batampos.co.id – Aktivitas pemotongan lahan perbukitan (cut and fill) untuk penimbunan pantai tak hanya marak di wilayah Batam Centre, tapi juga marak di wilayah Tanjunguncang, Batuaji.

Salah satunya yang menjadi sorotan masyarakat adalah aktivitas pemotongan lahan di pinggir Jalan Brigjen Katamso, Batuaji, persis di depan PT Nippon Tanjunguncang.

Lahan perbukitan terus diratakan oleh sejumlah alat berat dan material tanah dibawa untuk menimbun pesisir pantai di belakang Perumahan Glory dekat lokasi yang sama.

Padahal sebelumnya lokasi penimbunan pantai itu merupakan satu dari 14 lokasi reklamasi yang dihentikan Pemerintah Kota (Pemko) Batam karena tidak mengikuti prosedur reklamasi sehingga menyebab kerusakan lingkungan.

Pantauan wartawan koran Batam Pos (grup batampos.co.id) di lapangan, aktifitas pemotongan lahan dan penimbunan pantai di lokasi tersebut masih terus berjalan sampai, Sabtu (1/10/2016).

Sejumlah alat berat dan truk pengangkut terlihat sibuk dengan aktifitas masing-masing. Truk-truk pengangkut material tanah hilir mudik dari lokasi pemotongan bukit ke lokasi pesisir pantai di belakang perbukitan itu.

Warga yang berdiam di sekitar lokasi cut and fill merasakan langsung dampaknya. Pasalnya tanah dan debu dari aktifitas cut and fill itu berterbangan hingga pemukiman warga seperti di perumahan Glory dan Bagaman.

“Lewat sini truk-truk itu angkut tanah makanya kami debu tanah tumpahan dari truk itu masuk ke dalam perumahan kami,” ujar Eko, salah satu warga Perumahan Glory.

Tidak saja debu, suara bising alat berat serta getaran tanah dari aktifitas pemotongan bukit juga mengganggu warga sekitar.

“Mereka juga pakai mesin pemecah batu, getaran dan suara bising benar-benar mengganggu,” kata Eko lagi.

Keluhan itu belum seberapa sebab yang paling dikuatirkan warga sekitarnya adalah aktifitas penimbunan laut yang berada tak jauh dari pemukiman warga itu.

Aktivitas penimbunan pantai di belakang Perumahan Glory itu diinformasikan warga rencananya akan menutupi semua teluk yang ada di kawasan Marina. Jika saja itu terjadi maka warga yang berdiam di sekitar akan mendapat petaka besar yakni banjir.

Itu karena perumahan-perumahan yang ada di sekitarnya seperti perumahan Bagaman, Glory, Sumberindo, Marina Garden, Marina View, Marina Grand, Taman Citpa Indah Dua dan lainnya lokasinya lebih rendah dari lokasi teluk yang akan ditimbun itu.

“Kalau sempat ditutup semua pantai itu, perumahan-perumahan di sekitarnya akan jadi bendungan nanti. Air mau ngalir kemana lagi,” kata Leo, masyarakat lainnya.

Warga setempat sudah berulang kali melakukan protes namun aktifitas pemotongan bukit dan reklamasi pantai itu terus berjalan sampai saat ini. Warga sangat berharap agar pemerintah secepatnya melihat dan mengkaji kegiatan itu agar tidak menimbulkan bencana kelak.

“Kami tak melarang, cuman setidaknya tengok dulu apakah pantas atau tidak reklamasi itu. Iya kalau nanti tak bermasalah, tapi kalau sampai tenggelam rumah-rumah di sekitar sini, apakah pemerintah atau pihak perusahaan yang melakukan reklamasi mau bertanggung jawab,” kata Leo lagi.

Menurut informasi yang disampaikan warga setempat, kegiatan reklamasi dan pemotongan bukit itu merupakan proyek dari salah satu perusahaan galangan kapal ternama di Tanjunguncang untuk menambah kawasan galangan kapalnya. Proyek yang dikerjakan oleh kontraktor atau pihak ketiga itu rencananya akan menutupi semua alur laut teluk Marina.

Jika ini terjadi maka warga di sekitarnya kuatir pemukiman mereka akan langganan banjir. Begitu pula alur laut di sekitaran Marina termasuk jalur kapal ke terminal Ferry Marina akan dangkal dan sempit.

Fadli salah seorang pengusaha yang berada di lokasi kawasan wisata Marina mengaku dampak dari aktivitas reklamasi itu mulai dirasakan. Jalur laut di sekitaran periaran Marina jadi dangkal dan keruh.

“Tanah yang ditimbun di lokasi reklamasi itu sudah sampai ke sini (kawasan Marin). Proyek itu tak pakai pembatas dulu sebelum timbun makanya tanah yang ditimbun terbawa arus sampai ke sini. Bisa bahaya ini kalau dibiarkan. Lama-lama tertutup semua pantai ini,” katanya.

Untuk itu Fadli berharap agar pemerintah terkait secepatnya menanggapi keluhan tersebut sehingga dampak buruk bagi lingkungan sekitar bisa dicegah dari sekarang. (eja/koran bp)

batampos.co.id – Sejumlah kalangan mempertanyakan kinerja Tim 9 Pemko Batam. Sebab beberapa waktu lalu, tim ini mengaku telah menghentikan aktivitas reklamasi di 14 lokasi di Batam. Namun nyatanya, aktivitas penimbunan pantai masih terus berlangsung hingga saat ini. Salah satunya yang berlangsung di belakang kawasan Harbour Bay, Jodoh.

“Tim sembilan hanya formalitas saja. Dibentuk hanya untuk menjawab kegaduhan di masyarakat, sedangkan efektifitasnya tak ada,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Uba Ingan Sigalingging, Kamis (29/9).

Ia menilai, Tim 9 dibentuk agar masyarakat diam. Namun kenyataanya tim ini tak mampu mengatasi sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) nya. “Dari dibentuk sampai sekarang apa hasil mereka, reklamasi tetap jalan,” kata Uba.

Sudah seharusnya, lanjut Uba, dalam memperhitungkan dampak lingkungan, Pemko Batam memperhitungkan dampak lingkungan. Begitu juga dengan memberikan aturan hukum yang tegas dan ketat, sebagai bentuk konsekuensi mereka yang melanggar.

“Kalau kita lihat di sini ada semacam penyederhanaan persoalan. Potong bukit dan selesai di situ saja,” tuturnya.

Padahal, dampaknya sangat luas. Semisal rusaknya jalan akibat truk pengakut tanah, banjir akibat tak ada lagi daerah serapan air, polusi lingkungan yang berimbas kepada kesehatan masyarakat hingga dampak ekonomi lain bagi masyarakat.

“Bahkan tak sedikit juga terjadi kecelakaan akibat jalan rusak yang disebabkan truk reklamasi ini. Makanya pemerintah daerah tidak cukup mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi juga keadilan juga harus dipertimbangkan,” tegasnya.

“Yang saya khawatirkan justru biaya yang dikeluarkan pemerintah sebagai konseksuensi proses reklamasi jauh lebih besar dari pada pendapatan yang dihasilkannya.”

Terkait reklamasi ini, sambung Uba, ia sudah jauh-jauh hari menyuarakan di DPRD Batam melalui hak angket. Namun begitu hak legislatif ini juga belum ada kejelasan.

“Sampai hari ini hak angket ini tak tahu rimbanya,” ucapnya. (leo/rng)