batampos.co.id – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri mengapresiasi upaya BP Batam membenahi sistem pelayanan perizinan menjadi lebih baik. Termasuk upaya BP Batam memberikan pelayanan berbasis online.
Namun, Apindo menyarankan BP Batam tetap memberikan layanan optimal sembari menunggu selesainya proses pembenahan. Termasuk pelayanan pengajuan lahan di BP Batam.
“Kepala BP perlu turun tangan sendiri untuk memastikan semua berjalan lancar,” kata Ketua Apindo Kepri, Cahya, Rabu (5/10/2016), seperti diberitakian koran Batam Pos, Kamis (6/10/2016).
Menurut Cahya, pelaku usaha di Batam seperti pengembang (developer) tak bisa juga berkontribusi bagi pembangunan Batam dan Kepri, sehingga aspirasinya perlu didengar juga.
Sebagai pengembang, lanjut Cahya, lahan merupakan materi pokok untuk dibangun dan dijual ke konsumen. Dia juga menepis jika ada kekhawatiran lahan di Batam akan cepat habis jika terus dialokasikan bagi pengembang.
“Kalau habis kita buka Batam kedua, ketiga dan seterusnya. Ingat, Kepri punya 1.700-an pulau, dibangun ratusan tahun juga tidak akan habis,” katanya.
Adapun jika pengusaha mendapat cadangan lahan (bank land) di Batam, hal itu dinilai sesuatu yang wajar dan harus dimaklumi. “Karena bukan berarti lahan kosong itu kami telantarkan,” ujarnya.
Jika transaksi penjualan properti berjalan, Cahya menyebut tak hanya kalangan pengusaha yang untung, namun juga berimbas terhadap pemasukan daerah.
“Pemerintah kan juga mendapat pajak dari jual beli lahan tersebut berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh). Saya kira semuanya harus dibuat fleksibel,” paparnya. (rna)
