batampos.co.id – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menyatakan telah mengintruksikan pada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam agar mencairkan gaji para pegawai honorer di dinasnya masing-masing.

“Saya sudah perintahkan untuk dibayar,” ujar Rudi saat dijumpai di Planet Holiday Hotel Jodoh, Rabu (13/4).

Namun, yang terjadi di lapangan belum sesuai dengan instruksi Wali Kota Batam itu. Pasalnya, masih ada beberapa dinas yang belum membayar gaji tenaga honorer.

Sayangnya, Rudi mengaku belum mengetahui jika ternyata di lapangan masih ada SKPD yang belum membayar upah para pegawai kontrak tersebut. “Memang ada yang belum?” Rudi balik bertanya.

Beberapa dinas yang tercatat belum mencairkan gaji pegawai honorernya antara lain Dinas Sosial dan Pemakaman, serta Badan Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Batam.

Salah seorang pegawai honorer di Kominfo, sebut saja A, mengaku belum menerima gaji sejak bulan Januari lalu. “Belum, tak tahu kapan,” kata A, kemarin.

Ia juga mengaku tak tahu apakah pencairan gaji itu akan diakumulasi (rapel) sejak Januari lalu atau hanya dibayarkan sekali untuk bulan terakhir saja. “Belum tahu,” katanya lagi.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Pemko Batam, Syahir tak mau berkomentar terkait pembayaran gaji tersebut. Ia juga tak menjawab ketika ditanya terkait hasil verifikasi terhadap pegawai honorer di lingkungan Pemko Batam. “Tanya ke Pak Wali saja,” katanya. (rna)

batampos.co.id – Nasib guru honorer di Batam sangat memprihatinkan. Bukan hanya pembayaran gajinya yang sering terlambat. Juga karena nilainya sangat jauh di bawah UMK. Ada yang digaji hanya Rp 500 ribu sebulan.

NS, seorang guru di sekolah negeri di Batamcenter mengaku sudah mengajar di sekolah itu hampir dua tahun. Selama itu juga gajinya hanya Rp 500 ribu. Alasan dari pihak sekolah, gajinya adalah dari dana BOS.

“Saya sudah dua tahun di sini. Katanya gajinya hanya seperti itu, terpaksa saya terima, mau tidak mau. Dari pada saya tidak kerja,” katanya.

Kata NS, nilai itu masih sangat jauh dari kata layak. Tetapi mau bagaimana lagi, ia punya keluarga yang harus dibutuhi. Terpaksa ia mengajar les di rumahnya untuk menambah penghasilannya.

“Tidak cukup sama sekali. Apalagi pembayarannya sering terlambat,” katanya.

Menurut NS, ia sudah beberapa kali meminta kepada pihak sekolah untuk menambah gajinya. Tetapi pihak sekolah memintanya untuk menanyakannya ke dinas pendidikan.

“Sudah saya minta ke pihak sekolah. Tetapi katanya itu ke dinas. Tidak tahu kejelasannya seperti apa,” katanya.

Udin P Sihaloho, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam mengatakan masalah penggajian di dinas pendidikan ini perlu dipertanyakan. Menurutnya, masih banyak guru honorer yang digaji di bawah UMK. Apalagi ada istilah guru komite, meski menurutnya, ini termasuk aneh.

“Di daerah lain mana ada istilah guru komite. Hanya di Batam yang ada itu,” katanya.

Dan menurutnya, harusnya gaji honorer itu paling tidak setara UMK. “Masa gaji hanya mengandalkan dana BOS. Mana cukup dari BOS. Ini harus menjadi perhatian serius,” katanya. (ian)