rumah sakit dan klinik. “Kita akan lakukan pemeriksaan,” tegasnya.
Menurut Dia, dari pemeriksaan sementara, vaksin tersebut tak pernah masuk ke wilayah Kepri. Hal itu diketahui dari daftar pemesanan distributor yang sudah diamankan Jajaran Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
“Tidak ada pesanan langsung (ke Kepri). Jadi kemungkinan tidak akan masuk,” tutur lulusan Akpol 1986 ini.
Seperti diketahui, vaksin palsu ini susah dibedakan dengan aslinya. Vaksin dikemas dari botol bekas dari rumah sakit. Sementara penggunanya akan mengalami gangguan imunitas hingga menyebabkan kematian.
Lebih lanjut, kata Sam, pihaknya terus memperketat pengawasan terhadap barang ilegal yang masuk ke Kepri. Seperti penyelundupan daging ilegal.
“Tugas kita hanya mengawasi dan tidak ada wewenang untuk menindak. Yang menindak instansi terkait (Bea dan Cukai),” tutupnya. (opi)
batampos.co.id – Ratusan anak di wilayah kecamatan Sagulung terancam putus sekolah tahun ini. Pasalnya PPDB untuk sekolah menengah umum (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri tak bisa mengakomodir semua calon siswa yang hendak melanjutkan jenjang pendidikan menengah atas.
Orangtua yang anaknya sudah tamat dari sekolah menengah pertama (SMP) kebingungan saat ini. Upaya mereka untuk memasukan anaknya di sekolah negeri seolah-olah sia-sia.
Setelah mengetahui anaknya tak lolos pada PPDB on line untuk SMA atau SMK negeri, para orangtua sudah berulang kali mendatangi sekolah terkait, dinas pendidikan kota Batam termasuk ke kantor wali kota Batam, namun sampai Kamis (30/6) belum ada solusi sama sekali.
Para orangtua pun pasrah dan mereka tak tahu lagi harus berbuat apa. Untuk masuk ke sekolah swasta, mereka mengaku tak punya cukup biaya.
“Mungkin tak bisa lanjut tahun ini. Terpaksa tunggu tahun depan kalau memang mau lanjut sekolah. Jujur saja tak sanggup saya biayai anak ke sekolah swasta,” ujar Heni salah satu orangtua siswa yang anaknya tak diterima di SMAN 5 Batam.
Sebelumnya kata Heni berbagai upaya sudah dilakukan termasuk mendaftar anaknya di tiga pilihan sekolah yakni SMAN 5, SMAN 17 dan SMAN 19, namun tiga-tiganya tak lolos. Dia bahkan sudah mendatangi kantor Disdik Batam dan kantor wali kota Batam namun tak ada solusi sama sekali.
Heni mengaku sangat kecewa keterbatasan sekolah negeri di wilayah tempat tinggalnya. Padahal sebagai orang kurang mampu, sekolah negeri adalah satu-satu harapan bagi dia agar anaknya bisa melanjutkan pendidikan.
“Kecewa berat dengan pemerintah. Setiap tahun selalu begini, tapi sepertinya tak ada solusi. Mau kemana lagi anak kami sekolah pak,” katanya.
Safri, warga lainnya yang anaknya tak diterima di SMKN 5 Batam, mengaku rela membelikan kursi dan meja sendiri untuk anaknya belajar di SMKN 5, jika memang alasan pihak sekolah daya tampung sekolah terbatas sehingga anaknya tak lolos pada seleksi PPDB reguler kali lalu.
“Mau belajar di luar kelas ataupun harus beli kursi dan meja sendiri tak apa-apa asalkan anak saya diterima dan bisa lanjut sekolah,” ujar warga dapur 12, Sagulung itu.
Safri mengaku SMKN 5 adalah satu-satunya harapan bagi sang anak untuk tetap melanjutkan pendidikan, sebab di lokasi tempat tinggalnya itu hanya satu sekolah negeri yakni SMKN 5 itu.
“Kalau di swasta tak mampu saya. Saya cuman buruh bangunan. Kenapa orang-orang yang mampu malah diterima sementara anak saya yang benar-benar tak mampu tidak diterima,” protes Safri.
Para orangtua yang anaknya tidak lolos pada PPDB kali lalu tetap berharap kepada Pemko Batam agar memberikan solusi yang tepat agar anak-anak mereka bisa lanjut di sekolah negeri. (eja)
batampos.co.id – Kementrian Agama Kota Batam menyiapkan 270 lokasi, pelaksanaan salat Idul Fitri 1437 Hijriah yang tersebar di 12 kecamatan yang ada di Kota Batam.
Kepala Seksi Bimas Islami, Kemenag Batam, Nabhan mengatakan pelaksanaan salat difokuskan di lapangan terbuka, akan tetapi sebagai jika cuaca hujan, panitia juga telah mempersiapkan pelaksanaan di masjid dan musala terdekat.
“Semua sudah dipersiapakan, kami juga berkoordinasi dengan kepala KUA untk mendata dan jumlah tempat pelaksanaan shalat,” kata dia.
Berbagai persiapan telah dimulai seperti mempersiapkan lokasi salat disetiap kecamatan, khatib, bilal, dan imam. Selain itu H-2 menjelang lebaran, pihaknya juga akan melakukan observasi atau pemantauan hilal sebagai penentuan masuknya bulan Syawal.
Sementara itu, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sekupang, Hamizar menuturkan akan ada sekitar 131 ribu umat muslim yang akan melaksanakan salat di Kecamatan Sekupang. Dari 157 masjid dan musala diperkecil menjadi 40 titik pelaksanaan salat.
40 titik pelaksanaan seperti di lapangan ruko Tibanimpian, masjid Baiturrahman Seiharapan, masjid Nurul Huda Tanjungriau, masjid Uswatun Hasah Kartini V, masjid Al Fitrah Tibankoperasi, masjid Al Muhajirin Tibanindah, lapangan bola Tibanlama, masjid Ar Rahman Tamansari hijau, musala Darul Ihsan Patamlestari, dan tempat lainnya.
“Rata-rata kita menggabungkan tiga hingga lima masjid,” jelasnya.
Dia mengimbau kepada seluruh umat yang akan melaksanakan salat nanti, jangan lupa membawa sajadah. “walaupun panitia sudah menyiapkan tikas, nanti takutnya kurang,” terang dia.
Pihaknya juga telah menyiapkan 40 khatib, 40 imam, dan 40 bilal yang akan bertugas dalam pelaksanaan salat idul fitri nanti. Untuk tema lanjutnya, akan diseragamkan dengan pusat.(cr17)
Gedung BP Batam di Batamcenter. Foto: cecep mulyana/batampos.co.id Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id -Hasil audit Lahan di BP Batam ditemukan banyak lahan yang sudah dialokasikan ke pengusaha, namun tak kunjung dimanfaatkan atau menjadi lahan tidur. Sementara banyak pengusaha yang membutuhkan lahan.
Tahap awal, BP Batam sudah memanggil 20 perusahaan pemilik lahan tidur tersebut.
“Ya, ini dalam rangka penertiban lahan-lahan. Kami memanggil 20 perusahaan itu untuk meminta klarifikasi. Mari kita ikuti dulu prosesnya,” kata Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Purnomo Andiantono, Kamis (30/6/2016).
Berikut 20 Perusahaan yang Dipanggil:
PT Persero Batam (BUMN),
PT Perumtel (BUMN),
PT Batam Maritime Centre,
PT Batam Stell Indonesia,
PT Citra Indo Perkasa,
PT Gading Mas Prima,
PT Gerbang Mas,
PT Gunung Puntang Mas,
PT JHS Precast Concrete Industries,
PT Kabil Shipyard Internasional,
PT Kharisma Nuansa Dirgantara,
PT Menteng Griya Lestari,
PT Pulau Mas Putih,
PT Lautan Abadi Perdana,
PT Sulawesi Selatan Sejahtera,
PT Surya Prima Bahtera,
PT Tria Talang Mas,
PT Repindo Raya,
PT Wahana Cipta Prima Sejahtera.
LainnyaPemanggilan ini berdasarkan hasil peninjauan BP Batam di lapangan. Mereka mendapati lahan yang telah dialokasikan tapi tak kunjung dibangun hingga saat ini. Padahal sudah ada komitmen untuk membangun lahan tersebut sesuai dengan peruntungan pengalokasian lahan.
Proses klarifikasi akan dilakukan pada 12-13 Juli mendatang. BP Batam meminta agar 20 perusahaan ini membawa dokumen asli pengalokasian lahan.
“Hal tersebut tertuang dalam perjanjian, dimana perusahaan yang telah mendapat lahan harus segera membangun dalam tempo waktu tertentu, kalau tidak alokasinya bisa dibatalkan,” tegasnya.
Namun, sayangnya Andi enggan menjelaskan dimana lokasi lahan tidur yang bermasalah tersebut.”Nanti kita sampaikan detail-detail berikutnya ya,”imbuhnya.
Lahan tidur memang menjadi salah satu sumber masalah di Batam. Pasalnya karena tak segera dimanfaatkan, oknum-oknum tertentu memanfaatkannya dengan cara membangun rumah liar untuk disewakan ke pihan lain. Selain itu, BP Batam juga tidak tegas kepada para pengusaha yang telah mendapat alokasi lahan tetap tak segera dimanfaatkan itu.
Sebelumnya, Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam yang membidangi lahan, Eko Santoso Budianto mengatakan permasalahan lahan tidur akan segera diselesaikan. Ia mengakui hal tersebut bisa menjadi masalah besar nantinya, karena ada lahan hingga dua tahun belum juga dibangun oleh pemiliknya.
“Ada yang sudah dua tahun dikasih izin, tapi tidak digunakan, untuk apa itu,” imbuhnya.
Eko menambahkan, pengumuman nama-nama pemilik lahan itu bertujuan untuk memberikan kenyaman kepada masyarakat, sekaligus menyatakan bila BP Batam serius membersihkan mafia lahan.
Pernyataan ini juga didukung dengan Memorandum of Understanding (MoU) antara BP Batam dengan Kodam I/Bukit Barisan terkait bantuan petugas dan alat untuk melakukan pemetaan lahan di Batam.
Eko berharap setelah proses pemetaan selesai, maka masyarakat dan investor dapat menikmati data lahan secara transparan di website BP Batam. (leo/bp)
batampos.co.id – Wakil Wali Kota Batam Amsakar mengaku sudah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengatasi penumpukan sampah. Salah satunya dengan menyiapkan task force atau gugus tugas jika petugas kebersihan benar-benar mogok kerja.
“Kami sudah bicara dengan camat dan lurah. Saya sampaikan bahwa tradisi tahunan sampah saat Lebaran pasti numpuk. Dan kelihatannya sekarang akan lebih numpuk lagi. Maka dibentuk task force. Kita ajak RT RW berpartisipasi,” jelas Amasakar.
Skenario lainnya, Pemko Batam akan rekrut petugas baru. Dan untuk sementara waktu, proses pengangkutan sampah akan mengerahkan pegawai Pemerintah Kota Batam.
“Kalau tak akan angkat sampah, biarlah pegawai yang angkat. Kemudian kita rekrut yang baru, yang bersedia digaji 12 bulan,” pungkasnya.
Sementara itu, Pasukan Kuning usai berorasi di depan kantor Wali Kota Batam, bergeser ke kantor DPRD Batam.
Anggota Komisi III DPRD Kota Batam Jurado Siburian yang menemui pendemo mengatakan, annggaran THR petugas kebersihan sebenarnya sudah dianggarkan. Namun anggaran itu ditolak Pemprov Kepri karena alasan rasionalisasi anggaran.
“Kita mendukung perjuangan bapak dan ibu untuk mendapatkan THR. Namun tim dari provinsi mencoret dengan landasan hukum Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak menyebutkan itu,” ujar Jurando.
Anggota Komisi III DPRD Batam lainnya, Dandis Rajagukguk mengaku akan menyampaikan kembali masalah ini dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2016 nanti.
“Sebenarnya inilah yang menjadi permasalahannya. Kenapa tahun ini tak ada THR,” tutur Dandis.
Sementara itu, aksi mogok kerja petugas kebersihan ini menyebabkan sampah menumpuk dan berserakan di sejumlah lokasi di wilayah Sagulung dan Batuaji, Kamis (30/6/2016). Pantauan di lapangan tumpukan sampah terlihat di TPS Fanindo, TPS simpang Base Camp, dan TPS Simpang Nato.
“Biasanya pagi-pagi petugas kebersihan sudah mulai bekerja, tapi pagi ini tidak terlihat,” ujar Maryana, seorang pemulung di TPS Fanindo Batuaji, Kamis (30/6/2016).
Menurut Maryana sampah di lokasi tersebut sangat cepat menumpuk, apa lagi saat Ramadan. “Satu hari saja sudah berserakan,” katanya.
Sebelumnya, Kabid Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam, Yudi Admaji mengatakan memang saat ini petugas tidak ada yang bekerja karena sedang melakukan aksi unjuk rasa di kantor Wali Kota Batam. Mereka menuntut pembayaran THR. (she/rng/cr13/cr14)
Ratusan petugas kebersihan Kota Batam melakukan aksi demo didepan kantor Wali Kota Batam, Kamis (30/6/2016). Mereka menuntut uang Tunjangan Hari Raya (THR). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Jelang lebaran, lebaran, dan setelah lebaran warga Batam bersiaplah membuang sampah sendiri ke tempat pembuangan akhir (TPA) Punggur. Jika tidak, Batam akan jadi lautan sampah dan bau busuk akan menyengat di sana sini.
Pasalnya, ratusan petugas kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam mogok kerja. Bahkan, Kamis (30/6/2016) kemarin, mereka demo di depan kantor Wali Kota Batam. Mereka menuntut pemerintah membayar tunjangan hari raya atau THR. Jika tidak, pasukan kuning itu mengancam tidak akan mengangkut sampah rumah tangga.
“Sampai hari ini belum ada yang dapat (THR),” kata seorang petugas kebersihan, Jhon, saat demo.
Dalam aksinya, para petugas kebersihan membawa serta armada angkutan sampah yang penuh dengan sampah. Kendaraan pengangkut sampah itu diparkir di sepanjang Jalan Engku Putri, dari depan Masjid Raya Batam sampai depan kantor Wali Kota Batam.
Kepala DKP Kota Batam, Suleman Nababan, sempat datang dan mencoba berdialog dengan para pendemo. Dia berharap para petugas kebersihan tetap bekerja seperti biasa sembari menunggu kepastian pembayaran THR. Namun mereka kompak menolaknya.
“Nggak mau. Nggak bisa,” ujar para petugas kebersihan bersamaan.
Mereka memastikan tak akan mengangkut sampah di perumahan warga, sampai THR dibayarkan. “Selama THR tak cair, bisa jadi sampah menumpuk terus,” kata seorang pendemo, Mariodi.
Menanggapi aksi demo tersebut, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan Pemko Batam sedang berupaya menyelesaikan permasalahan THR untuk diberikan kepada petugas kebersihan. Menurut dia, ada beberapa kendala teknis sehingga THR petugas kebersihan belum bisa dicairkan.
“Belum bisa diputuskan, beri kami waktu tiga atau 4 hari. Jangan paksa kami berikan sesuatu yang memang tidak dibenarkan. Sekiranya ruang itu dibuka (untuk pemberian THR), kita bisa berupaya bagaimana menyelesaikannya,” katanya di kantor Wali Kota Batam.
Permasalahan pembayaran gaji petugas kebersihan Pemko Batam baru terjadi tahun ini. Hal itu setelah adanya evaluasi dari Pemerintah Provinsi Kepri yang meniadakan anggaran SKPD Pemko Batam untuk membayar gaji ke-13 bagi pekerja kontrak atau honorer.
Dalam evaluasinya, Gubernur Kepri meminta penyediaan anggaran oleh SKPD di lingkungan Pemko Batam, di antaranya penganggaran honorer kontrak atau tidak tetap, upah buruh, tenaga kerja yang dianggarkan 13 bulan, agar dipertimbangkan kembali untuk dianggarkan. Karena tidak memiliki dasar hukum penganggarannya, kecuali dinyatakan lain oleh pemerintah daerah.
“Ini evaluasi Gubernur ke Pemerintah Kota Batam tahun sebelumnya. Karena evaluasi itu muncul, jadi seluruh SKPD tak diperbolehkan lagi menganggarkan,” terang Amsakar.
Menurutnya saat ini Pemko Batam sedang menunggu jawaban dari Pemprov Kepri terkait boleh tidaknya pemberian gaji ke-13 bagi tenaga harian lepas. Jika memang Provinsi atau Gubernur menyatakan tidak masalah gaji ke-13 diberikan asal ada dasar hukumnya, maka Pemko Batam akan melaksanakan.
“Kami sudah surati Gubernur dan DPRD. Kalau Pak Gubernur jawab tak masalah, kita upayakan. APBD kita mampu tapi kalau dibutuhkan maka dasar hukumnya dibuat. Kalau itu jawaban Gubernur, ada solusinya bagi kami. Kalau tidak, kita tak bisa berbuat apa-apa juga,” jelas Amsakar lagi.
Dikatakannya, saat ini terdapat 1.031 petugas kebersihan di Pemko Batam mulai dari sopir, tukang sapu, tukang angkut, dan pengawas. Ia pun mengaku paham dengan kebutuhan para pekerja untuk menyambut Lebaran.
“Mudah-mudahan disetujui Gubernur. Kita minta pertimbangan lagi, merujuk PMK no 57 dimungkinkan untuk pembayaran tersebut. Kalau sudah ada hitam di atas putihnya, semua bisa jelas,” imbuh Amsakar. ((she/rng/cr13/cr14/jpgrup)
Karyawan toko Acen di pasar Fanindo, Tanjunguncang, Batuaji menyusun gula yang akan dijual ditokonya, Selasa (17/5). Harga gula di toko Acen dijual perkilogramnya 14.500 rupiah. Dan di toko lain harganya berfariasi ada yang 16 ribu rupiah perkilogramnya. F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Presiden Joko Widodo belum merespon surat yang dilayangkan Pemko Batam melalui Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Padahal surat yang sudah dua minggu dikirim itu meminta agar presiden memberi izin buka tutup kran impor khusus Batam. Sebab, jelang ramadan, Batam selalu tak bisa menyediakan stok sembako yang berakibat melonjaknya harga.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, belum mengetahui apa respon Presiden terhadap surat permintaan buka tutup kran impor khusus Batam. Apalagi surat itu dikirimkan melalui pemerintah tingkat dua (Provinsi Kepri).
“Belum ada jawaban, jadi belum tahu seperti apa respon Presiden,” kata Rudi, kemarin.
Menurut dia, Batam sebagai daerah yang tak berpenghasil terhadap pangan, sangat mengharapkan kiriman dari daerah lain. Namun ketika daerah penghasil terganggu, Batam kerap kekurangan stok untuk masyarakat, yang berakibat tingginya harga.
“Kita menerima dari nasional dan luar. Namun izin luar dari BP, karena itu kita telah surati Presiden untuk izin buka kran impor,” terang Rudi.
Dikatakan Rudi, buka tutup kran impor khusus Batam, dinilai mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Batam. Sehingga lonjakan harga untuk kebutuhan tak terlalu signifikan karena stok memadai.
“Jadi nanti tak ada lagi harga-harga yang meroket, karena stok cukup,” sebut Rudi.
Sebelumnya, Pemko Batam melalui Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, menyurati Presiden (30/5). Surat itu berisi permohonan izin untuk membuka kran impor khusus Batam. Sebab, Batam selalu kekurangan stok gula dan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Isi surat itu menjelaskan kondisi Batam yang selalu kekurangan stok gula dan beras. Apalagi, satu bulan belakangan, harga gula naik dua kali lipat dibandingkan harga normal. Biasanya masyarakat bisa mendapatkan harga perkilo Rp 8 ribu, namun kali ini bisa mencapai Rp 17 ribu perkilonya. Hal itu tentunya sangat merugikan dan menyengsarakan masyarakat, khususnya masyarakat menegah ke bawah.(she)
Nurdin menyampaikan sambutannya saat buka puasa bersama DPRD Kepri, FKPD Kepri, dan SKPD Kepri, serta tokoh masyarakat di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Rabu (8/6) malam lalu. foto:humas pemprovbatampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menggelar buka puasa bersama warga dan anak yatim piatu di Batam. Kali ini Nurdin menggelar Safari Ramadan di Masjid Agung Batam dan di Masjid Al Kaffah Legenda Malaka, Batam Centre. Di Masjid Al Kaffah, Nurdin dan pimpinan SKPD Kepri, menyempatkan diri untuk berbagi bersama anak yatim piatu.
Pada kesempatan tatap muka dengan umat muslim di Legenda Malaka, Sabtu (10/6), Nurdin mendapat sambutan antusias dari warga. Para pengurus masjid dan anak yatim piatu, juga berkesempatan berfoto bersama dengan orang nomor 1 di Kepri itu.
“Terima kasih untuk sambutan masyarakat yang antusias ini. Terima kasih sudah diundang lagi ke sini. Ini saya ketiga kali ke masjid ini. Dulu masih Bupati Karimun dan sekarang sebagai Gubernur,” beber Nurdin.
Pada kesempatan itu, Nurdin juga berpesan kepada masyarakat yang hadir, untuk banyak-banyak berdoa dalam bulan penuh berkah ini. Harapannya, doa-doa yang dipanjatkan, dikabulkan yang Maha Kuasa. “Insya Allah, doa kita akan di kabulkan oleh Allah SWT,” harap Nurdin.
Nurdin mengajak masyarakat untuk tetap bersemangat, melakukan aktifitas, walaupun dalam kondisi berpuasa. “Mari kita bersama, di bulan Ramadan ini, kita tingkatkan keimanan kita. Ini moment penting, karena hanya sekali dalam setahun,” pesan Nurdin.
Seusai dari masjid itu, Nurdin kemudian melanjutkan Safari Ramadan ke Masjid Raya yang kini dijadikan sebagai Masjid Agung Batam. Disana, Nurdin melakukan salat tarawih. Nurdin didamping pimpinan SKPD. Selanjutnya selama Ramadhan ini, mereka akan melakukan Safari Ramadan sejumlah tempat di Batam, Tanjungpinang, Karimun, Bintan, Natuna, Anambas dan Lingga.(jpg/bpos)
Polisi dari Sat Narkoba Polresta Barelang bersama Bea Cukai Batam menunjukkan barang bukti dan tersangka dua penangkapan sabu terbaru di Mapolresta Barelang, Senin (13/6/2016). Foto: eggi/batampos.co.id
batampos.co.id – Kerja sama yang terjalin antara Bea Cukai Tipe B Kota Batam dengan Sat Narkoba Polresta Barelang berhasil menggagalkan dua kasus penyelundupan sabu melewati Batam.
Dari dua kasus ini, polisi berhasil mengamankan 4 orang tersangka, yakni Adrianto, Debih Sarifuddin, Sarifuddin, dan Ibrahim.
Kasat Narkoba, Kompol Suhardy Hery menjelaskan kasus pertama berawal dari informasi dari Bea Cukai Karimun, bahwa ada tiga bandar yang akan membawa sabu melewati Batam.
“Infonya itu kita dapat hari Jumat sekitar jam 14.00 WIB. Kita dapat info dari BC, akan ada bandar yang ingin membawa narkoba melewati Batam,” ungkap Heri, Senin (13/6/2016).
Setelah mendapatkan informasi itu, jajaran Sat Narkoba Polresta Barelang langsung bergerak cepat untuk melakukan pengintaian dan mengikuti pelaku mulai dari pelabuhan Sekupang.
“Kita menunggu kedatangan tersangka dari Tanjungbalai Karimun. Sampai Sekupang, kita ikutin perjalanan tersangka yang melajutkan ke Bandara,” terang Heri.
Adapun modus yang digunakan ketiga pelaku dalam melakukan penyelundupan sabu dengan memasukkannya ke dalam tubuh melalui anus tersangka.
“Sabu yang kita amankan dari mereka seberat 350 gram, yang mereka simpan di dalam tubuhnya,” katanya.
Sementara itu, untuk kasus kedua adalah penangkapan terhadap Ibrahim di bandara Internasional Hang Nadim pada Sabtu (11/5/2016) sekitar pukul 08.10 WIB.
Dalam penangkapan Ibrahim, Bea Cukai dan polisi berhasil menyita barang bukti sabu yang disimpan di selangkangan tersangka.
“Kecurigaan kita berawal dari tingkah laku dan gerak geriknya, rencananya tujuan pelaku ini menuju Padang, kemudian dilanjut ke Medan,” ungkap Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan (Kabid P2) KPU BC Tipe B Kota Batam, Akhiyat Mujayin.
Atas perbuatannya, keempat orang pelaku terancam dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Psikotropika dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara. (eggi)
batampos.co.id – Dana selalu jadi kendala setiap kali Kepri akan mengikuti event olahraga di tingkat nasional. Kali ini menimpa National Paralympic Committee (NPC) Kepri, yang terancam tak ada wakil di gelaran Pekan Paralimpik Indonesia (Peparnas) 2016 karena tak ada dana.
Ketua NPC Kepri, Sutrisno Enggal Mulyono mengatakan hingga kini belum ada respon dari pemerintah soal kejelasan anggaran untuk para atlet yang akan diikutsertakan pada Peparnas 2016 di Jakarta Oktober mendatang.
“Bisa saja tak kirim, jadi kebingungan kami ini, kemana harus diarahkan,” keluhnya, kemarin.
Karena tak ada dana, kata Sutrisno, Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) yang seharusnya sudah dilaksanakan hingga kini belum terwujud. “Tanpa Peparda saya sudah ijin ke pusat, kalau berangkat tak apa-apa,” ungkapnya.
Untuk mengikuti Peparnas nanti, dia mengaku sudah mengajukan kuota pengiriman atlet sebanyak 40 orang juga 20 official. Jika seandainya Kepri mengirimkan perwakilan, ada kemungkinan jumlah itu akan berubah, alasan lagi-lagi soal dana. “Bisa saja nanti hanya 10 atau 15 orang saja,” ungkapnya.
Kini dia berharap dana dapat segera turun mengingat gelaran Peparnas semakin dekat.
Dia menambahkan NPC sudah ada di empat kabupaten/kota di Kepri, diantaranya Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, juga Kabupaten Karimun. (cr13)
batampos.co.id – Kementrian Agama Kota Batam menyiapkan 270 lokasi, pelaksanaan salat Idul Fitri 1437 Hijriah yang tersebar di 12 kecamatan yang ada di Kota Batam.
batampos.co.id – Dana selalu jadi kendala setiap kali Kepri akan mengikuti event olahraga di tingkat nasional. Kali ini menimpa National Paralympic Committee (NPC) Kepri, yang terancam tak ada wakil di gelaran Pekan Paralimpik Indonesia (Peparnas) 2016 karena tak ada dana.