Petugas kebersihan memuat sampah ke dalam truk di Seraya, Batuampar. Foto: Dalil Harahap/ Batam Pos
batampos.co.id – Meski mengalami kendala pengangkutan sampah beberapa hari lalu, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam telah kembali memaksimalkan pengangkutan sampah yakni dua kali seminggu.
Kepala DKP Kota Batam, Suleman Nababan melalui Kepala Bidang Kebersihan DKP, Yudi Admaji mengatakan saat ini proses pengangkutan sampah sebagian sudah dilimpahkan ke kecamatan. “Satu kecamatan dtitipkan 10-15 pick up dan motor sampah,” kata Yudi, Rabu (11/5).
Petugas di kecamatan bertugas untuk mengangkut sampah di rumah-rumah yang susah dijangkau bila menggunakan convector. “Nanti dari rumah-rumah di drop di TPS untuk selanjutnya akan diangkut oleh convector menuju ke tempat pembuangan akhir (TPA),” jelasnya.
Yudi berharap peran serta semua kecamatan untuk membantu menangani masalah sampah, jika di perumahan sampah tidak diangkut mohon berkoordinasi dengan kecamatan masing-masing wilayah.
“Sekarang anggota sudah ditugaskan disana, mereka (kecamatan,red) juga memiliki tanggung jawab yang sama dengan kami setelah pelimpahan beberapa waktu lalu,” sebutnya.
Sementara untuk tiga kecamatan seperti Lubukbaja, Batuampar dan Bengkong disediakan satu mobil dari DKP yang bertugas untuk mengambil sampah yang berada di jalan-jalan. Selain dari itu menjadi tanggung jawab dari pihak ketiga.
Yudi mengungkapkan saat ini pihaknya masih bekerja dan berupaya untuk mengatasi masalah sampah di Batam. Selain masalah sampah di jalan, dia juga harus mengangkat sampah yang tergantung di pohon. Ia mengharapkan kedepannya kesadaran masyarakat akan sampah bisa meningkat, sehingga Batam bisa bebas sampah nantinya.
“Tetap kita harapkan kerjasama dari semua pihak, karena kita tidak bisa bekerja sendiri,” pungkasnya. (cr17)
batampos.co.id – Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Kepri akan menarik uang lusuh dari masyarakat dan ditukar dengan uang layak edar.
Tak hanya itu, bank sentral juga menerima penukaran uang logam yang disimpan oleh masyarakat yang akan ditukar dengan uang kertas.
Masyarakat yang akan menukarkan uang lusuh atau uang logamnya bisa datang ke acara Gerakan Peduli Koin Rupiah dan Uang Kertas Lusuh di Jalan Imam Bonjol Nagoya, Minggu (15/5) mulai pukul 06.00 pagi.
“Gerakan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan clean money policy, juga bagaimana cara memperlakukan uang rupiah yang benar,” kata Kepala BI Kepri, Gusti Raizal Eka Putra, kemarin (11/5).
Menurut dia, BI ingin meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap fungsi uang logam sebagai alat transaksi yang sah dan masih berlaku sebagaimana uang kertas. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya budaya masyarakat dalam mengoptimalkan penggunaan uang pecahan kecil/koin dalam kegiatan transaksi. Sekaligus, mendorong pula agar pedagang/peritel memiliki budaya yang sama dan bertanggungjawab dalam memberikan hak konsumen berupa pengembalian dalam bentuk uang bukan bentuk lainnya saat bertransaksi.
“Ini respon atas banyaknya keluhan konsumen terkait pengembalian sisa uang belanja transaksi dalam bentuk permen atau barang lainnya atau sumbangan yang tercantum dalam struk belanja,” papar dia.
Lebih lanjut, Gusti juga mengatakan kegiatan penukaran ini diharapkan dapat mengubah perilaku menyimpan (hoarding) masyarakat terhadap keberadaan uang logam. Adanya kecenderungan masyarakat untuk menyimpan uang logam dengan tidak membelanjakan uang logam tersebut, menyebabkan terhambatnya perputaran uang logam menjadi faktor utama meningkatnya kebutuhan uang logam sepanjang tahun.
“Keengganan masyarakat untuk menggunakan kembali uang logamnya karena berkembangnya perilaku hoarding (menumpuk uang logam) oleh masyarakat,” jelasnya.
Karena itu, sambung Gusti, dalam kegiatan yang akan dilaksanakan bersamaan dengan acara car free day ini, akan diinformasikan jika uang logam tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Untuk menghimpun uang logam yang tidak digunakan oleh masyarakat, selain diselenggarakan penukaran uang logam kepada masyarakat yang menukarkan uang logam minimal Rp 100 ribu, akan disediakan hadiah menarik yang akan diundi.
“Melalui Gerakan Peduli Koin Rupiah dan Uang Kertas Lusuh ini dihimbau pula agar masyarakat tidak lagi menyimpan uang koin tersebut tetapi menggunakannnya untuk bertransaksi,” imbuhnya. (rna)
Ketua Pewarta Foto Indonesia Kepulauan Riau, Tommy Purniawan.
batampos.co.id – Memperingati Hari Bhayangkara Ke-70 yang jatuh pada 1 Juli 2016 mendatang, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Kepulauan Riau menggelar acara lomba foto. Lomba foto dengan tema Polisi Juga Manusia ini terbuka untuk masyarakat umum.
Ketua Pewarta Foto Indonesia Kepulauan Riau, Tommy Purniawan membeberkan untuk mengikuti kontes foto ini peserta dapat melihat persyaratannya di akun Instagram PFI Kepri di @PFIKEPRI atau di akun Facebook PFI Kepri di Pfi Kepri.
“Kontes foto ini dibuka sejak 11 Mei 2016 dengan hadiah yang kita sediakan mencapai puluhan juta rupiah. Adapun peserta yang boleh ikut masyarakat umum, boleh warga asing, wisatawan atau lainnya, dan pengambilan foto harus di Batam. Tidak boleh diikuti panitia maupun anggota polisi,” kata Tommy ketika dijumpai di Mapolresta Barelang, Rabu (11/5) sore.
Adapun perincian hadiahnya mulai dari juara I mendapatkan uang tunai sebesar Rp 10 juta, juara II mendapat Rp 7,5 juta, dan juara 3 mendapat Rp 5 juta.
Selain hadiah utama tersebut, nantinya 70 foto terbaik akan mendapatkan baju beserta sertifikat dari PFI Kepri serta fotonya akan dipamerkan di salah satu mall terbesar di Kota Batam.
“Ini merupakan kontes foto dengan hadiah terbesar yang pernah diadakan di kota Batam,” terang Tommy.
Persyaratan dalam mengikuiti kontes foto ini lanjut Tommy, peserta diminta mengambil foto bebas. Yang terpenting didalam foto tersebut menunjukkan aksi polisi berseragam lengkap dalam menjalankan tugasnya dan bersentuhan secara langsung bersama masyarakat.
“Fotonya bebas, yang terpenting nantinya di dalam foto itu memperlihatkan polisi sedang menjalankan tugasnya seperti mengatur lalu lintas, membantu masyarakat dan tugas lainnya,” terang Tommy.
Foto-foto yang akan diikutkan oleh setiap peserta, terhitung sejak 1 Januari hingga batas akhir pada 10 Juli mendatang. “Kami juga berharap para komunitas-komunitas foto dapat memeriahkan kegiatan dengan mengikuti perlombaan ini,” harapnya.
Ditempat terpisah, Kapolresta Barelang Kombes Pol Helmy Santika, menyambut baik acara yang dilakukan PFI Kepri ini. Ia juga berharap, sesuai dengan tema dalam perlombaan, bisa menyampaikan pesan pada masyarakat, bahwa polisi juga manusia dan telah menjalani tugas dengan baik.
“Kita dari Polresta Barelang menyambut baik dengan perlombaan ini. Semoga masyarakat bisa memahami bagaimana selama ini kami telah melakukan tugas sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,” tutupnya. (eggi)
batampos.co.id – Setelah dua tahun diwacanakan akhirnya pendirian Rumah Potong Ayam Halal (RPAH) bisa terwujud. Rencananya, RPAH yang digagas Badan Wakaf Indonesia (BWI) Batam bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama (Kemenag) Batam itu, akan beroperasi sekaligus launching, Jumat (13/5) besok.
Ketua MUI Batam, Usman Ahmad yang juga selaku pengawas RPAH mengatakan, RPAH yang berlokasi di lahan seluas hampir setengah hektare di kawasan Seitemiang. RPAH yang didirikan atas hasil dari wakaf warga Batam ini, merupakan yang pertama dan satu-satunya yang ada di wilayah Sumatera. Bahkan, RPAH ini mampu memotong 10 ribu ekor ayam per hari.
”Ini adalah fasilitas rumah potong ayam yang dijamin kehalalannya, baik teknis pemotongannya maupun dalam segala hal. Kami berkoordinasi mengawasi RPAH ini baik MUI, BWI, maupun Kemenag Batam. Tenaga pemotong nantinya adalah orang yang sudah melalui pelatihan khusus serta bersertifikasi,” ujar pria kelahiran Tuban, Jawa Timur ini.
RPAH ini tak hanya dioperasikan dengan sistem manual saja. Sejumlah fasilitas mesin otomatis pun sudah terpasang disana seperti mesin rolling untuk menggantungkan daging ayam maupun pencucian, dan pengambilan organ dalam ayam.
Usman menyebutkan, fasilitas maupun tenaga potong di RPAH memang masih jauh bila dibandingkan dengan kebutuhan warga Batam yang perharinya mencapai enam puluh ribu potong. ”Namun untuk awal pembukaan sudah lumayan lah, sudah mampu memotong 15 persen dari kebutuhan warga Batam,” terangnya.
Nantinya, sambungnya, RPAH akan berkoordinasi dan menjalin kerja sama dengan seluruh rumah makan, hotel maupun pasar tradisional di Batam dalam hal pemotongan ayam secara halal. ”Kami akan arahkan penjual ayam potong untuk mau memotongkan ayamnya langsung ke RPAH yang sudah terjamin kehalalannya,” ujar Usman mengakhiri. (gas)
batampos.co.id – Rencana Pemerintah untuk memberlakukan Kartu Identitas Anak (KIA) usia 0-15 tahun memang belum bisa terealisasi di Kota Batam. Pasalnya salah satu persyaratan untuk memberlakukan KIA adalah pencapaian akta sebanyak 75 persen setiap tahunnya.
“Tahun ini kita belum bisa, karena pencapaian kita baru 66 persen,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, Mardanis, Rabu (11/5).
Meskipun begitu, pihaknya akan mulai memberlakukan KIA tahun 2017 nanti. Diakuinya saat ini masih mempelajari sistem dan menghitung perlengkapan yang akan dibutuhkan dalam mendukung penerapan KIA di Batam.
“Kita juga harus mempersiapkan alat cetaknya. Pastinya akan ada penambahan alat,” sebutnya.
Saat ini telah ada 200 ribu anak yang terdaftar untuk memiliki KIA. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun depan. “Sementara ini kita sudah sipakan data 200 ribu anak,” imbuhnya.
Ia berharap dengan adanya KIA bisa memberikan kemudahan kepada anak usia 0-15 tahun seperti, keperluan sekolah, tabungan hingga lainnya. (cr17)
Sampah terlihat menumpuk di perumahan Bida Asri I, Batamcenter. Foto: Anggie/ Batam Pos
batampos.co.id – “Petugas sampah pemalas!”. Inilah yang menjadi ungkapan kekesalan Pakde, warga di perumahan Bida Asri I, Batamcenter.
Sampah yang menumpuk sebelum libur panjang lalu hingga Rabu (11/5), belum juga diangkut petugas pengangkut sampah dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam.
Perumahan Bida Asri I yang umumnya dipadati dengan tempat kos ini, tentunya kian hari menambah tumpukan-tumpukan sampah yang ada. Tong sampah yang disiapkan tidak lagi bisa menampung sampah-sampah dari rumah warga sekitar, bahkan sudah meluap ke badan jalan.
“Sebelum libur saja sudah penuh tong sampahnya, apalagi sewaktu libur kemarin. Ok, kita coba mengerti karena mungkin para petugas kebersihan juga libur. Tapi sekarang sudah tiga hari lewat setelah libur, sampah ini belum juga diangkut,” tegas salah seorang pemilik kosan di blok C Bida Asri I, yang akrab disapa Pakde.
Ia mengaku geram, mengingat di sekitaran tempat tinggal dan kosannya itu, sampah selalu lamban diangkut. Tong-tong sampah yang terbilang berukuran kecil yang tersedia, hanya mampu menampung sampah sekitar tiga sampai empat hari saja.
“Dari anak kos saja sampahnya hari-hari sudah banyak. Belum lagi orang-orang bandel yang suka buang sampah ditempat kita,” kesalnya lagi.
“Yang jelas petugas kebersihan belum datang kesini mengerjakan tugasnya. Jangan sampai kami buang sampah ke DKP sana,” ujar Arie, anak kos lainnya. (cr15)
Sampah berserakan di pinggir jalan Bengkong Nusantara Foto: Rezza Herdiyanto untuk Batam Pos
batampos.co.id – Persoalan sampah seolah tak kunjung terurai, hingga Rabu (11/5) sampah di sejumlah ruas jalan masih berserakan.
Misalnya di ruas jalan baru dari belakang Uniba tembus Cikitsu. Di lokasi ini, sampah hampir berserakan sepanjang jalan selain itu terpantau ada satu titik tumpukkan sampah di jalan itu.
“Setiap hari ada terus sampah di sini bang, parahnya kemarin waktu libur,” kata warga sekitar, Andri.
Tak hanya di tempat tersebut sampah juga terlihat berserakan di jalan Raja M Saleh dekat komplek Ruko Family Dream, di tempat tersebut terlihat dua titik tumpukkan sampah. Selain itu tumpukan sampah juga terlihat di pinggir jalan Bengkong Nusantara.
“Yang pasti bau, kalau tak diangkat makin bau karena banyak,” ucap Mirna, warga Family Dream.
Untuk itu dia berharap pihak terkait cekatan menangani sampah. “Kalau angkutnya siang atau sore, keburu masyarakat terganggu lah,” pungkasnya. (cr13)
Direktur RSUD Embung Fatimah, Fadilla Ratna Dumilla Mallarangan saat tiba di Rutan Barelang, Tembesi, Selasa (10/5). Foto: Ist
batampos.co.id – Penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan RSUD Embung Fatimah tahun 2011 yang menjerat Direkturnya, Fadilah Ratna Dewi Malarangan telah sampai di tangan Jaksa. Namun ternyata, dugaan korupsi dalam pagu Rp 18 miliar itu belum berhenti di Fadilah saja.
Baru-baru ini, penyidik Mabes Polri kembali melayangkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Agung. Yang mana di SPDP itu tertulis nama FR sebagai tersangka lainnya dalam dugaan korupsi tersebut. FR merupakan calo yang mengumpulkan tender.
“Kita juga telah menerima SPDP atas FR. Baru FR, yang lain mungkin masih dikembangkan,” ujar Tim Satgassus Kejaksaan Agung Tasjrifin, kemarin.
Ia menjelaskan proyek pengadaan Alkes tersebut menelan anggaran senilai Rp18 miliar. Kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum mencapai Rp5,6 miliar. Fadilah dinilai paling bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran tersebut, namun beberapa orang yang berkaitan juga tengah dilidiki.
“Atas SPDP itu kita menunggu tahapan selanjutnya. Namun dalam penggunaan anggran Fadilah yang palig bertanggungjawab karena sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),” jelasnya.
Menurutnya, proyek senilai Rp 18 miliar yang diambil dari APBN dianggarkan untuk pengadaan 96 jenis alat kesehat di RSUD Embung Fatimah. Hanya saja, nilai yang diajukan dalam HPS tidak sesuai dan terjadi mark-up.
“Perkara ini masih dikembangkan penyidik Mabes Polri,” ujarnya.
Atas perbuatannya, Fadilah dijerat pasal 2 dan 3 UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Pasal 18 tak disangkakan, dia (Fadilah) tidak ikut menikmati hasil korupsi. Hanya dijerat pasal 2 dan 3 UU Tipikor,” terang Tasjrifin lagi.
Saat ini, Fadilah telah dititip di Rutan Kelas IIA Batam setelah berkas perkara dari Mabes Polri dinyatakan lengkap (P-21). Ia pun akan diadili di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang dalam waktu dekat. (she)
Suasana demo buruh panggul di DPRD Kepri, kemarin. Mereka menuntut agar DPRD Kepri memfasilitasi permasalahan kapal bermuatan sembako yang tak lagi sandar di Tanjungpinang. f:ist
batampos.co.id – Sebanyak 500 kepala keluarga yang menyandarkan kepul asap dapurnya dari pendapatan sehari-sehari sebagai buruh panggul sembako terancam tidak makan. Pasalnya, kapal bermuatan sembako yang masuk dari Singapura ke Tanjungpinang sudah tidak lagi melakukan aktivitasnya dalam kurun waktu beberapa hari terakhir. Ancaman tak lagi bisa mengepulkan asap dapurnya, sejumlah buruh panggul melakukan demonstrasi di muka Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Rabu (11/5).
Kehadiran mereka diterima langsung oleh anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Rudy Chua. Kata Rudy, anggota legislatif yang lain sedang melakukan agenda lain sehingga tidak dapat menemui buruh-buruh panggul yang sudah sedari pagi berkumpul di Dompak.
Rudy mengutarakan, sekelompok buruh panggul pelabuhan ini mengutarakan ketakutannya mengenai pendapatannya yang terancam lantaran kapal sembako dari Singapura sudah tidak lagi sandar di Tanjungpinang. “Kurang lebih 500 KK ini tidak bisa makan selama dua bulan ke depan,” kata Rudy.
Kepada Rudy, buruh panggul meminta agar DPRD Kepri bisa menjembatani aspirasi mereka dengan instansi terkait. Karena di mata Rudy, sebenarnya ada dua hal yang sudah mengakar mengenai permasalahan ini. Pertama, adalah mata pencaharian buruh panggul yang sepenuhnya menggantungkan pendapatannya melalui aktivitas bongkar muat sembako di sepanjang pelantar dua hingga ke pelabuhan rimba.
“Kedua, memang Tanjungpinang selama ini begitu menggantungkan pasokan kebutuhan sembakonya dari lintas batas luar. Dan ini sifatnya adalah bergantung kebijakan teknis,” ungkapnya.
Bila keluhan buruh panggul ini tak juga lekas disikapi cepat oleh instansi terkit, Rudy mengkhawatirkan bakal terjadi kelangkaan pasokan sembako di ibu kota Provinsi Kepri. Terlebih dalam waktu dekat, kebutuhan ekonomi Tanjungpinang bakal melonjak tinggi seiring masuknya bulan puasa Ramadan. “Ini yang dikhawatirkan mengganggu stablitas pasokan sembako di Tanjungpinang. Keberlangsungan pemasukan sembako dari Singapura ini sudah berlangsung lama. Turun-temurunlah,” kata Rudy.
Rudy menambahkan, hasil pertemuannya dengan kelompok buruh panggul kemarin juga telah disampaikannya ke Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak, agar pengaduan ini bisa dapat lekas difasilitasi dengan instansi terkait. “Saya rasa dalam hal ini perlu duduk bersama, karena hal ini juga menjadi perhatian. Juga masalah bagi masyarakat dan pekerjanya maupun kebutuhan masyarakat secara sempit maupun secara umum,” ungkapnya.
Syukur, pertemuan dengan buruh panggul dengan Rudy kemarin bisa berlangsung damai. Hanya saja, mereka bisa menerima asal tuntutannya selama seminggu ke depan sudah ada solusi. Hanya saja, Rudy juga menegaskan, bahwasanya keputusan tidak berada di ranah DPRD Kepri. “Kami hanya bisa memfasilitasi. Tentu mereka juga paham, tetapi mereka meminta kejelasan nasib mereka,” ujarnya. (aya/bpos)
batampos.co.id – Baru sebulan menjabat Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Hatanto Reksodipoetro sudah menyiapkan rotasi pejabat. Bandara Hang Nadim dan beberapa pelabuhan menjadi sasaran utama perombakan tersebut.
Hatanto menjelaskan, perombakan struktur pejabat di bandara dan pelabuhan ini penting dilakukan karena pelayanan di dua sektor itu dinilai masih buruk.
“Ada beberapa aset yang menurut kita kinerjanya masih rendah. Bandara dan pelabuhan masih jauh dari harapan,” kata Hatanto, awal pekan lalu.
Hatanto mengatakan, pelayanan di bandara dan pelabuhan di Batam harus maksimal. Sebab untuk pengembangan kawasan perdagangan bebas Batam, bandara dan pelabuhan adalah kuncinya.
“Ke depan harus ada perbaikan. Perubahan manajemen harus dilakukan dan memang ini butuh biaya besar,” katanya.
Menurut Hatanto kedua aset tersebut belum dijalankan untuk pengembangan bisnis. Dan tidak juga maksimal untuk kepuasan pelanggan dan pemakai.
Pernyataan Hatanto ini benar adanya. Misalnya untuk Bandara Hang Nadim, luas apron atau parkir pesawat tidak memadai. Bahkan beberapa kali pesawat harus berputar-putar di udara sambil menunggu tersedianya lokasi parkir.
Selain itu, fasilitas umum bandara juga masih butuh banyak perbaikan. Beberapa kali masyarakat atau penumpang kecewa karena kamar mandinya yang sering kotor.
Demikian halnya dengan pelayanan di pelabuhan yang masih kerap dikeluhkan. Misalnya di Pelabuhan Punggur. Selain parkir yang sempit, fasilitas pendukung juga banyak dikeluhkan. Seperti fasilitas x-ray yang tak berfungsi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution meminta tujuh unsur pimpinan BP Batam bekerja cepat memperbaiki iklim investasi di Batam. Darmin memberikan tenggat waktu tiga sampai empat tahun untuk mengembalikan kejayaan ekonomi di kota industri ini.
“Kami masih sekitar 1 bulan 5 hari di sini. Masih banyak yang harus dipelajari,” kata Hatanto.
Meski terbilang singkat, Hatanto mengaku menerima ‘tantangan’ tersebut. Dia optismistis, dalam empat tahun ke depan iklim investasi di Batam akan jauh lebih baik dari saat ini.
Untuk itu, dia berharap proses audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) segera selesai. Dengan begitu, unsur pimpinan BP Batam bisa segera bekerja dengan maksimal.
“Karena hasil audit ini nanti akan sangat menentukan, kemana arah kita nanti. Ini dilakukan audit secara menyeluruh,” katanya.
Menurutnya, kepastian merupakan hal penting dalam menumbuhkan investasi di Batam. Baik kepastian hukum, aturan, dan kebijakan lainnya.
Selain itu, pelayanan yang lebih baik juga sangat menentukan. Untuk itu, BP Batam ke depan mendorong untuk meningkatkan pelayanan secara elektronik. Selain lebih mudah, layanan secara online juga akan lebih transparan.
“Jadi pertemuan orang harus dihilangkan. Kepastian hukum bagi investasi juga harus tetap diutamakan,” katanya.
Untuk mendukung investasi ini, BP Batam juga akan terus membenahi infrastruktur. Seperti pembangunan jalan raya dan jalan tol, serta penambahan waduk untuk menyuplai kebutuhan air bersih.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, mengatakan pengembangan Kepri dan Batam pada khususnya sangat memungkingkan bisa bersaing bahkan lebih maju dari daerah lain. Menurutnya, yang paling penting adalah adanya harmonisasi antara Pemko Batam dan BP Batam.
Menurutnya, Kepri harus bisa menangkap peluang dari keberadaan Selat Malaka yang sangat padat dilintasi kapal asing. Tetapi menurutnya, semua hal tersebut harus sejalan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
Ia mengatakan, sekitar 21.000 undang-undang dan peraturan tidak pro dengan investasi di Indonesia. Termasuk 3.000 perda di Indonesia yang tidak mendukung pengembangan investasi.
“Jika ini diselesaikan, maka bukan hanya di Kepri atau di Batam, tetapi investasi di Indonesia akan terus meningkat,” katanya. (ian/bpos)
batampos.co.id – Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Kepri akan menarik uang lusuh dari masyarakat dan ditukar dengan uang layak edar.
