batampos– Warga Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, menggelar audiensi dengan pihak PT Hermina Jaya (HJ) dan Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Dabo Singkep, Selasa (8/4). Masyarakat Marok Tua merasa pihak PT Hermina Jaya tidak konsisten dengan kesepakatan yang sudah di tandatangani antara kedua belah pihak terkait kompensasi atas pinjam lahan.

Audiensi yang dilakukan di ruang rapat Kantor UPP Dabo Singkep ini merupakan buntut dari aksi penyetopan aktivitas loading bauksit oleh sejumlah elemen masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Tindakan penyetopan yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat (Ormas) Melayu Raya Kabupaten Lingga bersama Ormas Elang Laut dan Laskar Merah Putih, yang menyoroti aktivitas bongkar muat bauksit PT Hermina Jaya di Desa Marok Tua.

BACA JUGA: Lakukan Aktivitas Loading Bauksit, PT Hermina Jaya Dianggap Tidak Menghargai Putusan Persidangan

Padahal, perusahaan tersebut tengah bersengketa hukum dengan PT Karya Raya Adi Pratama (KRAP) yang pada hasil putusan di Pengadilan Negeri Batam, Pihak PT KRAP dinyatakan sebagai pihak yang menjadi pemilik atas Stok Bauksit yang ada di Desa Marok Tua dan perkara ini masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau.

Ketua Melayu Raya Lingga, Zuhardi, dalam pernyataannya menegaskan bahwa masyarakat meminta PT Hermina Jaya untuk menyelesaikan hak-hak masyarakat yang telah terabaikan selama hampir 15 tahun, termasuk pengembalian surat tanah dan pembayaran kompensasi yang belum ditunaikan.

“Kami tidak ingin satu butir pun bauksit diangkut keluar dari wilayah kami sebelum hak masyarakat diselesaikan. Jika tetap dilakukan, kami siap menggalang mosi tidak percaya terhadap UPP, Pemerintah Kecamatan, dan aparat kepolisian. Bahkan kami akan membawa persoalan ini ke pemerintah pusat,” tegas Zuhardi, Selasa (8/4)

Selanjutnya, salah satu perwakilan dari warga Marok Tua yang ikut dalam audiensi itu menyampaikan agar pihak PT Hermina Jaya untuk menyelesaikan pembayaran terhadap uang pinjam lahan dan segera memulangkan sertifikat tanah milik mereka yang saat ini masih ada pada pihak PT HJ.

“Saat melakukan loading bauksit berarti pihak PT HJ telah melakukan aktivitas penambangan. Di dalam surat perjanjian yang kami tandatangani ketika pihak PT sudah melakukan aktivitas penambangan mereka hari membayar penuh uang pinjaman lahan kepada masyarakat,” ungkap salah seorang warga Marok Tua.

Diketahui, PT Hermina Jaya tetap menjalankan aktivitas pemuatan terhadap sekitar 180.000 ton stok bauksit di lokasi yang disengketakan, meskipun putusan Pengadilan Negeri Batam dalam perkara Nomor 319/Pdt.G/2024/PN Batam telah mengabulkan gugatan PT KRAP.

Situasi ini menuai berbagai reaksi keras dari masyarakat yang menilai PT Hermina Jaya tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak konsisten dengan apa yang sudah disepakati.

Warga dan organisasi yang terlibat mendesak pihak terkait untuk bersikap tegas dan mengedepankan kepentingan serta hak masyarakat lokal. (*)

Reporter: Vatawari

Artikel Merasa Dirugikan, Warga Marok Tua Minta PT Hermina Jaya Bayar Konpensasi dan Kembalikan Surat Tanah pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Bupati Bintan, Roby Kurniawan memberikan sinyal kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan untuk dievaluasi.

“Kalau sudah tidak bisa mengikuti ibaratnya lajunya kereta Bintan ini, kita akan evaluasi,” ungkap Roby usai memimpin rapat perdana hari pertama kerja usai libur lebaran di kantor Bupati Bintan, Bintan Buyu, Selasa (8/4/2025).

Menurutnya, evaluasi bisa berupa pembinaan dan mendorong kepala OPD untuk berinovasi.

BACA JUGA: 9 Pimpinan OPD Lingga Resmi Dimutasi: Rotasi Jabatan Didukung Rekomendasi KASN dan Kemendagri

Masih menurutnya, evaluasi dilakukan untuk meningkatkan komunikasi dan kerja sama antar OPD guna mendukung visi pemerintahan “Bintan Juara.”

Selain itu, ia berharap agar seluruh kepala OPD hendaknya dapat saling mendukung dan menghasilkan terobosan yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bintan.

Evaluasi kinerja akan dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh Kepala OPD Bintan guna memaksimalkan efektivitas kerja dan inovasi yang diberikan apakah sudah sesuai dengan target dan harapan masyarakat.

Selain evaluasi kinerja, menurut rencana akan digelar retreat yang terinspirasi dari retret kepala daerah di Magelang beberapa waktu lalu.

Tujuannya adalah untuk membangun semangat kerja sama timantar OPD di Kabupaten Bintan.

Namun, konsep di Bintan kali ini disederhanakan dan tidak akan menggunakan anggaran APBD.

“Nanti akan ada pembekalan juga bersama narasumber dan wajib diikuti seluruh kepala OPD,” pungkasnya. (*)

Reporter: Slamet

Artikel Bupati Bintan: Tak Bisa Ikut Lajunya Kereta, Kepala OPD Bintan akan Dievaluasi pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Hujan dengan intesitas tinggi yang terjadi pada Selasa, (8/4) sore lalu, membuat satu unit rumah di Jalan Raden Saleh, Kelurahan Tarempa tertimpa pohon tumbang.

Informasi yang didapat, rumah yang tertimpa pohon ini ditempati oleh Yuli bersama keluarganya.

Lurah Tarempa, Syamir mengatakan saat kejadian terdapat 3 orang yang sedang bersantai di dalam rumah.

BACA JUGA: Pohon di Tanjungpinang Tumbang Akibat Tersangkut Truk

“Mereka sadarnya pas ada suara dentuman, lalu Yuli keluar rumah dan melihat pohon menimpa rumahnya,” ujar Syamsir saat dikonfirmasi, Rabu, (9/4).

Korban, kata dia, sempat panik karena kalau tidak langsung ditangani kemungkinan rumah akan ambruk.

“Korban langsung hubungi saya selalu Lurah. Langsung saya turun bersama tim BPBD dan Damkar untuk membantu evakuasi pohon tumbang,” jelas Syamsir.

Berdasarkan analisanya, pohon tumbang dikarenakan tanah dibagian akar terkikis sehingga tidak mampu menahan pohon tersebut.

“Tumbang dari bawah, akarnya. Bukan tumbang tengah. Karena terkikis tanahnya itu ya karena curah hujan tinggi,” ujar Syamsir.

Dari peristiwa ini, korban mengalami kerugian 3 keping seng atau atap yang rusak. Kerugian ditaksir dibawah Rp 1 juta.

“Kita minta harga untuk berhati-hati jika cuaca sedang hujan lebat. Harus siaga dan jangan lengah,” kata Syamsir. (*)

Reporter : Ihsan Imaduddin

Artikel Akibat Tanah Terkikis, Rumah di Raden Saleh Tarempa Tertimpa Pohon Tumbang pertama kali tampil pada Kepri.

batampos – Seorang bocah berinisial MO (12) dinyatakan meninggal dunia, usai tenggelam karena terbawa arus di gorong-gorong kawasan Jalan Batu Naga, Kota Tanjungpinang, Kepri pada Rabu (9/4).

Kejadian tersebut diketahui terjadi saat berlangsungnya hujan deras. Awalnya, BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran Tanjungpinang menerima informasi, terkait korban yang hanyut dan sempat nyangkut di dalam gorong-gorong.

Di lokasi kejadian, tim penyelamatan berhasil menahan kaki korban. Sementara bagian tubuh korban masih berada di dalam dan terendam air gorong-gorong yang atasnya tertutup.

BACA JUGA: Beri Edukasi Tentang Perlindungan Satwa, SD Negeri 004 Jemaja Lepas 200 Ekor Anak Penyu

“Kita datang, kaki korban sudah ditahan oleh petugas damkar. Agar korban tidak hanyut lebih jauh ke dalam,” kata Kepala BPBD Tanjungpinang, M. Yamin.

Setelah itu, petugas berusaha menyelamatkan korban dengan memecahkan tutup gorong-gorong, yang terbuat dari semen. Proses penyelamatan itu berlangsung selama lebih kurang 15 menit.

Setelah itu, korban dibawa ke Rumah Sakit terdekat untuk diberikan pertolongan. Kendati demikian, saat itu kondisi korban sudah tidak bergerak dan meninggal dunia saat perjalanan ke RSUP Raja Ahmad Tabib Tanjungpinang.

“Korban 15 menit di dalam air. Kondisi korban sudah tidak bernafas saat di perjalanan ke Rumah Sakit,” sebutnya.

Ia menambahkan, bahwa saat kejadian gorong-gorong di Jalan Batu Naga dalam kondisi deras. “Karena hujan deras. Kondisi airnya berwarna keruh dan bercampur pasir,” pungkasnya. (*)

Reporter: M Ismail

Artikel Anak SD Meninggal Usai Main di Gorong-gorong Tanjungpinang pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Sebuah aplikasi bernama Sistem Informasi Absensi Pegawai Elektronik (SIAP-E), yang sempat diluncurkan dengan gegap gempita dan menyedot anggaran daerah hingga Rp177,6 juta, kini menjadi teka-teki sunyi. Aplikasi yang digadang-gadang bakal menjadi tulang punggung pelayanan ASN itu hanya berfungsi selama satu bulan, setelah itu lenyap begitu saja.

SIAP-E bersamaan dengan lima aplikasi lainnya resmi diluncurkan pada 24 Juni 2022 dalam sebuah seremoni penuh harapan. Muhammad Nizar, selaku Bupati Lingga memimpin secara langsung peluncuran aplikasi ini di hadapan para pejabat tinggi Daerah, termasuk Ketua DPRD dan Kepala Ombudsman Kepri. Di atas panggung, janji digitalisasi pelayanan publik menggema. Tapi di balik layar, bencana digital perlahan mendekat.

Salah seorang narasumber yang tidak mau namanya di, saat kami konfirmasi mengatakan, aplikasi SIAP-E ini hanya berjalan satu bulan saja pasca diluncurkan. Namun, setelah satu bulan itu aplikasi tersebut sudah tidak dapat dioperasikan lagi.

“Itu aplikasi cuma jalan sekitar sebulan, habis itu ya… mati. Sekarang tak bisa dipakai sama sekali,” ujar salah satu ASN yang meminta identitasnya disembunyikan, Selasa (8/4).

BACA JUGA: Dukung Ekosistem Berkelanjutan, UMRAH Kenalkan Aplikasi Pengenalan Mangrove ke Siswa SDN 005 di Bintan

Lebih mengejutkan, aplikasi ini bahkan tidak tersedia di Play Store. Padahal proyek tersebut secara resmi tercatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP dengan nomor RUP 37207258 dan dibiayai oleh APBD-P Lingga tahun 2022.

Tak hanya aplikasi yang mati, sejumlah pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lingga dikabarkan mengundurkan diri secara diam-diam. Mereka menolak terseret lebih jauh dalam proyek yang kini diduga memiliki berbagai kejanggalan.

“Kalau memang ada yang salah dalam proyek ini, jangan kami yang malah dijadikan tumbal,” bisik seorang sumber internal Diskominfo yang enggan disebutkan namanya.

Dalam dokumen resminya, SIAP-E dirancang sebagai sistem cerdas yang mencakup HRD, Absensi Digital, serta Manajemen Admin Android dan iOS. Namun realisasi di lapangan sungguh mengecewakan. Tak ada fitur yang benar-benar berjalan. ASN, PPPK, dan tenaga honorer yang diwajibkan mengakses aplikasi ini malah kebingungan sejak minggu kedua peluncuran.

Pertanyaan paling besar yang kini bergema di kalangan publik: ke mana uang Rp177 juta itu mengalir? Siapa vendor pengembang aplikasi ini? Apakah ada audit internal terhadap proyek ini? Dan yang paling penting: mengapa tidak ada evaluasi atau sanksi setelah kegagalan fatal tersebut?

Kasus SIAP-E menjadi contoh nyata bagaimana proyek berbasis teknologi informasi di daerah seringkali menjadi panggung formalitas, tanpa perencanaan matang, tanpa pengawasan, dan tanpa akuntabilitas. Di atas kertas: canggih. Di lapangan: nihil.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Diskominfo maupun Pemkab Lingga mengenai status aplikasi SIAP-E, sisa anggaran, dan pertanggungjawaban pihak terkait.

Tim investigasi media ini berkomitmen terus menelusuri skandal ini. Publik berhak tahu: apakah ini murni kelalaian teknis, atau sebuah skema korupsi digital yang terselubung di balik layar touchscreen. (*)

Reporter: Vatawari

Artikel Aplikasi dengan Anggaran Rp 177 Juta Hanya Bertahan Sebulan, Kini Menghilang Bak Ditelan Bumi pertama kali tampil pada Kepri.

batampos– Pelabuhan Roro Penarik, Kabupaten Lingga, yang menjadi pintu vital penghubung transportasi penumpang dan logistik antar-pulau, saat ini terlihat menyedihkan. Genangan lumpur yang tebal menguasai hampir seluruh area pelabuhan yang dapat mengancam keselamatan pengguna dan mengganggu mobilitas masyarakat.

Kondisi ini, menurut pengamatan, berasal dari erosi tebing bukit yang berada di belakang kantor pelabuhan serta aliran air hujan yang membawa lumpur dari jalan akses rusak dan menanjak di sekitarnya.

John Cosmos, seorang aktivis Senior Kab. Lingga, menyampaikan keprihatinan mendalam.

BACA JUGA: PJU di Jalan Protokol  Padam, Dishub Sebut Bukan Karena Nunggak Tapi Rusak

“Pelabuhan ini adalah satu-satunya akses masyarakat mengangkut penumpang dan kebutuhan pokok dari Dabo Singkep ke Daik Lingga. Tapi kini, mereka terpaksa meniti tepi jalan yang becek atau mempertaruhkan keselamatan berkendara di tengah lumpur licin,” ujarnya, Selasa (8/4).

John menegaskan, masalah ini bukan hal baru. Sejak era kepemimpinan Bupati Nizar-Neko hingga Nizar-Novrizal, Dishub Lingga dinilai abai dalam menjalankan tugas.

“Sudah bertahun-tahun, apa kerja Kadishub? Jalan 300 meter menuju pelabuhan yang seharusnya diaspal pun tak kunjung direalisasi. Meski, ini jalan provinsi. Harusnya ada upaya lobi ke pemprov,” tegasnya.

Video drone yang diunggah salah satu warga memperlihatkan penampakan pelabuhan yang dipenuhi lumpur yang berwarna coklat pekat. Kondisi ini disebut terjadi berulang kali setiap musim hujan tanpa solusi konkret.

“Kasian masyarakat. Mereka harus berjuang melewati genangan lumpur, sementara Dishub Lingga hanya diam. Kalau Kepala Dinas tidak mampu bekerja, lebih baik mundur!” kritik John.

Dia mendesak Bupati Lingga mengevaluasi kinerja Kadishub dan segera mengambil langkah tegas.

“Ini urusan nyawa dan hajat hidup orang banyak. Bukan sekadar seremonial. Jika perlu, ganti pejabat yang tidak kompeten dengan orang yang lebih mampu,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Dishub Lingga. Masyarakat pun berharap tuntutan perbaikan segera direspons, sebelum insiden akibat kondisi pelabuhan yang semakin parah terjadi. (*)

Reporter: Vatawari

Artikel Darurat Infrastruktur di Lingga: Masyarakat Desak Bupati Evaluasi Kinerja Dishub dan Segera Perbaiki Pelabuhan pertama kali tampil pada Kepri.