batampos – Dinas Kesehatan Kota Batam telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada RSUD Embung Fatimah menyusul kasus meninggalnya Muhammad Alif Okto Karyanto (12), seorang anak warga Sagulung, Batam. Rekomendasi tersebut juga ditembuskan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Ombudsman, serta BPJS Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, dr. Didi Kusmarjadi, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya evaluasi dan pembenahan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.

“Kami sudah menyampaikan rekomendasi kepada RSUD. Ini sebagai bentuk pembinaan agar pelayanan ke depan bisa lebih optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya, Selasa (17/6).

Baca Juga: Kasus Alif Jadi Evaluasi Layanan RSUD Embung Fatimah

Didi menjelaskan, berdasarkan regulasi saat ini, terdapat tantangan dalam hubungan struktural antara dinas kesehatan dan rumah sakit daerah. Meskipun RSUD berada di bawah Dinas Kesehatan, namun secara kelembagaan dan pengelolaan keuangan, rumah sakit beroperasi secara mandiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.

“Dengan kondisi tersebut, peran kami lebih banyak pada fungsi pembinaan dan pengawasan. Kami berharap aturan ini bisa ditinjau kembali oleh pemerintah pusat agar hubungan koordinatif bisa lebih jelas dan efektif,” tambahnya.

Meski begitu, Dinkes tetap memiliki dasar hukum untuk melakukan pengawasan dan pembinaan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, PP Nomor 28 Tahun 2004, serta Permenkes Nomor 30 Tahun 2024. “Dari sinilah kami melakukan intervensi dalam bentuk rekomendasi pembenahan,” ucap Didi.

Baca Juga: Tragedi Muhammad Alif: Luka Lama BPJS dan Pelayanan IGD Kembali Terbuka

Dalam rekomendasi yang telah disampaikan, Dinas Kesehatan menyoroti pentingnya peningkatan fleksibilitas layanan RSUD Embung Fatimah. Sebagai rumah sakit rujukan utama milik Pemko Batam, RSUD diharapkan bisa semakin mengedepankan pelayanan sosial kepada masyarakat, terutama kelompok yang kurang mampu.

Dinkes juga merekomendasikan agar rumah sakit menyediakan petugas Manager on Duty (MOD) yang bertugas menangani aspek administrasi pelayanan. Dengan demikian, tenaga medis bisa lebih fokus dalam memberikan pelayanan kesehatan secara optimal.

Sebelumnya, seorang anak bernama Muhammad Alif yang disebut tidak mendapat perawatan inap di RSUD Embung Fatimah karena tidak masuk dalam kategori gawat darurat BPJS Kesehatan. Pasien yang datang pada Sabtu (14/6) malam disebutkan telah mendapat penanganan di IGD selama beberapa jam, namun tidak dapat dirawat inap dengan BPJS.

Keluarga pasien yang memiliki keterbatasan finansial kemudian memutuskan untuk membawa anak mereka pulang ke rumah sekitar pukul 02.30 WIB, Minggu (15/6). Namun, sekitar dua jam setelahnya, Alif menghembuskan napas terakhir. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Dinkes Batam Keluarkan Rekomendasi untuk RSUD Embung Fatimah Usai Kasus Pasien Anak Meninggal pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam mendeportasi empat orang warga negara asing (WNA) selama Juni 2025 karena terbukti melanggar aturan izin tinggal di Indonesia. Keempatnya terdiri dari dua WNA asal Tiongkok, satu WNA asal India, dan satu orang WNA asal Kanada.

Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Batam, Jefrico Daud Marturia, menyampaikan bahwa tindakan ini merupakan komitmen pihaknya dalam menegakkan hukum keimigrasian.WNA tersebut diamankan dalam kegiatan operasi pengawasan keimigrasian yang rutin dilaksanakan Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Batam pada periode Juni 2025.

“Overstay dan pelanggaran kewajiban administratif sebagai orang asing adalah bentuk pelanggaran serius. Kami tidak segan mengambil tindakan tegas,” ujarnya.

Salah satu WNA asal Tiongkok berinisial FW dideportasi karena overstay lebih dari 60 hari, melanggar Pasal 78 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2011. Sementara rekannya, CS, telah lebih dulu masuk dalam pengawasan dan tetap tidak memperbaiki data keimigrasiannya, sehingga dideportasi sesuai Pasal 71 huruf a.

Seorang WNA Kanada berinisial DJM juga dideportasi pada 13 Juni 2025 setelah sebelumnya sempat mengganggu ketertiban umum di kawasan Batam Center. DJM sempat dirawat di RSJKO Engku Haji Daud, Bintan, karena gangguan jiwa. Setelah kondisi stabil, ia langsung dideportasi.

Terakhir, pada 17 Juni 2025, Imigrasi Batam mendeportasi seorang WNA India berinisial JS yang overstay selama 70 hari. Seluruh proses deportasi dilakukan melalui Bandara Hang Nadim Batam menuju Bandara Soekarno-Hatta dan dilanjutkan ke negara asal masing-masing.

“Kami mengingatkan bahwa kewajiban untuk mematuhi aturan keimigrasian di wilayah Republik Indonesia berlaku bagi seluruh orang asing tanpa terkecuali” tegasnya.

Proses deportasi dilakukan melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam menuju Bandara Soekarno-Hatta, kemudian dilanjutkan penerbangan internasional ke negara asal. Selain dideportasi, WNA tersebut juga dikenakan penangkalan untuk tidak dapat kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Imigrasi Batam menghimbau warga negara asing yang telah melewati batas izin tinggal (overstay) agar segera melaporkan diri ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Pelaporan secara sukarela akan menjadi pertimbangan dalam penegakan hukum keimigrasian. Langkah ini tidak hanya mencerminkan itikad baik, tetapi juga dapat menghindarkan dari tindakan administratif keimigrasian yang lebih tegas.

Masyarakat juga diminta aktif melaporkan keberadaan orang asing yang mencurigakan melalui nomor pengaduan resmi 0821-8088-9090. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Langgar Izin Tinggal, Empat WNA Kembali Dideportasi dari Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kasus tindak pidana yang menjerat 10 mantan anggota Satnarkoba Polresta Barelang ternyata tak berhenti dalam dugaan pemufakatan jahat narkotika. Namun juga ternyata akan bergulir ke tindak pidana lainnya yakni pencucian uang.

Dirnarkoba Polda Kepri, Kombes Anggoro Wicaksono tak membantah ada penanganan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan 10 eks anggota narkoba.

“Dugaan itu ada. Jadi untuk penangganan perkara kami memang masih fokus ke narkoba,” ujar Anggoro.

Baca Juga: Kejari Batam Terima SPDP Kasus Penganiayaan oleh Dua WN Vietnam di First Club

Menurut dia, proses penanganan perkara dugaan TPPU sudah masuk dalam penyelidikan. Polisi pun sudah memeriksa saksi. “Sedang kami selidiki (TPPU),” tegasnya.

Sementara, Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Kepri, Yusnar Yusuf mengaku belum sama sekali menerima surat pemerintahuan dimulainya penyelidikan (SPDP) dari Polda Kepri terkait TPPU.

“Untuk dugaann TPPU, kami belum terima,” ujarnya.

Menurut dia, jika memang ada penanganan dugaan TPPU ke 10 mantan anggota Satnarkoba, maka pihaknya akan menunggu.

Baca Juga: Soroti Kekurangan Sekolah Negeri di Batam, Suryanto: Ini Lagu Lama

“Kalau memang ada, kami tunggu,” pungkasnya.

Sebelumnya, sepuluh eks anggota Satnarkoba Polresta Barelang dijatuhi vonis seumur hidup karena terbukti menyalahgunakan barang bukti sabu. Kasus ini menjadi pukulan telak bagi institusi Polri di Kepri, sekaligus momentum untuk membenahi sistem pengawasan internal agar kejadian serupa tak terulang. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Polda Selidiki Dugaan Pencucian Uang Eks 10 Anggota Satnarkoba Polresta Barelang pertama kali tampil pada Metropolis.