Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ria Saptarika.
batampos – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ria Saptarika, menyatakan penolakan tegas terhadap rencana evakuasi penduduk Gaza. Pernyataan itu disampaikannya secara resmi dalam Rapat Paripurna DPD RI yang digelar Selasa, 15 April 2025, bersama Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI.
Menurut Ria, pemindahan penduduk Gaza bukanlah solusi atas konflik berkepanjangan di wilayah tersebut, melainkan justru mengancam kedaulatan dan masa depan rakyat Palestina.
“Evakuasi penduduk Gaza sama sekali tidak dapat diterima sebagai solusi. Ini bukan hanya persoalan kemanusiaan, tetapi juga menyangkut eksistensi dan identitas bangsa Palestina di tanah airnya sendiri,” tegas Ria.
Ia menilai bahwa langkah pemindahan akan semakin memperburuk kondisi yang ada dan tidak menyentuh akar masalah konflik. Karena itu, Ria menyerukan kepada semua pihak untuk mendorong penyelesaian yang adil, menyeluruh, dan berkelanjutan.
“Upaya penyelesaian konflik harus mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemindahan ini justru membuka jalan bagi penguasaan penuh Zionis Israel atas wilayah Gaza,” katanya.
Melalui forum Paripurna DPD RI, Ria berharap dapat menyuarakan aspirasi dan keprihatinan masyarakat Indonesia terhadap penderitaan rakyat Palestina serta mendorong terciptanya perdamaian yang bermartabat.
“Kita semua, sebagai bagian dari masyarakat internasional, harus berdiri tegak membela hak-hak warga Palestina, termasuk hak mereka untuk hidup dan berdaulat di tanah kelahirannya,” pungkasnya. (*)
Polisi melakukan olah tempat kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan raya Galang Batang di Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang, Bintan, Senin (14/4/2024) sekitar pukul 23.00 WIB. F.Unit Gakkum Satlantas Polres Bintan untuk Batam Pos.
batampos– Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan raya Galang Batang, dekat PT. Bintan Alumina Indonesia (BAI) di Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang, Bintan.
Seorang pekerja asing, Zhang Zhichao, 37, menabrak pengendara sepeda motor yang belum diketahui identitasnya pada Senin (14/4/2024) sekitar pukul 23.00 WIB.
Korban kecelakaan sempat dilarikan ke RSUD Raja Ahmad Thabib (RAT) Tanjungpinang untuk mendapat penanganan medis.
Namun, sayangnya nyawa korban tidak tertolong dan meninggal.
Kasi Humas Polres Bintan, AKP Prasojo membenarkan adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil dengan pengemudi pekerja asing di PT. BAI dan pengendara motor yang belum diketahui identitasnya.
Saat itu, mobil Honda Jazz BP 1754 TH yang dikemudikan oleh Zhang, yang bekerja sebagai juru masak, bergerak dari arah PT. BAI menuju ke arah Simpang KEK.
Mobil warna abu-abu itu melewati jalan Galang Batang.
Kondisi jalan yang gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan diduga membuat Zhang tidak menyadari ada korban yang mengendarai motor Honda Beat warna biru BP 2189 PH di depannya.
Zhang kemudian menabrak korban. Beberapa saat setelah kejadian, korban dilarikan ke rumah sakit.
Meski sempat ditangani, nyawa korban tidak tertolong.
Ia mengatakan, petugas telah menangani kasus kecelakaan ini. Mobil dan motor yang terlibat kecelakaan telah dibawa ke Polres Bintan di Bintan Buyu.
Polisi belum mengetahui identitas korban karena di lokasi kejadian tidak ditemukan kartu identitas.
Bagi masyarakat yang merasa kehilangan keluarganya atau ada keluarganya yang belum pulang ke rumah agar segera melaporkan ke polisi. Karena, polisi masih mencari keluarga dari korban laka lantas.
Ia juga mengingatkan pengguna jalan untuk berhati-hati ketika berkendara dan selalu menggunakan alat keselamatan berkendara. (*)
Suasana Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam di Sekupang pasca insiden penganiayaan yang menewaskan Hafiz Rinanda, 29, seorang pegawai honorer di dinas tersebut. Foto. Rengga Yuliandra/ Batam Pos
batampos – Suasana duka masih menyelimuti Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam di Sekupang pasca insiden penganiayaan yang menewaskan Hafiz Rinanda, 29, seorang pegawai honorer di dinas tersebut. Insiden berdarah itu terjadi pada Senin (14/4), siang, di area belakang kantor.
Pantauan di lokasi pada Selasa (15/4), kondisi kantor tampak sepi. Garis polisi masih terpasang di sekitar tempat kejadian perkara (TKP). Pintu pagar utama yang biasanya terbuka kini tertutup rapat. Beberapa pegawai terlihat keluar-masuk kantor namun langsung kembali menutup pagar usai keluar.
Bercak darah milik korban masih terlihat mengering di sekitar belakang kantor, belum sepenuhnya dibersihkan. Garis polisi juga masih mengelilingi area tersebut.
Meski aktivitas perkantoran kembali berjalan normal, nuansa kehilangan masih sangat terasa di kalangan pegawai. Sejumlah rekan kerja korban mengaku belum bisa menerima kenyataan pahit tersebut.
“Sehari-hari Hafiz itu orangnya periang, gampang akrab sama siapa aja. Kami semua nggak nyangka dia pergi secepat ini,” ujar salah seorang rekan korban.
Rekan lainnya menyebut bahwa insiden tersebut terjadi secara tiba-tiba dan disaksikan oleh beberapa pegawai lain.
“Waktu itu korban lagi duduk ngopi sama beberapa teman. Pelaku datang naik motor, terus dipanggil sama Hafiz, salaman dulu karena habis Lebaran. Nggak lama langsung diserang,” ujarnya menirukan keterangan korban.
Pihak kantor juga membenarkan bahwa sejak kejadian, akses masuk diperketat. “Memang sekarang pagar ditutup terus. Polisi belum mengizinkan siapa pun masuk ke area yang diberi garis polisi,” kata seorang pegawai disana.
Diketahui, pelaku penganiayaan adalah Faras Kausar, 26, rekan kerja sekaligus kerabat dekat korban. Motif pembunuhan masih dalam penyelidikan, namun beredar informasi bahwa pelaku merasa mendapat tekanan atau perundungan di lingkungan kerja.
Jenazah Hafiz telah dipulangkan ke kampung halamannya di Kampar, Riau, pada Selasa pagi. Kepergiannya menyisakan duka mendalam, tak hanya bagi keluarga dan sahabat, tapi juga seluruh rekan kerja di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. (*)
Warga yang mengurus kartu kuning di kantor Kecamatan Sagulung. Foto. Eusebius Sara/ Batam Pos
batampos – Permintaan pembuatan kartu kuning atau AK-1 di Kantor Kecamatan Sagulung mengalami peningkatan signifikan usai libur Lebaran. Jika biasanya jumlah pemohon hanya sekitar 20 orang per hari, kini angkanya melonjak menjadi lebih dari 30 pemohon setiap harinya.
Kenaikan jumlah permohonan ini didominasi oleh para pencari kerja, terutama mereka yang baru lulus sekolah menengah atas maupun kejuruan. Selain itu, sejumlah pendatang baru yang telah memiliki KTP Batam dengan alamat di Kecamatan Sagulung juga turut mengajukan permohonan dokumen tersebut.
“Iya, meningkat di atas 30 permohonan dalam sehari sejak selesai liburan Lebaran,” ujar salah seorang petugas pelayanan di Kantor Kecamatan Sagulung, Senin (15/4).
Camat Sagulung, M Hafiz Rozie, membenarkan adanya lonjakan permohonan kartu kuning yang biasa digunakan sebagai syarat administrasi melamar pekerjaan. Ia mengimbau masyarakat agar terlebih dahulu melengkapi seluruh berkas persyaratan sebelum datang ke kantor kecamatan.
“Dengan berkas yang lengkap, proses pelayanan akan lebih cepat dan efisien. Kami juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di manapun berada,” kata Hafiz Rozie.
Salah satu pemohon, Andri, mengaku baru pertama kali membuat kartu kuning. Ia yang baru lulus dari sebuah SMK di Batam, berharap dokumen tersebut bisa membantunya segera mendapatkan pekerjaan.
“Baru tamat SMK, jadi ini pertama kali saya urus kartu kuning. Harapannya sih bisa langsung dapat kerja,” tutur Andri sambil menunggu antrean.
Kartu kuning atau AK I merupakan dokumen resmi dari Dinas Ketenagakerjaan yang digunakan oleh pencari kerja untuk mendaftar dan melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang mensyaratkan berkas tersebut. Biasanya, lonjakan permohonan terjadi pada momen-momen tertentu seperti setelah kelulusan sekolah dan libur panjang. (*)
Hasan dan M Riduan usai keluar dari kantor Satreskrim Polres Bintan di Bintan Buyu, Selasa (15/4/2025). F.Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos– Kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat tanah di Kelurahan Sei Lekop, Bintan yang melibatkan mantan Camat Bintan Timur, Hasan akan diselesaikan melalui restorative justice (RJ).
Hasan mengklaim dirinya dan PT. Expasindo Raya telah sepakat berdamai.
Kadiskominfo Kepri, Hasan ini, mendatangi kantor Satreskrim Polres Bintan pada Selasa (15/4/2025) sekitar pukul 10.59 WIB.
Hasan yang mengenai kemeja warna putih itu keluar dari ruang Tipikor sekitar pukul 11.17 WIB.
Selain Hasan, M Riduan mantan Kabid di Dishub Bintan dan Lurah Sei Lekop, Raja Risnanda Putra serta beberapa orang dikabarkan ketua RT dan RW setempat keluar dari ruangan tersebut.
Hasan meninggalkan kantor polisi dengan menaiki mobil Innova.
Tidak lama, Camat Bintan Timur, Indra Gunawan tiba di kantor polisi. Mantan Camat Teluk Bintan itu langsung masuk ke ruangan Tipikor.
Tidak lama, ia keluar dari ruangan tersebut.
Ia mengatakan, dirinya dan PT. Expasindo telah bersepakat untuk menyelesaikan masalah ini dan siap mengikuti prosedur RJ.
Ia juga menjelaskan, kehadirannya di Polres Bintan untuk mendampingi lurah dan camat, maupun ketua RT dan RW terkait proses dari RJ yang akan bergulir.
“Ini proses yang harus dilalui (sebelum RJ),” ujar Hasan.
Disinggung permintaan dari PT. Expasindo terkait kesepakatan itu? Hasan menyerahkan secara resmi akan disampaikan oleh Polres Bintan.
Namun ia kembali menegaskan bahwa kedua belah pihak sudah sepakat.
Sementara Camat Bintan Timur, Indra Gunawan menjelaskan, kehadirannya untuk menerima salinan kesepakatan kedua belah pihak dalam upaya penyelesaian masalah ini.
Diberitakan sebelumnya, Hasan dan dua orang lainnya, yakni M Riduan dan Budiman ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat tanah. (*)
Sampah menumpuk di pinggir jalan menuju galangan kapal Seilekop, Sagulung. Foto. Eusebius Sara/ Batam Pos
batampos – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus mendorong optimalisasi pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Punggur. Saat ini, DLH mengoperasikan sekitar 140 armada untuk mendukung proses tersebut, termasuk tambahan 16 unit kendaraan baru yang dibeli untuk menggantikan armada lama yang rusak. Meski jumlah armada tersebut dinilai masih belum mencukupi, DLH tetap berupaya memaksimalkan pengangkutan dengan segala keterbatasan yang ada.
Pengangkutan sampah dari lingkungan warga menuju TPS merupakan tanggung jawab masing-masing kecamatan. Oleh karena itu, setiap kecamatan telah disediakan lahan untuk TPS sementara guna penempatan bin atau kontainer sampah agar warga dapat membuang sampah pada tempat yang semestinya. Namun, persoalan klasik masih terjadi, yakni kebiasaan warga yang kerap membuang sampah sembarangan, terutama di pinggir jalan.
Kabid pengelolaan persampahan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Batam Eka Suryanto menyebutkan bahwa masalah utama justru terletak pada pola pikir masyarakat dalam membuang sampah. Banyak warga masih membuang sampah di depan rumah meski area tersebut telah penuh, bahkan tidak sedikit yang akhirnya membuang ke pinggir jalan alih-alih membawa ke TPS atau ke lokasi penempatan kontainer sampah. Kebiasaan ini memperparah kondisi kebersihan lingkungan, terutama di kawasan padat penduduk.
Petugas kebersihan yang diturunkan DLH setiap hari membersihkan sampah-sampah di pinggir jalan. Namun upaya ini belum cukup mengatasi masalah, karena sering kali sampah sudah kembali menumpuk hanya dalam hitungan jam setelah dibersihkan. “Pagi dibersihkan, sore sudah numpuk lagi,” ujar Eka.
Dalam mengatasi permasalahan ini, Satgas Pengawas terus dikerahkan untuk berpatroli dan memantau aktivitas pembuangan sampah di berbagai titik rawan. Peraturan Daerah (Perda) tentang larangan membuang sampah sembarangan juga terus ditegakkan. DLH mencatat sudah ada beberapa pelanggar yang ditindak dan bahkan disidangkan karena melanggar aturan tersebut.
DLH bekerja sama dengan pihak kecamatan dan Satgas terus melakukan pemantauan rutin terhadap aktivitas warga dalam membuang sampah. Pengawasan ini dianggap penting guna memberikan efek jera kepada masyarakat yang tidak mematuhi peraturan serta menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
Salah satu persoalan lain yang menjadi perhatian DLH adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar iuran retribusi sampah. Di Kecamatan Sagulung, misalnya, masih banyak warga yang enggan membayar iuran yang sejatinya digunakan sebagai biaya jasa pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Ketika iuran tidak dibayar, maka armada DLH pun tidak dapat masuk mengangkut sampah dari kawasan tersebut.
Padahal, jika tidak membayar retribusi, maka semestinya masyarakat bertanggung jawab sendiri terhadap pengelolaan sampah rumah tangganya. Artinya, mereka harus membuang sampah langsung ke TPS atau kontainer yang telah disediakan, bukan malah membuang di sembarang tempat. Kurangnya kesadaran ini justru menciptakan masalah baru yang semakin memperparah kondisi lingkungan.
Camat Sagulung, M Hafiz Rozie, turut menyoroti persoalan tersebut. Ia menyampaikan bahwa pihak kecamatan bersama DLH dan petugas kebersihan telah bekerja maksimal dalam mengangkut sampah dan menjaga kebersihan. Namun, ia juga menekankan pentingnya kedisiplinan dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjaga lingkungan, salah satunya dengan membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditentukan.
DLH berharap, melalui kerja sama semua pihak, termasuk warga, masalah sampah di wilayah kota dapat segera teratasi. Dengan disiplin membuang sampah di TPS dan membayar retribusi sesuai ketentuan, kebersihan kota bisa lebih terjaga. DLH juga terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan demi menciptakan kota yang bersih, sehat, dan nyaman untuk ditinggali. (*)
Dikutip dari Soompi, untuk menanggapi laporan tersebut, seorang sumber dari BIGHIT MUSIC akhirnya angkat suara.
“Jin sedang mempersiapkan album baru dengan target merilisnya pada bulan Mei. Kami berencana untuk merilis detail mengenai comeback di kemudian hari.”
Ini akan menandai comeback pertama Jin sebagai solois, dalam waktu sekitar enam bulan sejak perilisan album solo pertamanya ‘Happy’ pada bulan November 2024.
Album solo tersebut memulai debutnya di No.4 pada tangga lagu Billboard 200. Saat ini, Jin sedang membintangi variety show ‘Kian’s Bizarre B&B.’
‘Kian’s Bizarre B&B’ adalah variety show baru Netflix yang menampilkan Kian84, Jin BTS, dan Ji Ye Eun.
Ketiganya akan mengelola wisma tamu yang unik di pulau Ulleungdo yang indah, menyambut tamu dengan pengalaman keramahtamahan yang tiada duanya.
Sorotan utama acara ini adalah perpaduan cerita yang terungkap di dalam wisma tamu unik tersebut, tempat di mana kreativitas Kian84 terlihat jelas dalam setiap aspek, mulai dari desain hingga perencanaan.
‘Kian’s Bizarre B&B’ tayang perdana pada tanggal 8 April, dengan tiga episode ditayangkan setiap minggu selama tiga minggu. (*)
Aksi tiga pelaku pencurian kabel terekam CCTv saat beraksi di area TBBM Pertamina Tanjunguban pada Minggu (13/4/2025) dini hari. F.Kiriman Namu untuk Batam Pos.
batampos– Mantan pekerja Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Tanjunguban diamankan polisi karena mencuri kabel penangkal petir.
Ia ditangkap bersama kedua rekannya pada Minggu (13/4/2024) dini hari.
Mereka terekam kamera CCTv saat melakukan aksi pencurian di area TBBM Pertamina Tanjunguban pada Sabtu (12/4/2025) malam.
Petugas keamanan melapor kejadian itu ke petugas Kepolisian.
Setelah ditangkap, ketiganya dibawa ke kantor polisi.
Polisi menyita kabel dari ketiganya. Kabel yang dicuri berfungsi sebagai penangkap petir.
Kabel dipasang di tangki penimbun BBM di Terminal BBM Tanjunguban.
Salah satu pelaku ternyata merupakan mantan pekerja Pertamina Tanjunguban yang bekerja sebagai tenaga kelistrikan 6 tahun lalu.
Sedangkan dua pelaku lainnya adalah warga biasa.
Kapolsek Bintan Utara, Kompol Nurman ketika dikonfirmasi, Senin (14/4/2025) membenarkan penangkapan tersebut dan kasus pencurian ini masih dalam pengembangan lebih lanjut. (*)
Anggota DPRD Batam saat mendampingi kepala daerah melakukan sidak ke lapangan beberapa waktu lalu. f.arjuna
batampos– Fenomena sejumlah anggota DPRD Kota Batam yang kerap mendampingi kepala daerah dalam berbagai kegiatan, dari yang bersifat seremonial hingga inspeksi mendadak (sidak), menuai sorotan publik.
Tak sedikit yang mempertanyakan independensi legislatif yang seolah melebur dengan eksekutif, hingga menimbulkan kesan bahwa anggota dewan kini menjelma menjadi ‘pengawal’ kepala daerah.
Kehadiran anggota dewan dalam kegiatan kepala daerah bukan tanpa alasan. Hendra Asman, salah satu pimpinan DPRD Batam yang acap kali terlibat, mengatakan bahwa dirinya hadir dalam berbagai kegiatan kepala daerah bukan untuk mendampingi secara simbolis, melainkan dalam kapasitas sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
Menurut dia, DPRD bukanlah lembaga independen yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka ini, DPRD memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“Tugas pengawasan itu bisa kami jalankan dalam berbagai bentuk, seperti rapat kerja, kunjungan lapangan, rapat dengar pendapat, hingga menindaklanjuti aduan masyarakat,” katanya, Senin (14/4).
Ia menambahkan, aduan masyarakat sering kali datang secara lisan, dan kehadiran langsung bersama kepala daerah dalam sidak dinilai sebagai langkah cepat dan responsif. Isu-isu krusial seperti penanganan sampah, banjir, serta pelayanan publik yang lamban menjadi pemicu utama keterlibatan intensif para legislator. Pihaknya tidak tinggal diam terhadap keluhan masyarakat yang kian memuncak sejak akhir 2024.
“Sebagai perwakilan rakyat, kami berkewajiban menyampaikan aspirasi masyarakat kepada eksekutif. Turun ke lapangan bersama kepala daerah adalah bentuk konkret dari pengawasan yang aktif dan langsung,” ujarnya.
Namun, posisi Hendra dan koleganya ini tidak lepas dari kritik. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan (Unrika), Rahmayandi Mulda, mengingatkan, terlalu seringnya anggota dewan terlihat mendampingi kepala daerah bisa menimbulkan persepsi negatif.
“Jika anggota dewan terkesan menjadi pengawal wali kota, itu menunjukkan ketidakpahaman terhadap fungsi pengawasan legislatif. Ini bisa melemahkan prinsip check and balance dalam pemerintahan,” katanya.
Dia menilai, fenomena ini juga membuka potensi pelanggaran etika dan konflik kepentingan, mengingat tugas legislatif dan eksekutif secara prinsip sangat berbeda. Satu berkutat pada legislasi dan pengawasan, satu lagi pada eksekusi kebijakan.
Faktor budaya, politik, dan ekonomi disebutnya menjadi penyebab melemahnya independensi lembaga legislatif. Dalam banyak kasus, relasi antara legislatif dan eksekutif tidak lagi menjaga batas profesional, tapi justru cenderung transaksional.
“Partai politik memiliki peran besar dalam memperkuat atau justru melemahkan independensi ini. Apalagi pasca-Pemilu 2024, banyak koalisi besar yang terbentuk dan cukup solid. Ini bisa memicu terjadinya ‘perselingkuhan’ antara dua lembaga,” kata Rahmayandi.
Dampaknya, kebijakan yang dihasilkan terkesan lebih mengakomodasi kepentingan kekuasaan ketimbang kepentingan rakyat. Produk hukum seperti perda atau kebijakan anggaran bisa saja menjadi alat legitimasi kekuasaan apabila pengawasan tak berjalan semestinya.
Sementara Hendra sendiri tidak menampik bahwa kedekatannya dengan kepala daerah turut dipengaruhi oleh afiliasi partai. Namun, ia menegaskan, dukungannya terhadap program-program wali kota tetap berada dalam koridor hukum dan pengawasan yang kritis.
“Sebagai kader Partai Golkar, memang kami bagian dari partai pengusung kepala daerah. Tapi secara moral dan etika, kami wajib memastikan program kepala daerah berjalan sesuai aturan tanpa harus kehilangan daya kritis sebagai wakil rakyat,” ujar Hendra.
Menurutnya, keberhasilan kepala daerah dalam mewujudkan visi Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang berkelanjutan dan berbudaya juga menjadi tanggung jawab DPRD, sebab legislatif memegang kendali atas anggaran dan peraturan daerah yang menopang visi tersebut.
Hendra menegaskan, keterlibatan legislatif diperlukan untuk memastikan setiap program prioritas bisa berjalan efektif dan efisien. Tanpa pengawasan yang melekat, pelaksanaan program bisa menyimpang dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Namun, Rahmayandi kembali mengingatkan pengawasan tidak berarti harus selalu tampil bersama kepala daerah. Justru, pengawasan idealnya dilakukan secara objektif dan berjarak, agar tetap menjaga integritas fungsi kontrol yang diemban oleh dewan.
Ia pun mendorong masyarakat untuk lebih kritis dan vokal terhadap situasi ini. Media sosial disebutnya sebagai alat penting untuk menyuarakan kritik dan tekanan publik terhadap pejabat publik, agar mereka tetap berpijak pada amanat rakyat.
“Jika masyarakat diam, maka potensi penyimpangan akan semakin besar. Peran masyarakat sangat penting untuk mengontrol dinamika kekuasaan agar tetap berpihak pada kepentingan publik,” ujar Rahmayandi.
Di sisi lain, DPRD juga didorong untuk membangun kembali kepercayaan publik melalui penguatan ikatan emosional dengan masyarakat. Menurut Rahmayandi, hal ini penting agar fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat.
Sebagai ujung tombak demokrasi lokal, DPRD semestinya menjadi benteng pertama dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan daerah. Ketika fungsi itu lemah, maka rakyatlah yang paling dirugikan.
Fenomena ‘anggota dewan jadi pengawal’ ini menjadi pengingat, seyogyanya batas antara kekuasaan dan pengawasan tidak boleh kabur. Transparansi dan integritas harus tetap dijaga, di tengah tuntutan kolaborasi antar lembaga dalam membangun daerah. (*)
Plt Kepala Sekolah SDN 001 Tebing Syafriyanti (pakai jilbab) saat memantau langsung program BGN tahap dua yang diawali dengan doa bersama kepada para pelajar f, TRI HARYONO/BATAMPOS
batampos – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahap kedua resmi dimulai pada Senin (14/4) di wilayah Kabupaten Karimun. Namun dari enam kecamatan yang telah memiliki dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), baru Kecamatan Tebing yang mulai mendistribusikan makanan bergizi ke sekolah-sekolah.
“Untuk wilayah Kecamatan Tebing saja yang sudah mendistribusikan MBG ke sekolah-sekolah, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA, dengan total siswa sebanyak 3.112 pelajar,” ujar Perwakilan Mitra Mandiri Badan Gizi Nasional (BGN) Karimun, Franklin C. Palempung.
Enam kecamatan yang telah membangun dapur SPPG yaitu Kecamatan Karimun, Meral Barat, Kundur Barat, Kundur Utara, Moro, dan Tebing. Program tahap kedua ini akan berlangsung dari April hingga Juni mendatang, setelah sebelumnya tahap pertama selesai pada Maret lalu.
“Mudah-mudahan tahap kedua ini berjalan lancar sesuai dengan progres dari pusat,” harap Franklin.
Sementara itu, Plt Kepala Sekolah SDN 001 Tebing, Syafriyanti, menyampaikan rasa terima kasihnya atas program ini. Ia menyebut MBG sangat bermanfaat bagi para pelajar. “Alhamdulillah, anak-anak semangat dan menikmati makanannya. Cukup lengkap, ada ayam suwir, sayur, dan buah-buahan,” tuturnya.
Pantauan di lapangan sekitar pukul 10.00 WIB, siswa-siswi kelas V tampak bersiap makan. Kegiatan diawali dengan mencuci tangan dan berdoa bersama, dipandu oleh guru kelas masing-masing.
“Lumayan, Pak, enak makanannya. Katanya menunya nanti berganti-ganti,” ujar salah seorang pelajar dengan antusias.
