Kamis, 2 April 2026
Beranda blog Halaman 1597

Pemerintah Dukung Pengembangan Vaksin TBC M72 Bersama Gates Foundation

0
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana tokoh global Bill Gates untuk mengembangkan vaksin TBC. (F.Folly Akbar)

batampos – Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen mendukung pengembangan vaksin tuberkulosis (TBC) M72 yang dikembangkan oleh Gates Foundation, yang dipimpin oleh Bill dan Melinda Gates. Vaksin ini diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi penyakit TBC yang setiap tahunnya menyebabkan sekitar 1,5 juta kematian di seluruh dunia.

Vaksin M72 saat ini telah memasuki tahap akhir uji klinis. Di Indonesia, rencananya vaksin ini akan diuji coba pada 2.095 peserta, yang merupakan akumulasi dari uji coba fase pertama sejak tahun 2024. Uji coba ini dilakukan di beberapa lokasi, termasuk RSUP Persahabatan Jakarta Timur dan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, dengan target penyelesaian uji klinis pada tahun 2028.

Selain Indonesia, uji coba vaksin ini juga dilakukan di beberapa negara lain, seperti Afrika Selatan dengan 13.071 peserta, Zambia dengan 889 peserta, Kenya dengan 3.579 peserta, dan Malawi dengan 447 peserta. Saat ini, terdapat sekitar 15 kandidat vaksin TBC yang sedang dikembangkan di dunia, dengan M72 menjadi yang paling maju karena telah mencapai uji klinis fase 3.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, menyatakan bahwa uji klinis merupakan tahap penting dalam pengembangan vaksin untuk memastikan keamanan, efektivitas, serta mengidentifikasi potensi efek samping sebelum digunakan oleh masyarakat. Seluruh uji klinis vaksin M72 di Indonesia diawasi oleh berbagai lembaga, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Kementerian Kesehatan, serta melibatkan ahli vaksin TBC nasional dan internasional.

Epidemiolog Dicky Budiman menekankan urgensi pengembangan vaksin TBC ini, mengingat setiap 20 detik ada satu kematian akibat TBC di dunia. Ia juga menambahkan bahwa keterlibatan Bill Gates dalam pembiayaan riset vaksin TBC tidak seharusnya dikaitkan dengan teori konspirasi yang tidak berdasar. Riset vaksin seperti ini memerlukan biaya yang besar, dan tanpa dukungan dari sektor filantropi dan swasta, riset ini sulit untuk berjalan.

Vaksin M72 menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam uji fase 2B yang berlangsung pada Maret lalu, dengan efikasi sebesar 54 persen dalam mencegah perkembangan TBC aktif pada orang dewasa yang memiliki TBC laten. Ini merupakan terobosan besar, mengingat sudah 100 tahun tidak ada vaksin TBC baru sejak BCG yang hanya efektif untuk anak-anak.

Vaksin ini ditargetkan untuk remaja dan dewasa muda berusia 15 sampai 35 tahun, serta kelompok berisiko tinggi seperti penderita HIV, diabetes melitus, tenaga kesehatan di daerah endemis, dan keluarga pasien TBC. Penyuntikan riset baru selesai pada April 2025, dengan proses pemantauan selama tiga hingga empat tahun ke depan. Jika berjalan lancar, vaksin ini diharapkan dapat diproduksi dan digunakan pada tahun 2030.

Menanggapi pertanyaan publik mengenai motif ekonomi dari pihak pendukung, Dicky menganggap hal itu wajar, namun bukan satu-satunya alasan. Negara berkembang dapat bernegosiasi mengenai harga dan produksi lokal jika menjadi bagian dari riset. Ia berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh hoaks dan terus mendukung upaya ilmiah dalam pengendalian TBC. Dengan efikasi 50 persen saja, diperkirakan vaksin ini dapat mencegah 76 juta kasus baru dan menyelamatkan 8,5 juta jiwa dalam 25 tahun.

Sementara itu, Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Tjandra Yoga Aditama, menyatakan bahwa selama ini penangkal TBC hanya bertumpu pada vaksin BCG yang ditemukan pada tahun 1921. Oleh karena itu, sudah seharusnya dikembangkan vaksin baru. (*)

Artikel Pemerintah Dukung Pengembangan Vaksin TBC M72 Bersama Gates Foundation pertama kali tampil pada News.

Keseruan Bikers Honda Kepri di Event Stylovers & Scoopy Velocreativity

0

batampos – PT Capella Dinamik Nusantara (CDN) wilayah Kepulauan Riau sukses menggelar dua kegiatan seru dan inspiratif bertajuk Stylovers dan Scoopy Velocreativity. Kegiatan ini tidak hanya mempererat silaturahmi antar pecinta sepeda motor Honda, tetapi juga menjadi ajang kebersamaan yang penuh kreativitas dan semangat komunitas.

Kegiatan Stylovers diikuti para bikers Honda Stylo160 dan digelar pada 4 Mei 2025 di Pantai Melayu, Pulau Galang—salah satu destinasi favorit di Kota Batam. Acara diawali dengan titik kumpul di Dealer Honda Tembesi, dilanjutkan dengan briefing dan doa bersama yang dipimpin oleh Pulihanafiah Harahap, PIC Community CDN Kepri.

Setelah itu, peserta melaksanakan touring menuju lokasi pantai. Setibanya di sana, mereka mengikuti serangkaian fun games seperti estafet tepung dan adu cepat memilih bola warna. Peserta dibagi menjadi tiga tim dan dengan antusias mengikuti setiap permainan yang telah disiapkan oleh panitia. Suasana semakin hangat dan akrab antar peserta.

Usai bermain, para peserta membersihkan diri dan menikmati makan siang bersama, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi sharing komunitas serta konten digital. Acara ditutup dengan pembagian hadiah bagi para pemenang games dan sesi foto bersama seluruh peserta.

“Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk penguatan silaturahmi antar bikers Honda Stylo160 dan juga menjadi langkah awal pembentukan komunitas resmi di wilayah Main Dealer CDN Kepri,” ujar Pulihanafiah Harahap, PIC Community PT Capella Dinamik Nusantara Kepulauan Riau.

“Kami sangat senang dengan acara ini. Bisa bertemu langsung dengan sesama pengguna Stylo160 dan mengikuti berbagai kegiatan seru membuat kami merasa diperhatikan dan dihargai oleh Honda,” ungkap Gilang, salah satu peserta Stylovers.

Pada kesempatan berbeda, komunitas pengguna Honda Scoopy juga sukses menggelar event Scoopy Velocreativity yang ditujukan khusus bagi para Ladies Bikers Scoopy. Bertempat di FTW Coffee Batam, acara ini menggabungkan aktivitas city rolling, gathering, video reels contest, dan make-up class yang menarik.

Salah satu momen yang paling dinantikan adalah sesi make-up class hasil kolaborasi dengan tim Pixy Batam. Antusiasme peserta semakin tinggi, terlebih di akhir acara mereka juga mendapatkan souvenir make-up eksklusif dari panitia sebagai bentuk apresiasi.

Kedua kegiatan ini menunjukkan komitmen PT Capella Dinamik Nusantara Kepulauan Riau dalam mendukung komunitas pengguna Honda melalui pengalaman berkesan yang membangun semangat kebersamaan. (*)

Artikel Keseruan Bikers Honda Kepri di Event Stylovers & Scoopy Velocreativity pertama kali tampil pada Metropolis.

BPJS Kesehatan Jadi Syarat Wajib Haji 2025

0
Jemaah Calon Hai kloter 2 Kota Batam meninggalkan Masjid Agung Raja Hamida, Jumat (2/5)., Jemaah Calon Haji menuju Asrama Haji untuk melanjutkan tahapan keberangkatan ke menunaikan ibadah haji ke Arab Saudi. F Cecep Mulyana/batam Pos

batampos – Mulai musim haji 2025, seluruh jemaah calon haji (JCH) diwajibkan memiliki kepesertaan aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan. Kebijakan ini berlaku secara nasional, termasuk di Provinsi Kepulauan Riau, sebagai bentuk perlindungan dasar kesehatan bagi jemaah.

Kementerian Agama (Kemenag) Kepulauan Riau menegaskan, ketentuan tersebut menjadi salah satu syarat pelunasan biaya haji tahun depan. Koordinasi lintas sektor pun telah dilakukan untuk memastikan seluruh jemaah memenuhi persyaratan ini.

“BPJS Kesehatan menjadi syarat wajib karena penting sebagai jaminan kesehatan. Jika sakit saat masih di Indonesia, jemaah bisa berobat di mana saja. Bahkan saat di Tanah Suci, jika ada kebutuhan layanan kesehatan, kepesertaan aktif tetap berlaku,” ujar Humas Kemenag Kepri, Husman, Selasa (13/5).

Sebagai langkah antisipasi, Kemenag Kepri telah membuka layanan BPJS Kesehatan khusus di lantai I Asrama Haji Batam. Layanan ini ditujukan bagi jemaah yang belum memiliki atau mengalami kendala administrasi JKN. Petugas disiagakan untuk membantu proses aktivasi dan verifikasi data peserta.

Sementara itu, BPJS Kesehatan Wilayah II mencatat sebanyak 11.826 calon jemaah haji yang tergabung dalam Embarkasi Batam telah dipastikan memiliki status kepesertaan JKN aktif.

Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan, Oktovianus Ramba, mengatakan bahwa koordinasi dengan Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, dan pemerintah daerah telah dilakukan secara intensif.

“Tidak ada anggaran khusus dari pemerintah untuk pelayanan kesehatan haji. Maka dari itu, seluruh jemaah wajib memiliki JKN aktif. Kalau tidak aktif, layanan kesehatan akan terkendala, dan ini bisa mengganggu pelaksanaan ibadah mereka,” kata Oktovianus.

Kebijakan ini sejalan dengan arahan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Muhammad Zain, menyebutkan, ketentuan ini akan dimuat dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) terkait teknis pelunasan biaya haji 2025.

“Tujuan utama dari aturan ini adalah memberikan perlindungan menyeluruh kepada jemaah—sejak proses persiapan, pelaksanaan ibadah, hingga mereka kembali ke Tanah Air. Semua pembiayaan kesehatan akan ditanggung selama kepesertaan JKN aktif,” ujarnya.

Dengan diterapkannya kebijakan ini, pemerintah berharap pelaksanaan ibadah haji tahun depan berjalan lebih lancar dan aman secara medis. Calon jemaah diimbau segera memastikan status keaktifan JKN mereka sebelum proses pelunasan dimulai. (*)

 

Reporter: Azis Maulana

Artikel BPJS Kesehatan Jadi Syarat Wajib Haji 2025 pertama kali tampil pada Metropolis.

Pemerintah Siapkan Perpres untuk Percepat Program Makan Bergizi Gratis

0
Sejumlah siswa menyantap makanan saat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Banda Aceh 593 yang berlabuh di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Jakarta Utara, Kamis (23/1/2025). . ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/YU

batampos – Pemerintah sedang mempersiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan target penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang pada tahun ini.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa penyusunan perpres ini dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto melihat langsung bahwa program MBG belum merata di berbagai daerah, meskipun telah berlangsung selama lebih dari empat bulan.

“Setiap kunjungan ke daerah, Presiden merasa prihatin karena banyak masyarakat belum mendapatkan MBG. Ini yang mendorong perlunya percepatan,” kata Dadan pada Sabtu (10/5).

Dadan menambahkan bahwa sejauh ini program sudah berjalan dengan baik, namun percepatan diperlukan agar sasaran seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, pelajar dari tingkat PAUD hingga SMA, serta para santri bisa segera mendapatkan manfaat.

Sejak diluncurkan pada 6 Januari, program MBG telah menyuplai makanan untuk sekitar 570.000 siswa dan melibatkan 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di 26 provinsi. SPPG ini berfungsi sebagai dapur umum untuk memproduksi dan menyalurkan makanan kepada para penerima manfaat. Saat ini, terdapat 1.295 SPPG di 38 provinsi. Namun, untuk memenuhi target nasional, dibutuhkan sekitar 30.000 SPPG.

Guna mendukung hal tersebut, anggaran tambahan sebesar Rp50 triliun diperlukan di luar alokasi awal sebesar Rp71 triliun. BGN bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, kementerian/lembaga, BUMN, TNI, Polri, dan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan dan operasionalisasi SPPG.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa anggaran tambahan untuk MBG sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. “Ibu Menteri Keuangan sudah menyatakan bahwa sebagian realokasi APBN akan digunakan untuk tambahan dana makan bergizi,” ujarnya.

Ia menambahkan, yang diperlukan sekarang adalah kesiapan teknis agar program dapat dilaksanakan serentak secara nasional pada November 2025. “Kementerian dan BGN kini tengah menyusun teknis pelaksanaannya secara paralel,” jelasnya.

Menurut Prasetyo, evaluasi dari lima bulan pelaksanaan awal menunjukkan adanya sejumlah tantangan, termasuk insiden keracunan. Ia menegaskan bahwa kejadian semacam itu tidak boleh terulang, sehingga seluruh aspek pelaksanaan kini sedang dikaji dan diperbaiki.
Pemda Diminta Sediakan Lahan untuk Dukung Program MBG

Untuk mendukung program MBG, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran Nomor 500.12/2119/SJ. Surat itu berisi permintaan agar kepala daerah meminjamkan lahan milik pemerintah daerah kepada BGN untuk pembangunan fasilitas SPPG.

Dalam surat tersebut, gubernur, bupati, dan wali kota diminta mengajukan tiga titik lokasi tanah yang bisa dimanfaatkan untuk mendirikan SPPG di wilayah mereka masing-masing. Langkah ini bertujuan memperluas jangkauan program, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Kita harus mendorong dan mendukung Kepala BGN agar proses realisasi program MBG bisa lebih cepat,” kata Tito pada Sabtu (10/5).

Ia menambahkan, selain memperbaiki status gizi masyarakat, program MBG juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Program ini dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan baru di daerah.

“Daerah bisa berpartisipasi dalam pelaksanaan program ini. Setiap SPPG bahkan diperkirakan membutuhkan sekitar 50 orang relawan,” pungkas Tito. (*)

Artikel Pemerintah Siapkan Perpres untuk Percepat Program Makan Bergizi Gratis pertama kali tampil pada News.

PJU Rusak, Jalan S Parman Gelap Gulita, Pengendara Keluhkan Risiko Kecelakaan

0
Jalan S Parman gelap gulita. Foto. Eusebius Sara/ Batam Pos

batampos – Kondisi gelap di sepanjang Jalan S. Parman, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, masih jadi keluhan utama masyarakat, terutama pengguna jalan pada malam hari. Sudah sekitar dua bulan terakhir, banyak lampu penerangan jalan umum (PJU) di kawasan tersebut yang tidak berfungsi.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga karena berdampak langsung terhadap keselamatan pengguna jalan. Jalanan yang gelap memperburuk situasi, apalagi dengan kondisi jalan yang sudah berlubang dan bergelombang di beberapa titik.

“Kalau malam gelap sekali, apalagi ke arah Pancur, Piayu Laut. Hampir tidak ada lampu yang menyala. Sangat berbahaya, apalagi kalau hujan,” ungkap Linda, seorang pekerja yang rutin melewati jalan tersebut setiap hari.

Linda menyebutkan bahwa kondisi pencahayaan di beberapa titik memang sudah membaik, seperti dari arah Mukakuning ke Pintu I Bidaayu. Namun, arah menuju Piayu Laut masih gelap gulita dan sangat rawan kecelakaan.

Keluhan serupa juga disampaikan Loe, warga lainnya, yang berharap pemerintah segera menuntaskan perbaikan. Ia menilai kondisi ini seolah dibiarkan terlalu lama tanpa ada kepastian penyelesaian secara menyeluruh.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Batam, Suhar, melalui Kepala Seksi Penanganan PJU, Gatot Marwanto, menjelaskan bahwa pihaknya menyadari adanya gangguan penerangan di kawasan Jalan S. Parman.

Menurut Gatot, ada dua penyebab utama terganggunya penerangan, yakni pencurian kabel dan kondisi jaringan sementara yang mudah rusak. “Memang sebelumnya sudah ada pencurian kabel di wilayah Sei Beduk. Kami tangani dengan jaringan sementara. Tapi kalau hujan, beberapa titik mengalami short dan menyebabkan MCB di panel trip,” jelasnya.

Pihak DBMSDA mengakui bahwa upaya perbaikan sedang dilakukan secara bertahap. Sejumlah titik penerangan disebut sudah kembali normal, namun masih banyak lokasi yang dalam proses perbaikan.

“Kami terus melakukan perbaikan. Ini memang butuh waktu karena beberapa komponen harus diganti dan kami juga upayakan pemasangan ulang kabel yang dicuri,” tambah Gatot.

Warga berharap pemerintah bergerak cepat agar Jalan S. Parman kembali terang sepenuhnya. Selain meningkatkan kenyamanan, penerangan yang memadai juga menjadi salah satu upaya penting untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah tersebut. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel PJU Rusak, Jalan S Parman Gelap Gulita, Pengendara Keluhkan Risiko Kecelakaan pertama kali tampil pada Metropolis.

Truk-Truk Uzur di Batam Ancam Keselamatan di Jalan

0
Lori yang melindas pengedara motor. F. Yofie

batampos – Aktivitas industri dan logistik yang kian padat di Batam membuat kendaraan berat seperti truk, trailer, dan kontainer menjadi tulang punggung distribusi barang antarpelabuhan dan kawasan industri. Namun di balik itu, muncul kekhawatiran karena banyak dari kendaraan tersebut diduga tidak layak jalan dan menimbulkan risiko tinggi bagi pengguna jalan lainnya.

Sebagian besar truk yang beroperasi di Batam merupakan kendaraan bekas impor dari Singapura. Usia kendaraan ini rata-rata sudah lebih dari 15 tahun, bahkan ada yang telah melampaui 20 tahun. Banyak di antaranya tidak lagi menjalani uji KIR secara rutin, menggunakan ban aus, lampu tidak menyala, atau sistem pengereman yang tidak optimal.

Salah satu contoh nyata adalah insiden kecelakaan di simpang Tiban Center, yang memperlihatkan betapa berbahayanya kendaraan berat dalam kondisi tidak layak jalan.

Data KIR Masih Jauh dari Ideal

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Salim, mengungkapkan bahwa per Desember 2024, tercatat 23.782 kendaraan barang yang terdiri dari kendaraan umum, kendaraan non-umum, dan kendaraan milik pemerintah. Selain itu, terdapat pula 1.381 unit kendaraan tempelan seperti trailer dan gandengan.

Namun dari total kendaraan tersebut, hanya 12.564 yang rutin mengikuti uji KIR. Untuk kendaraan tempelan, hanya 223 unit yang tercatat aktif dan lulus uji. Demikian pula dengan kendaraan penumpang, seperti bus dan mikrobus, hanya 841 dan 274 unit yang tercatat memenuhi syarat uji KIR.

Uji KIR sendiri mencakup banyak aspek, seperti sistem pengereman, kemudi, kondisi ban, suspensi, dimensi kendaraan, hingga emisi. Keaslian nomor rangka dan mesin juga menjadi bagian dari pemeriksaan.

Saat ini, bukti lulus uji KIR berbentuk kartu pintar berisi chip RFID yang menyimpan data kendaraan secara digital dan dapat dipindai tanpa sentuhan.

Banyak Gagal KIR karena Kondisi Fisik

Kendaraan yang gagal dalam uji KIR umumnya bermasalah pada komponen fisik seperti lampu, kaca, kaca spion, serta pelindung kolong. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keselamatan sering kali diabaikan oleh pemilik kendaraan.

Berdasarkan peraturan Kementerian Perhubungan, usia maksimal kendaraan angkutan barang adalah 20 tahun. Meski begitu, belum tersedia data pasti jumlah kendaraan di Batam yang telah melebihi batas usia tersebut. Kendaraan-kendaraan tua ini masih leluasa melintas di jalanan kota.

“Datanya ada di server PKB,” ujar Salim saat diwawancarai, Minggu (11/5).

Sanksi Ada, Tapi Pelaksanaan Lemah

Melompati media jalan, lori itu menabrak pengendara motor.

Walaupun aturan tentang sanksi bagi kendaraan tidak layak jalan sudah ditetapkan dalam UU No. 22 Tahun 2009, penerapannya masih jauh dari maksimal. Pemilik kendaraan bisa dikenai denda maksimal Rp250 ribu atau kurungan satu bulan, sementara pengemudi tanpa SIM bisa dikenakan hukuman lebih berat.

Penindakan sering terhambat oleh kurangnya sinergi antara penyidik Polri dan PPNS. Razia gabungan memang dilakukan oleh Dishub, Satlantas Polresta Barelang, BPTD Kepri, Denpom, Samsat, dan Jasa Raharja, tetapi masih bersifat insidental akibat keterbatasan SDM dan anggaran.

Batam Tak Punya Aturan Umur Kendaraan

Salah satu masalah utama adalah ketiadaan peraturan daerah yang mengatur batas usia kendaraan niaga. “Kewenangan pengaturan itu ada di pemerintah provinsi,” jelas Salim.

Hal ini menyulitkan pengawasan kendaraan tua, terutama yang masuk melalui jalur impor FTZ. Tanpa regulasi pendukung, tindakan Dishub terbatas pada pemeriksaan fisik dan dokumen KIR.

Selain itu, marka dan rambu lalu lintas di beberapa ruas jalan Batam juga masih belum lengkap. Proses pemasangan biasanya menyatu dalam proyek pelebaran jalan oleh BP Batam atau Dinas Bina Marga, namun pelaksanaannya belum merata.
Jalur Khusus Truk Masih Sulit Diterapkan

UU Lalu Lintas mewajibkan kendaraan berat berada di jalur kiri. Namun di Batam, pengaturan ini belum efektif akibat minimnya kesadaran pengemudi dan kurangnya rambu.

“Kalau jalur khusus untuk truk, infrastrukturnya belum memungkinkan,” kata Salim. Sebagai alternatif, Dishub berencana memasang lebih banyak rambu dan meningkatkan penegakan aturan.

Adapun wacana pembatasan jam operasional kendaraan berat belum dijalankan karena belum ada dasar hukum yang jelas. Saat ini, pendekatan edukatif masih menjadi andalan.

Pengamat: Impor Truk Bekas Harus Dikaji Ulang

Pengamat Ekonomi Batam, Suyono Saputro, menilai lemahnya pengawasan dan pelaksanaan aturan menjadi penyebab utama kendaraan berat tidak layak jalan masih marak di Batam.

“Larangan memang ada, tapi implementasinya tidak berjalan,” katanya.

Ia menyoroti tren impor kendaraan niaga bekas yang terus terjadi tanpa sistem evaluasi yang ketat. Banyak kendaraan usia lanjut beroperasi tanpa pemeriksaan menyeluruh.

Data menunjukkan bahwa sebagian besar kendaraan berat yang terlibat kecelakaan adalah yang tidak memiliki KIR aktif atau bahkan tidak pernah diperiksa ulang.

Suyono mengusulkan agar impor kendaraan bekas dihentikan sementara, dan kendaraan yang sudah terlalu tua harus dikandangkan.

“Batam ini pusat pertumbuhan. Tidak pantas kalau masih dipenuhi kendaraan rusak,” ujarnya.

Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa tindakan tegas harus tetap memperhitungkan dampaknya pada sektor usaha. “Soalnya ini soal keselamatan nyawa, bukan cuma bisnis,” tutupnya.

Satlantas: Human Error Masih Dominan

Kasat Lantas Polresta Barelang, AKP Afiditya Arief Wibowo, mengakui bahwa sebagian besar kendaraan berat yang terlibat kecelakaan tidak layak jalan dan tidak memiliki KIR aktif.

Menurutnya, faktor kesalahan manusia tetap menjadi penyebab utama kecelakaan, meskipun sarana jalan juga berpengaruh. Pihaknya telah meminta instansi terkait untuk mempercepat pemasangan marka jalan yang hilang.

Sosialisasi kepada perusahaan dan sopir terus digencarkan, terutama soal penggunaan lajur kiri dan larangan berkendara secara ugal-ugalan. Pihaknya juga telah melaksanakan sidak dan memberikan pengawalan bagi truk ODOL.

Sanksi elektronik melalui ETLE telah diberlakukan, dan pembatasan waktu operasional kendaraan berat juga diterapkan: pukul 09.00–11.00 WIB, 13.00–15.00 WIB, dan malam hari mulai pukul 21.00–05.00 WIB.

“Aturan ini selalu kami sosialisasikan dalam setiap pertemuan Amdalalin dengan para pengembang,” jelasnya. (*)

Laporan: Arjuna, Rengga Yuliandra, Yofi Yuhendri

Artikel Truk-Truk Uzur di Batam Ancam Keselamatan di Jalan pertama kali tampil pada Metropolis.

Besok, Layanan Poliklinik RSUD Embung Fatimah Kembali Dibuka Setelah Libur Waisak

0
Layanan poliklinik RSUD Embung Fatimah Batam. Foto. Eusebius Sara/ Batam Pos

batampos – Setelah sempat tutup selama dua hari, layanan poliklinik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah, Batuaji, Batam, kembali dibuka dan beroperasi normal pada Rabu (14/5). Penutupan sementara dilakukan dalam rangka memperingati Hari Raya Waisak yang jatuh pada tanggal 12 Mei 2025.

Penutupan layanan poliklinik ini merupakan bentuk penghormatan terhadap hari besar keagamaan sekaligus memberikan kesempatan bagi tenaga medis dan staf rumah sakit untuk beristirahat serta menghabiskan waktu bersama keluarga. Meskipun layanan poliklinik ditutup, Instalasi Gawat Darurat (IGD) tetap beroperasi selama 24 jam untuk menangani kasus-kasus medis darurat.

Humas RSUD Embung Fatimah, Ellin Sumarni, menyatakan bahwa pihak rumah sakit telah menginformasikan penutupan ini kepada masyarakat jauh-jauh hari melalui berbagai saluran komunikasi. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat melakukan penyesuaian terhadap jadwal kunjungan mereka ke rumah sakit.

“Penutupan sementara ini hanya berlaku untuk layanan poliklinik. IGD kami tetap siaga 24 jam untuk melayani masyarakat. Kami harap masyarakat dapat memaklumi dan menyesuaikan jadwal kunjungannya. Pelayanan akan kembali normal mulai hari Rabu,” ujar Ellin.

RSUD Embung Fatimah merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kota Batam yang terletak di Kecamatan Batu Aji. Rumah sakit ini didirikan pada 8 Oktober 1986 dan telah berkembang menjadi salah satu rumah sakit rujukan regional di Provinsi Kepulauan Riau.

Sejak tahun 2010, RSUD Embung Fatimah berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Nomor KPTS 351/HK/XII/2009. Dengan status ini, rumah sakit memiliki fleksibilitas lebih dalam mengelola layanan dan anggaran, yang berujung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

RSUD Embung Fatimah menyediakan layanan rawat jalan melalui berbagai poliklinik, di antaranya Poli Anak, Poli Bedah, Poli Gigi dan Mulut, Poli Jantung, Poli Penyakit Dalam, serta Poli Kebidanan dan Kandungan. Tersedia pula layanan spesialis lain seperti Poli Rehabilitasi Medik, Poli Jiwa, Poli THT, hingga Poli Geriatri untuk lansia.

Selain rawat jalan, rumah sakit ini juga memiliki fasilitas rawat inap yang dibagi berdasarkan jenis perawatan, seperti ruang Tulip untuk penyakit infeksius dan non-infeksius kelas VIP, ruang Anggrek untuk penyakit non-infeksius, serta ruang Flamboyan untuk perawatan bedah.

Untuk menunjang layanan medis, RSUD Embung Fatimah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti IGD 24 jam, laboratorium patologi, instalasi radiologi, farmasi, layanan hemodialisa, kemoterapi, dan cath lab untuk prosedur kateterisasi jantung.

Dengan kembalinya layanan poliklinik, masyarakat kini dapat kembali mengakses pelayanan kesehatan secara menyeluruh di RSUD Embung Fatimah. Pihak rumah sakit mengimbau pasien untuk tetap memperhatikan jadwal praktik dan melakukan pendaftaran lebih awal guna menghindari antrean panjang. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Besok, Layanan Poliklinik RSUD Embung Fatimah Kembali Dibuka Setelah Libur Waisak pertama kali tampil pada Metropolis.

RI Pertimbangkan Kurangi Impor BBM dari Singapura

0
Ilustrasi SPBU Pertamina (Dok/JawaPos.com)

batampos – Pemerintah Indonesia berencana mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura karena harga yang dinilai tidak lagi kompetitif. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

“Kita mulai mempertimbangkan untuk mengalihkan impor BBM dari negara tersebut (Singapura) ke negara lain,” ujar Bahlil dalam pernyataan di Jakarta, akhir pekan lalu (10/5).

Bahlil menjelaskan bahwa saat ini sekitar 54 hingga 59 persen kebutuhan BBM impor Indonesia masih berasal dari Singapura. Namun, harga yang ditawarkan Singapura ternyata setara dengan harga dari produsen minyak di kawasan Timur Tengah—meskipun jarak geografis Singapura lebih dekat ke Indonesia dibandingkan dengan Timur Tengah.

Sebagai bagian dari strategi pengalihan sumber impor, pemerintah tengah menyiapkan infrastruktur pelabuhan yang mampu melayani kapal berukuran besar untuk pengangkutan BBM. Selama ini, BBM dari Singapura dikirim menggunakan kapal kecil.

“Itulah mengapa kami membangun pelabuhan dengan kapasitas lebih besar, agar pengiriman bisa dilakukan sekaligus dalam jumlah besar. Kedalaman pelabuhan juga harus disesuaikan,” ungkap Bahlil.

Selain faktor harga, pemerintah juga mempertimbangkan aspek geopolitik dan geostrategis dalam kebijakan ini. Salah satu opsi yang sedang dijajaki adalah meningkatkan pembelian minyak dan gas dari Amerika Serikat.

Saat ini, Indonesia berupaya menyeimbangkan neraca perdagangan dengan AS, termasuk dalam konteks perundingan terkait tarif perdagangan.

“Sebagian impor BBM akan kami alihkan ke AS. Sudah ada kerja sama antara kita dengan Amerika, dan sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Indonesia akan membeli sejumlah produk dari mereka, seperti BBM, crude oil, dan LPG,” kata Bahlil. (*)

Artikel RI Pertimbangkan Kurangi Impor BBM dari Singapura pertama kali tampil pada News.

India dan Pakistan Sepakati Gencatan Senjata, Namun Ketegangan Masih Terjadi

0
Raja Farooq Haider Khan, mantan perdana menteri Kashmir yang dikelola Pakistan, memberikan permen kepada personel militer Pakistan di pos perbatasan Chakothi, Kashmir, kemarin (11/5).

batampos – India dan Pakistan, yang telah terlibat perseteruan sejak 24 April, akhirnya sepakat untuk melaksanakan gencatan senjata pada Sabtu (10/5). Meski demikian, pertempuran masih berlangsung di wilayah Kashmir, yang menjadi perbatasan yang diperebutkan kedua negara.

Kesepakatan gencatan senjata ini sebelumnya mendapat apresiasi dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Ada harapan bahwa konflik yang melibatkan rudal dan pesawat tanpa awak yang menyebabkan lebih dari 60 korban jiwa serta ribuan orang mengungsi akan segera berakhir.

Dalam sebuah pernyataan di media sosialnya, Trump menyambut baik gencatan senjata ini. “Setelah perundingan panjang yang dimediasi oleh Amerika Serikat, saya dengan senang hati mengumumkan bahwa India dan Pakistan telah sepakat untuk melaksanakan gencatan senjata penuh dan segera,” tulis Trump di platform Truth Social. “Selamat kepada kedua negara karena telah menggunakan akal sehat dan kecerdasan mereka,” tambahnya.

Menurut laporan AFP, Trump tidak hanya sekali memberikan apresiasi. Pada hari yang sama, dia juga menyatakan niat untuk meningkatkan perdagangan dengan India dan Pakistan serta berkomitmen untuk membantu kedua negara menemukan solusi atas konflik di Kashmir.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menambahkan bahwa gencatan senjata ini tercapai setelah pertemuan dengan pejabat senior dari India dan Pakistan. “Mereka sepakat untuk memulai pembicaraan tentang berbagai masalah di lokasi netral,” kata Rubio melalui akun media sosial X.

Mediasi yang Dipertanyakan oleh India

Meskipun Pakistan berharap mediasi ini dapat menghasilkan perdamaian, India tampaknya lebih skeptis terhadap pendekatan tersebut. Harsh Vardhan Shringla, mantan Menteri Luar Negeri India, menyatakan bahwa Pakistan didorong oleh dukungan Amerika Serikat dalam hal ini.

Pada Minggu (11/5) pagi, ledakan terjadi di Srinagar, Kashmir, dan baku tembak antara kedua negara masih berlangsung. Kedua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata yang baru disepakati.

Analis Asia Selatan, Michael Kugelman, mengungkapkan bahwa gencatan senjata ini disusun secara tergesa-gesa pada saat ketegangan berada di puncaknya. Dia menyebutkan bahwa India sebenarnya tidak tertarik dengan kesepakatan tersebut. (*)

Artikel India dan Pakistan Sepakati Gencatan Senjata, Namun Ketegangan Masih Terjadi pertama kali tampil pada News.

Penumpukan Kendaraan di Telaga Punggur, Penyeberangan Roro Tertunda

0

batampos – Ratusan kendaraan terlihat memenuhi area Pelabuhan Telaga Punggur pada Senin (12/5), akibat keterbatasan jadwal keberangkatan kapal roro menuju Tanjunguban yang baru akan dilanjutkan keesokan harinya, Selasa (13/5). Penundaan ini disebabkan tidak adanya tambahan perjalanan atau trip kapal.

Situasi ini mengejutkan banyak penumpang yang sudah mengantre, sebagian besar dari mereka telah membeli tiket secara daring. Beberapa di antaranya bahkan membawa keluarga dan anak-anak. Karena tidak ingin kehilangan antrean, sejumlah penumpang memutuskan bermalam di area pelabuhan.

Layanan penyeberangan kapal roro rute Telaga Punggur–Tanjunguban dan sebaliknya banyak dikeluhkan karena saat libur Waisak hanya dua kapal yang beroperasi. Hal ini mengakibatkan antrean panjang dan waktu tunggu yang cukup lama.

Seorang calon penumpang, Koko, mengatakan bahwa dirinya telah membeli tiket untuk penyeberangan pukul 13.00 WIB, namun hingga pukul 17.28 WIB belum juga diberangkatkan. Keluhan serupa disampaikan oleh Yus, penumpang lain yang juga mengalami keterlambatan saat kembali dari Batam ke Tanjunguban. Ia menyebut saat pergi ke Batam pada Sabtu (10/5), tiga kapal masih melayani penyeberangan. Namun pada Senin, jumlah kapal berkurang jadi dua saja.

Yus menambahkan, walau sudah check-in untuk jadwal pukul 16.00 WIB, hingga pukul 18.00 WIB belum ada kepastian kapan kapalnya berangkat. Ia juga menyebut keluhan dari sopir truk lain yang sudah datang sejak pagi hari, namun belum diberangkatkan juga hingga siang.

Menurut Yus, pengurangan jumlah kapal aktif saat periode libur panjang sangat tidak ideal. Seharusnya pihak ASDP menambah jumlah armada, bukan hanya memperbanyak trip dengan kapal yang terbatas. “Kalau hanya tambah jadwal tapi tidak tambah kapal, bisa-bisa kami nyebrang tengah malam,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti kondisi di Pelabuhan ASDP Tanjunguban yang penuh sesak hingga nyaris tidak ada tempat parkir tersisa.

Menanggapi hal ini, Kepala ASDP Telaga Punggur, Hermin Welkis, mengungkapkan bahwa lonjakan penumpang sudah terlihat sejak akhir pekan dan terus berlanjut hingga Senin. Untuk mengantisipasi lonjakan, pihaknya menambahkan satu trip dari arah Tanjunguban ke Batam. Dalam kondisi normal, rute ini dilayani 4–5 kali sehari.

Hermin menyebutkan bahwa pada hari itu terdapat tiga kapal yang beroperasi. Penambahan satu perjalanan dianggap cukup membantu mengurai antrean. Namun faktanya, hingga malam hari, antrean kendaraan dan penumpang masih sangat panjang, bahkan banyak yang belum dilayani.

Situasi di pelabuhan semakin memanas karena para penumpang yang terpaksa menginap mulai menyuarakan protes atas pelayanan. Bahkan ada yang sudah dua hari menunggu tanpa kejelasan.

Melalui pengeras suara, Hermin menjelaskan bahwa seharusnya ada empat kapal aktif, namun dua di antaranya—Jembatan Nusantara Mulia dan Niaga—sedang dalam proses docking. Sehingga penyeberangan hanya dilayani oleh KMP Baros dan Tanjungpura. Layanan tambahan menggunakan KMP Sembilang sebetulnya telah dilakukan, tetapi izin keberangkatan adalah wewenang KSOP.

Hermin juga menyampaikan bahwa ia sudah berkoordinasi dengan pihak Syahbandar, namun belum ada tanggapan langsung. Situasi ini membuat para penumpang merasa kecewa karena tidak ada solusi konkret. Mereka bahkan menyampaikan surat terbuka kepada Presiden terpilih, Prabowo, untuk meminta perbaikan layanan pelabuhan.

Menurut mereka, persoalan wewenang antarinstansi tidak seharusnya menjadi alasan lambatnya pelayanan. Yang dibutuhkan adalah keputusan cepat dari pengambil kebijakan agar masyarakat tidak dirugikan.

Sementara itu, pada Selasa (13/5) yang diprediksi menjadi puncak arus balik dari Tanjunguban ke Batam, ASDP belum dapat memperkirakan jumlah penumpang, namun tetap menyiapkan langkah antisipasi.

Dari Pelabuhan ASDP Tanjunguban, Supervisor Sukma Nugraha menyebut bahwa pada Senin sebenarnya tiga kapal telah dijadwalkan beroperasi, yaitu KMP Barau, KMP Burang, dan KMP Sembilang. Satu kapal, KMP Sembilang, bahkan dijadwalkan dua kali trip di siang hari. Namun antrean membludak di sore hari, sementara hanya dua kapal yang beroperasi pada waktu itu.

Banyak warga Batam memanfaatkan libur panjang ini untuk berkunjung ke Tanjungpinang dan sekitarnya. Serly, salah seorang warga Batam, mengaku membawa keluarganya ke Bintan untuk bersilaturahmi sekaligus liburan. “Saya bawa mobil biar lebih nyaman jalan-jalan dengan keluarga,” katanya. (*)

Reporter : Slamet Nofasusanto, Azis Maulana

Artikel Penumpukan Kendaraan di Telaga Punggur, Penyeberangan Roro Tertunda pertama kali tampil pada Metropolis.