batampos – Polemik penimbunan aliran Sungai Baloi kembali mencuat setelah jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan BP Batam meninjau kembali lokasi yang terdampak.

Wakil Wali Kota Batam yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, mengatakan pihaknya telah turun bersama sejumlah pejabat terkait untuk menindaklanjuti persoalan ini.

Li Claudia menyebut kunjungan tersebut dilakukan bersama Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Sekretaris Daerah (Sekda) Jefridin Hamid, serta Deputi IV BP Batam Bidang Infrastruktur dan Kawasan, Mouris Limanto. Mereka melihat langsung perkembangan kondisi di lapangan, termasuk penimbunan yang dilakukan di aliran Sungai Baloi.

Baca Juga: Proses Kasus Penimbunan DAS Baloi Berlanjut, Warga Cemas Bisa Timbulkan Banjir

“Dari apartemen itu mereka sudah membongkar PL dan sudah dirapikan,” ujar Li Claudia, Selasa (8/4).

Ia menambahkan, ke depan pemerintah berencana untuk menata kawasan tersebut menjadi ruang terbuka hijau (RTH) demi kepentingan umum. “Rencananya Sungai Baloi akan ditata jadi RTH,” tambahnya.

Rencana penataan RTH di kawasan Sungai Baloi dinilai sebagai langkah strategis untuk memulihkan fungsi kawasan sekaligus menambah kualitas lingkungan hidup di tengah kota Batam. Namun, langkah ini tetap bergantung pada kelanjutan proses hukum yang tengah berjalan.

Baca Juga: Tuduhan Lik Khai Penimbunan Sungai Baloi untuk Jalan Inspeksi Dibantah DBM-SDA Batam

Seperti diketahui, dugaan penimbunan aliran sungai Baloi kini tengah diproses oleh Polda Kepri. Pihak kepolisian dikabarkan sedang mendalami keterlibatan berbagai pihak dalam aktivitas penimbunan yang dapat mengganggu fungsi hidrologis sungai tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Li Claudia menghormati proses hukum yang sedang berjalan. “Proses hukum tetap berjalan. Yang proses tetap proses. Kami pun akan komunikasi dengan Polda apakah kami bisa rapikan karena lagi dalam masa proses,” lanjutnya.

Pernyataan ini membuka kemungkinan adanya koordinasi antara pemerintah dan aparat penegak hukum guna memastikan bahwa upaya pemulihan lingkungan tidak mengganggu jalannya proses penyelidikan. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Penataan Sungai Baloi Tunggu Proses Hukum, Li Claudia: Sungai Baloi Akan Ditata Jadi RTH, Proses Hukum Tetap Jalan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memperluas cakupan peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja sektor informal. Tidak hanya pengemudi ojek daring, kini para driver mobil online pun turut diakomodasi dalam program tersebut.

Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menjelaskan kebijakan ini merupakan respons atas aspirasi para pekerja transportasi online yang selama ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam perlindungan jaminan sosial.

“Driver online hendaknya menjadi bagian dari anggota BPJS yang sedang diformulasikan oleh dinas. Sebelumnya memang hanya ojek online saja yang masuk pertimbangan, karena dianggap lebih rentan,” kata dia, Selasa (8/4).

Namun, setelah mendengar masukan dari berbagai pihak dan mempertimbangkan kondisi di lapangan, ia menilai bahwa perlindungan perlu diberikan pula kepada pengemudi kendaraan roda empat.

“Setelah kami lihat lagi ketersediaan anggaran tahun ini, kami putuskan untuk mengakomodasi penambahan driver online, tidak hanya ojek tapi juga pengemudi roda dua dan roda empat,” ujarnya.

Berdasarkan data yang diterima Pemko Batam, terdapat sekitar 3.500 orang driver online yang berharap bisa masuk ke dalam skema perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, ada sekitar 1.371 pengemudi yang selama ini mendaftar secara mandiri.

Pemko Batam pun menginstruksikan dinas terkait dan BPJS Ketenagakerjaan untuk segera melakukan verifikasi terhadap ribuan driver tersebut. Salah satu syarat utama adalah memiliki KTP Batam serta terdaftar aktif di aplikator ojek atau transportasi online.

“Verifikasi penting agar bantuan tepat sasaran. Prinsipnya kami akomodir aspirasi mereka selama memenuhi prasyarat yang telah ditetapkan dalam Perwako,” ujar Amsakar.

Tak hanya perlindungan kecelakaan kerja, Pemko Batam juga akan menanggung iuran jaminan kesehatan bagi para pekerja ini. Sementara untuk perlindungan hari tua, Pemko masih akan mendalami lebih lanjut.

“Untuk perlindungan hari tua, kami minta dinas teknis dan BPJS berbicara langsung dengan para driver. Jika mereka sepakat, maka bisa kami biayai juga. Tapi saat ini, hari tua belum kami masukkan dalam skema,” katanya.

Meski demikian, Amsakar menyarankan agar perlindungan hari tua tetap dipertimbangkan. “Kalau saran saya, program hari tua ini sebaiknya dilanjutkan, karena manfaatnya juga besar,” tambahnya.

Percepatan dalam proses administrasi juga dianggap penting. Amsakar minta kepada Bagian hukum Pemko Batam untuk segera menindaklanjuti agar proses keanggotaan BPJS para driver bisa segera terealisasi.

“Semua harus terkirim dan terdata. Fokus kami adalah memastikan hanya mereka yang memenuhi kualifikasi yang menerima bantuan ini,” katanya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Lakukan Verifikasi Ketat, Pemko Batam Tanggung Iuran BPJS untuk Ribuan Pengemudi Online pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kapal penumpang jenis roro KMP Citra Mandala Abadi mengalami gangguan mesin saat berlayar menuju Mengkapan Tanjung Buton, Riau, Senin malam (7/4). Kapal dilaporkan mengalami insiden mati mesin sekitar pukul 20.00 WIB, tak lama setelah meninggalkan Pelabuhan Punggur, Batam.

“Insiden terjadi di perairan Kabil, Batam, sekitar setengah jam setelah kapal lepas dari dermaga. Kapal diperkirakan akan tiba di Pelabuhan Tanjung Buton pada pukul 15.00 WIB, Selasa waktu setempat sesuai jadwal setelah gangguan tertangani,” ujar Branch Manager PT JN Ferry Batam, Beringin Mega, Selasa (8/4).

Menurut Beringin, penyebab gangguan mesin masih dalam proses penyelidikan. Namun, diduga ada rembesan air ke dalam tangki bahan bakar yang menyebabkan mesin kapal mati.

“Biasanya, kalau air sudah tercampur di sistem bahan bakar, mesin bisa langsung mati,” katanya.

Proses perbaikan berlangsung sekitar satu jam dan berhasil diselesaikan sekitar pukul 21.00 WIB. Kapal kemudian melanjutkan pelayaran menuju Tanjung Buton setelah tim teknis mengganti filter bahan bakar dan menguras tangki.

Selama proses perbaikan, KMP Citra Mandala Abadi mendapat pendampingan dari kapal KMP Satria untuk memastikan keselamatan para penumpang.

Tercatat, kapal tersebut mengangkut sekitar 179 penumpang. “Tidak penuh, tapi cukup ramai,” kata Beringin.

Ia menambahkan, tidak ada gangguan serius atau korban dalam peristiwa ini. “ABK sedang membersihkan tangki, kemungkinan besar saat itulah air masuk. Tapi situasi tetap terkendali,” jelasnya. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel KMP Citra Mandala Abadi Alami Gangguan Mesin di Perairan Kabil pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Menyikapi kebijakan tarif baru yang diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengambil langkah cepat untuk melindungi iklim investasi dan sektor usaha di Batam.

Dia menyebut, kebijakan tarif yang diberlakukan AS berpotensi menghambat ekspor dari kawasan industri Batam, terutama dari perusahaan-perusahaan yang telah masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Kalau ini kita gesa, mudah-mudahan bisa menjadi kebijakan penyeimbang terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan baru Amerika,” katanya, Selasa (8/4).

Langkah pertama yang disiapkan adalah percepatan proses pengurusan perizinan. Menurutnya, percepatan ini penting agar pelaku usaha tidak terhambat oleh birokrasi dan dapat segera menyesuaikan diri dengan dinamika global.

Selain itu, ia turut mendorong pemberian insentif kepada pelaku usaha. Insentif yang dimaksud tidak hanya berupa keringanan biaya, tetapi juga kemudahan dalam pelayanan perizinan dan pemangkasan rentang kendali birokrasi.

“Selama ini urusan seperti reklamasi wilayah laut dan Amdal untuk PMA (Penanaman Modal Asing) masih berada di Jakarta. Kita berikhtiar agar pelayanan ini bisa lebih dekat. Kalau bisa di-take over oleh BP Batam, tentu akan lebih baik,” ujar Amsakar.

BP Batam sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, memiliki kapasitas untuk menangani kewenangan teknis tersebut. Untuk itu, ia menyatakan kesiapan BP Batam dalam menyiapkan tenaga teknis yang dibutuhkan.

Langkah ketiga yang akan dilakukan adalah menggelar pertemuan dengan para pelaku usaha di Batam. Ia telah menginstruksikan jajarannya untuk menyiapkan rapat koordinasi pada Rabu mendatang.

Dalam pertemuan tersebut, BP Batam akan menggandeng berbagai asosiasi dunia usaha seperti Kadin, HKTI, Apindo, dan lainnya. Tujuannya adalah menggali keluhan pelaku usaha secara langsung serta menjaring masukan yang dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan.

“Kita ingin dengarkan langsung dari para pelaku usaha, apa saja kendala mereka di lapangan. Dengan begitu, pemerintah bisa menyusun langkah-langkah yang tepat sasaran,” kata dia. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Tarif Trump Mengancam Ekspor, Amsakar Siapkan 3 Langkah Strategis pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri terus mendalami kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan dermaga utara Pelabuhan Batuampar yang dikelola Badan Pengusahaan (BP) Batam. Hingga kini, puluhan saksi telah diperiksa sejak Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diterbitkan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri).

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, menyatakan proses penyidikan tetap berjalan intensif, dan hasil konfirmasinya dengan Dirreskrimsus Polda Kepri, Kombes Pol Silvester Simamora, menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara ini secara profesional dan presisi.

“Proses penyidikan masih berlanjut. Kami berkomitmen untuk membuktikan kasus ini secara tuntas,” ujar Silvester, Selasa (8/4).

Menurutnya, pada akhir Maret 2025, lebih dari 50 orang saksi telah diperiksa. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap sebelum penyidik mengarah pada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan lebih jauh, termasuk mantan pejabat BP Batam.

“Saat ini masih tahap pemeriksaan saksi. Untuk mengarah ke eks pejabat BP Batam, kami harus menyelesaikan tahapan ini lebih dulu,” jelas Silvester.

SPDP yang telah dikirimkan ke Kejati Kepri mencantumkan tujuh nama terlapor. Namun, belum ada nama mantan pejabat BP Batam dalam daftar tersebut.

Ketujuh terlapor yang saat ini masih berstatus diperiksa adalah AM (PNS BP Batam), IAM (wiraswasta), IMS (wiraswasta), ASA (wiraswasta), AH (pengusaha), IS (karyawan BUMN), dan NVU (wiraswasta).

Silvester menambahkan, penyelidikan ini bermula dari laporan masyarakat terkait kegiatan revitalisasi dermaga, khususnya dalam pengerukan yang diduga tidak sesuai rencana.

Untuk memperkuat pembuktian, penyidik akan menunjuk ahli independen guna melakukan audit teknis usai libur Idulfitri.

“Ada indikasi kuat bahwa pengerjaan pengerukan tidak sesuai dengan perencanaan awal. Kami sudah siapkan ahli untuk melakukan audit lebih mendalam,” ujarnya.

Sementara itu, estimasi kerugian negara masih dalam proses perhitungan lebih lanjut. Polda Kepri menegaskan akan mengusut tuntas perkara ini dan menindak semua pihak yang terbukti terlibat sesuai hukum yang berlaku. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Polda Kepri Terus Dalami Dugaan Korupsi Dermaga Utara Batuampar, Puluhan Saksi Diperiksa, Tujuh Orang Sudah Jadi Terlapor pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batam segera membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2025/2026 untuk jenjang Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Proses penerimaan dilakukan melalui sistem satu pintu yang disebut PRIMASATU (Penerimaan Peserta Didik Baru Satu Pintu).

Kepala Kantor Kemenag Batam, Budi Dermawan, mengatakan bahwa sistem ini dihadirkan untuk menyederhanakan alur pendaftaran sekaligus menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dalam PPDB madrasah negeri. Dengan sistem satu pintu ini, proses seleksi menjadi lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat,” ujarnya, Selasa (8/4).

Baca Juga: 58 Siswa MAN Batam Diterima di PTN Favorit

Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi primasatubatam.id. Calon peserta didik hanya perlu mengunggah dokumen persyaratan sesuai jenjang yang dituju.

Untuk jenjang Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 dan MIN 2, tahap sosialisasi berlangsung sejak 17 Maret hingga 1 April 2024. Pendaftaran resmi dibuka pada 14 hingga 30 April 2025, disusul verifikasi berkas pada 1 hingga 5 Mei 2025. Masa sanggah diberikan pada 6 sampai 8 Mei 2025. Pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada 10 Mei 2025 dan daftar ulang dilakukan 12 hingga 15 Mei 2025.

Sementara itu, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1, 2, dan 3 membuka sosialisasi sejak 1 Maret hingga 19 April 2025. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 5 Mei 2025, dengan verifikasi berkas dilakukan 21 April hingga 6 Mei 2025. Masa sanggah dijadwalkan pada 6–8 Mei, dan hasil verifikasi diumumkan pada 9 Mei. Selanjutnya, seleksi CBT dilaksanakan 10–11 Mei, disusul seleksi praktek pada 11–12 Mei. Pengumuman kelulusan dijadwalkan 15 Mei, dan daftar ulang dilakukan 19–22 Mei 2025.

Adapun untuk jenjang Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan MAN 2 Batam, tahap sosialisasi digelar mulai 17 Maret hingga 30 April 2025. Pendaftaran berlangsung 1–31 Mei, dan verifikasi berkas dilakukan sepanjang 2–31 Mei 2025. Masa sanggah diberikan pada 1–2 Juni, dan pengumuman hasil verifikasi dijadwalkan 3 Juni. Seleksi CBT dan praktik akan berlangsung pada 9–14 Juni, dan pengumuman kelulusan pada 23 Juni 2025. Calon peserta didik yang lulus wajib melakukan daftar ulang pada 24 Juni hingga 1 Juli 2025.

Sementara itu untuk syarat pendaftaran calon peserta didik diminta menyiapkan dan mengunggah dokumen berikut dalam format PDF seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Pas foto berwarna ukuran 3×4, Rapor/sumatif akhir (kelas 4–6 untuk MTsN; semester 1–5 untuk MAN), NISN yang terverifikasi, Sertifikat prestasi (jika melalui jalur prestasi) dan KIP/PKH/KKS (jika melalui jalur afirmasi).

“Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui kontak resmi panitia atau langsung datang ke Kantor Kemenag Batam, ” tambahnya.

Dengan hadirnya PRIMASATU, Kemenag Batam berharap proses PPDB tahun ini berjalan lebih efektif dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon peserta didik untuk mengakses pendidikan di madrasah negeri. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Kemenag Batam Buka PPDB Madrasah Negeri Lewat Sistem Satu Pintu pertama kali tampil pada Metropolis.