batampos– Kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam kembali menjadi sorotan tajam dari legislatif. Wakil Ketua I DPRD Batam, Aweng Kurniawan, menilai kinerja pengelolaan retribusi parkir oleh Dishub masih jauh dari ekspektasi, bahkan menunjukkan pola kegagalan yang terus berulang setiap tahun.

Sejak beberapa tahun terakhir, penerimaan retribusi parkir tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Padahal, tarif parkir telah mengalami kenaikan, yang seharusnya diiringi dengan lonjakan penerimaan. Tapi faktanya, kebocoran penerimaan justru tetap tinggi.

“Tarif sudah naik, harusnya penerimaan bisa dua kali lipat. Tapi tidak, tetap gagal. Mereka tidak mampu menambal potensi hilangnya penerimaan yang terjadi setiap tahun,” kata Aweng, Selasa (29/7).

BACA JUGA: Pemko Batam Siapkan Aturan Baru, Pengelolaan Parkir Akan Diserahkan ke Pihak Ketiga

Ia menyebut, persoalan ini bukan hal baru dan sudah menjadi pembahasan dalam berbagai rapat bersama. Dalam rapat terakhir Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batam, Aweng bahkan meminta penjelasan khusus soal retribusi parkir yang tak kunjung membaik.

Pemerintah, kata dia, juga telah menyadari adanya kebocoran dalam pengelolaan parkir, dan masyarakat pun merasakannya. “Potensi loss sangat tinggi, sementara penerimaan tidak pernah maksimal. Maka ini menjadi catatan serius dan kritik dari kami sebagai mitra kerja,” tambahnya.

Melihat stagnasi ini, Banggar DPRD Batam mengusulkan agar penarikan retribusi parkir dibebaskan selama tiga bulan ke depan. Usulan ini muncul sebagai bentuk evaluasi total terhadap sistem yang berjalan saat ini.

“Parkir ini salah satu yang sedang jadi perhatian Pak Wali dan Bu Wakil Wali Kota. Makanya kami pertimbangkan pembebasan sementara sebagai langkah untuk memperbaiki sistem ke depannya,” ujar Aweng.

Menurut perhitungan tim Banggar, potensi penerimaan dari parkir di Batam seharusnya bisa mencapai lebih dari Rp40 miliar per tahun. Namun kenyataannya, yang masuk ke kas daerah hanya sekitar Rp5 miliar.

“Selisihnya kemana? Ini yang perlu kita selidiki bersama. Ada Rp35 miliar lebih yang hilang potensinya. Jika ini bisa dioptimalkan, tentu sangat besar dampaknya terhadap PAD kita,” ujarnya.

DPRD pun mendesak Dishub Batam untuk segera melakukan pembenahan sistem pengelolaan parkir, termasuk mempertimbangkan digitalisasi dan pengawasan ketat agar kebocoran bisa ditekan. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Retribusi Parkir Batam Tak Pernah Capai Target pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kondisi jalan rusak di ruas Jalan S. Parman, Kecamatan Seibeduk, Batam, kembali memakan korban. Seorang pengendara motor terjungkal saat melintasi lubang besar yang menganga di badan jalan, Senin (29/7) malam.

Insiden terjadi saat korban melaju dari arah Mukakuning menuju Seibeduk, tepatnya di dekat pintu IV kawasan industri Batamindo. Warga menyebut, korban merupakan pekerja yang tengah pulang malam setelah shift kerja.

“Dia tidak sempat menghindar karena gelap. Lubangnya besar dan dalam, langsung jatuh,” kata Halim, warga sekitar yang ikut menolong korban.

Beruntung, korban hanya mengalami luka ringan. Namun, sepeda motornya mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan.

Lubang besar itu, menurut warga, terbentuk akibat kebocoran pipa air di sisi jalan. Air yang terus mengalir menggerus aspal hingga membentuk lubang besar.

Dengan arus lalu lintas yang padat, terutama kendaraan berat seperti truk, kondisi lubang semakin memburuk.

“Ini bukan pertama kali. Sudah beberapa pekan terakhir sering makan korban,” ujar Sumardi, warga lainnya.

Warga mengaku sudah berulang kali melaporkan kondisi jalan tersebut ke pihak berwenang. Namun hingga kini belum ada perbaikan berarti. Saat ini, lubang di jalan hanya ditandai seadanya menggunakan ranting dan batu.

“Kami minta perbaikan total, bukan tambal sulam. Ini jalur utama ke Seibeduk, setiap hari ramai dilewati pekerja,” tegas Sumardi.

Warga mendesak Pemko Batam agar segera turun tangan. Mengingat Jalan S Parman merupakan akses vital yang tak bisa terus dibiarkan rusak dan membahayakan pengguna jalan. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Lubang Besar di Jalan S Parman Seibeduk Picu Kecelakaan, Pemotor Terjungkal pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Pengadilan Negeri (PN) Batam kembali menggelar persidangan perkara perjudian online yang menyeret 12 orang terdakwa dalam jaringan operasional tiga situs daring—Hamsawin, Forwin87, dan Botakwin. Dalam sidang yang digelar Senin (29/7), jaksa penuntut umum (JPU) membacakan tuntutan hukuman pidana penjara terhadap para terdakwa yang diduga terlibat aktif dalam praktik perjudian tersebut.

Terdakwa utama, Chandra Wijaya yang disebut sebagai pimpinan operasional jaringan, dituntut pidana penjara selama delapan tahun serta denda sebesar Rp 2 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan enam bulan.

Dalam tuntutannya, JPU Izhar menyebut bahwa Chandra terbukti melanggar Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur tentang distribusi dan/atau akses informasi elektronik yang memuat muatan perjudian.

BACA JUGA: Sidang Moritius Umbu Rider: Modus Rekrut 40 Orang, 500 Rekening Palsu untuk Judi dan Penipuan Online

“Chandra berperan sebagai koordinator utama yang mengelola jalannya aktivitas situs judi tersebut dari dua lokasi berbeda, yakni Apartemen Aston dan Apartemen Formosa,” ujar Izhar saat membacakan tuntutan.

Terdakwa lain, Linda yang bertugas membantu Chandra dalam memantau laporan harian serta mengelola database transaksi situs, juga mendapat tuntutan berat. Ia dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 2 miliar subsider enam bulan kurungan.

“Linda telah bekerja selama tujuh bulan dan secara langsung menerima instruksi dari Chandra melalui komunikasi daring,” kata JPU.

Sembilan terdakwa lain yang seluruhnya berasal dari Jambi, masing-masing Zidan, Andi Ismail, Feri Julianda, Aldi Baharuddin, Arif Fadillah, Anji Darmawan, Wawan Firmansyah, dan Syahrul Firmansyah dituntut tiga tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar subsider empat bulan kurungan.

Dalam keterangan persidangan, para terdakwa mengaku direkrut untuk menjadi telemarketing situs judi dan ditempatkan di dua apartemen tersebut. Empat orang bertugas di Aston, sementara lima lainnya bekerja di Formosa.

“Tugas kami adalah merekrut lima hingga delapan pemain baru setiap hari melalui pesan instan dan media sosial. Kami bekerja menggunakan dua unit ponsel dan komputer,” ungkap salah satu terdakwa.

Para telemarketing ini diwajibkan mengirimkan laporan hasil kerja harian pada pukul 00.00 WIB melalui grup Telegram yang dikendalikan oleh seseorang berinisial Rendi yang hingga kini masih buron (DPO).

Dalam pengungkapan kasus ini, disebutkan bahwa saat aparat kepolisian hendak melakukan penangkapan, Rendi sempat menyuruh anak buahnya turun ke lobi apartemen. Saat itulah polisi melakukan penangkapan terhadap 12 orang yang kini menjadi terdakwa.

Namun, Rendi berhasil meloloskan diri dan saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak kepolisian.

“Kami ditawari pekerjaan sebagai marketing situs online. Sebagian dari kami bahkan baru bekerja selama 15 hari,” ujar seorang terdakwa.

Atas tuntutan yang diajukan oleh JPU, tim kuasa hukum terdakwa Chandra dan Linda menyatakan keberatan dan akan menyampaikan nota pembelaan (pledoi) pada sidang berikutnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh para terdakwa lainnya yang akan mengajukan pembelaan secara tertulis.

Sidang lanjutan dijadwalkan dalam waktu dekat dengan agenda pembacaan pledoi dari masing-masing terdakwa dan penasihat hukumnya.

Perkara ini menjadi sorotan publik mengingat maraknya praktik judi online yang merambah ke berbagai wilayah, dengan modus digital marketing yang menargetkan masyarakat secara daring. (*)

Reporter: Azis

Artikel Chandra, Pimpinan Jaringan Judi Online Dituntut Denda Rp 2 M pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Angka pernikahan di Kota Batam mengalami penurunan signifikan sepanjang paruh pertama tahun 2025. Berdasarkan data Kementerian Agama (Kemenag) Batam, tercatat hanya 2.768 peristiwa nikah terjadi dari Januari hingga Juni 2025. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya.

Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh perubahan regulasi batas usia minimal menikah. Kepala Kemenag Batam, Budi Dermawan, menyebut aturan terbaru menaikkan batas usia menikah dari 16 menjadi 19 tahun untuk perempuan, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019.

“Kan ada perubahan usia dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Sudah pasti ini mempengaruhi, karena mereka harus menunda pernikahan mereka sampai pada usia yang sudah ditetapkan negara,” katanya, Senin (28/7).

Perubahan ini membawa dampak signifikan, terutama di kalangan remaja yang sebelumnya menikah dini. Kini, mereka harus menunggu hingga usia yang telah ditetapkan pemerintah.

Baca Juga: Jawab Isu Peredaran Beras Oplosan, Beberapa Jenis Beras di Batam Diuji di Laboratorium

Namun, bukan hanya soal usia. Faktor kesiapan finansial dan mental juga turut memengaruhi turunnya angka pernikahan. Kata Budi, banyak pasangan muda memilih menunda pernikahan demi mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang lebih stabil.

“Karena kebutuhan bertambah usai menikah itu. Jadi banyak pasangan yang memilih mempersiapkan pernikahan mereka dengan matang. Meskipun sudah memasuki usia menikah, namun banyak yang menunda pernikahan karena faktor ini,” ujarnya.

Faktor kesiapan mental pun tak bisa diabaikan. Menurutnya, banyak perceraian terjadi karena pasangan belum matang secara psikologis.

“Banyak persoalan yang muncul, tentu dibutuhkan mental yang kuat untuk menjaga agar pernikahan itu bertahan. Kesiapan mental ini juga bisa mencegah terjadinya perceraian pada pernikahan,” ujar dia.

Sebagai langkah antisipasi, Kemenag Batam memperkuat edukasi pranikah melalui program bimbingan selama dua hari bagi calon pengantin. Bimbingan ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan menyasar semua pasangan yang hendak menikah.

“Nanti petugas KUA akan memberikan pengetahuan bagaimana membina rumah tangga yang baik, sehingga bisa membuat pernikahan itu berjalan baik,” kata Budi.

Materi yang diberikan mencakup pemahaman agama, komunikasi keluarga, pengelolaan konflik, serta manajemen keuangan rumah tangga.

Baca Juga: Jalanan dari Simpang Panbil Menuju ke Kepri Mall Macet Parah di Jam Sibuk

Tak hanya berhenti di situ, Kemenag juga menjalankan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (Brus) di berbagai sekolah di Batam. Program ini bertujuan membentuk kesadaran dini akan pentingnya kesiapan menikah.

“Kami ingin anak remaja ini berpikir dengan matang dan memahami pernikahan itu seperti apa. Sehingga mereka bisa mempersiapkan dengan baik,” katanya.

Data internal Kemenag menunjukkan mayoritas pasangan yang bercerai berasal dari kelompok usia muda. Karena itu, edukasi sejak dini menjadi penting untuk membangun keluarga yang lebih tangguh.

Sebagai perbandingan, pada bulan Desember 2024 lalu, tercatat 650 peristiwa nikah terjadi di seluruh wilayah Batam. Angka ini mencerminkan tren yang cukup tinggi dibandingkan bulan-bulan di semester awal 2025, yang rata-rata hanya sekitar 450-550 pernikahan per bulan.

Dari sisi wilayah, kecamatan dengan jumlah pernikahan tertinggi selama semester pertama 2025 adalah Sagulung dan Nongsa, masing-masing mencatat ratusan peristiwa nikah. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Angka Pernikahan di Batam Turun Signifikan, Analisis Kemenag Ungkap Alasannya pertama kali tampil pada Metropolis.