Jalan rusak menuju pelabuhan Sagulung. Foto. Eusebius Sara/ Batam Pos
batampos – Kondisi jalan menuju Pelabuhan Sagulung, Batam, semakin memprihatinkan. Kerusakan yang sebelumnya sudah terjadi kini makin parah, terlebih saat musim hujan melanda. Genangan air dan banjir membuat kondisi jalan sulit dilalui, khususnya bagi pengendara roda dua.
Sistem drainase di sepanjang jalan tersebut tidak berfungsi dengan baik. Saat hujan turun, air tidak mengalir lancar dan menggenangi seluruh ruas jalan. Hal ini menyebabkan lubang-lubang jalan tak terlihat dan menjadi jebakan berbahaya bagi pengguna jalan.
Aktivitas kendaraan berat yang padat turut memperparah kerusakan. Jalan ini menjadi lintasan utama bagi truk-truk besar seperti trailer, truk gandeng milik perusahaan galangan kapal, serta truk pengangkut material tanah beroda sepuluh yang lalu-lalang setiap hari.
Aspal yang semula sudah rusak kini semakin terkikis. Pecahan-pecahan aspal membentuk lubang lebar dan dalam. Kendaraan yang terus melintas mempercepat kerusakan di lokasi yang tergenang air tersebut.
Akses menuju pelabuhan menjadi sangat sulit. Seluruh ruas jalan nyaris rata dengan lubang. Saat kendaraan berpapasan, pengendara terpaksa masuk ke genangan air dan lubang besar, meningkatkan risiko kecelakaan.
“Kalau hujan dan banjir, lubang-lubang ini jadi jebakan. Sudah banyak korban jatuh, terutama pengendara motor,” ujar Hamza, warga Seialeng yang kerap melintasi jalan tersebut. Ia berharap ada solusi cepat dari pemerintah.
Menurut Hamza, kondisi ini tidak hanya membahayakan keselamatan, tetapi juga menghambat aktivitas ekonomi dan distribusi logistik di kawasan pelabuhan yang strategis tersebut.
Lurah Sei Binti, Jamil, mengatakan bahwa pihak kelurahan telah mengusulkan perbaikan jalan ini dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota. Ia menyebut perbaikan menyeluruh menjadi prioritas utama di wilayahnya.
“Kami masih menunggu proyek perbaikan dari Pemko Batam. Sudah kami sampaikan dalam usulan Musrenbang karena kerusakan jalan ini sangat parah,” jelas Jamil.
Warga berharap pemerintah segera turun tangan sebelum korban kecelakaan semakin bertambah dan kerusakan makin meluas. Perbaikan drainase dan pengaspalan ulang dinilai sebagai langkah paling mendesak untuk mengatasi persoalan ini. (*)
batampos – Atalarik Syach marah gara-gara rumah dan tanahnya di bilangan Cibinong, Bogor, Jawa Barat dieksekusi.
Tanah seluas kurang lebih 7.000 meter itu dibeli Atalarik Syach dari uang hasil keringat pada tahun 2000 silam.
Kuasa hukum Atalarik Syach mengungkapkan rumah dan tanah yang dieksekusi tersebut secara legal formal telah sah dan memiliki sertifikat asli yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bogor.
“Ini sudah diakui sama pihak kantor pertanahan Kabupaten Bogor dalam jawabannya dan diakui secara sempurna dalam sidang bahwa tanah Atalarik Syach yang sudah ada sertifikat itu sah tercatat di BPN,” kata Sanja selaku kuasa hukum Atalarik Syach.
Yang disesalkan pihak Atalarik, eksekusi dilakukan disaat kasus sengketa tanah ini belum berkekuatan hukum tetap. Sebab, kasusnya masih sedang berproses di ranah hukum.
Menurut pihak Atalarik, ketika suatu perkara belum berkekuatan hukum tetap, maka siapapun juga haram melakukan eksekusi dan itu merupakan pelanggaran undang-undang.
“Jika sedang ada sengketa hukum terkait kepemilikan tanah, menurut hukum, itu harus ditangguhkan atau ditunda dulu eksekusinya. Itu yang sangat disayangkan sekali,” paparnya.
Sebelumnya, Atalarik Syach membuat video memperlihatkan rumahnya yang berada di daerah Cibinong, Bogor, Jawa Barat didatangi sejumlah petugas dan dilakukan eksekusi.
Atalarik Syach tentu saja marah rumahnya dirobohkan. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa mengingat yang datang ke rumahnya adalah petugas mewakili institusi negara.
Selain itu, para petugas yang datang ke rumahnya dan melakukan eksekusi jumlahnya cukup banyak. Atalarik Syach hanya bisa pasrah melihat rumahnya dihancurkan.
Atalarik Syach mengatakan, proses eksekusi rumahnya yang tidak ada pemberitahuan sebelumnya, merupakan tindakan biadab. “Kami diperlakukan seperti binatang,” katanya. (*)
PT Maruwa Indonesia yang berada di kawasan industri Bintang, Tanjunguncang, Batuaji. Foto. Eusebius Sara/ Batam Pos
batampos – Di tengah melonjaknya jumlah pencari kerja di Batam, kabar mengejutkan datang dari kawasan industri Bintang, Tanjunguncang, Batuaji. PT Maruwa Indonesia, perusahaan manufaktur yang telah beroperasi sejak tahun 1999, dikabarkan akan menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya. Penutupan ini menyisakan konflik antara manajemen dan ratusan karyawan yang kini terancam kehilangan mata pencaharian.
Perusahaan yang bergerak di bidang Flexible Printed Circuit (FPC) ini secara tiba-tiba menghentikan produksinya sejak awal April 2025. Salah satu penyebab utama adalah terhentinya suplai bahan produksi dari perusahaan mitra di Malaysia, yang selama ini menjadi penopang utama jalur produksi PT Maruwa Indonesia.
Kondisi ini memicu gejolak di internal perusahaan. Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam bersama Polsek Batuaji telah turun tangan untuk melakukan mediasi antara karyawan dan pihak manajemen. “Benar, perusahaan ini sudah tidak melakukan produksi. Sekarang kami sedang memediasi,” ujar Kepala Disnaker Batam, Rudi Syakiakirty,Jumat (16/5).
Persoalan semakin pelik karena manajemen PT Maruwa Indonesia disebut mengambil keputusan menutup operasional secara sepihak. Bahkan, hingga kini belum ada kejelasan terkait hak-hak normatif karyawan, seperti pesangon, gaji yang tertunda, dan kompensasi lain yang seharusnya diterima para pekerja.
Seorang karyawan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa sejak 9 April 2025, para pekerja telah diliburkan tanpa kejelasan. Informasi penutupan perusahaan pun hanya disampaikan secara lisan. “Kami tidak tahu nasib kami ke depan. Gaji belum dibayar, pesangon tidak jelas,” ujarnya.
Upaya mediasi pun belum membuahkan hasil. Manajemen disebut hanya menawarkan pesangon sebesar 0,5 kali masa kerja (0.5N), yang dinilai jauh di bawah ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Padahal, menurut bagian keuangan perusahaan, dana cadangan untuk pesangon dan pensiun telah disiapkan.
Tidak hanya itu, karyawan juga menuding perusahaan menunggak iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Sementara itu, material produksi disebut telah dialihkan ke Jepang, yang menandakan bahwa produksi masih berlanjut di luar negeri, meski perusahaan cabang di Batam berhenti total.
HRD PT Maruwa Indonesia, Sumanti, membenarkan bahwa memang terjadi permasalahan internal. Namun ia menegaskan bahwa proses mediasi masih berlangsung dan belum menemui jalan buntu. “Kami masih berusaha menyelesaikan hak-hak karyawan, ini belum final,” ujarnya.
Sebanyak 205 karyawan terdampak dari rencana penutupan ini. Terdiri dari 49 karyawan permanen dan 156 karyawan kontrak. Para pekerja berharap agar pemerintah kota Batam melalui Disnaker benar-benar mengawal persoalan ini, agar hak-hak mereka tidak hilang begitu saja. (*)
Wei Shaohong dan Yu Guozhou saat diserahkan ke kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.
batampos – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dan Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda Kepri beberapa waktu lalu mengungkap keberadaan dua orang pekerja asing asal Tiongkok yang bekerja sebagai buruh kasar dalam proyek pembangunan Opus Bay di kawasan Marina City, Tanjungriau, Sekupang.
Kedua pekerja asing tersebut: Wei Shaohong, pria kelahiran 14 September 1970 dengan nomor paspor EM8325796 dan Yu Guozhou kelahiran 12 Oktober 1970 dengan Nomor Paspor: EP5624446.
Dalam penggerebekan yang dilakukan di lokasi proyek tersebut, kedua WNA tersebut kedapatan sedang melakukan pekerjaan teknis berupa pengecoran bangunan pekerjaan fisik.
Temuan ini menguatkan dugaan masyarakat mengenai maraknya tenaga kerja asing (TKA) di kawasan industri dan mega proyek di Batam. Pihak Opus Bay mengaku tidak mengetahui adanya pelanggaran tersebut, karena proyek tersebut dikelola oleh pihak ketiga. Dalam hal ini dikelola oleh PT China State Construction.
Frans, seorang staf Opus Bay yang dihubungi, menyatakan bahwa seluruh aktivitas proyek berada di jalur legal. Menurutnya, tanggung jawab atas rekrutmen tenaga kerja merupakan wewenang kontraktor utama atau main contractor.
“Itu masih con. Kalau dari Opus tidak ada. Semua legal,” ujarnya melalui pesan singkat, Jumat (16/5).
Namun, hasil penelusuran di lapangan menunjukkan fenomena pekerja asing yang masif di sejumlah perusahaan di wilayah Kelurahan Tanjunguncang hingga Marina. Mereka didominasi warga negara Tiongkok yang umumnya tidak dapat berbahasa Indonesia, sehingga berkomunikasi dengan rekan kerja lokal pun menggunakan aplikasi penerjemah.
Di salah satu kawasan industri, disebutkan ada ratusan TKA yang tersebar di berbagai perusahaan. Hal ini menjadi persoalan serius karena banyak masyarakat lokal yang justru kesulitan memperoleh pekerjaan di tanah sendiri, terutama dalam sektor industri yang mereka harapkan menjadi tumpuan hidup.
Belum lama ini, masyarakat Tanjunguncang melakukan aksi mendatangi kawasan industri Best untuk meminta dibukanya lowongan pekerjaan bagi warga sekitar. Mereka mendesak agar perusahaan memberikan prioritas kepada masyarakat lokal, bukan justru mengimpor tenaga kerja dari luar negeri.
Aksi semacam ini ternyata bukan yang pertama. Warga setempat menyebut, tuntutan serupa sudah berulang kali disampaikan, namun belum membuahkan hasil signifikan. Sementara itu, pekerja asing tetap berdatangan dan mengisi berbagai posisi di perusahaan, termasuk sebagai buruh kasar.
Suhardi, warga Tanjunguncang, mengungkapkan kekesalannya atas kondisi ini. “Kami hanya jadi penonton. Yang dapat kerja orang luar, yang kena dampak limbah dan lingkungan ya kami juga,” katanya. Ia menilai, pengawasan terhadap keberadaan pekerja asing di Batam masih sangat lemah.
Andre, pekerja lokal di sebuah pabrik pengolahan biji plastik di Tanjunguncang, membenarkan banyaknya pekerja Tiongkok di tempatnya. “Ada sekitar 50 orang, semua nggak bisa bahasa Indonesia. Manajemennya juga orang luar semua,” ujarnya. Kondisi serupa ditemukan juga di pabrik kasur di kawasan industri yang sama.
Masyarakat mendesak agar pemerintah dan pihak terkait menelusuri lebih lanjut keberadaan TKA di Batam dan menertibkan perusahaan yang melanggar aturan. Mereka berharap hukum ditegakkan dan tenaga kerja lokal diberikan kesempatan lebih luas di kampung halamannya sendiri.
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 23 warga negara asing diamankan dalam operasi gabungan “Wira Waspada” oleh Imigrasi Batam dan Polda Kepri selama April hingga Mei 2025.
Kepala Imigrasi Batam, Hajar Aswad, menyebut para WNA tersebut melanggar izin tinggal dan menyalahgunakan visa kunjungan untuk bekerja secara ilegal. Mereka kini ditahan di Rudenim Batam untuk menjalani proses hukum dan persiapan deportasi. (*)
APA yang membuat seseorang tetap berbelanja, meski harga naik? Nyatanya ada faktor lain, selain sekadar kebutuhan, yaitu “keyakinan”.
Yakin bahwa besok masih ada pemasukan, bahwa bulan depan masih akan gajian, bulan depan masih akan duduk di kubikal kantor, yakin ekonomi tidak akan jatuh bebas, hingga yakin bulan depan masih bisa beli beras.
Faktanya, salah satu penopang ekonomi paling stabil dan berkelanjutan justru datang dari dalam rumah tangga, yaitu konsumsi Rumah Tangga (RT), selain dari industri besar, ekspor, atau investasi asing.
Setiap belanja harian, cicilan bulanan, hingga keputusan membeli gadget atau kendaraan baru, semuanya membentuk denyut nadi ekonomi. Tapi keputusan belanja ini tidak muncul
begitu saja. Ia sangat dipengaruhi oleh “keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi”.
Inilah yang senantiasa dipotret oleh Bank Indonesia. Data terbaru menunjukkan bahwa perasaan optimis itu, meski sedikit naik-turun, masih tetap terjaga. Namun, perlu waspada karena ada sinyal kekhawatiran.
Konsumen Kepri Masih Optimis, Tapi Mulai Khawatir
Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia Bulan April 2025 memberikan gambaran menarik untuk ditelaah. Konsumen Kepri masih optimis, namun mulai menunjukkan tanda-tanda kehati-hatian.
Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Kepri tercatat sebesar 103,58, turun dari Maret 2025 sebesar 121,1. Meski angka ini masih di atas batas netral (100), yang berarti masih optimis terhadap kondisi ekonomi, namun penurunan signifikan ini perlu menjadi perhatian.
Penurunan IKK ini terutama didorong oleh melemahnya Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang turun dari 119,33 menjadi 98,5. Tiga komponen pembentuk IKE menunjukkan pelemahan secara serentak yaitu Indeks Penghasilan Konsumen (dari 135,5 ke 115,5), Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (dari 95 ke 69,5), Indeks Konsumsi Barang Tahan Lama (dari 127,5 ke 110,5).
Artinya, masyarakat merasa bahwa saat ini penghasilan mereka memburuk, peluang kerja lebih terbatas, dan mereka menahan diri untuk melakukan pembelian barang-barang tahan lama seperti elektronik, perabot, atau kendaraan.
Hal ini tergambar dari perlambatan penjualan wholesale sepeda motor dan mobil penumpang masing-masing terkontraksi 2,99% dan 4,74% (yoy). Lebih lanjut, pelemahan ini tergambar juga dari kontraksi impor barang konsumsi sebesar 11,48% (yoy). Hal ini
memperkuat sinyal perlambatan permintaan domestik.
Senada dengan IKE, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), yang menggambarkan harapan masyarakat terhadap ekonomi enam bulan ke depan, menggambarkan kondisi yang sama.
IEK turun dari 135,83 ke 108,67. Penurunan ini disebabkan oleh mulai tumbuhnya kekhawatiran terhadap kegiatan usaha dan lapangan kerja di masa depan.
Kekhawatiran ini rasanya bukan tanpa dasar. Ekonomi global masih diliputi ketidakpastian. Perlambatan ekonomi di negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti Tiongkok dan Amerika Serikat.
Teranyar, ketidakpastian kebijakan perdagangan global akibat perang tarif AS-Tiongkok diyakini memberikan dampak atas penurunan optimisme konsumen 6 bulan ke depan.
Meskipun, kedua negara Adidaya tersebut baru saja menemui titik terang deeskalasi perang tarif, tapi mari kita tunggu hingga 90 hari ke depan.
Di dalam negeri, isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di beberapa sektor industri menjadi ancaman nyata bagi daya beli konsumen. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mencatat jumlah PHK secara nasional sepanjang 2025 mencapai 73.992 orang.
Menurut BPJS Ketenagakerjaan, jumlah tersebut sudah mencapai 29% dari angka PHK sepanjang tahun 2024. Faktor pendorong PHK terutama akibat adanya penurunan permintaan dan kenaikan biaya produksi.
Menjaga Keyakinan, Menjaga Konsumsi
Kenapa keyakinan konsumen begitu penting? Karena konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Kepri, dengan kontribusi lebih dari 40%
terhadap Produk Regional Domestik Bruto (PDRB). Ketika masyarakat merasa yakin, mereka akan lebih berani membelanjakan uangnya, memutar roda ekonomi Kepri dari
bawah.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat gambaran ini. Pertumbuhan ekonomi Kepri pada Triwulan I-2025 tercatat sebesar 5,16% (yoy), didorong oleh aktivitas ekonomi domestik, dimana konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang tertinggi ketiga.
Pertumbuhan positif juga terlihat pada indikator lain seperti penjualan listrik yang tumbuh 3,18% (yoy). Yang ingin disampaikan disini adalah bahwa belanja rumah tangga itu
memainkan peran tinggi terhadap perekonomian. Sekali lagi, kunci untuk kemauan dan kemampuan melakukan konsumsi itu adalah “keyakinan”.
Namun keyakinan bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Ia dibentuk oleh pengalaman nyata sehari-hari. Saat harga kebutuhan pokok tidak melonjak tajam, saat penghasilan cukup untuk hidup layak, dan saat masyarakat tidak dibayangi kekhawatiran kehilangan pekerjaan atau menghadapi krisis mendadak.
Oleh karena itu, stabilitas harga menjadi pondasi paling dasar. Konsumen yang melihat harga beras, minyak, dan listrik tetap terjangkau akan merasa lebih tenang dalam mengambil keputusan ekonomi, seperti belanja, menabung, atau berinvestasi.
Di daerah, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memainkan peran penting dalam mengawal stabilitas ini, baik dengan menjamin ketersediaan pasokan,
keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.
Selanjutnya, akses terhadap lapangan kerja menjadi cerminan dari harapan masa depan. Bagi masyarakat, tersedianya pekerjaan, baik formal maupun informal, memberi kepastian
bahwa roda ekonomi terus bergerak.
Ketersediaan kerja juga menciptakan sirkulasi uang yang sehat dalam rumah tangga. Dalam hal ini, kebijakan perlu diarahkan pada penciptaan sektor-sektor padat karya yang mampu membuka banyak peluang kerja.
Siapa yang tidak akan was-was jika hampir setiap waktu disuguhkan pemberitaan PHK dimana-mana, tidak hanya perusahaan kecil-menengah, namun Perusahaan skala besar pun tidak luput dari isu ini.
Namun, angka penghasilan dan lapangan kerja saja belum cukup. Masyarakat juga membutuhkan rasa aman dari ketidakpastian. Artinya, mereka harus merasa bahwa kondisi
ekonomi tidak akan berubah drastis secara tiba-tiba, baik karena gejolak harga global, konflik, maupun kebijakan yang tidak konsisten.
Di atas semua itu, stabilitas politik dan ekonomi dalam negeri menjadi syarat utama. Konsumen tidak bisa optimis jika mereka terus-menerus diterpa kabar kerusuhan politik, kebijakan yang berubah-ubah, atau ketidakpastian arah pembangunan.
Ketika politik domestik stabil, hukum ditegakkan secara adil, dan ekonomi bergerak konsisten menuju tujuan yang jelas, barulah konsumen merasa cukup aman untuk membelanjakan uangnya, merencanakan masa depan, bahkan berani mengambil risiko finansial.
Pada akhirnya, di tengah kompleksitas tantangan global dan dinamika domestik, menjaga keyakinan konsumen bukan sekadar indikator statistik. Ia adalah refleksi dari rasa percaya
masyarakat terhadap negara dan masa depan mereka.
IKK yang tetap berada pada zona optimis, seperti yang terlihat pada April 2025, menjadi sinyal positif. Namun, angka ini tidak boleh membuat kita lengah, terlebih ketika nampak penurunan yang cukup dalam.
Ini adalah sinyal kewaspadaan, kekhawatiran dan kehati-hatian. Ia perlu terus dipupuk dengan kebijakan yang konsisten, berpihak pada rakyat, dan mampu menciptakan rasa aman di tengah ketidakpastian. (*)
Oleh: Yassed Satria Ekonom Tim Perumusan KEKDA, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau
batampos – Aksi begal kembali terjadi di Batam. Kali ini, dua pria nekad menjalankan aksi pencurian dengan kekerasan di kawasan Bundaran Bandara Hang Nadim dengan modus mengintimidasi korban menggunakan pistol mainan.
Kedua pelaku berhasil merampas sebuah tas hitam berisi laptop dan ponsel milik korban. Namun, aksi mereka tak berlangsung lama. Tim dari Polresta Barelang bergerak cepat dan meringkus keduanya di salah satu perumahan di Batam pada Kamis malam (15/05).
Penangkapan itu sempat terekam dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Dalam rekaman tersebut, terlihat polisi menggerebek sebuah rumah dan mengamankan kedua pelaku tanpa perlawanan berarti, disaksikan sejumlah warga sekitar.
Kasat Reskrim Polresta Barelang, AKP Debby Tri Andrestian, membenarkan bahwa pelaku menggunakan pistol palsu untuk menakuti korban. “Mereka pakai pistol mainan,” ujarnya kepada Batam Pos, Jumat (16/5).
Saat ini, polisi masih mendalami motif pelaku dan tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam aksi serupa. Kedua pelaku tengah menjalani pemeriksaan intensif di Polresta Barelang. (*)
Aktivitas penggundulan bukit di sekitar kawasan Hotel Vista, Baloi, Batam. Foto. Hendrik Hermawan Akar Bhumi.
batampos – Aktivitas penggundulan bukit di kawasan sekitar Hotel Vista, Baloi, Batam, baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah mencuat dalam pemberitaan sejumlah media.
Menanggapi hal tersebut, PT Utamamas Propertindo, selaku pengembang, memberikan klarifikasi terkait legalitas proyek dan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan.
Direktur Operasional PT Utamamas Propertindo, Edy Suwanto, menegaskan bahwa lahan yang sedang diolah bukan berada di kawasan hutan lindung. Menurutnya, seluruh proses perizinan telah ditempuh sesuai prosedur yang berlaku di bawah otoritas BP Batam.
“Perizinan kami lengkap, dari fatwa planologi hingga izin cut and fill. Semua dokumen telah kami urus dalam kurun waktu sekitar sembilan bulan, dan telah dikonfirmasi kelengkapannya oleh BP Batam pada 14 April 2025,” ujarnya, Jumat (16/5).
Lebih lanjut, dia menyebut pembangunan yang dilakukan bukan hanya untuk kepentingan komersial, melainkan juga akan menyediakan fasilitas publik yang ramah lingkungan. Rencana pembangunan meliputi ballroom serta sejumlah area terbuka hijau yang diklaim akan memberikan manfaat sosial bagi warga Batam.
Komitmen terhadap pelestarian lingkungan, kata Edy, ditunjukkan melalui sejumlah fitur bangunan yang akan diterapkan. Antara lain penggunaan solar panel untuk penerangan, sistem Sewage Treatment Plant (STP) untuk daur ulang air, serta sistem drainase dan resapan air sesuai standar lingkungan.
Isu keterkaitan antara pembangunan di kawasan bukit tersebut dengan banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Batam turut dibantah manajemen. Ia menyatakan bahwa Hotel Vista telah berdiri di area tersebut sejak tahun 1998, jauh sebelum banjir menjadi fenomena tahunan.
“Aliran air dari kawasan kami sudah dikelola melalui drainase yang terhubung ke parit induk dekat RS Awal Bros. Ini sudah dikaji bersama tim teknis dan BP Batam,” katanya.
Ia menilai, permasalahan banjir di Batam merupakan tanggung jawab kolektif yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam hal ini, PT Utamamas menyatakan kesiapannya untuk ikut serta menjadi bagian dari solusi.
Pembangunan yang tengah berlangsung tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga diarahkan untuk mendukung transformasi Batam menjadi kota maju, hijau, dan nyaman. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang terus digaungkan pemerintah.
PT Utamamas Propertindo juga menampik dugaan adanya keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam proyek tersebut. Edy memastikan pembangunan dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan swasta, tanpa afiliasi dengan pejabat pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung.
Ia menambahkan, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan usaha di Batam.
“PT Utamamas Propertindo berdiri sejak 1996 dan beroperasi secara independen,” katanya. (*)
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, Ketua DPD Partai Demokrat Kepri, Aneng, bersama jajaran pengurus DPD, ketua DPC, organisasi sayap, dan kader se-Kepri saat Sarasehan dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Hotel Golden View, Batam, Kamis (15/5). Foto. Rengga Yuliandra/ Batam Pos
batampos – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Sarasehan dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Hotel Golden View, Batam, Kamis (15/5). Kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi pertama pasca Pemilu 2024 dan dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron.
Hadir pula Ketua DPD Partai Demokrat Kepri, Aneng, bersama jajaran pengurus DPD, ketua DPC, organisasi sayap, dan kader se-Kepri.
Sekjen Demokrat Herman Khaeron menyebut, kegiatan ini merupakan langkah awal yang strategis untuk mempersiapkan kemenangan Partai Demokrat pada Pemilu 2029.
“Kami tidak ingin persiapan baru dimulai saat tahapan pendaftaran partai. Sejak sekarang, Demokrat sudah mulai memetakan strategi, menyusun kekuatan, dan menyatukan visi dari pusat hingga ke daerah,” ujarnya.
Herman menegaskan, seluruh pengurus daerah diminta menyelaraskan konsep dan strategi sesuai karakteristik lokal masing-masing wilayah. Nantinya, rumusan daerah akan dibawa ke Rapat Kerja Nasional (Rakernas) sebagai dasar penyusunan strategi nasional.
“Kami sedang menyusun jadwal Rakernas. Harapannya, setiap daerah sudah punya konsep yang matang agar strategi nasional nanti betul-betul solid dan terukur,” jelasnya.
Terkait hasil Pemilu 2024, Herman menyampaikan bahwa DPP tetap memberikan apresiasi atas kinerja DPD Kepri. Meski terjadi penurunan kursi di beberapa daerah, namun ada peningkatan di wilayah lain.
“Kami bangga, Ketua DPD Kepri Pak Aneng terpilih menjadi Bupati Kepulauan Anambas. Ini membuktikan kader Demokrat tetap dipercaya masyarakat,” kata Herman.
Dalam kesempatan itu, Herman juga mengumumkan bahwa Demokrat telah membuka pendaftaran calon legislatif untuk Pemilu 2029.
“Mulai hari ini, kami membuka pintu bagi siapa saja tokoh masyarakat, pemuda, agamawan yang ingin maju melalui Partai Demokrat, baik untuk DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Kepri, Aneng, mengatakan pihaknya sudah mulai mempersiapkan langkah-langkah strategis sejak dini.
“Kita sudah mempersiapkan dari sekarang. Kami sangat berterima kasih kepada Pak Sekjen yang hadir langsung, dan tadi juga kami video call dengan Ketua Umum. Ini menjadi motivasi dan semangat baru bagi kami menuju 2029,” ujar Aneng.
Ia menyebutkan target yang ingin dicapai DPD Demokrat Kepri dalam Pemilu mendatang, yaitu enam kursi DPRD di Batam, enam kursi di DPRD Provinsi Kepri, dan satu kursi untuk DPR RI dari Dapil Kepri. (*)
Lahan alih guna sebagai kawasan komersil. Diruruk sebelum digunakan. f. Eusebius / Batam Pos
batampos – Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Suhar, mengungkapkan harapannya agar semua pihak dapat bersinergi dalam mengatasi persoalan banjir yang semakin meresahkan masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga bentangan alam terbuka serta kawasan hutan agar tetap hijau demi keseimbangan lingkungan.
Suhar juga menyoroti urgensi ketersediaan sistem drainase yang ideal, termasuk drainase lingkungan dalam setiap progres pembangunan, khususnya pada kawasan perumahan yang menjadi bagian dari Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan (Perkimtan). Menurutnya, sistem drainase yang baik harus menjadi perhatian sejak awal perencanaan pembangunan.
Tak hanya itu, Suhar menyebutkan bahwa di wilayah hilir, aktivitas reklamasi harus dikendalikan secara ketat. Reklamasi yang tidak terawasi dapat menghambat aliran air dan memperparah potensi banjir di berbagai wilayah Kota Batam.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan banyak proyek pembangunan yang bertentangan dengan harapan tersebut. Masih ditemukan proyek yang membuka kawasan penghijauan tanpa kajian lingkungan, mengganggu saluran drainase, atau bahkan menutup aliran sungai yang sudah ada.
Cut and fill atau aktivitas pematangan lahan yang marak terjadi di kawasan Batuaji, Sagulung, hingga Marina dinilai tidak sejalan dengan arahan Dinas Bina Marga. Aktivitas tersebut sering kali menyebabkan perubahan kontur lahan secara drastis dan berdampak pada aliran air alami.
Sorotan dari masyarakat terus berdatangan. Rinaldi, warga Marina, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap banyaknya proyek pematangan lahan di kawasan Marina yang bermasalah.
“Penimbunan lokasi resapan dan aliran air banyak terjadi. Kami khawatir dampaknya akan semakin parah jika tidak segera ditindak,” ujarnya, Jumat (16/5).
Ia juga mencontohkan proyek di samping Perumahan Graha Mas yang menurutnya mencoba menutup dan mempersempit saluran drainase.
“Air jadi meluap ke jalan saat hujan. Drainasenya sempit dan sudah tidak mampu menampung air lagi,” tambah Rinaldi.
Di Kavling Plus Seitemiang, warga juga mengeluhkan hal serupa. Proyek pematangan lahan di kawasan tersebut bahkan telah menimbun lokasi resapan air dan danau kecil.
“Kami sudah merasakan dampaknya. Saat banjir besar beberapa waktu lalu, akses jembatan putus dan warga kesulitan keluar-masuk,” ujar Suryani, warga setempat.
Masyarakat berharap Pemerintah Kota Batam tidak hanya berhenti pada komitmen semata. Di awal masa jabatannya, Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra telah menyatakan tekad untuk menertibkan pembangunan bermasalah dan mengatasi persoalan banjir.
Kini, warga menanti aksi nyata berupa pengawasan dan penindakan tegas terhadap proyek-proyek yang melanggar aturan.
“Kami butuh tindakan nyata, bukan sekadar wacana. Kalau dibiarkan terus, yang jadi korban ya masyarakat,” tutup Rinaldi. (*)
Ilustrasi. Siswa SMP di Sagulung berbincang dengan teman-temannya saat pulang sekolah. Dinas Pendidikan Provinsi Kepri melalui Cabang Dinas Batam mencatat proyeksi jumlah lulusan SMP dan MTs sederajat di Kota Batam tahun 2025 mencapai 20.824 siswa. Foto. Dalil Harahap/ Batam Pos
batampos – Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melalui Cabang Dinas Batam mencatat proyeksi jumlah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) sederajat di Kota Batam tahun 2025 mencapai 20.824 siswa. Rinciannya, lulusan dari SMP sebanyak 19.568 siswa dan dari MTs sebanyak 1.255 siswa.
Sebagai langkah antisipasi, total usulan rencana daya tampung (RDT) untuk menampung lulusan ini pun diajukan sebanyak 20.824 kursi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.854 kursi diusulkan dari sekolah negeri, sedangkan sisanya 2.970 kursi berasal dari sekolah swasta.
Meski demikian, daya tampung riil yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan Kepri untuk Tahun Ajaran 2025/2026 hanya mencapai sekitar 17.500 kursi, tersebar di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Batam.
Dalam petunjuk teknis (juknis) Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Provinsi Kepri tahun 2025, jenjang SMA negeri di Batam menyediakan total 9.636 kursi. Terdapat 29 SMA Negeri yang tersebar di berbagai wilayah kota ini. Sekolah seperti SMAN 1, SMAN 3, SMAN 4, SMAN 5, dan SMAN 25 memiliki daya tampung tertinggi masing-masing 528 siswa.
Namun tidak semua sekolah memiliki kapasitas besar. Beberapa sekolah seperti SMAN 6 dan SMAN 7 hanya mampu menerima 36 siswa baru karena keterbatasan jumlah rombongan belajar (rombel) yang tersedia, menandakan adanya ketimpangan daya tampung antar sekolah.
Sementara itu, jenjang SMK Negeri di Batam mencatat kesiapan menerima total 7.810 siswa baru dari 11 sekolah. SMKN 5 Batam menjadi yang terbesar dengan kapasitas 1.440 kursi. Sekolah ini memiliki jurusan-jurusan unggulan seperti Teknik Pengelasan Kapal, Desain Komunikasi Visual (DKV), dan Produksi Grafika.
Untuk anak berkebutuhan khusus, Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di Batam menyiapkan kuota sebanyak 126 siswa, yang terbagi dalam jenjang SDLB (30 siswa), SMPLB (48 siswa), dan SMALB (48 siswa). Sistem penerimaan SLB dilakukan secara luring, sesuai kebutuhan khusus masing-masing siswa.
Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepri di Batam, Kasdianto, menyampaikan bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini tetap mengacu pada Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023. Regulasi tersebut menetapkan batas maksimal 36 siswa per rombel di jenjang SMA, yang menjadi dasar penetapan daya tampung setiap sekolah.
“Kami sudah menerima usulan dari sekolah, ada yang tidak sesuai, seperti SMAN 8 Batam mengusulkan 15 rombel dengan 48 siswa per rombel. Ini jelas bertentangan dengan regulasi,” ujar Kasdianto. Meski demikian, pihaknya tetap menyampaikan usulan tersebut ke pusat, mengingat tingginya minat terhadap sekolah negeri di Batam. Ia berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kondisi khusus yang terjadi di kota industri tersebut. (*)
batampos – Aksi begal kembali terjadi di Batam. Kali ini, dua pria nekad menjalankan aksi pencurian dengan kekerasan di kawasan Bundaran Bandara Hang Nadim dengan modus mengintimidasi korban menggunakan pistol mainan.
