batampos – Jorge Martin harus mengalami debut pahit bersama Aprilia. Dalam kondisi belum 100 persen pasca cedera patah tulang tangan dan kaki, Martin justru harus kembali terjatuh saat balapan utama di Sirkuit Lusail, Qatar, pada Senin (14/4) dini hari.
Juara dunia MotoGP musim lalu itu terjatuh di tikungan 12 pada lap ke-14. Sesaat setelahnya dia juga bertabrakan dengan pembalap VR46 Ducati Fabio Di Giannantonio. Martin kemudian segera dibawa ke rumah sakit di Doha.
Di sana, pembalap asal Spanyol itu didiagnosa mengalami enam patah tulang rusuk di tulang rusuk kanannya. Selain itu, dia juga menderita cedera pneumotoraks. Itu adalah istilah yang digunakan saat udara terkumpul di rongga pleura antara paru-paru dan tulang rusuk.
Belakangan, Aprilia memberikan kabar terbaru soal cedera Martin pada Senin (14/4) pagi waktu setempat. “Tidak ada perubahan traumatis yang mempengaruhi otak, tulang belakang leher, atau organ perut,” tulis pernyataan tersebut dikutip dari Speedweek.
“Mengenai patah tulang rusuk: delapan patah tulang mempengaruhi lengkung kosta posterior dari tulang rusuk pertama hingga kedelapan, dan tiga patah tulang ditemukan di lengkung lateral dari tulang rusuk ketujuh hingga kesembilan.”
Artinya, ada sebelas tulang rusuk Martin yang patah. Karena kondisi tersebut, Martin masih akan tetap menjalani perawatan di Doha, Qatar. “Jorge akan tetap menjalani observasi selama beberapa hari di Rumah Sakit Internasional Hamad hingga pneumotoraksnya membaik. Kami akan memberitahu segera setelah ada kabar lebih lanjut.”
Sementara itu, meski dalam kondisi tidak begitu baik, Martin sempat memberikan kabar kondisi terbarunya. “Terima kasih Tuhan, ini bisa saja jauh lebih buruk. Saya akan mencoba memberi Anda informasi terbaru,” tulis Martin lewat media sosial. (*)
Warga Palestina di Khan Yunis, Gaza, melaksanakan salat Idul Fitri di samping reruntuhan masjid yang dihancurkan zionis Israel, 30 Maret 2025. F.The Times of Israel
batampos – Rencana pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi sementara warga Gaza ke tanah air menuai kontroversi. Banyak pihak menilai langkah ini berisiko tinggi dan justru kontraproduktif terhadap perjuangan rakyat Palestina dalam mempertahankan tanah mereka.
Pengamat Hubungan Internasional hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak agar rencana tersebut tidak dilanjutkan.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan kekhawatiran publik atas relokasi sementara warga Gaza sangat beralasan. Ia mengingatkan kemungkinan bahwa ini bukan sekadar bantuan kemanusiaan, melainkan bisa menjadi bagian dari strategi besar Israel dan Amerika Serikat untuk mengosongkan Gaza dari rakyat Palestina secara permanen.
“Sebenarnya kekhawatiran ini menurut saya valid. Karena timing-nya tidak pas. Kenapa? Karena bersamaan dengan Trump mengenakan tarif yang tinggi ke Indonesia. Sementara Indonesia kan minta diturunkan,” ujarnya kepada Jawa Pos, dikutip Rabu(16/4).
Menurut Hikmahanto, banyak kalangan khawatir langkah evakuasi ini bisa dijadikan alat tawar-menawar (bargaining chip) antara Indonesia dan Amerika Serikat, terutama dalam konteks hubungan ekonomi. Ia menyebut bahwa upaya mengosongkan Gaza sudah lama menjadi kepentingan Israel, karena wilayah tersebut merupakan basis perlawanan terhadap pendudukan.
“Pengosongan Gaza dari rakyat Palestina sangat dikehendaki oleh Israel. Karena dari Gaza serangan rudal Hamas dilancarkan ke Israel. Israel sangat ingin menguasai Gaza sebagaimana dia menguasai Tepi Barat,” lanjutnya.
Ia menilai dalih evakuasi karena alasan kemanusiaan seperti perawatan medis atau rekonstruksi hanyalah kedok untuk melegitimasi tindakan pengusiran secara halus. Jika Indonesia ikut serta dalam skenario ini, menurutnya, bisa berdampak buruk pada persepsi internasional terhadap komitmen Indonesia membela Palestina.
“Kalau ini direalisasikan di Indonesia, maka akan berpengaruh buruk pada citra Indonesia sendiri. Bahkan dianggap proxy dari AS dan Israel,” tegas Hikmahanto.
Sikap senada juga disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, mengingatkan agar rencana evakuasi tidak menjadi sumber perpecahan di dalam negeri.
“Kontroversi ini tidak bisa dibiarkan berlarut, karena akan menjadi benih-benih retaknya konsolidasi dukungan untuk warga Gaza,” ucapnya di kantor MUI, Senin (14/4/2025).
Sudarnoto menekankan pentingnya Presiden Prabowo Subianto mendengarkan hasil Ijtima Ulama MUI soal Palestina, yang sebelumnya telah disampaikan secara resmi. Ia khawatir jika rencana ini tetap dilanjutkan tanpa pertimbangan matang, akan mengganggu posisi strategis Indonesia dalam perjuangan diplomatik untuk kemerdekaan Palestina.
“Jangan sampai kontroversi ini kontraproduktif bagi kepentingan nasional. Termasuk kontraproduktif bagi upaya kita membela dan memerdekakan Palestina dari penjajahan Israel,” katanya.
Ia juga menyoroti faktor dominasi Amerika Serikat dalam dinamika konflik Israel-Palestina. Menurutnya, AS akan terus mendukung Israel, sehingga Indonesia harus berhati-hati dalam setiap langkah yang diambil.
“Amerika tetap Amerika. Yang akan tetap mati-matian mendukung Israel,” ucapnya.
Meski begitu, ia menyebut masih ada ruang untuk melakukan diplomasi dan persuasi, termasuk membuka jalur komunikasi dengan Presiden AS Donald Trump, agar tidak mendorong kebijakan yang semakin melemahkan posisi Palestina.
Melihat gelombang penolakan yang muncul baik dari masyarakat maupun organisasi keagamaan, para pengamat dan tokoh berharap pemerintah tidak melanjutkan rencana evakuasi warga Gaza ke Indonesia. Langkah ini dinilai rawan disalahartikan sebagai bagian dari proyek pengosongan Gaza yang justru memberi keuntungan pada pihak penjajah. (*)
batampos – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri tengah menyusun petunjuk teknis (juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025. Dalam penyusunannya, Disdik mempertimbangkan komposisi rombongan belajar (rombel) yang berbeda di setiap sekolah.
“Tahun ini rombel per sekolah itu berbeda. Yang padat kita besarkan, yang kecil tetap kita sesuaikan dengan Permendikbud, per kelasnya 36 orang,” kata Kepala Disdik Kepri, Andi Agung saat ditemui di Batam, Selasa (15/4).
Salah satu hal yang menjadi perhatian utama dalam PPDB mendatang adalah sistem zonasi berdasarkan domisili. Katanya, setiap kelurahan telah memiliki sebaran sekolah masing-masing dan ke depannya akan diterapkan sistem persentase dalam penerimaan siswa.
“Kita pakai sistem domisili, jadi setiap kelurahan itu semuanya sudah ada sper-nya masing-masing. Itu kita pakai persentase ke depannya,” ujarnya.
Terkait kebijakan peminatan jurusan di SMA seperti IPA dan IPS, Andi mengaku masih menunggu juknis resmi dari pemerintah pusat. Saat ini kebijakan tersebut memang sedang dalam tahap pengembangan oleh Menteri Pendidikan.
“Karena itu baru dikembangkan oleh Pak Menteri, kita minta juknisnya dulu dari pemerintah pusat kapan diberlakukan,” katanya.
Dia juga mengonfirmasi bahwa program sekolah penggerak telah resmi dihapus melalui Permendikbud terbaru. Sebagai gantinya, sistem peminatan jurusan seperti Bahasa, IPA, dan IPS akan kembali diberlakukan mulai tahun ajaran 2025/2026. (*)
Capture video remaja ajak ayak berkelahi karena ditolak belikan motor.
batampos – Video seorang anak berinisal Ib, 17, viral di media sosial (medsos). Remaja putus sekolah ini melakukan kekerasan fisik kepada ayahnya karena ditolak dibelikan sepeda motor.
Sekretaris LPA Batam, Erry Syahrial menyayangkan adanya peristiwa ini. Menurut dia, hal ini terjadi karena anak terpengaruh lingkungan dan teman sebayanya.
“Biasanya itu, dilingkungan anak ini sedang trend yang bawa sepeda motor. Sehingga terpengaruh,” ujarnya, Selasa (15/4).
Sementara Kanit Reskrim Polsek Sagulung, Iptu Anwar Aris membenarkan adanya peristiwa ini. Perisitwa tersebut terjadi di Jalan Dapur 12 Blok A2, Sagulung.
“Ini kejadian dua hari yang lalu. Orangtuanya tidak mau membuat laporan. Minta kita (polisi) untuk menasehati anaknya,” ujarnya.
Aris menambahkan anak tersebut sudah dibina dan kini berperilaku lebih baik kepada orangtuanya.
“Anaknya sudah berubah, dan sekarang salat juga,” tutupnya. (*)
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. (Polri).
batampos – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan arahan dalam kegiatan ‘Silaturahmi Kamtibmas’ yang digelar di Polda Kepulauan Riau (Kepri), Senin (14/4/2025). Acara tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan silaturahmi yang telah dilakukan sejak Ramadan, dan kini berlanjut sebagai penguatan sinergi antara aparat keamanan dan elemen masyarakat.
Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki makna strategis dalam memperkuat semangat kebersamaan seluruh stakeholder, baik dari unsur pemerintah, aparat penegak hukum, hingga tokoh masyarakat.
“Dan Alhamdulillah kegiatan ini, tentunya kita harapkan bisa mempersatukan semangat seluruh stakeholder dan juga tentunya masyarakat dan seluruh elemen untuk kita bersatu padu menghadapi dinamika global yang saat ini terjadi,” ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ia menegaskan bahwa semangat persatuan dan kesatuan harus terus dijaga dalam menghadapi berbagai tantangan, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari perkembangan global yang berdampak langsung pada stabilitas keamanan dan ekonomi nasional.
“Tentunya ini harus terus kita jaga dan kita dorong, tentunya kita jaga semangat persatuan dan kesatuan ini, untuk terus bisa mendorong mewujudkan Indonesia yang lebih baik,” kata Sigit.
Kapolri juga mengingatkan bahwa hanya dengan kekompakan dan soliditas antar elemen bangsa, segala bentuk dinamika, baik sosial, ekonomi, maupun kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), dapat dihadapi bersama dengan lebih efektif.
“Dan ini tentunya hanya bisa kita lakukan kalau kita bersama-sama menghadapinya dengan kompak, dengan solid, dengan semangat. Sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi, yang tentunya bisa berdampak terhadap situasi-situasi kamtibmas, terhadap situasi-situasi yang akan menganggu pertumbuhan ekonomi ini kita bisa hadapi,” lanjutnya.
Di hadapan jajaran Polda Kepri, Kapolri juga menyampaikan optimisme terhadap potensi ekonomi di Batam dan sekitarnya. Ia menyebutkan bahwa program pembangunan seperti hilirisasi industri dan pengembangan sektor pariwisata menjadi motor penggerak ekonomi yang harus dijaga keamanannya.
“Kita lihat juga program-program pembangunan baik hilirisasi, pariwisata, ini terus berjalan. Dan tentunya kita lihat ini kalau ini berjalan dengan baik, tentunya akan memberikan ruang lapangan kerja yang cukup besar. Di samping itu tentunya pertumbuhan ekonomi juga akan semakin meningkat,” tutup Sigit.
Melalui kegiatan ini, Polri menegaskan perannya tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai penggerak stabilitas untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. (*)
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tanjungpinang Teguh Susanto
batampos– Pemko Tanjungpinang memiliki kewajiban untuk melunasi tunda bayar 2024 lalu. Nilainya mencapai Rp 68 Miliar. Menurut Kepala Dinas Kominfo Tanjungpinang, Teguh Susanto, efesiensi anggaran 2025 di Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang saat ini akan digunakan untuk membayar tunda bayar tersbeut.
”Bukan untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG),” ujar Kepala Dinas Kominfo Tanjungpinang, Teguh Susanto.
Tapi disisi lain, ia mengatakan bahwa target Pemko dalam melakukan efesiensi, yakni sebesar Rp281 Miliar. Sedangkan sebelumnya yang sudah terkumpul sudah lebih dari Rp100 Miliar.
Usai dilakukan pembahasan lanjutan, besaran efesiensi anggaran tersebut malah mengerucut menjadi Rp46 Miliar. “Kan awalnya OPD hanya memperkirakan. Usai dibahas lagai, ternyata masih jauh dari harapan kita, yaitu Rp47 Miliar,” kata Teguh, Selasa (15/4).
Ia menerangkan, bahwa Rp47 Miliar tersebut berdasarkan hasil pemangkasan anggaran di semua OPD, yang ada di lingkungan Pemko Tanjungpinang. Seperti kegiatan makan minum, pemeliharaan kendaraan, hingga anggaran perjalanan dinas dalam dan luar daerah.
“Semuanya disesuaikan. Ada juga yang dipangkas habis, seperti perjalanan dinas dalam daerah di Diskominfo,” tambahnya.
Ia menegaskan, anggaran efesiensi tersebut nantinya akan digunakan untuk membayar tunda bayar tahun 2024, yang nilainya mencapai Rp68 Miliar. Kemudian untuk digunakan belanja pegawai.
“Untuk menyelesaikan tunda bayar 2024, bukan untuk MBG (Makan Bergizi Gratis). Lalu untuk belanja pegawai,” pungkasnya. (*)
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo berikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. (F.ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)
batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih ada 13.710 pejabat negara atau wajib lapor yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), hingga batas waktu pelaporan pada Jumat, 11 April 2025. KPK saat ini, sudah menerima 402.638 LHKPN, dari total 416.348 wajib lapor.
“Sampai dengan batas akhir pelaporan LHKPN untuk tahun pelaporan 2024, yakni pada 11 April 2025, KPK telah menerima sejumlah 402.638 LHKPN, dari total 416.348 Wajib Lapor, atau persentase pelaporan tepat waktunya mencapai 96,71 persen,” kata tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (15/4).
KPK menyampaikan apresiasi, kepada para Penyelenggara Negara yang telah patuh melaksanakan kewajibannya dalam pelaporan LHKPN. Budi menekankan, kepatuhan ini sebagai komitmen nyata sekaligus teladan baik dalam pencegahan korupsi oleh seorang pejabat publik.
“KPK selanjutnya akan melakukan verifikasi administratif untuk memeriksa kelengkapan pelaporan LHKPN yang telah disampaikan,” ucap Budi.
“Selanjutnya jika sudah dinyatakan lengkap, LHKPN akan dipublikasikan pada laman elhkpn.kpk.go.id,” sambungnya.
Sementara bagi para penyelenggara negara maupun wajib lapor yang belum menyelesaikan kewajibannya, tetap diimbau untuk melaporkan LHKPN-nya sebagai bentuk transparansi atas kepemilikan aset atau harta seorang pejabat publik, meski tetap tercatat terlambat.
Karena itu, KPK mengimbau kepada pimpinan ataupun satuan pengawas internal untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kepatuhan LHKPN para Penyelenggara Negara pada masing-masing institusinya.
“Kepatuhan LHKPN ini dapat digunakan sebagai salah satu basis data dukung dalam manajemen ASN, seperti promosi bagi para pegawai yang patuh, maupun penjatuhan sanksi administratif bagi yang lalai,” pungkasnya. (*)
KAPOLRI Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memberikan perhatian serius terhadap maraknya praktik penyelundupan PMI ilegal dan peredaran narkotika di wilayah Kepri.
batampos- PT Pelabuhan Karimun (Perseroda) yang akan mengelola Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Mini Bus Roll on-Roll off (Ro-Ro) Selat Gelam tujuan Karimun-Pulau Parit terkendala berbagai hal. Sehingga, belum dapat dimanfaatkan untuk mengangkut masyarakat pulau Parit.
Staf Dishub Kabupaten Karimun bersama Tim KPKNL turun ke kapal Roro KMP Selat Gelam untuk melakukan penilaian
Direktur Operasional PT Pelabuhan Karimun (Perseroda) Aprilzal mengatakan, belum beroperasinya KMP Selat Gelam tersebut banyak kendala yang harus dilakukan kajian terdahulu. Terutama, dalam biaya operasional yang benar-benar harus diperhitungkan, agar tidak terjadi kerugian saat beroperasi.
” Berdasarkan, hasil perhitungan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pada tahun 2024 lalu maka keluar hasil sewa kapal tersebut atau kerjasama antara PT Pelabuhan Karimun (Perseroda) kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Karimun dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) karimun mencapai Rp2 juta per hari (bukan per bulan),” terangnya, Senin (14/4).
Dengan keluarnya, hasil perhitungan dari KPKNL maka pihaknya belum langsung menyetujui harga sewa tersebut. Namun, harus dilakukan kajian terdahulu bagaimana untuk pelayanan dan bagaimana pendapatan dari operasional KMP Selat Gelam tersebut.
” Disitu ada biaya operasional, seperti biaya BBM, biaya perawatan, kru kapal yang diperkirakan ada 4 orang dan ditambah biaya sewa yang cukup tinggi Rp2 juta per hari. Maka, belum dapat kita operasikanakapal tersebut,” tuturnya.
Dan, setelah dilakukan rapat bersama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Karimun bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karimun. Maka didapat solusi bahwa dilakukan kajian dari pihak Universitas Islam Riau (UIR). Agar, biaya sewa Rp2 juta per hari tersebut dapat berkurang nantinya.
” Kita juga terkendala untuk sandar kapal KMP Selat Gelam, dipelabuhan Parit sudah bisa. Tapi, untuk wilayah Karimun belum ada untuk sandar kapal. Ini juga yang perlu dipikirkan,” ungkapnya.
Masih ada Aprizal lagi, kedepan apabila perhitungan biaya sewa kapal tersebut sudah cocok atau bisa kurang Rp2 juta per hari. Maka, pihaknya akan mencarikan solusi untuk menutupi biaya operasional yang cukup besar. Melalui pemanfaatan KMP Selat Gelam untuk disewakan yang akan bekerjasama dengan pihak perhotelan dan sebagainya.
” Bisa juga kegiatan wisata bahari, wisata edukasi bagi para pelajar dan sebagainya. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan disewakan kepada komunitas-komunitas yang ada di Karimun,” paparnya.
Untuk operasional KMP Selat Gelam dari Karimun ke Pulau Parit, bisa menghabiskan BBM solar 60 liter pulang pergi. Dengan kapasitas pengakutan penumpang lebih kurang 40 orang, serta kapasitas kendaraan roda dua hanya 30 unit. Apabila, sesuai dengan perda, untuk penumpang hanya Rp10 ribu sekali jalan.
” Belum lagi, untuk pembelian BBM subsidi yang harus diurus perizinannya. Jadi, kita tunggu hasil kajian UIR untuk biaya sewa Rp2 juta per hari dapat turun nantinya. Sebab, biaya sewa Rp2 juta per hari dari KPKNL sudah kadaluarsa yang berakhir tahun 2024,” tutupnya.
Pembuatan kapal KMP Selat Gelam tersebut, dengan pagu anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 mencapai Rp 9.584.592.480.(*)
batampos – Eks pegawai honorer yang mengabdi di Pemkab Anambas berbondong-bondong mendatangi Puskesmas Tarempa.
Kedatangan eks honorer ini dalam rangka untuk mengecek kesehatan atau berobat.
“Mayoritas honorer ini datang ke kami dengan keluhan yang sama yakni pusing kepala dan lemah,” ujar Kepala Puskesmas Tarempa, Apriyanti kepada batampos, Senin, (14/4).
Melihat kondisi honorer yang datang berobat memprihatinkan, petugas medis tetap melayani dengan baik serta memberikan obat dan vitamin untuk memulihkan keadaan.
“Saat pemeriksaan, mereka (honorer) curhat, pusing karena diberhentikan dari kerjaannya akibat penataan pegawai non ASN. Karena faktor ekonomi, tidak ada penghasilan,” kata Apriyanti.
Apriyanti menambahkan honorer yang datang ke pihaknya terjadi di awal puasa lalu hingga menjelang lebaran Idul Fitri.
“Karena di momen-momen itu banyak pengeluaran. Jadi tekanan juga. Kalau untuk sekarang ada juga tapi ga sebanyak kemarin,” pungkas Apriyanti. (*)
