Senin, 23 Februari 2026
Beranda blog Halaman 1572

PLN Terus Lakukan Evaluasi Kelistrikan di Tanjung Balai Karimun

0
PLN butuh waktu sekitar enam jam untuk menormalkan kelistrikan pasca tumbangnya tiang listrik, Jumat (11/4) sore.
F. PLN untuk Batampos

batampos – Pasca gangguan tumbangnya tiang listrik jaringan distribusi 20 kV pada Jumat (11/4) malam di daerah Tebing, kini 100 persen pasokan listrik di wilayah Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Tanjung Balai Karimun telah kembali normal.

Hal ini disampaikan Manajer ULP Tanjung Balai Karimun, Ahmad Subhan Hadi. Ia mengatakan, pasca terjadinya gangguan, pihaknya langsung bergerak cepat melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan serta melakukan pemulihan dari sisi pembangkit dan sistem distribusi.

“Alhamdulillah, saat ini kelistrikan di Karimun sudah kembali normal,” terangnya, Sabtu (12/4).

Pasca kejadian tersebut, pihaknya akan terus melakukan evaluasi agar sistem kelistrikan di Tanjung Balai Karimun semakin andal.

“Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung kami dalam proses pemulihan listrik,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, proses penormalan membutuhkan waktu kurang lebih enam jam. Kejadian bermula sekitar pukul 17.30 WIB, yang secara otomatis menyebabkan pemadaman (blackout) di seluruh Pulau Karimun. Kemudian, pada pukul 18.46 WIB, pihaknya mulai melakukan penormalan secara bertahap dan berhasil memulihkan sekitar 60 persen pasokan listrik di beberapa wilayah, sambil melakukan pemasangan kembali tiang dan kabel listrik pada tempatnya.

Selanjutnya, pada pukul 19.38 WIB, kelistrikan berhasil dinormalkan hingga 84,4 persen, dan pada pukul 23.38 WIB, pasokan listrik telah kembali normal 100 persen.

“Saya ucapkan terima kasih kepada pelanggan maupun petugas di lapangan yang telah berusaha semaksimal mungkin dalam proses penormalan kelistrikan,” tutupnya. (*)

 

Artikel PLN Terus Lakukan Evaluasi Kelistrikan di Tanjung Balai Karimun pertama kali tampil pada Kepri.

Warga Batuaji dan Sagulung Nantikan Penataan Bundaran Simpang Barelang dan Basecamp

0
Simpang Basecamp yang kini jadi bundaran.
(f. Eusbius Sara / Batam Pos)

batampos – Masyarakat Batuaji dan Sagulung terus menantikan kelanjutan proyek penataan bundaran di Simpang Barelang dan Simpang Basecamp. Dua persimpangan tersebut sebelumnya telah rampung dengan proyek pelebaran jalan sekitar dua tahun lalu. Kini, jalanan tampak lebih lapang dan mempermudah mobilitas warga. Namun, harapan masih besar agar penataan lanjutan dilakukan demi mempercantik kawasan tersebut.

Sesuai dengan rencana awal, dua persimpangan ini akan dibangun bundaran lengkap dengan tugu air mancur di tengahnya. Proyek ini digagas untuk memperindah wajah kota, khususnya di kawasan strategis seperti Simpang Barelang dan Basecamp. Warga menilai, keberadaan bundaran dan tugu air mancur akan memberikan nilai estetika tinggi, sebagaimana telah diterapkan di wilayah Batam Center dan Nagoya.

“Sudah mendekati pertengahan tahun, semoga segera dilanjutkan lagi proyek penataan bundaran ini,” ujar Usman, salah satu warga Batuaji yang berharap proyek tersebut tidak berhenti di tengah jalan.

Sejak dilakukan pelebaran jalan, wajah Batuaji dan Sagulung perlahan mulai berubah. Arus lalu lintas pun kian lancar, terutama di jam-jam sibuk yang sebelumnya kerap dilanda kemacetan. Salah satu titik yang mengalami perubahan signifikan adalah Simpang Barelang yang kini lebih terbuka dan nyaman dilalui kendaraan.

Warga menilai bahwa keberadaan bundaran dan tugu air mancur tidak hanya akan memperindah kawasan, tetapi juga menjadi ikon baru yang menarik bagi masyarakat dan pengunjung. “Pemerintah berencana menghidupkan sektor pariwisata. Proyek ini sejalan, sebab bisa meningkatkan minat wisatawan ke Barelang ataupun ke Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah sebagai tujuan wisata religi di Batam. Rampungkan proyek ini biar lebih bagus lagi Batuaji ke depannya,” ujar Ahar, warga lainnya.

Simpang Barelang, yang merupakan jalur menuju ikon Jembatan Barelang, dinilai strategis sebagai titik estetika kota. Sementara Simpang Basecamp, yang menjadi salah satu titik ramai di Batuaji, juga dinilai layak untuk diperindah agar selaras dengan pembangunan kawasan sekitarnya yang kian berkembang.

Wali Kota Batam saat masih dijabat oleh Muhammad Rudi telah memastikan bahwa proyek penataan Simpang Barelang dan Simpang Basecamp akan terus dilanjutkan. Ia menyebut bundaran dan tugu air mancur akan dibangun sesuai dengan masterplan penataan kota yang telah disusun.

Kini, masyarakat berharap janji tersebut bisa direalisasikan oleh Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra. Warga Batuaji dan Sagulung menanti aksi nyata dari pemimpin baru dalam mewujudkan wajah kota yang lebih indah, modern, dan tertata. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Warga Batuaji dan Sagulung Nantikan Penataan Bundaran Simpang Barelang dan Basecamp pertama kali tampil pada Metropolis.

Lapor Pak Wali, Banjir Kembali Landa Sagulung dan Batuaji, Drainase Jadi Sorotan

0

batampos – Banjir kembali melanda sejumlah ruas jalan dan permukiman warga di Kecamatan Sagulung dan Batuaji, Kota Batam. Hujan deras yang mengguyur wilayah ini menyebabkan air meluap ke jalan raya dan masuk ke rumah-rumah warga, memicu kekhawatiran masyarakat akan keselamatan dan kenyamanan tempat tinggal mereka.

Penyebab utama banjir yang terus berulang ini adalah sistem drainase yang bermasalah. Banyak saluran air tidak berfungsi maksimal akibat tersumbat oleh sampah dan endapan material tanah. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya perawatan rutin serta minimnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Tak hanya itu, sejumlah drainase juga mengalami penyempitan akibat pembangunan dan keberadaan kios-kios liar yang berdiri di atas saluran air. Hal ini mempersempit aliran air dan menyebabkan limpahan air hujan yang seharusnya mengalir dengan lancar menjadi tertahan, lalu meluap ke jalan dan permukiman.

Setiap kali hujan turun, titik-titik banjir yang selama ini menjadi langganan selalu tergenang. Ironisnya, jumlah titik banjir tersebut terus bertambah dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan perlunya penanganan dan perhatian yang lebih serius dari Pemerintah Kota Batam.

Sampah yang tidak terangkut dari permukiman juga menjadi persoalan yang tak kalah penting. Sampah-sampah tersebut masuk ke dalam drainase dan menyumbat saluran air, mempercepat terjadinya banjir. Sistem pengelolaan sampah di kawasan ini dinilai masih belum optimal dan memerlukan pembenahan.

Indra, warga Batuaji, berharap ada kajian dan penanganan serius dari Pemko Batam, khususnya untuk wilayah Batuaji dan Sagulung. Ia menekankan pentingnya penanganan menyeluruh dari hulu hingga hilir karena sistem drainase di kawasan tersebut saling terhubung satu sama lain.

“Kalau hanya satu titik yang diperbaiki, banjir tetap akan terjadi karena alirannya masih tersumbat di titik lain. Penanganannya harus menyeluruh dan terencana,” ujar Indra kepada wartawan.

Senada dengan itu, Sumarno, warga lainnya, juga menyuarakan harapannya agar Pemko Batam turut mempertimbangkan faktor alam seperti pasang surut air laut dalam menangani persoalan banjir. Menurutnya, normalisasi drainase harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan fenomena alam yang turut memengaruhi tinggi muka air.

“Perlu ada kajian yang matang, bukan hanya memperlebar drainase, tapi juga mempertimbangkan naiknya air laut yang kadang memperlambat aliran air keluar ke laut,” katanya.

Warga berharap Pemko Batam segera merumuskan langkah strategis dan jangka panjang untuk menanggulangi banjir, agar masyarakat tidak lagi dihantui rasa waswas setiap kali hujan turun. Pemeliharaan drainase, pengelolaan sampah yang efektif, serta pengawasan terhadap pembangunan liar menjadi bagian penting dari solusi menyeluruh yang harus segera direalisasikan. (*)

 

Reporter: Eusebius Sara

 

Artikel Lapor Pak Wali, Banjir Kembali Landa Sagulung dan Batuaji, Drainase Jadi Sorotan pertama kali tampil pada Metropolis.

Ini Daftar OPD Lingga yang Anggarkan Kerjasama Media hingga Miliaran Rupiah di 2025

0

batampos– Seluruh Insan Pers yang ada di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, wajib mencermati informasi berikut.

Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingga tercatat mengalokasikan anggaran kerjasama media dalam jumlah yang begitu fantastis pada tahun 2025 ini.

Mulai dari angka puluhan juta hingga menembus angka miliaran rupiah, anggaran tersebut tertuang dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup).

BACA JUGA: Penumpang Mudik Idul Fitri di Pelabuhan SBP Tertipu saat Beli Tiket di Sosial Media

Beberapa OPD yang tercatat menganggarkan dana besar untuk belanja jasa iklan/reklame, film, pemotretan dan advetorial media online antara lain Dinas Kominfo sebesar Rp 828 juta, Kantor DPRD Lingga Rp 1,093 miliar, Dinas PUTR dan Barenlitbang masing-masing Rp 200 juta, Dinas Perkim Rp 100 juta, BPKAD dan Dinas Perhubungan masing-masing Rp 30 juta, serta Inspektorat sebesar Rp 47 juta.

Namun yang menjadi sorotan bagi para awak media di Kabupaten Lingga adalah minimnya informasi yang disampaikan secara terbuka oleh OPD kepada rekan-rekan media mengenai anggaran publikasi tersebut.

Kondisi ini sangat disayangkan oleh sejumlah insan pers di daerah Kabupaten Lingga, salah satunya Selamat Riyadi, Kepala Biro salah satu media yang ada di Kabupaten Lingga.

“Kita sangat menyayangkan sikap tertutup OPD. Ini uang rakyat, tapi mengapa seolah disembunyikan? Bahkan informasi ini hanya diketahui segelintir media,” tegas Riyadi, Minggu (13/4).

Pernyataan Bupati Lingga Muhammad Nizar sebelumnya juga menambah polemik, di mana ia menegaskan bahwa seluruh anggaran kerjasama media harus melalui satu pintu, yakni Dinas Kominfo.

Namun kenyataannya di lapangan menunjukkan sejumlah OPD tetap mencantumkan alokasi anggaran publikasi secara mandiri.

Anggota Lingga Media Group (LMG) Abdul, juga angkat bicara. Ia menilai ada indikasi OPD bermain “kucing-kucingan” dalam penggunaan anggaran publikasi tersebut.

“Saat ditanya langsung soal anggaran di aplikasi Sirup, banyak pejabat OPD mengaku tidak tahu. Ini aneh dan patut dicurigai. Ada apa di balik semua ini?” ungkap Abdul.

Transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik menjadi perhatian penting di era digital dan keterbukaan informasi.

Pers sebagai pilar keempat demokrasi seharusnya dilibatkan secara adil dan terbuka dalam pengelolaan kerjasama media.

Pemerintah daerah diharapkan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ini agar tidak menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan publik. (*)

Artikel Ini Daftar OPD Lingga yang Anggarkan Kerjasama Media hingga Miliaran Rupiah di 2025 pertama kali tampil pada Kepri.

Penyidikan Dugaan Korupsi Dermaga Batuampar Kian Mendalam, 80 Saksi Diperiksa

0
Pelabuhan Batu Ampar, Batam. (F. istimewa)

batampos – Proses penyidikan atas dugaan korupsi dalam proyek revitalisasi Dermaga Utara Pelabuhan Batuampar masih terus berjalan intensif. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Riau (Kepri) telah memeriksa total 80 orang saksi, yang terdiri atas 50 saksi pada tahap awal dan 30 saksi tambahan dalam pemeriksaan lanjutan.

“Benar, sudah lebih dari 30 saksi tambahan kami periksa terkait proyek dermaga ini,” ujar Direktur Reskrimsus Polda Kepri, Kombes Pol Silvester Simamora, kepada Batam Pos, Sabtu (12/4).

Menanggapi adanya indikasi pencairan dana proyek sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai, Silvester enggan memberikan rincian lebih lanjut karena informasi tersebut termasuk dalam materi penyidikan.

“Sementara baru bisa kami sampaikan soal jumlah saksi. Detail lainnya masih dalam ranah penyidikan,” imbuhnya.

Meski demikian, ia memastikan bahwa proses penyidikan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Saat ditanya mengenai kemungkinan keterlibatan mantan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, Silvester menegaskan bahwa yang bersangkutan memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan. Namun, keterlibatannya masih dalam tahap pendalaman.

Sementara itu, potensi kerugian negara dari proyek yang dinilai gagal tersebut masih dihitung oleh otoritas terkait.

“Masih menunggu hasilnya,” ucapnya singkat.

Silvester juga menyampaikan bahwa pemeriksaan saksi akan terus dilanjutkan. Proses tersebut sudah dimulai sejak akhir Maret 2025 untuk memperkuat bukti sebelum penetapan tersangka, terutama dari kalangan pejabat dan eks pejabat BP Batam.

“Fokus kami saat ini adalah menuntaskan pemeriksaan saksi. Setelah itu, baru bisa diarahkan ke pihak-pihak yang lebih bertanggung jawab,” jelasnya.

Di sisi lain, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menegaskan bahwa penyidikan dilakukan secara profesional dan akuntabel. “Kami berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara transparan,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Rabu (19/3), penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri menggeledah kantor BP Batam sebagai bagian dari pendalaman terhadap proyek strategis yang awalnya bertujuan memperlancar logistik di Batam.

Terpisah, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri mengonfirmasi telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari pihak kepolisian pada akhir Februari. Dalam dokumen tersebut, tercatat tujuh nama sebagai terlapor, yakni AM (ASN BP Batam), IAM, IMS, ASA, AH, IS, dan NVU, yang mayoritas merupakan pegawai BUMN dan wiraswasta.

Meskipun SPDP telah masuk, ketujuh orang tersebut masih berstatus sebagai terlapor dan belum ditetapkan sebagai tersangka.

Sebagai informasi, proyek revitalisasi Dermaga Utara Batuampar merupakan salah satu program prioritas nasional yang dirancang untuk mendukung kelancaran distribusi barang di Batam. Namun, pelaksanaannya terhenti di tengah jalan dan menimbulkan dugaan penyelewengan anggaran yang kini menjadi perhatian publik dan aparat penegak hukum. (*)

Reporter : Azis Maulana

Artikel Penyidikan Dugaan Korupsi Dermaga Batuampar Kian Mendalam, 80 Saksi Diperiksa pertama kali tampil pada Metropolis.

Jurusan IPA, IPS, & Bahasa Dihidupkan Kembali

0
Mendikdasmen Abdul Mu’ti (kiri) saat halal bihalal dengan forum wartawan pendidikan, Jumat (11/4) malam.
F.Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos

batampos – Dunia pendidikan di tingkat SMA akan mengalami perubahan signifikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengumumkan rencana pemerintah untuk mengembalikan sistem penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa mulai tahun ajaran 2025/2026.

Pernyataan ini disampaikan Mu’ti saat acara Halalbihalal bersama Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik) di Jakarta, Jumat malam (11/4). Ia mengungkapkan bahwa kebijakan penjurusan kembali diberlakukan untuk menyesuaikan dengan sistem baru dalam seleksi masuk perguruan tinggi, yakni Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Sebelumnya, sistem penjurusan dihapus melalui penerapan Kurikulum Merdeka oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim. Langkah tersebut bertujuan menghindari pengelompokan siswa secara kaku. Namun setelah tiga tahun berjalan, pendekatan ini dinilai kurang efektif dalam mendukung kesiapan akademik siswa menuju pendidikan tinggi.

“Ini sedikit bocoran, penjurusan akan kami hidupkan lagi. Jadi nanti siswa SMA kembali memiliki jurusan IPA, IPS, dan Bahasa,” ujar Mu’ti.

Ia menjelaskan bahwa TKA akan mulai diuji coba pada November 2025 untuk siswa kelas XII SMA, sementara jenjang SD dan SMP menyusul pada tahun berikutnya. Berbeda dari Ujian Nasional, TKA bersifat sukarela dan dirancang untuk siswa yang ingin memperkuat portofolio akademiknya.

Karena TKA mengacu pada materi mata pelajaran, maka sistem penjurusan dinilai penting untuk memberikan fokus pembelajaran. Setiap siswa akan mengikuti tes Bahasa Indonesia dan Matematika sebagai mata pelajaran wajib, ditambah Bahasa Inggris serta mata pelajaran khusus sesuai jurusan masing-masing.

Misalnya, siswa jurusan IPA dapat memilih ujian tambahan seperti Biologi, Kimia, atau Fisika. Sementara siswa IPS bisa mengambil mata pelajaran seperti Ekonomi, Geografi, atau Sejarah. Dengan sistem ini, Mu’ti berharap kemampuan akademik siswa lebih mudah dikenali dan sesuai dengan pilihan jurusan di perguruan tinggi.

Ia menambahkan, TKA dapat menjadi alat ukur yang lebih objektif dan terstandar bagi perguruan tinggi dalam menjaring calon mahasiswa. Kebijakan ini juga dinilai mampu memberikan acuan yang lebih jelas bagi lembaga pendidikan internasional dalam menilai kemampuan siswa Indonesia.

“Saat sistem Nadiem diterapkan, beberapa kampus luar negeri menolak pelamar dari Indonesia karena tidak ada tolok ukur kemampuan akademik yang pasti. Dengan TKA, kita memiliki instrumen yang bisa menunjukkan potensi siswa secara nyata,” ujar Mu’ti.

Rencana perubahan ini akan segera dituangkan dalam peraturan menteri yang baru, sekaligus mencabut Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 yang saat ini masih menjadi dasar kebijakan kurikulum. (*)

Artikel Jurusan IPA, IPS, & Bahasa Dihidupkan Kembali pertama kali tampil pada News.

Pelunasan Biaya Haji Tahap II Hampir Rampung, Indonesia Upayakan Tambahan Kuota Petugas

0
Arab Saudi memfasilitasi jamaah haji Indonesia yang belum pernah ke Masjidil Haram, untuk melihat dan berdoa di depan Kakbah. (IST)

batampos – Tahap kedua pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1446 H segera berakhir. Hingga Sabtu (12/4), tercatat sebanyak 203.088 calon jemaah haji (CJH) reguler telah menyelesaikan pelunasan biaya haji mereka.

Sebagai informasi, tahun ini Indonesia memperoleh kuota haji sebanyak 221.000 orang. Kuota tersebut terbagi menjadi 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Dari total kuota reguler, rinciannya mencakup 190.897 jemaah yang berhak lunas berdasarkan nomor porsi, 10.166 jemaah prioritas lansia, 685 pembimbing dari KBIHU, serta 1.572 petugas haji daerah (PHD).

Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama (Kemenag), Muhammad Zain, menyampaikan bahwa 99,89 persen kuota reguler telah terpenuhi. Ia merinci, dari jumlah tersebut, sebanyak 178.602 merupakan jemaah utama, baik yang melunasi pada tahap I maupun tahap II. Selain itu, 22.628 jemaah berasal dari daftar cadangan, 1.512 dari PHD, dan 346 orang merupakan pembimbing KBIHU.

Zain berharap agar jemaah yang belum melunasi bisa memanfaatkan sisa waktu hingga batas akhir pada 17 April 2025. Dengan demikian, seluruh kuota yang telah disediakan dapat terserap maksimal.

Selain proses pelunasan, pihaknya juga sedang menyelesaikan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan visa haji melalui sistem e-Hajj.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah mengeluarkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H. Jemaah haji Indonesia dijadwalkan mulai memasuki asrama haji pada 1 Mei 2025, dan sehari setelahnya mulai diberangkatkan secara bertahap dari embarkasi masing-masing menuju Tanah Suci.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan perkembangan positif terkait permintaan tambahan kuota petugas haji. Pemerintah Arab Saudi, kata dia, telah memberikan sinyal persetujuan atas permintaan Indonesia.

“Alhamdulillah, permintaan kita disambut positif oleh pihak Saudi,” ujar Nasaruddin.

Namun, ia menambahkan bahwa proses negosiasi masih berlangsung untuk menentukan jumlah pasti tambahan kuota petugas. Pemerintah juga tengah mengevaluasi kebutuhan riil agar jumlah petugas tidak berlebihan atau justru kurang.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2025 ini, Arab Saudi awalnya hanya memberikan kuota 2.100 petugas untuk Indonesia, jumlah yang hanya separuh dari tahun sebelumnya. Padahal, jumlah jemaah lansia cukup tinggi sehingga memerlukan dukungan pelayanan yang lebih intensif.

“Dengan tambahan kuota petugas, kami berharap kualitas layanan haji bisa semakin optimal,” pungkas Menag. (*)

Artikel Pelunasan Biaya Haji Tahap II Hampir Rampung, Indonesia Upayakan Tambahan Kuota Petugas pertama kali tampil pada News.

Penyidik Sudah Periksa 80 Saksi

0

Dugaan Korupsi Proyek Gagal Dermaga Utara Batuampar

Prabowo Tawarkan Indonesia Sebagai Penjembatan Perang Dagang AS-Tiongkok

0
Presiden Prabowo saat Tiba di Kairo, Mesir.
F. Setpres

batampos – Ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok masih terus berlanjut tanpa tanda-tanda mereda. Dalam situasi ini, Indonesia menyatakan kesiapan untuk mengambil peran strategis sebagai mediator. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri acara di Antalya, Turki, Jumat (11/4) waktu setempat.

Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak akan berpihak kepada salah satu negara. Sebaliknya, Indonesia memilih untuk tetap menghormati kedaulatan dan posisi masing-masing negara dalam konflik tersebut.

“Kami menganggap Tiongkok sebagai sahabat, begitu juga dengan Amerika Serikat,” ungkap Prabowo. Ia menambahkan bahwa Indonesia ingin memainkan peran sebagai jembatan dialog antara dua kekuatan besar dunia itu.

Sebagai langkah awal, Prabowo mengaku telah meminta kepada pihak pemerintah Amerika untuk dapat bertemu dengan Presiden Donald Trump, dengan harapan komunikasi langsung dapat terjalin. “Saya sudah meminta waktu, semoga segera mendapat jadwal,” tuturnya.

Ia juga menyampaikan harapannya agar Amerika dan Tiongkok bisa mencapai kesepakatan damai dalam waktu dekat. “Saya berharap mereka bisa menemukan titik temu,” ucap Prabowo.

Di tengah perang tarif ini, kedua negara terus saling menaikkan bea masuk produk satu sama lain. Terbaru, Tiongkok mengenakan tarif impor hingga 125 persen terhadap produk dari AS, sebagai respons terhadap kebijakan Amerika yang lebih dulu menaikkan tarif hingga 145 persen.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini, mendorong percepatan pengisian posisi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, yang telah kosong selama hampir dua tahun. Menurutnya, kekosongan ini berpotensi melemahkan upaya diplomatik Indonesia.

“Posisi Dubes harus segera diisi,” tegas Jazuli. Namun demikian, ia menekankan agar diplomasi tetap berjalan aktif meski belum ada duta besar.

Ia juga mendesak pemerintah agar mulai menyiapkan strategi jangka panjang, termasuk mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap Amerika Serikat dan membuka peluang di pasar-pasar baru.

“Yang penting adalah bagaimana kita tetap bisa meraih keuntungan ekonomi maksimal dari situasi yang tidak menguntungkan ini,” tutup politisi PKS tersebut. (*)

Artikel Prabowo Tawarkan Indonesia Sebagai Penjembatan Perang Dagang AS-Tiongkok pertama kali tampil pada News.

Suherman, Napi Narkotika Meninggal di Lapas Tanjungpinang 

0

batampos– Seorang narapidana (napi) atau warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang, Suherman, 41, meninggal, Kamis (10/4/2025) siang.

Humas RSUD Bintan, Supatmi membenarkan kabar tersebut.

Menurutnya, Suherman memiliki riwayat sakit jantung. Suherman masuk ke rumah sakit pada Selasa (8/4/2025) setelah diantar oleh petugas Lapas.

Selama menjalani perawatan medis selama dua hari di rumah sakit, Suherman akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada Kamis (10/4/2025) siang.

BACA JUGA: Subsidi Pengiriman Cabai Batal, Anggaran Masuk Silpa

Sementara itu, Humas Lapas Narkotika Kelas II A Tanjungpinang, Kurniadi membenarkan, Suherman merupakan warga binaan Lapas Narkotika.

Suherman merupakan warga binaan kasus narkotika yang divonis 14 tahun, namun baru satu tahun lebih menjalani masa tahanan.

Suherman merupakan pindahan dari Rutan Tanjungpinang. Ia baru satu bulan menempati Lapas Narkotika Tanjungpinang.

Menurutnya, Suherman memiliki riwayat sakit jantung dan sudah dua minggu terakhir sering kambuh.

Petugas sempat membawa Suherman ke klinik. Namun karena kondisinya semakin memburuk, Suherman dibawa ke rumah sakit.

Petugas telah berkomunikasi dengan pihak keluarga. Atas keputusan keluarga, jenazah Suherman diberangkatkan ke kampungnya di Kendari. (*)

Reporter: Slamet

Artikel Suherman, Napi Narkotika Meninggal di Lapas Tanjungpinang  pertama kali tampil pada Kepri.