batampos – Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong akhirnya bebas dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur (Jaktim), Jumat (1/8) malam.

Dia keluar dari rutan sekitar pukul 22.00 WIB. Tidak sendirian, Tom Lembong didampingi oleh istrinya, Siska, dan sahabatnya Anies Rasyid Baswedan. Tom Lembong bebas setelah menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.

Berdasar pantauan JawaPos.com, Tom Lembong keluar Rutan Kelas I Cipinang mengenakan setelan pakaian berwarna biru tua dan hitam.

Dia mendapat sambutan dari teman-teman dan simpatisan Gerakan Rakyat yang sudah menunggu sejak pagi tadi. Sebelum menyampaikan kata-kata pertamanya setelah bebas, Tom Lembong mendapat hadiah buket bunga dari pendukungnya.

”Terima kasih sudah tunggu berjam-jam, termasuk di cuaca yang sangat terik tadi siang. Dedikasi yang luar biasa, saya sangat-sangat menghargai. Teman-teman, malam ini saya kembali menghirup udara bebas. Saya sekarang kembali ke rumah, kembali dipersatukan dengan keluarga tercinta, kembali kepada kehidupan normal yang sempat terhentikan selama 9 bulan,” kata Tom Lembong.

Sebagai warga negara, Tom Lembong sangat bersyukur karena bisa kembali bebas. Dia menghaturkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh pimpinan serta anggota DPR.

Sebab, abolisi yang diusulkan oleh Presiden Prabowo disetujui oleh legislator di Senayan. Menurut dia, abolisi tersebut tidak hanya membebaskan dirinya secara fisik.

”Abolisi ini juga memulihkan nama baik saya dan kehormatan saya sebagai seorang warga negara,” jelasnya.

Meski begitu, Tom Lembong tetap menghargai dan menghormati pandangan-pandangan lain yang muncul pasca keluarnya abolisi tersebut. Dia menyadari ada banyak kegelisahan hingga pertanyaan dari publik di balik abolisi tersebut.

Sejak awal menjalani proses hukum, Tom Lembong menyatakan bahwa setiap tahapan yang dia jalani bukan proses hukum yang ideal.

Dia merasakan menjalani hukuman lebih dari 9 bulan, berada di balik tembok dan jeruji rutan. Dalam proses tersebut, Tom Lembong menggunakannya untuk merenung dan merefleksikan diri. Khususnya terkait dengan proses hukum yang dia jalani.

”Bagaimana sistem hukum kita bekerja, bagaimana publik merespons, dan bagaimana seharusnya negara hadir untuk melindungi setiap warganya. Saya tahu saya sangat amat beruntung, saya memiliki tim hukum yang luar biasa. Sahabat-sahabat yang tak henti menyuarakan dan menyerukan keadilan bagi saya, keluarga yang tidak pernah goyah, dan publik luas yang memberikan simpati dan dukungan,” ujarnya.

Meski demikian, Tom Lembong menyatakan bahwa dirinya juga tidak akan melupakan warga negara lain yang tidak seberuntung dirinya.

Orang-orang yang mungkin bernasib sama tapi tidak punya sorotan, tidak punya perlindungan. Untuk itu, dia memastikan kebebasannya tidak akan menjadi akhir cerita.

”Saya ingin ini menjadi awal dan tanggung jawab bersama. Saya ingin menyuarakan, mengingatkan, dan bila mungkin membantu agar sistem hukum kita menjadi lebih adil, lebih jernih, dan lebih memihak kepada kebenaran, alih-alih kepada kepentingan tertentu,” tegasnya. (*)

Artikel Mantan Mendag Tom Lembong Bebas dari Rutan Cipinang usai Dapat Abolisi pertama kali tampil pada News.

batampos – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto resmi keluar dari rumah tahanan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), usai memperoleh amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Hasto keluar dari rutan KPK sekitar pukul 21.22 WIB, dan ia terlihat ditemani oleh para kuasa hukumnya.

Dalam pernyataannya kepada awak media, Hasto mengaku banyak mendapatkan pelajaran berharga selama menjalani masa penahanan.

“Selama menjadi tahanan di KPK, yang saya katakan saya masuk dengan kepala tegak dan akan keluar dengan kepala tegak, tetapi saya lebih merunduk karena saya begitu banyak belajar kehidupan di sini,” kata Hasto sesaat keluar dari rutan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (1/8).

Menurutnya, pengalaman hidup itu mendorong dirinya untuk menempuh pendidikan formal di bidang hukum.

“Saya telah mengambil keputusan untuk mengambil kuliah hukum agar nanti bisa lebih efektif di dalam menyuarakan bagaimana PDI Perjuangan menjadi partai benar-benar memerhatikan aspek penegakan hukum berdasarkan due process of law, mendukung supremasi hukum dan mencegah korupsi,” jelasnya.

Karena itu, Hasto menyatakan dirinya kini telah resmi terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Terbuka. “Saya mengambil S1 hukum di Universitas Terbuka,” jelasnya.

Di sisi lain, Hasto mengaku pemberian amnesti dari Presiden Prabowo memberikan spirit kebangsaan bagi dirinya untuk menjalankan tugas-tugas kemanusiaan dalam menjalani karier politik di PDIP.

“Amnesti ini menjadi suatu spirit bagi saya, sebagai kader PDI Perjuangan untuk menjalankan tugas-tugas utama. Bahwa PDI Perjuangan itu lahir dengan suatu spirit untuk memperjuangkan kemanusiaan, keadilan, nilai-nilai ketuhanan, kebangsaan di dalam Pancasila,” pungkasnya. (*)

Artikel Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Keluar dari Tahanan KPK Usai Dapat Amnesti dari Presiden pertama kali tampil pada News.

batampos – Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indra Gunawan menegaskan dana haji tidak bisa dimasukkan ke Danantara. Meskipun ketika Danantara memiliki unit syariah sekalipun. Pasalnya dana haji adalah dana milik masyarakat, bukan uang pemerintah.

Keterangan tersebut disampaikan Indra dalam diskusi pengelolaan dana haji berkeadilan di Jakarta (1/8). “Tugas BPKH itu memberikan diskon untuk biaya haji. Dana haji tidak bisa diambil Danantara,” katanya. Pasalnya dana haji merupakan dana titipan masyarakat.

Ketika pemerintah melalui Danantara mau mengambil dan mengelola dana haji, maka harus menanyakan ke masing-masing calon jamaah haji. Karena ketika calon jamaah haji menyetor uang pendaftaran haji sebesar Rp 25 juta per orang, ada akad yang menyesuaikan sesuai ketentuan syariah.

Dalam kesempatan itu disampaikan bahwa dana haji yang dikelola BPKH sekitar Rp 171 triliun. Dana tersebut dikelola oleh BPKH. Hasilnya diantaranya digunakan untuk diskon biaya haji.

Pada haji 2025 ini misalnya, biaya riil haji sebesar Rp 89,4 jutaan. Namun jamaah hanya membayar sekitar Rp 55,4 jutaan. Sisanya sekitar Rp 34 juta dibayar dari hasil investasi dana haji oleh BPKH.

Indra juga mengatakan, BPKH berharap dibuka skema calon jamaah haji bisa top up atau menambah uang pendaftaran haji. “Supaya saat berangkat nanti tidak terlalu berat saat pelunasannya,” katanya.

Misalnya setiap tahun, calon jamaah haji menambah setoran awal hajinya Rp 1 juta per tahun. Jadi ketika antre 20 tahun misalnya, calon jamaah haji tersebut punya tambahan tabungan haji sebesar Rp 20 juta.

Kemudian ditambah dengan setoran awal Rp 25 juta. Jadi saat diumumkan berangkat haji, yang bersangkutan tidak terlalu berat untuk melunasi biaya haji.

Diskusi tersebut juga dihadiri Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang. Dia mengatakan, saat ini DPR sedang menggodok revisi Undang-Undang penyelenggaraan haji dahulu. Setelah itu baru bergeser ke revisi Undang-Undang tentang Pengelolaan Dana Haji.

Ada beberapa catatan soal pengelolaan dana haji. Diantaranya adalah investasi dana haji di sektor investasi langsung harus ditingkatkan.

“Bukan seperti sekarang yang hanya sukuk,” jelasnya. Kalau hanya sukuk atau utang negara, hasil investasinya tidak bisa maksimal.

Marwan berharap investasi dana haji bisa menghasilkan return atau hasil pengelolaan sekitar 12 persen. Sehingga bisa menghasilkan nilai manfaat yang lebih besar.

Nilai manfaat itu tidak hanya dirasakan oleh jamaah yang berangkat. Tetapi juga untuk calon jemaah yang masih antre. (*)

Artikel BPKH Tegaskan Dana Haji Tidak Bisa Ditarik atau Digabung ke Danantara pertama kali tampil pada News.

batampos– Utang anak dan cucu perusahaan bukan berarti utang perusahaan induk. Hal itu diungkapkan Prof. Zaenal Fanani, Guru Besar Ilmu Akuntansi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

Ahli akuntansi itu sekaligus menanggapi dalil Dahlan Iskan dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT Jawa Pos di Pengadilan Niaga Surabaya.

Dahlan mendalilkan bahwa PT Jawa Pos memiliki utang di salah satu bank swasta. Kenyatannya, utang senilai Rp 164 miliar itu sebenarnya bukan utang PT Jawa Pos Holding (JPH) selaku induk perusahaan, melainkan utang PT Putra Muda Brothers dan PT Dharmasraya Palma Sejahtera, keduanya cucu PT JPH.

Utang itu memang tercatat di catatan atas laporan keuangan (CALK) PT JPH. Sebab, sebagai perusahaan induk, PT JPH harus membuat laporan keuangan konsolidasi. Yakni, seluruh laporan keuangan yang meliputi seluruh entitas perusahaan, termasuk anak dan cucu perusahaan.

BACA JUGA: Hasil Survei: 79 Persen Guru Terpaksa Berhutang Karena Bergaji Rendah

“Memang harus dibuat laporan keuangan konsolidasi. Tetapi, tidak serta-merta punyanya anak atau cucu itu kepunyaan induk,” kata Prof. Zaenal.

Dalam proses konsolidasi, semua transaksi antar perusahaan yang berada dalam satu grup, seperti utang piutang antara induk dan anak perusahaan akan dieliminasi agar tidak terjadi penggandaan. Dengan begitu, jumlah utang yang ditampilkan pada laporan konsolidasi adalah total kewajiban grup usaha secara kolektif, bukan hanya kewajiban yang dimiliki oleh entitas induk saja.

“Ketika utang sebesar Rp 164 miliar ini muncul di laporan keuangan konsolidasi, apakah itu kewajibannya induk Jawa Pos (PT JPH), jawabannya tidak,” ujar Prof. Zaenal.

Prof. Zaenal menambahkan, utang tersebut adalah tanggung jawab masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian utang. Dalam hal ini, yang menandatangani perjanjian utang PT Putra Muda Brothers dan PT Dharmasraya Palma Sejahtera, dan aset yang dijaminkan juga milik PT Putra Muda Brothers dan PT Dharmasraya Palma Sejahtera, maka tidak ada kaitannya dengan PT JPH selaku induk perusahaan.

Dalam persidangan Kamis, (31/7), Prof. Zaenal juga menegaskan bahwa bila memang ada utang dividen, maka secara prinsip akuntansi, utang tersebut harus tercatat dalam laporan keuangan. Jika tidak tercatat, maka secara akuntansi dapat disimpulkan bahwa utang dividen tersebut tidak ada.

Sementara itu, pengacara Dahlan, Arif Sahudi, enggan merepons pendapat ahli dari PT Jawa Pos. Pihaknya akan menyanggah keterangan saksi ahli dari PT Jawa Pos dengan saksi ahli yang telah mereka siapkan. “Nanti akan kami sampaikan dalam keterangan saksi ahli. Yang berhak membantah saksi ahli nanti biar ahli juga,” kata Arif. (*)

Artikel Keliru Pahami Laporan Keuangan: Dalil PKPU Dahlan Dianggap Tidak Tepat pertama kali tampil pada News.