batampos– Menyikapi pemberitaan terkait Program SIAP-E yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga Tahun 2022 silam yang di nilai tidak ada manfaat dan buang-buang Anggaran, Kepala Bidang (Kabid) E-goverment TIK Dinas Kominfo Kabupaten Lingga, Ady Setiawan angkat bicara.

Kabid E-goverment TIK Kominfo Lingga, Ady Setiawan membantah jika Program SIAP-E ini dianggap tidak berfungsi dan buang-buang Anggaran. Ia mengatakan bahwa setelah peluncuran aplikasi tersebut, dari pihak BKD kabupaten Lingga meminta agar aplikasi ini dilakukan Upgrade dan penambahan fitur.

“Jika dikatakan program SIAP-E tidak berfungsi dan buang-buang Anggaran itu salah. Karena setelah peluncuran kemarin aplikasi itu sudah dapat digunakan. Namun, dari pihak BKD Lingga sebagai pemegang User dari Aplikasi ini meminta agar aplikasi dihentikan sementara untuk diupgrade dan dilakukan penambahan fitur-fitur,” ungkap Ady Setiawan saat dikonfirmasi Batampos, Rabu malam (9/4).

BACA JUGA: APH Sudah Pernah Panggil Kominfo Lingga, Terkait Aplikasi SIAP-E

Kabid E-goverment TIK Kominfo Lingga mengungkapkan Aplikasi tersebut saat ini sudah siap dilakukan Upgrade dan penambahan fitur. Pihak Kominfo sudah melakukan koordinasi dengan BKD untuk peluncuran kembali aplikasi ini.

“Aplikasi ini sudah siap dilakukan maintenance, kami masih menunggu jawaban dari BKD terkait kapan aplikasi ini bisa diterapkan kembali,” ungkap Ady.

Ady Setiawan mengatakan kemarin memang sempat dilakukan pemanggilan okeh Aparat Penegak Hukum (APH) terkait permasalahan setelah peluncuran, namun beberapa waktu kedepan aplikasi ini tidak bisa digunakan lagi.

“Kemarin memang pernah kami dipanggil oleh APH terkait permasalahan aplikasi ini. Pemanggilan ini hanya sebatas dimintai keterangan kenapa aplikasi ini setelah peluncuran malah tidak bisa digunakan, namun semua tidak ada masalah yang berarti,” tambahnya.

Namun demikian, hal ini masih menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat Kabupaten Lingga. Aplikasi yang sudah diluncurkan dengan anggaran yang cukup besar tetapi pada kenyataannya hanya berjalan 1 bulan saja dan setelah itu tidak bisa digunakan.

Jika memang alasan untuk upgrade dan penambahan fitur di dalam aplikasi, apakah harus memakan waktu hingga 2 tahun. Jika memang sudah siap dilakukan Upgrade dan penambahan fitur kenapa tidak langsung digunakan kembali.

Tidak salah jika masyarakat beranggapan bahwa ternyata memang aplikasi ini sebenarnya belum siap untuk diluncurkan pada tahun 2022 kemarin namun dipaksakan untuk diluncurkan.

Kemana dana Rp 177,6 juta yang dianggarkan untuk menggarap aplikasi ini agar dapat digunakan tanpa kendala apapun setelah diluncurkan. Jika memang Kominfo belum siap untuk melakukan peluncuran aplikasi pada tahun 2022 kemarin seharusnya dilakukan uji coba terlebih dahulu. Jika sudah dilakukan peluncuran berarti Kominfo sudah yakin aplikasi ini tidak memiliki masalah, seharusnya kendala teknis seperti itu tidak akan menghambat penggunaan aplikasi tersebut. (*)

Reporter: Vatawari

Artikel Kominfo Lingga Bantah Sebut BKD Lingga Minta Aplikasi Dihentikan untuk Upgrade, Kasus Aplikasi SIAP-E Dinilai Buang-buang Anggaran pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Ternyata SIAP-E yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga Tahun 2022 silam dengan pagu anggaran Rp 177,6 juta sudah pernah ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) di Lingga. Ini karena program tersebut sampai sekarang belum bisa difungsikan.

Kabid E-goverment TIK Kominfo Lingga, Ady Setiawan saat dihubungilewat telepon mengaku bahwa pihaknya sudah pernah dipanggil APH khusus karena aplikasi ini.

Kemarin memang pernah kami dipanggil oleh APH terkait permasalahan aplikasi ini. Pemanggilan ini hanya sebatas dimintai keterangan kenapa aplikasi ini setelah peluncuran malah tidak bisa digunakan, namun semua tidak ada masalah yang berarti,” tambahnya.

Seperti diketahui Sebuah aplikasi bernama Sistem Informasi Absensi Pegawai Elektronik (SIAP-E), yang sempat diluncurkan dengan gegap gempita dan menyedot anggaran daerah hingga Rp177,6 juta, kini menjadi teka-teki sunyi. Aplikasi yang digadang-gadang bakal menjadi tulang punggung pelayanan ASN itu hanya berfungsi selama satu bulan, setelah itu lenyap begitu saja.

BACA JUGA: Jika Ingin PKG di Puskesmas, Warga Harus Isi Aplikasi

SIAP-E bersamaan dengan lima aplikasi lainnya resmi diluncurkan pada 24 Juni 2022 dalam sebuah seremoni penuh harapan. Muhammad Nizar, selaku Bupati Lingga memimpin secara langsung peluncuran aplikasi ini di hadapan para pejabat tinggi Daerah, termasuk Ketua DPRD dan Kepala Ombudsman Kepri. Di atas panggung, janji digitalisasi pelayanan publik menggema. Tapi di balik layar, bencana digital perlahan mendekat.

Salah seorang narasumber yang tidak mau namanya di, saat kami konfirmasi mengatakan, aplikasi SIAP-E ini hanya berjalan satu bulan saja pasca diluncurkan. Namun, setelah satu bulan itu aplikasi tersebut sudah tidak dapat dioperasikan lagi.

“Itu aplikasi cuma jalan sekitar sebulan, habis itu ya… mati. Sekarang tak bisa dipakai sama sekali,” ujar salah satu ASN yang meminta identitasnya disembunyikan, Selasa (8/4).

Lebih mengejutkan, aplikasi ini bahkan tidak tersedia di Play Store. Padahal proyek tersebut secara resmi tercatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP dengan nomor RUP 37207258 dan dibiayai oleh APBD-P Lingga tahun 2022.

Tak hanya aplikasi yang mati, sejumlah pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lingga dikabarkan mengundurkan diri secara diam-diam. Mereka menolak terseret lebih jauh dalam proyek yang kini diduga memiliki berbagai kejanggalan.

“Kalau memang ada yang salah dalam proyek ini, jangan kami yang malah dijadikan tumbal,” bisik seorang sumber internal Diskominfo yang enggan disebutkan namanya.

Dalam dokumen resminya, SIAP-E dirancang sebagai sistem cerdas yang mencakup HRD, Absensi Digital, serta Manajemen Admin Android dan iOS. Namun realisasi di lapangan sungguh mengecewakan. Tak ada fitur yang benar-benar berjalan. ASN, PPPK, dan tenaga honorer yang diwajibkan mengakses aplikasi ini malah kebingungan sejak minggu kedua peluncuran.

Pertanyaan paling besar yang kini bergema di kalangan publik: ke mana uang Rp177 juta itu mengalir? Siapa vendor pengembang aplikasi ini? Apakah ada audit internal terhadap proyek ini? Dan yang paling penting: mengapa tidak ada evaluasi atau sanksi setelah kegagalan fatal tersebut?

Kasus SIAP-E menjadi contoh nyata bagaimana proyek berbasis teknologi informasi di daerah seringkali menjadi panggung formalitas, tanpa perencanaan matang, tanpa pengawasan, dan tanpa akuntabilitas. Di atas kertas: canggih. Di lapangan: nihil.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Diskominfo maupun Pemkab Lingga mengenai status aplikasi SIAP-E, sisa anggaran, dan pertanggungjawaban pihak terkait.

Tim investigasi media ini berkomitmen terus menelusuri skandal ini. Publik berhak tahu: apakah ini murni kelalaian teknis, atau sebuah skema korupsi digital yang terselubung di balik layar touchscreen. (*)

Reporter: Vatawari

Artikel APH Sudah Pernah Panggil Kominfo Lingga, Terkait Aplikasi SIAP-E pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Insiden Kebakaran yang mainmpa warga Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga pada 8 April 2025 kemarin memberikan kesan duka yang mendalam. Pasalnya, dalam beberapa hari belakangan beberapa insiden memiliki terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Lingga.

Berdasarkan informasi yang didapat oleh pihak Batampos, insiden kebakaran yang menghanguskan tujuh buah rumah milik warga Kecamatan Senayang ini mengakibatkan kerugian hingga ratusan juta rupiah.

Kepala Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lingga, Oktanius Wirsal mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga telah memberikan bantuan kepada korban yang rumahnya hangus terbakar akibat Insiden Kebakaran kemarin.

“BPBD menyerahkan bantuan untuk korban bencana, saat ini menyiapkan dokumen untuk pengajuan bantuan korban kebakaran dari pemerintah,” ujar Oktanius saat dikonfirmasi Batampos, Rabu (9/4).

Oktanius mengungkapkan, bagi warga yang rumahnya hangus terbakar akan diusulkan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

“Setiap rumah akan di usulkan untuk menerima bantuan dari pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap Kepala BPBD Lingga.

Kepala BPBD Lingga menjelaskan, pihaknya bersama dengan Dinas Perkim Kabupaten Lingga telah melakukan peninjauan di Lokasi kejadian untuk melakukan perhitungan terhadap kerugian yang ditumbulkan dari insiden kebakaran.

“BPBD dan pihak Dinas Perkim sudah turun ke lokadi pasca kebakaran. Dari hasil perhitungan kami, kerugian yang dialami akibat insiden kebakaran ini mencapai hinggak 1 Milyar rupiah,” tutup Oktanius. (*)

Reporter: Vatawari

Artikel Insiden Kebakaran Di Kecamatan Senayang Akibatkan Kerugian Ratusan Juta pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Pegawai laki-laki di lingkungan Pemko Tanjungpinang diwajibkan mengenakan tanjak bagi setiap hari Jumat. Kebijakan ini bertujuan untuk melestarikan budaya Melayu yang merupakan identitas kental masyarakat Tanjungpinang, sekaligus mendukung pelaku usaha tanjak.

Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk para pegawai dan ASN yang merasa bangga bisa berkontribusi dalam pelestarian budaya daerah.

Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, mengatakan pihaknya telah mengeluarkan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh pegawai di lingkungan Pemko Tanjungpinang untuk mengenakan tanjak setiap hari Jumat.

BACA JUGA: Kedatangan Bupati Dan Wakil Bupati Lingga Disambut dengan Penaburan Beras Kunyit dan Pemasangan Tanjak

Penggunaan tanjak atau ikat kepala khas pria Melayu, kata Lis sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya lokal yang perlu terus dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda.

“Tanjungpinang adalah kota yang memiliki akar budaya Melayu yang kuat. Lewat pemakaian tanjak ini, kami ingin menunjukkan identitas kita sekaligus mendorong rasa bangga terhadap budaya sendiri,” kata Lis, Rabu (9/4).

Wali Kota berharap kebijakan ini tidak hanya menjadi seremonial, tetapi menjadi awal dari kesadaran kolektif untuk mencintai dan melestarikan budaya lokal di tengah arus modernisasi.

Diharapkan penggunaan tanjak tidak hanya berhenti di lingkungan pemerintah, tetapi juga dapat diterapkan di sekolah-sekolah dan lembaga lainnya untuk memperluas dampaknya.

“Pemko Tanjungpinang menunjukkan komitmennya dalam merawat budaya lokal di tengah arus modernisasi yang terus berkembang, sekaligus memajukan UMKM di Tanjungpinang,” tutup Lis.(*)

Reporter: yusnadi

Artikel Lestarikan Budaya Melayu, ASN Wajib Kenakan Tanjak Setiap Jumat pertama kali tampil pada Kepri.