batampos – Praktik prostitusi terselubung dengan modus agensi Ladies Company di Batam diungkap Polresta Barelang. Dalam penggerebekan di kawasan Batuampar, polisi menemukan dua wanita dalam kondisi tanpa busana serta mengamankan dua pria yang diduga kuat sebagai mucikari.

Kasat Reskrim AKP M. Debby Tri Andrestian, menjelaskan pengungkapan kasus berawal dari laporan masyarakat tertanggal 10 Mei 2025. Setelah dilakukan penyelidikan, penggerebekan dilakukan pada Jumat malam, 9 Mei 2025 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah kamar hotel di wilayah Batuampar, Kota Batam.

“Dalam penggerebekan itu, kami menemukan dua wanita dengan inisial N dan R dalam keadaan tanpa busana serta satu bungkus kondom. Keduanya langsung kami amankan untuk dimintai keterangan,” ujar Debby, Sabtu (17/5).

Dalam operasi tersebut, polisi turut mengamankan dua pria yang kini ditetapkan sebagai tersangka, yakni IF 26, dan HB ,30. IF berperan sebagai koordinator lapangan yang menyebarkan informasi kepada para Ladies Companion (LC) di bawah agensi “Y”, sementara HB berprofesi sebagai hairstylist dan merupakan pemilik rekening yang diduga digunakan untuk transaksi prostitusi daring (open booking atau “open BO”).

Modus operandi yang digunakan pelaku adalah menyebarkan tawaran jasa seksual melalui grup WhatsApp internal agensi, menggunakan istilah sandi “CD3” untuk menyamarkan aktivitas. Tarif yang ditawarkan mencapai Rp3.500.000 untuk satu kali pertemuan.

“HB ini kami duga sebagai fasilitator transaksi. Rekening atas namanya kami sita, bersamaan dengan empat unit ponsel dari pelaku dan korban, satu unit mobil Mitsubishi Expander warna putih, serta satu buku tabungan BCA,” tambah Kasat Reskrim.

Pengungkapan kasus ini merupakan hasil dari penyelidikan mendalam yang dilakukan oleh tim Satreskrim setelah menerima informasi dari masyarakat. Polisi melakukan penyamaran dan berpura-pura sebagai pengguna jasa, hingga akhirnya pelaku tergiur dan mengatur pertemuan. Di lokasi yang disepakati, tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 296 KUHP dan/atau Pasal 506 KUHP tentang perbuatan cabul yang dijadikan kebiasaan atau sumber penghidupan. Mereka terancam hukuman penjara maksimal 1 tahun 4 bulan penjara. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Tim Macan Polresta Barelang Bongkar Jaringan Prostitusi Berkedok Agensi Ladies Company pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Perkawinan Campuran Indonesia (Perca) Perwakilan Kota Batam menggelar diskusi hukum bertema “Implikasi Hukum Akibat Kematian atau Perceraian terhadap Harta dan Warisan dalam Keluarga Perkawinan Campur” di I Hotel Baloi, Lubukbaja, Sabtu (17/5).

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman para anggota terhadap aturan hukum yang berlaku bagi pasangan suami istri beda kewarganegaraan, khususnya dalam hal kepemilikan aset dan warisan.

Ketua Perca Batam, Adryana Sea, mengungkapkan bahwa organisasi yang sudah berdiri selama 12 tahun ini kini memiliki 105 anggota aktif.

Diskusi ini menghadirkan narasumber dari Perca Indonesia dan praktisi hukum, serta dirangkai dengan nuansa kebudayaan Indonesia.

“Kami ingin para anggota memahami seluk beluk hukum tentang kepemilikan harta dan warisan, terutama jika terjadi perceraian atau kematian dalam keluarga perkawinan campur,” ujar Adryana.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga disemarakkan dengan parade busana daerah sebagai bentuk cinta terhadap tanah air, meskipun para anggota menikah dengan Warga Negara Asing (WNA).

“Ini adalah wujud kecintaan kami terhadap Indonesia dengan menampilkan busana tradisional dari berbagai daerah,” lanjutnya.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari peringatan Hari Kartini yang sempat digelar bulan lalu, yang diisi dengan lomba busana dan penampilan artis tamu dari Brunei Darussalam.

Ketua Umum Perca Indonesia, Rulita Anggraini, menjelaskan bahwa banyak pasangan WNI-WNA yang belum memahami ketentuan hukum terkait keimigrasian, kewarganegaraan, ketenagakerjaan, dan terutama kepemilikan properti.

“Contohnya, WNI bisa memiliki properti dengan status hak milik, sementara WNA hanya bisa memiliki hak pakai. Dalam perkawinan campuran, ini sering menjadi persoalan jika tidak dipahami sejak awal,” jelasnya.

Menurut Rulita, edukasi hukum ini penting agar anggota memahami hak dan kewajiban mereka, terutama dalam hal pewarisan.

Dalam keluarga campuran, anak bisa memiliki dua kewarganegaraan, dan status tersebut dapat mempengaruhi proses waris dan pembagian aset.

“Kami ingin mencegah timbulnya persoalan hukum yang dapat merugikan keluarga, karena pada dasarnya pernikahan itu untuk kebaikan masa depan,” tegasnya.

Batam, menurut Rulita, menjadi salah satu wilayah yang istimewa karena berbatasan langsung dengan negara tetangga dan memiliki jumlah keluarga perkawinan campur yang cukup tinggi. Banyak di antaranya adalah pendatang dengan pasangan yang bekerja di luar negeri.

“Karena itu, kami menaruh perhatian khusus pada Batam. Apalagi pengurus Perca Batam memiliki relasi baik dengan pemerintah daerah dan lintas sektor,” imbuhnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Nenny Dwiyanna Nyangnyang, istri Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), yang memberikan apresiasi atas pelaksanaan diskusi hukum ini.

Ia berharap Perca Batam dan Perca Indonesia tetap solid dalam memberikan edukasi dan perlindungan kepada anggotanya. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Perca Batam Bahas Implikasi Hukum Warisan dan Harta dalam Perkawinan Campuran pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Tim Patroli Kapal Polisi (KP) Antasena-7006 Baharkam Polri berhasil menggagalkan upaya pengiriman lima calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke Malaysia melalui Pelabuhan Sekupang, Batam, Kepulauan Riau, Jumat (16/5).

Dalam operasi penegakan hukum yang dipimpin langsung oleh Komandan KP Antasena-7006, AKBP Samsudin, aparat berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku, masing-masing berinisial Mardian Sori (38) dan Nyamidi (50). Keduanya diduga kuat berperan sebagai sopir dan calo yang mengurus keberangkatan secara ilegal.

“Kami mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pengiriman PMI ilegal. Setelah penyelidikan, kami mendapati sebuah mobil taksi yang membawa lima orang calon PMI di kawasan Pelabuhan Sekupang. Tim langsung melakukan pemeriksaan dan pengamanan di tempat,” jelas AKBP Samsudin, Sabtu (17/5).

Kelima calon PMI yang diamankan adalah Muh Guntur, Muhammad Amin, Saypudin, Abenkuswara, dan Didi Septian Dino. Kepada petugas, mereka mengaku hendak diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur tidak resmi dengan iming-iming pekerjaan.

Dari hasil pemeriksaan, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain dua unit telepon genggam, uang tunai senilai Rp7 juta, satu unit mobil Toyota Calya berwarna biru dengan nomor polisi BP 1351 GU, satu unit sepeda motor Jupiter MX hitam BP 5263 PM, serta tiga tiket pesawat atas nama calon PMI dari Lombok ke Batam.

“Berdasarkan keterangan para korban, mereka direkrut melalui jalur tidak resmi. Ini jelas membahayakan keselamatan mereka dan melanggar hukum. Kami akan tindak tegas,” tegas Samsudin.

Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Pasal 81 Jo Pasal 69 Jo Pasal 83 Jo Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah dilakukan gelar perkara bersama Subdit Gakkum Ditpolair Polda Kepri, kasus ini telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Para tersangka beserta barang bukti telah diserahkan ke Ditpolair untuk proses hukum lebih lanjut.

Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri, Brigjen Pol Idil Tabranayah, menegaskan bahwa pengiriman PMI secara ilegal menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya penegakan hukum, selain kasus narkotika dan penyelundupan.

“Penanganan kasus PMI ilegal, narkoba, dan penyelundupan merupakan fokus utama patroli laut kami. Setiap pelanggaran akan ditindak secara tegas sesuai hukum yang berlaku. Ini adalah bentuk komitmen Polri dalam melindungi warga negara dari praktik ilegal yang merugikan dan berisiko tinggi,” ujar Brigjen Idil.

Upaya ini sekaligus memperkuat pengawasan lintas batas di wilayah perairan Indonesia, khususnya kawasan perbatasan seperti Batam yang kerap menjadi jalur perlintasan ke negara tetangga. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Polisi Gagalkan Pengiriman Lima Calon PMI Ilegal di Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Daniel Wahyu Pratama Hutagalung resmi menakhodai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk periode 2025–2030. Pria kelahiran Belakangpadang ini terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) AMPI Kepri yang digelar di Beverly Hotel, Batam, Jumat (16/5).

Tak lama setelah Musda, Ketua Umum DPP AMPI, Jerry Sambuaga, langsung melantik Daniel beserta jajaran pengurus baru. Pelantikan tersebut menjadi titik awal pergerakan cepat organisasi dalam menyusun langkah strategis dan memperkuat struktur kelembagaan hingga ke tingkat akar rumput.

“Malam ini kita baru saja melantik Saudara Daniel Hutagalung sebagai Ketua AMPI Provinsi Kepulauan Riau yang tadi siang terpilih melalui Musda. Kami langsung gaspol, pelantikan pengurus juga langsung tuntas malam ini,” ujar Jerry Sambuaga.

Konsolidasi organisasi menjadi agenda prioritas pasca-Musda. Hal ini, lanjutnya, sejalan dengan arahan Ketua Dewan Pembina AMPI, Bahlil Lahadalia, yang menginginkan penguatan struktur organisasi hingga ke tingkat kecamatan.

“Kita ingin AMPI solid dari atas hingga ke bawah—dari provinsi, kabupaten/kota, sampai kecamatan. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk membangun organisasi yang kuat dan siap menghadapi tantangan politik ke depan,” katanya.

Sebagai organisasi yang lahir dari rahim Partai Golkar, Jerry menegaskan bahwa AMPI memiliki tanggung jawab untuk mendukung setiap kebijakan partai serta berperan sebagai ujung tombak dalam mengamankan visi dan misi Golkar di tengah masyarakat.

“AMPI bukan hanya wadah kader muda, tapi juga penggerak utama dalam mewujudkan cita-cita besar Partai Golkar. Kami berharap AMPI Kepri di bawah kepemimpinan Daniel bisa menjaga amanah ini,” ucapnya.

Usai dilantik, Daniel menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ia berkomitmen membawa AMPI Kepri menjadi organisasi yang aktif, produktif, dan hadir di tengah masyarakat melalui program-program nyata.

“Terima kasih kepada Ketum dan seluruh jajaran DPP atas kepercayaan ini. Kami siap bekerja dan membesarkan panji-panji AMPI di Kepulauan Riau,” kata Daniel.

Sebagai langkah awal, Daniel menargetkan penyelesaian pembentukan DPD AMPI tingkat II di tujuh kabupaten/kota se-Kepri dalam waktu dekat. Ia menyebut konsolidasi ini harus tuntas pada tahun 2025 agar program-program organisasi dapat berjalan efektif pada tahun berikutnya.

“Target kami jelas, struktur DPD II harus selesai tahun ini. Tahun depan kita masuk ke fase program kerja konkret yang menyentuh langsung kepentingan pemuda dan masyarakat,” ujarnya.(*)

Reporter: Arjuna

Artikel Daniel Hutagalung Terpilih Aklamasi, Nahkodai AMPI Kepri 2025–2030 pertama kali tampil pada Metropolis.